Kementerian Pertanian : Wilayah Bebas dari Korupsi

“Tidak boleh melakukan korupsi di wilayah ini. Ini adalah Wilayah Bebas dari Korupsi.” Begitulah kira-kira pesan yang disampaikan melalui poster besar yang terpampang di banyak sudut di Kementerian Pertanian (Kementan). Visualnya amat mengena: seekor tikus berdasi yang tak berdaya terhimpit rambu “dilarang masuk.“

 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah contoh, bagaimana Kementan berusaha menjadikan setiap unit kerjanya menjadi bersih, berintegritas, berkinerja tinggi, dan tentu saja bebas dari korupsi. Kementan, yang pada 2009 ditetapkan KPK sebagai instansi dengan skor tertinggi pada survei integritas sektor publik, telah memberlakukan WBK sejak 2008. Bagi Kementan, WBK merupakan salah satu bentuk penilaian dan apresiasi kepada unit kerja di lingkungan kementerian tersebut yang mampu melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

 

Penghargaan tersebut diberikan agar perilaku korupsi bisa diberantas secara cepat. Tak hanya itu, melalui penetapan WBK, diharapkan unit kerja lain yang melakukan praktik penyimpangan prosedur, segera kembali ke posisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Mengambil analogi dengan wilayah bebas rokok yang sama sekali tak ada asap rokok, Irjen Kementan, Mulyanto, berharap bahwa suatu wilayah yang bebas dari korupsi mampu menyebar kepada berbagai unit. Jika itu terus berlanjut, maka diharapkan pula bahwa seluruh unit di Kementan ini pun akan menjadi wilayah bebas dari korupsi. Muaranya tentu saja harapan agar Kementan menjadi bagian dari island of integrity.

 

Dia menambahkan, WBK merupakan manifestasi upaya percepatan pemberantasan korupsi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 5 tahun 2004 dan No.9 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut terdapat beberapa diktum, antara lain harus  melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), menyentuh pelayanan satu pintu, dan menetapkan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

 

Tapi tentu tak mudah membuat suatu wilayah terbebas dari korupsi. Perlu kesungguhan dan komitmen kuat dari seluruh elemen yang terdapat di dalam masing-masing unit. Satu saja kriteria tidak terpenuhi, maka pupuslah mendapatkan predikat tersebut.

 

Lantas, apa saja kriteria agar suatu unit bisa menjadi WBK?

 

Menurut Itsus Kementan, Erif Hilmi, kriteria tersebut terdiri atas dua bagian besar. Pertama, kriteria pengelolaan keuangan negara. Untuk kriteria ini, kebocoran anggaran yang menyebabkan kerugian negara untuk setiap unit, tidak boleh melebihi 0,05%. Selain itu, kegiatan yang tidak efisien tidak boleh melebihi 0,5%, sedangkan yang tidak efektif tak boleh lebih dari 0,4%. Dan yang tak kalah penting, bahwa tak boleh ada pegawai di unit tersebut yang berurusan dengan aparat penegak hukum. “Kalau ada pegawai yang sedang bermasalah dengan KPK, kepolisian, dan menjadi tersangka, maka unit itu tidak menjadi WBK,”ujarnya.

 

Kriteria kedua adalah kinerja. Kriteria ini dapat dilihat suatu unit apakah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang terpenting, komitmen  pimpinan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. Salah satunya  dengan menandatangani pakta integritas, mengirim LHKPN, serta  pengumuman lelang melalui internet dan pengumuman terbuka.

 

“Kalau kedua kriteria ini lulus, maka unit tersebut diberi SK Menteri sebagai unit berpredikat WBK,” kata

Erif, sembari menambahkan bahwa dasar penilaian suatu unit berstatus WBK dilihat dari hasil laporan dua tahun terakhir audit dari Itjen, BPKP, dan BPK. Mengacu pada kriteria tersebut, maka WBK ini tidak bersifat permanen. Artinya, jika suatu unit memperoleh predikat WBK pada tahun ini, belum tentu tahun mendatang akan tetap menyandangnya. Itu semua tergantung pada konsistensi pemenuhan kriteria sebagai WBK.

 

Pada 2008, misalnya, ketika WBK mulai diberlakukan, dari 225 unit, hanya 63 unit yang mendapat predikat WBK. Kemu dian pada 2009 naik menjadi 98 unit. Nah, 2010 ini merupakan tahun evaluasi. Asistensi terus dilakukan dengan memantau aspek-aspek apa saja yang membuat unit tidak dapat mempertahankan predikat WBK.

 

Menurutnya, jika suatu unit tiga tahun berturut-turut mempertahankan WBK-nya, akan diberikan reward. Begitu pula sebaliknya, jika 3 tahun berturut-turut tidak berpredikat WBK, akan diberikan sanksi. Arif menambahan, sekarang ini kita masih mencari bentuk reward dan punishment-nya. Diantaranya, ada peningkatan fasilitas di unit itu. Untuk pimpinannya, ketika ada promosi bisa menjadi salah satu kredit capaian prestasi.