Survei Integritas Layanan Publik tahun 2010

Lembaga Pemerintah dan Negara, baik Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maupun Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), merupakan lembaga sektor publik yang bertugas mengemban amanat rakyat dalam bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga sektor publik ini menggunakan dana dari APBN/APBD yang sebagian besar bersumber dari dana masyarakat berupa pajak/retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Dana ini harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari lembaga sektor publik ini adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa membebani lagi masyarakat dengan berbagai pungutan yang tidak resmi. Namun faktanya, pelayanan sektor publik ini merupakan salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, mencakup pemerasan, penyuapan, dan gratifkasi yang pada dasarnya akan membebani masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pemberian gratifkasi pada sektor pelayanan publik ini, maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta penggunaan anggaran oleh aparatur pemerintah.

Dalam upaya menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas sektor pelayanan publik ini, maka diperlukan sebuah alat ukur berupa Indeks Integritas sektor publik. Indeks Integritas sektor publik ini dapat diperoleh melalui sebuah survei terhadap masyarakat pengguna layanan dari Instansi pemerintah tersebut.


Indeks Integritas mencerminkan tingkat keselarasan antara peraturan yang berlaku pada suatu unit layanan sektor publik dengan upaya unit layanan tersebut dalam melaksanakan peraturan tersebut.

Survei Integritas Sektor Publik di Indonesia yang dilakukan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2007, dilaksanakan dalam rangka mengukur Indeks Integritas dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian Instansi Vertikal, dan Pemerintah Daerah terpilih.

Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2010 adalah kegiatan penelitian tahunan integritas unit layanan publik yang tersebar di wilayah Indonesia. Survei tahun 2010 tersebut merupakan pelaksanaan keempat kali sejak diinisiasi pada tahun 2007 yang lalu oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Unit Layanan Publik yang menjadi objek penelitian dipilih dari berbagai instansi yang bergerak di sektor-sektor pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Unit layanan tersebut tersebar baik di pusat maupun di daerah, termasuk instansi vertikal.

Penelitian Integritas unit layanan publik di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran tingkat integritas baik di tingkat nasional, pusat, instansi vertikal maupun daerah.