Program Pengendalian Gratifikasi

Materi Presentasi ini berisi 25 slide yang terbagi ke dalam beberapa pokok pikiran diantaranya : Umum, Ketentuan Perundangan, Contoh Gratifikasi, Alur Pelaporan Gratifikasi, Program Pengenalan Gratifikasi, dan Manfaat dan Contoh Komitmen.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Demikian definisi gratifikasi menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1).

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Contoh penerimaan gratifikasi antara lain : (a) Seorang pejabat negara menerima uang terima kasih dari pemenang lelang, (b) Istri pejabat memperoleh voucher belanja dan tiket tamasya ke luar negeri dari mitra bisnis suaminya, (c) Seorang pejabat yang baru diangkat memperoleh mobil sebagai tanda perkenalan dari pelaku usaha di wilayahnya, (d) Seorang petugas perijinan memperoleh uang rokok dari pemohon ijin yang sudah dilayani, (e) Dan lain-lain.

Program Pengendalian Gratifikasi merupakan suatu rangkaian kegiatan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, implementasi sistem pengendalian gratifikasi, serta monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk (a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi, (b) Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi, (c) Mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi.

Manfaat PPG antara lain : (a) Membantu meningkatkan pemahaman ketentuan gratifikasi, (b) Meningkatkan kesadaran pelaporan atas penerimaan gratifikasi, (c) Meminimalisasi kendala psikologis penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK, (d) Menciptakan lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntable sesuai amanat PP no.60/2008 tentang SPIP dan Kepmeneg BUMN No. 117/M-MBU 2002 tentang Penerapan Praktik GCG, (e) Sebagai management tools bagi pemangku kewenangan di Instansi/ organisasi.