Syamsul Arifin

Nama Terdakwa

Syamsul Arifin

Jabatan

Bupati Langkat, Sumatera Utara periode 2000-2007

Kasus

Penyalahgunaan anggaran APBD Kabupaten Langkat periode 2000 s/d 2007

Waktu Kejadian

2000 - 2007

Vonis

MA menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Kerugian Negara

Perbuatan Syamsul Arifin yang telah menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara cq. Pemeirntah Kabupaten Langkat sejumlah Rp. 98,7 Miliar.

Samsul Arifin lahir di Medan pada 25 September 1952. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara yaitu sebagai Bupati Langkat periode 2000-2007, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

2000-2007
Samsul Arifin bersama-sama dengan Buyung Ritonga, Surya Djahisa, Aswan Sufri dan Taufik, sekitar pada bulan Februari 2000 sampai Desember 2007, bertempat di kantor Bupati Langkat dan di rumah Dinas Bupati Langkat, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melalui pengeluaran-pengeluaran sebagian dana dari kas Daerah Kabupaten Langkat selama periode tahun 2000 s/d 2007, yang anggarannya tidak tersedia dalam APBD maupun APBD-Perubahan Kabupaten Langkat. Atas perbuatannya itu, menyebabkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 98,7 Miliar.
 

  • Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat periode 2000 s/d 2007 yang tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD-P.

Syamsul Arifin selaku Bupati Langkat pada setiap tahun anggaran sejak bulan Februari 2000 meminta Buyung Ritonga (Pemegang Kas Daerah Kabupaten Langkat tahun 1998 s/d 2006 dan selaku Kuasa BUD tahun 2007 s/d 2008), atau melalui Surya Djahisa ( Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Langkat tahun 1998 s/d 2003 dan Plh. Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 1998 s/d 2004), dan melalui Aswan Sufri (Plt. Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 2004 s/d 2005 dan Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 2006 s/d 2007) atau melalui Taufik (Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 2007 s/d 2008), agar mengeluarkan sebagian dana APBD dan APBD-P Kabupaten Langkat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga serta pemberian kepada pihak lain sesuai dengan keinginannya, padahal dana yang diminta tidak tersedia anggarannya di dalam APBD dan APBD-P Kabupaten Langkat. Ia bersama dengan Buyung Ritonga melakukan pengeluaran uang kas daerah tanpa melakukan pencatatan melainkan hanya dicatat dalam buku agenda pribadi Buyung Ritonga. Dan keseluruhan pengeluaran uang kas daerah sejak bulan Februari 2000 sampai dengan Desember 2007 mencapai Rp. 52 Miliar.

 

  • Penggunaan dana kas daerah kabupaten Langkat Tahun 2002 s/d 2003 untuk pembelian 43 unit mobil pribadi anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Syamsul Arifin sekitar bulan Maret 2002 bertempat di Rumah Dinas Bupati menerima laporan dari Surya Djahisa dan Amirudin Hamzah tentang permintaan pengadaan mobil pribadi untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat. Untuk memenuhi permintaan anggota DPRD tersebut kemudian melakukan pertemuan dengan Mahsin selaku Direktur CV. Ansor Bintang Sembilan dan membuat kesepakatan pembelian 43 unit mobil dengan pembayaran secara kredit. Padahal pembelian mobil tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Langkat.

Ia bersama Buyung Ritonga kemudian menandatangani sejumlah cek atas Rekening Kas Daerah di Bank Sumut senilai Rp. 10,2 Miliar yang diperuntukkan sebagaipembayaran mobil pribadi anggota DPRD Kabupaten Langkat merk Isuzu Panther tanpa melalui mekanisme penerbitan SPM dan SP2D. Ia dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya berupaya menutupi sebagian pengeluaran dana kas daerah atas pembeian mobil tersebut sehingga bersepakat dengan Buyung Ritonga untuk melakukan pemotongan anggaran dari beberapa SKPD selama periode 2002 s/d 2003. Jumlah pemotongan seluruhnya Rp. 4,54 Miliar.

 

  • Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat Tahun 2003 s/d 2006 untuk pinjaman kepada pihak ketiga yang tidak pernah dikembalikan.

Syamsul Arifin menyalahgunakan kewenangan dalam periode 2003 s/d 2006 dengan meminta Buyung Ritonga untuk mengeluarkan uang kas daerah untuk diberikan kepada orang lain sebagai pinjaman. Atas permintaan tersebut Buyung Ritonga mengeluarkan uang dari kas daerah secara bertahap hingga jumlahnya mencapai Rp. 1 Miliar dan kemudian diserahkan ke beberapa pihak ketiga. Keseluruhan uang tersebut sebagai pinjaman dan tidak pernah dilunasi oleh pihak ketiga yang melakukan pinjaman.

 

  • Penggunaan dana kas daerah kabupaten Langkat sebagai pembayaran pinjaman CV Ansor Bintang Sembilan pada Bank Syariah mandiri tahun 2004 s/d 2007 yang digunakan oleh Syamsul Arifin.

Syamsul Arifin pada 21 November 2003 mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 500 Juta di Bank Mandiri Syariah menggunakan nama CV Ansor Bintang Sembilan milik Mahsin dengan menjaminkan 5 BKPB mobil Panther milik anggota DPRD yang sebelumnya dibeli dengan uang kas daerah. Pada 11 Maret 2004 kembali ia mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 2,5 Miliar dengan menambah 36 BPKB mobil panther, selanjutnya seluruh pinjaman dimasukkan ke rekening atas nama CV Ansor Bintang Sembilan dan kemudian secara bertahap dilakukan penarikan tunai dan diserahkan kepada Syamsul Arifin.

 

  • Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat dari Anggaran Penyertaan Modal Pemda Langkat pada PDAM Tirta Wampu dan BPD SUmut tahun 2007 untuk kepentingan pribadi.

Pada November 2007, Syamsul Arifin meminta Taufik (Kabag Keuangan) untuk meminjam uang dari kas daerah sejumlah Rp. 5 Miliar melalui Pos Anggaran Penyertaan Modal PDAM Tirta Wampu dan Bank Sumut, atas permintaan tersebut Taufik memerintahkan Junaidi (Bendahara Pembantu) dan Yantini Syafriani (Bendaharawan Sekretariat) untuk menyiapkan administrasi pencairan dana penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah dari anggaran PDAM Tirta Wampu sejumlah Rp. 3 Miliar dan dari anggaran BPD Sumut sejumlah Rp. 2 Miliar.
 

Perbuatan Syamsul Arifin yang telah menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sejumlah Rp. 98,7 Miliar. Perbuatan Syamsul Arifin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo 65 ayat (1) KUHPidana.



2011

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2011 menyatakan bahwa Syamsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebear Rp. 150 juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 November 2011 menyatakan bahwa Syamsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebear Rp. 200 juta subsidair pidana kurungan selama 2 bulan. Serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran yang pengganti sebesar Rp. 8,5 Miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ia tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

 

2012
Tanggal 3 Mei 2012, MA menyatakan Syamsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sejumlah Rp. 88,2 Miliar dikurangi dengan yang yang telah dikembalikan ke negara sejumlah Rp. 80,1 Miliar, sehingga uang pengganti yang masih menjadi kewajiban terdakwa adalah sejumlah Rp. 8,2 Miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ia tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara 3 tahun.