INPRES Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

INPRES Nomor 5 tahun 2004 tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi, Presiden RI memerintahkan kepada para menteri kabinet, kejaksaan agung, POLRI, TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan dua belas (12) instruksi antara lain :

Pertama, seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, membantu KPK dalam penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya.

Ketiga, membuat penetapan kinerja melalui target kinerja dan indikator kinerja.

Keempat, meingkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan.

Kelima, menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tangungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.

Keenam, melaksanakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai praktik korupsi.

Ketujuh, menerapkan keserhanaan.

Kedelapan, memberi dukungan maksimal terhadap upaya penindakan korupsi yang dilakukan POLRI, Kejaksaan, dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Kesembilan, melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Kesepuluh, meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.

Kesebelas, instruksi khusus kepada seluruh jajaran pemerintahan.

Keduabelas, agar melaksanakan INPRES ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
 

Download INPRES Nomor 5 tahun 2004: