Reformasi Birokrasi: Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Denpasar

Birokrasi Indonesia dianggap masih mengidap beragam penyakit hasil warisan pemerintahan kolonial. Bangun organisasinya gemuk, kerjanya berbelit-belit, tidak efesien, dan korup. Selain itu, perilaku birokrasi masih mencerminkan kepentingan penguasa (abdi penguasa) daripada melayani kebutuhan masyarakat (abdi masyarakat).

Seiring dengan gerakan reformasi dan otonomi daerah, tuntutan agar adanya perbaikan intengritas dan kinerja birokrasi makin kencang - puncaknya pada tahun 2004 yang ditandai dengan digulirkannya road map mengenai gelombang pertama reformasi birokrasi 2004-2009. Secara teknis bangunan organisasi birokrasi Inonesia mulai diperbaki, struktur yang gemuk mulai dirampingkan, kesejahteraan diperbaiki, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan, serta pengawasan makin diperketat.

Selain itu, beberapa daerah pun melakukan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Mereka membuat inovasi dalam tubuh birokrasi agar lebih berintegritas, dan mampu melayani masyarakat dengan prima. Muncul daerah-daerah champion yang menjadi rujukan bagi daerah lainnya dalam best practices reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan kepada masyarakat seperti Kota Surakarta, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Sragen.

Survei berkaitan dengan integritas dan kinerja birokrasi seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Integritas, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparansi Internasional Indonesia - memperlihatkan mulai munculnya daerah-daerah yang memiliki birokrasi berintegritas, sekaligus kualitas yang ditandai adanya inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh birokrasi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kedua lembaga tersebut, muncul nama Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Denpasar Provinsi Bali - sebagai dua daerah champion yang dianggap memiliki birokrasi yang paling berintegritas. Berdasarkan survei integritas KPK, Kabupaten Tanah Bumbu unggul dalam penyelenggaraan pelayanan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akte kelahiran. Sedangkan Kota Denpasar merupakan langganan daerah yang memperoleh nilai tinggi baik dalam survei KPK maupun TI terutama dalam urusan bisnis. Para pengusaha yang menjadi responden survei dua lembaga tersebut mengaku puas dengan integritas dan kinerja birokrasi di daerah itu.

Dalam upaya menyebarkan semangat memperbaiki birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Transparansi Internasional Indonesia (TII) menganggap penting untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan kedua daerah tersebut mendapat rapor bagus dalam integritas dan kinerja birokrasinya. Karena itu, ICW dan TII melakukan riset menindaklanjut survei KPK dan TII di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Denpasar.

Riset tidak hanya bertujuan menggambarkan bangunan birokrasi dan teknis penyelenggaraan pelayanan di sektor-sektor yang disurvei KPK dan TII, tapi menggali lebih dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya inisiatif untuk mereformasi birokrasi. Harapannya, hasil riset dapat menjadi semacam tips bagi daerah-daerah lain yang hendak memperbaiki birokrasinya.

Banyak pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan riset ini, rekan-rekan ICW, TII, KPK, dan UNODC. Di daerah, kelancaran pelaksanaan riset karena kontribusi besar dari mitra riset dan sikap terbuka dari semua narasumber, baik masyarakat, pengusaha, dan birokrasi. Bantuan juga diberikan oleh Bupati dan Mantan Bupati Tanah Bumbu serta Walikota Denpasar Dalam bentuk rekomendasi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan riset.
 

Lebih lengkapnya, Laporan Riset Reformasi Birokrasi: Praktik-Praktik Terbaik Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Denpasar bisa didownload pada link di bawah ini.