Penanganan TPK Berdasarkan Instansi

Pemerintah Provinsi Lebih Banyak Kasusnya. Per 31 Maret 2014, di tahun 2014 ini penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi yaitu sebanyak 6 perkara, disusul Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 3 perkara, kementerian/lembaga sebanyak 2 perkara, dan DPR RI 1 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014)
Instansi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
DPR RI 0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 1 35
Kementerian/Lembaga 1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 2 159
BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 22
Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 20
Pemerintah Provinsi 1 1 9 2 5 4 0 3 13 3 6 48
Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 3 79
Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 12 365
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan.