Lembaga Pemberantas Korupsi di Luar Negeri

Korupsi sebagai kejahatan yang kompleks, menyadarkan banyak negara untuk membentuk lembaga independen yang mempunyai wewenang khusus memberantas korupsi. Pengalaman dari CPIB di Singapura, ICAC di Hongkong, ICAC di New South Wales, dan DCEC di Boswana - menggambarkan efektifitas dari lembaga pemberantas korupsi dalam menerapkan kebijakan anti korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Studi Banding tentang Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi di Luar Negeri, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan dari suatu negara dalam memberantas korupsi. Studi dilakukan berdasarkan pengamatan secara selektif terhadap negara-negara yang mempunyai Lembaga Anti Korupsi, dengan cara penghimpunan informasi terkini, baik melalui eksplorasi informasi melalui website, jurnal, dan dokumen laporan tahunan masing-masing lembaga. Studi dilakukan di 7 (tujuh) negara yaitu Singapura, Hongkong, Thailand, Madagaskar, Zambia, Kenya, dan Tanzania.

Mempelajari kinerja lembaga sejenis "KPK" di luar negeri menjadi penting, karena sebagai lembaga yang akuntabel, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah dicapai - salah satunya dengan membandingkan kinerja yang telah dicapai lembaga sejenis KPK di negara lain. Selain itu, KPK juga perlu untuk mengetahui "lesson learned" dari proses pemberantasan korupsi di negara lain, dan secara selektif menerapkannya di Indonesia.

Kesuksesan lembaga pemberantas korupsi di beberapa negara lebih disebabkan oleh dukungan politik yang baik dan kepemimpinan nasional yang kuat. Strategi anti korupsi yang umumnya diterapkan di banyak negara adalah strategi yang melibatkan kebijakan berbagai stakeholder penegakan hukum yang telah eksis. Dibentuknya lembaga anti korupsi merupakan wujud "mosi tidak percaya" atas kinerja lembaga penegakan hukum yang ada, sekaligus sebagai "trigger mechanism" untuk memicu kinerja lembaga penegakan hukum. Fungsi koordinasi dan pembagian wewenang antara lembaga penegakan hukum yang ada dan lembaga anti korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi di berbagai negara.

Dari hasil studi dan kajian tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa untuk negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah seperti Hongkong dan Singapura, ternyata mempunyai Lembaga Anti Korupsi dengan ciri-ciri khusus, diantaranya ; (1) lembaga tersebut telah lama dibentuk; (2) proporsi SDM untuk departemen penindakan/investigasi terbesar dibandingkan departemen yang lain (3) mempunyai sumber pendanaan yang besar (4) jumlah pengaduan korupsi yang masuk relatif lebih banyak, (5) mempunyai wewenang yang besar dalam bidang penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

Berbeda halnya dengan beberapa negara dimana lembaga anti korupsi yang tidak mempunyai kewenangan penindakan yang terintegrasi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dalam penanganan kasus korupsi, maka akan terjadi kertergantungan lembaga anti korupsi terhadap penegak hukum lain, sehingga menjadi penyebab ketidakberhasilan lembaga tersebut dalam memberantas korupsi. Demikian pula di bidang pencegahan, apabila tidak didukung oleh kegiatan represif dari penindakan korupsi, maka kegiatan pencegahan juga tidak berhasil secara maksimal.

 

Hasil selengkapnya Studi Banding Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi di Luar Negeri bisa didownload di bawah ini.