Strategi Pencegahan Korupsi : BUMN Berintegritas

Perluasan Wajib LHKPN
Program ini merupakan peran serta aktif BUMN dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kewajaran perolehan harta kekayaan pegawai melalui perluasan kewajiban pelaporan LHKPN untuk mengedukasi sejak dini manfaat pelaporan LHKPN dan memenuhi kebutuhan manajemen dalam rangka pencegahan korupsi. Perluasan LHKPN dimaksudkan untuk mengembangkan corporate culture, management tools pengembangan SDM, knowledge empowerment tentang LHKPN, dan background check.

Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Serangkaian kegiatan dengan peran aktif BUMN untuk menciptakan sistem pengendalian grati kasi di lingkungan BUMN dengan memperkuat perangkat aturan, SDM, organisasi, penyebarluasan pemahaman terkait gratifikasi dan penanganan pelaporan gratifikasi.

Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) BUMN
PIAK adalah alat ukur untuk menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi. Hal yang diukur adalah kombinasi penilaian kuantitatif dan kualitatif. Penilaian mencakup aspek  diantaranya pengembangan integritas, pengembangan transparansi, pengembangan sistem pengaduan dan kegiatan antikorupsi.

SPAK adalah alat ukur untuk menilai kemajuan prakarsa antikorupsi di BUMN. Hal yang diukur diantaranya kombinasi penilaian kuantitatif dan kualitatif. Penilaian mencakup aspek-aspek seperti pengembangan integritas, pengembangan transparansi, pengembangan sistem pengaduan dan kegiatan antikorupsi.

Program Etika Bisnis Berintegritas
Program khusus KPK untuk private sector dengan pendekatan ”i-learning” (impact, integrated, interactive, inspiring), agar aspek supply terjadinya  korupsi  semakin berkurang. Program bertujuan untuk memfasilitasi pegawai agar memiliki integritas dan menjadi motor pengerak lingkungan berintegritas sesuai dengan lingkaran pengaruhnya.

Penertiban Barang Milik Negara/Daerah (BUMN/D)
Serangkaian kegiatan pencegahan KPK yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian negara akibat pengelolaan barang milik negara/daerah, BUMN/D yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara koordinasi, monitoring dan supervisi. Manfaat bagi instansi diantaranya pengelolaan barang menjadi akuntabel, komunikasi antar instansi lancar, masalah BMN mendapatkan solusi, dan menambah nilai aset perusahaan.

KPK Whistleblower System (KWS)
Sistem ini merupakan sarana bagi whistleblowers untuk memberikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah maupun akan terjadi, yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Jika ada yang mengetahui adanya dugaan korupsi, segera laporkan kepada KPK.

Sistem ini memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, menyediakan fasilitas kontak komunikasi yang bisa diakses menggunakan nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui pelapor. Karena itu, tunggu apalagi? Sekarang saat yang tepat untuk ambil bagian dalam upaya menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, yang diakibatkan oleh korupsi.
 

 

Selengkapnya, Strategi Pencegahan Korupsi : BUMN Berintegritas bisa didownload pada link di bawah ini.