Mengenal Zona Integritas

Membangun Indonesia yang bebas korupsi. Inilah yang menjadi keyakinan dan optimisme bersama dalam menatap masa depan Indonesia. Upaya membangun Indonesia sebagai Island of Integrity menjadi salah satu agenda gerakan antikorupsi yang terus dikumandangkan KPK ke setiap pemerintah daerah maupun pusat. Zona integritas menjadi satuan wilayah dari Island of Integrity, dimana setiap kementerian/lembaga tingkat pusat maupun daerah menjadi lokus terkecil dari zona integritas tersebut. Sedangkan wilayah kabupaten/kota dan provinsi menjadi lokus regional dari zona integritas.

Menuju 17 kota, KPK membangun zona integritas. Kota-kota tersebut adalah Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Bandung, Sukabumi, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Makassar, Kendari, Denpasar, dan Mataram. Pada 2011 yang lalu, KPK terus menggiatkan program penetapan zona integritas yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 2010. Zona integritas menandai dimulainya gerakan masif dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Spirit membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ini merupakan salah satu amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga tingkat pusat maupun daerah harus meletakkan program wilayah bebas dari korupsi.

Seiring dengan penetapan zona integritas di berbagai kota, KPK juga  menyelenggarakan acara Integrity Fair. Dalam event tersebut, dilakukan penandatangan pakta integritas oleh kepala pemerintahan kota/kabupaten  yang bersangkutan. Integrity Fair merupakan satu kegiatan yang bertujuan  mengkampanyekan nilai-nilai integritas, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya Integrity Fair, unit pelayanan publik tidak hanya didorong untuk memperbaiki diri, namun juga didorong untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai stakeholder utama. Muaranya, agar antara pemerintah sebagai pelayan publik dan  masyarakat sebagai pengguna layanan, dapat saling mendukung untuk sebuah peningkatan kualitas layanan yang lebih baik.

Terdapat tiga pilar yang harus dimiliki agar suatu daerah bisa menjadi zona integritas. Pertama, daerah tersebut harus bisa menjalankan pendidikan antikorupsi di sekolah. Kedua, daerah itu juga harus bisa membangun zona antikorupsi di sektor layanan publik. Dan, ketiga, daerah tersebut  berkomitmen dalam penandatanganan pakta integritas oleh pemerintah daerah setempat, yang ditandai dengan tumbuhnya komunitas antikorupsi atas inisiatif  masyarakat, akademisi, atau mahasiswa setempat.

Mengingat pentingnya peran zona integritas dalam strategi pencegahan korupsi, KPK akan terus membangun zona integritas di berbagai wilayah  seluruh  Indonesia. Inisiatif dan kesadaran pemerintah daerah maupun pusat tentunya sangat ditunggu dalam turut aktif menjadikan wilayahnya sebagai wilayah  bebas korupsi. Di sisi lain, predikat zona integritas bisa membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap keberadaan pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik yang berintegritas.