Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Studi ini dilakukan di tahun 2006. Studi tentang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagai Wujud Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan layanan publik khususnya pada pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung efektifnya penyelenggaraan layanan publik.

Masyarakat harus diberi kesempatan dan peluang untuk mendapatkan informasi yang benar dari pelayanan perijinan dan non perijinan yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus transparan dalam menginformasikan syarat, prosedur, biaya dan waktu penyelesaian setiap jenis perijinan dan non perijinan yang akan diurus oleh masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perannya sebagai trigger mechanism merasa perlu untuk menularkan praktek-praktek pelayanan perijinan dan non perijinan yang dianggap cukup berhasil dilakukan di beberapa daerah ke daerah-daerah lain yang belum dan ingin mempraktekkannya.

Dalam penerapan pelaksanaan layanan publik, setiap daerah menerapkan sistem dan bentuk organisasi layanan yang berbeda-beda, namun secara bertahap mereka berkemauan untuk meningkatan kualitas layanan publik. Aspek-aspek yang dikaji dalam studi ini meliputi: Profil pelayanan perizinan dan non perizinan, Peraturan–peraturan pelayanan perizinan dan non perizinan, Standar minimal pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tujuan Studi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagai wujud Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah: (1) Mengetahui sistem dan organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan pada tiap daerah, (2) Mengetahui tingkat keefektifan masing-masing sistem dan organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan, (3) Mengkaji peraturan-peraturan dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan dan non perijinan, (4) Mengkaji standar minimal penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan.

Daerah dan Sample Responden
Pemilihan daerah dilakukan secara purposive dengan alasan penyebaran geografis dan keberhasilan pelaksanaan sistem pelayanan perijinan dan non perijinan di daerah-daerah yang bersangkutan. Secara umum, sampel daerah tersebut dikelompokkan menjadi 2 bagian, dimana kelompok sampel  pertama adalah daerah-daerah yang dikunjungi langsung oleh Tim Peneliti, sedangkan kelompok sampel kedua adalah daerah-daerah yang mengikuti diskusi terbatas/focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan di Kantor KPK Jakarta. Nama daerah yang terlibat di kelompok 1 dan kelompok 2 ditunjukkan oleh tabel berikut.

 

No Daerah yang didatangi Tim Peneliti Daerah yang datang FGD di KPK Nama Pelayanan Perijinan/Non Perijinan
1 Kabupaten Solok - Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)
2 Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Kantor Pelayanan Terpadu
3 Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Utara Kantor Pelayanan Terpadu Prima
4 Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Bersama
5 Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Timur Pelayanan Langsung Satu Atap
6 Kabupaten Wonosobo - Dinas Pelayanan Terpadu (Disyandu)
7 Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Dinas Perijinan
8 Kota Surakarta - Unit Pelayanan Terpadu
9 Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Kantor Pelayanan Terpadu, menjadi Badan Pelayanan Terpadu (efektif September 2006)
10 - Kabupaten Pati Kantor Pelayanan Terpadu (Kanyandu)
11 - Kabupaten Kudus Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (PMPPT)
12 - Kabupaten Sidoarjo Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM)
13 Kabupaten Gianyar - Kantor Pelayanan Terpadu
14 Kabupaten Jembrana - Pelayanan Umum Satu Atap
15 Kabupaten Kutai Kertanegara - Pelayanan Instansi Terkait



Hasil selengkapnya Studi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2006 bisa didownload di sini.