Jejak Kasus


 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

 

Syamsul Arifin

  • Jenis Kelamin : Laki-laki
  • Pendidikan : S-1
  • Profesi : Gubernur Sumatera Utara
  • Instansi :   Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  • Waktu Kejadian Perkara : 2000-2007
  • Waktu Inkracht : 2012
  • Area Korupsi : Jakarta

 

 

Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang
Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th. 2001  jo Pasal 65 ayat (1) (2) KUHPidana
Tuntutan Pidana penjara: 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan.
Denda: Rp500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
Uang pengganti: Rp8.218.146.052,- subsidair 3 (tiga) tahun kurungan.
Biaya perkara: Rp10.000,-
 
Putusan

Pengadilan Negeri:

No:07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tgl. 15 Agustus 2011
Pidana penjara: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan,  dikurangi masa tahanan.
Denda: Rp150.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
Biaya perkara: Rp10.000,-

 

Pengadilan Tinggi:

No: 38/PID/TPK/2011/PT.DKI
Tgl. 24 November 2011
Pidana penjara: 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan.
Denda: Rp200.000.000,- subsidair 2(dua) bulan kurungan.
Uang pengganti: Rp8.512.900.231,- subsidair 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan kurungan.
Biaya perkara: Rp2.500,-

 

Mahkamah Agung:

Nomor: 356 K/Pid.Sus/2012
Tgl. 22 Maret 2012
Menolak permohonan kasasi dari Binahati Benedictus Baeha dan
Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada KPK
Pidana Penjara: 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan.
Denda: Rp 200.000.000,- subsidair  4 (empat) bulan kurungan
Uang pengganti: Rp2.644.500.000,- subsidair 3 (tiga) tahun.
Biaya perkara : Rp2.500,-.

Deskripsi Kasus

2006
8 Mei 2006, Binahati Benedictus Baeha mengajukan permohonan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Nias sebesar Rp12,280 miliar kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2007
12 Januari 2007, Binahati Benedictus Baeha juga mengajukan permintaaan dana untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Propinsi NAD dan Nias sebesar Rp12,280 miliar kepada pelaksana Harian Bakornas PBP. 1 Februari 2007, atas permintaan Binahati Benedictus Baeha tersebut Pelaksana Harian Bakornas PBP menyetujuinya sebesar Rp9,480 miliar.

9 Februari 2007, setelah dana ditransfer ke rekening Bencana Alam Tsunami Kab. Nias sebesar Rp9,480 miliar, selanjutnya atas perintah Binahati Benedictus Baeha, dana tersebut secara bertahap dipindahkan oleh Baziduhu Ziliwu ke rekening pribadinya. Kemudian dana tersebut oleh Baziduhu Ziliwu digunakan untuk membeli barang-barang langsung ke toko tanpa melalui proses pelelangan. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp3,765 miliar. Kemudian selisih dana tersebut atas perintah Binahati oleh Baziduhu Ziliwu tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan/ yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pengelolaan dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, tetapi digunakan oleh Binahati dan dibagikan kepada orang lain.

16 Desember 2008, Binahati menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Bantuan pemberdayaan Masyarakat Nias setelah adanya teguran Sekertaris Utama BNPB, pada pokoknya laporan tersebut dibuat seakan-akan telah dilaksanakan sesuai dengan permohonannya.

Dari rangkaian perbuatan Binahati tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar  Rp3,765 miliar sebagaimana laporan hasil audit BPKP tertanggal 15 Maret 2011.