Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji dilatarbelakangi pada kompleksitas pengelolaan ibadah haji dimana banyaknya jumlah jamaah haji Indonesia di setiap tahunnya (tahun 2009 ada sekitar 210.000 orang), dengan total biaya penyelenggaraan ibadah haji yang sangat besar (tahun 2009 sebesar Rp. 9 triliun). Sehingga sangat perlu untuk dilakukan review dan evaluasi secara menyeluruh terhadap jasa penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pengadaan barang dan jasa komponen PIH (baik di dalam dan luar negeri) seperti pesawat, pemondokan, katering, transportasi, obat-obatan, dan alkes haji.

KPK berinisiatif melakukan kajian PIH sebagai pelaksanaan UU no. 30 tahun 2002 dimana Pasal 6 huruf e, KPK mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 14, dalam melaksanakan tugas monitor KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, dan melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui proses PIH yang dilakukan oleh Ditjen PHU dan secara khusus mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, serta memberikan saran perbaikan pada sistem PIH untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kajian difokuskan pada beberapa wilayah kerja diantaranya :

  • Ditjen PHU Kementerian Agama
  • Kantor Wilayah Departemen Agama: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jawa Timur
  • Kantor Departemen Agama: Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Maros, Kota Pare-Pare, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Malang
  • Embarkasi: Surabaya dan Jakarta
  • Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah
  • Daker Makkah, Madinah, dan Jeddah
  • Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS BPIH, BPK, Dinas Urusan Haji GIA


Waktu Kajian berkisar dari Januari 2009 hingga April 2010 (1 tahun 4 bulan).

Dari hasil kajian dan analisis, terdapat banyak temuan-temuan yang patut untuk ditindaklanjuti antara lain

a. Aspek Regulasi

  • Belum adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008
  • Tidak standarnya komponen indirect cost dalam BPIH
  • Tidak jelasnya dasar pemberian honor petugas haji non kloter
  • Tidak jelasnya komponen, waktu penyetoran, dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang disetor ke DAU.


b. Aspek Kelembagaan

  • Tidak adanya kode etik yang spesifik
  • Tidak adanya lembaga pengawas independen dalam penyelenggaraan ibadah haji.


c. Aspek Tata Laksana

  • Tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
  • Tidak diberikannya sanksi kepada KBIH yang habis masa izin operasionalnya yang tetap melaksanakan kegiatan operasional bimbingan kepada jamaah calon haji
  • Adanya dugaan inefisiensi biaya penerbangan dalam penggunaan kapasitas terpasang pesawat penerbangan haji periode tahun 2007-2009
  • Adanya potensi inefisiensi BPIH yang terkait langsung dengan berkurangnya jumlah hari tinggal jamaah haji selama periode musim haji tahun 2007-2009
  • Tidak akuntabelnya pencatatan keuangan BPIH dan tidak sesuainya pencatatan tersebut dengan standar akuntansi keuangan pada umumnya
  • Tidak dipisahkannya bunga hasil pengendapan setoran awal dari dana pokok
  • Adanya dugaan penggunaan dana setoran awal BPIH yang tidak sesuai dengan kriteria untuk membiayai indirect cost penyelenggaraan ibadah haji
  • Adanya pengajuan dan pengesahan biaya indirect cost tanpa disertai alasan yang memadai
  • Adanya potensi terjadinya ketidaksinambungan pembiayaan kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya
  • Tidak adanya bagian yang dikembalikan kepada jamaah calon haji dalam bentuk pengurangan BPIH (direct cost)
  • Adanya potensi pendapatan bunga yang tidak diterima akibat penempatan dana dalam deposito dengan persyaratan tingkat bunga yang tidak sesuai best practices (tidak lazim)
  • Belum adanya penyelesaian perhitungan selisih biaya paspor antara Ditjen PHU dan Ditjen Imigrasi
  • Masih ada pungutan liar di embarkasi dan debarkasi
  • Tidak terintegrasinya siskohat dan sistem BPS BPIH secara realtime
  • Tidak akuntabelnya pengelolaan aset haji
  • Tidak adanya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.


d. Aspek Manajemen SDM

  • Terbatasnya SDM PIH berlatar belakang akuntansi
  • Minimnya petugas haji yang berpengalaman dalam komposisi petugas haji di Arab Saudi.


e. Aspek Manajemen Kesehatan Haji

  • Tidak adanya dasar hukum dalam pengadaan obat dan alat kesehatan di Arab saudi
  • Adanya pembebanan biaya pengambilan vaksin dan buku kesehatan haji ke jamaah calon haji
  • Tidak adanya laporan stok obat dan alat kesehatan haji setelah penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi selesai.
     

Selengkapnya, Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji bisa didownload di bawah ini.