Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru

Islam merupakan sumber utama dalam meningkatkan integritas pegawai dan kantor  pemerintah. Ketaatan beragama mampu menghindarkan pegawai dari melakukan perbuatan dosa. Perilaku korupsi merupakan kejahatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Profesionalisme dan kompetensi pegawai tanpa diiringi dengan ketaatan beragama tetap akan melahirkan perilaku jahat yang akan merugikan banyak pihak. Persoalannya adalah sejauhmana ketaatan beragama pegawai di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mampu mencegah perilaku korupsi ketika memberikan pelayanan publik kepada masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan ketaatan beragama dengan perilaku korupsi birokrasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.Data penelitian berasal dari angket yang diisi oleh 250 pegawai yang bekerja dari lima kantor yang menyediakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan diperdalam melalui indept interview terhadap 3 orang key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat  hubungan yang signifikan (negatif) antara  ketaatan beragama dengan perilaku korupsi birokrasi. Semakin tinggi tingkat ketaatan beragama seorang pegawai, maka akan semakin rendah tingkat perilaku korupsi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat ketaatan beragama pegawai, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku korupsi. Penelitian  ini menyarankan pentingnya program peningkatan integritas pegawai program kearah perbaikan akhlak pegawai melalui pengamalan ajaran agama.

PENDAHULUAN

Reformasi birokasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia jika diiringi oleh ketaatan beragama yang dalam konteks Islam disebut dengan kecerdasan tauhid (tauhidic quotiens) akan tetap membawa kerendahan budi dan adab. Maka dalam tuntutan agama, antara pihak yang bertanggungjawab menanamkan nilai agama tersebut adalah pemimpin, ulama dan masyarakat. Menurut Ahmad Kilani dan Mohd Ismail (2004), ketaatan beragama adalah faktor penting yang perlu dimiliki oleh seorang individu supaya dapat menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Tujuan hidup yang tidak bertentangan dengan kehendak agama hendaklah dipupuk dengan mendalam dalam diri pegawai. Ini karena ketaatan beragama dapat membantu mencapai kejayaan dan kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat. Suasana hidupnya amalan agama dapat mempengaruhi tingkahlaku dan sikap pegawai ke arah positif atau negatif. Memang persoalan besar dalam birokrasi pemerintah hari ini adalah akibat dari kurangnya kesedaran agama. Apabila kesedaran agama ini semakin berkurang, maka akan berakibat pada keruntuhan akhlak yang akan melahirkan pegawai yang melanggar ajaran agama dan norma masyarakat itu sendiri.

Reformasi birokrasi merupakan wacana sekaligus agenda utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia. Reformasi birokrasi sebagai suatu usaha perubahan dalam sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku dan kebiasaan buruk birokrasi di Indonesia setelah kekuasaan era orde baru berakhir. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada struktur organisasi dan perilaku pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Harapan rakyat dari reformasi birokrasi adalah mengurangi perilaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai, mewujudkan pegawai yang professional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejak era reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini, birokrasi pemerintahan di Indonesia nampaknya belum banyak mengalami kemajuan yang signifikan. Era reformasi di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sistem politik, sistem hukum, termasuk juga perubahan sistem pemerintahan yang semula bersifat terpusat menjadi sistem pemerintahan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia untuk dijadikan pedoman dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Sedangkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 pula sebagai sumber hukum dan pedoman pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas oleh setiap pegawai pemerintah.

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Ombudsman Republik Indonesia (2013) bahwa masyarakat membuat laporan melalui surat, mengisis formulir di kaunter, datang langsung ke kantor Ombudsman, melapor melalui laman web, email, telefon dan faksimili. Jumlah keseluruhan laporan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2013 adalah 5173 laporan. Permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah penundaan waktu pelayanan (50,19 %), penyalahgunaan wewenang (17.74 %), tidak adil dalam layanan (10.15 %), layanan tidak mengikut SOP (7.78 %), pegawai yang memberikan layanan tidak profesional (4,65 %), meMean ta uang bayaran lebih (3,98 %) dan tidak memberikan layanan (2.66 %).

Miftah Thoha (2012) menyatakan bahwa pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat bersifat sombong, bekerja di kantor pemerintah dijadikan sebagai simbol kekuasaan, rakyat yang datang ke kantor disuruh antri panjang, tidak ada kepastian kapan urusan akan selesai. Sifat pegawai pemerintah tidak memiliki rasa empati kepada rakyat, tidak disediakan ruang menunggu yang nyaman, bahkan masih ada kantor yang membiarkan masyarakat berdiri diterik matahari seperti ikan pindang yang dijemur ditengah matahari panas. Adang Budiman et.al (2013) pula berpendapat bahwa perilaku korupsi dalam birokrasi pemerintah sudah terjadi sejak era Presiden Suharto dan bahkan sudah menjadi kebiasaan rutin serta telah menjadi aktivitas harian mereka ketika bekerja di kantor. Alasan utama mereka melakukan korupsi ketika bekerja yaitu gaji yang diterima tidak mencukupi, rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan sangat rendah dan atasan yang mencontohkan perilaku korupsi kepada bawahan.

Dari berbagai ide dan wacana yang telah dikembangkan oleh para pakar dan ditambah lagi kuatnya tuntutan masyarakat, maka pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Lembaga AdMean istrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan beberapa kebijakan yang berhubungan langsung dengan perbaikan pelayanan publikdi Indonesia. Langkah pertama adalah peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nombor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi. Langkah berikutnya adalah lahirnya peraturan presiden Republik Indonesia nombor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi di Indonesia tahun 2010-2025. Grand design reformasi birokrasi merupakan rancangan induk yang berisi arah dasar pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Sedangkan road map reformasi birokrasi adalah bentuk operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana detail reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya.

Isu berkaitan hubungan ketaatan beragama dengan perilaku korupsi birokrasi masih kurang menjadi perhatian di kalangan pakar dan ilmuan administrasi negara di Indonesia. Masalah yang berhubungan dengan buruknya perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu dihubungkan dengan gaji yang mereka terima kecil, pengetahuan dan kesedaran diri yang rendah, kompetensi dan komitmen bekerjabekerja juga rendah. Peneliti mencoba untuk membuktikan melalui kajian ini, adakah ketaatan beragama mampu mengurangi pegawai dari melakukan perilaku korupsi ketika bekerja di kantor ?.

Konsep Perilaku Korupsi Birokrasi

Secara harfiah korupsi berasal dari bahasa latin corruption yang berarti perilaku yang tidak bermoral. Secara umum korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah kantor negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut peribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku peribadi. Korupsi memiliki tahap dalam penyebaranya. Pertama, korupsi terbatas yaitu korupsi yang dilakukan oleh kalangan elit saja. Kedua, korupsi yang sudah merata dilapisan masyarakat dan yang ketiga, korupsi yang sudah membudaya di setiap elemen masyarakat yang sudah sangat sulit untuk diatasi. Sebuah tindakan dikatakan sebagai korupsi jika mempunyai ciri-ciri pertama dalam praktiknya pasti melibatkan lebih dari satu orang. Kedua tindakan yang dilakukan masih bersifat sangat rahasia. Ketiga dalam ada unsur timbal balik antara orang satu dengan orang lainnya. Keempat para pelaku mempunyai kekuatan yang besar sehingga mampu berlindung dalam pelanggaran hukum yang dilakukannya dan yang kelima merupakan bentuk penghianatan dimana kepentingan individu pelaku lebih kuat daripada kepentingan publik (Syed Hussein Alatas,1981). Korupsi dalam penelitian ini berkaitan dengan bureaucratic corruption yaitu keterlibatan sejumlah pegawai publik dalam menyalahgunakan kantor untuk mandapatkan sogokan kecil atau uang yang tidak terlalu besar. Biasanya tindakan tersebut juga dengan maladministrasi birokrasi.

Selanjutnya, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menulis dalam kitab Muqaddimah bahwa apabila suatu bangsa ingin mencapai kemajuan maka mereka harus memiliki pegawai dengan dua syarat utama iaitu pertama sifat amanah dan kedua profesional. Kedua-dua syarat tersebut harus dipenuhi. Sekiranya ada yang kurang maka akan menghalang usaha birokrasi pemerintah dalam memajukan negara. Sifat amanah merupakan buah dari ketaatan seorang pegawai dalam mengamalkan ajaran agama.

Menurut Syed Hussein Alatas (1981), terdapat beberapa ciri perilaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yaitu:

  1. korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang.
  2. umumnya bersifat rahasia, kecuali di tempat yang telah merajalela sehingga kelompok yang berkuasa tidak perlu lagi menyembunyikan perbuatan mereka.
  3. melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik.
  4. pelaku korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum, mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan tersebut.
  5. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
  6. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
  7. perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Suatu perbuatan dikatakan perilaku korupsi apabila seorang pegawai menerima pemberian dari seseorang dengan maksud agar pegawai tersebut memberi perhatian istimewa kepada si pemberi, padahal pekerjaan tersebut sudah menjadi kewajiban pegawai. Fenomena lain yang boleh dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak-saudara, teman atau rekan politik dalam institusi pemerintah (nepotisme).

Menurut Robert Klitgaard (2000) bahwa pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Hal yang sama juga ditulis oleh Fathur Rahman (2011) bahwa korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politikan mengalami kemandegan.

Konsep Ketaatan Beragama

Agama merupakan jalan hidup untuk mengantarkan seseorang dapat selamat di dunia dan akhirat. Sejauhmana seseorang beramal mengikut ajaran agama, maka hidupnya akan terarah, tenang dan terhindar dari kegelisahan. Sebaliknya jika seseorang mengabaikan pengamalan agama, apalagi jika menganggap agama adalah penghalang kemajuan maka ia akan mengalami kehidupan yang sempit, tidak tenang, gelisah dan terlibat dalam berbagai tindakan kriminal.

Ketataan beragama merupakan satu konsep yang menggambarkan keadaan seseorang yang mengamalkan keseluruhan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT dengan cara yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Ketaatan beragama meliputi aspek imaniah, ibadah, mu’amalah, mu’asyarah dan akhlak. Shuriye et.al (2010) menyatakan bahwa ajaran agama akan mempengaruhi tahap kualitas dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu,ajaran agama adalah salah satu instrument yang membentuk dan membimbing manusia untuk mencapai dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik,apabila manusia mampu mematuhi ajaran agama yang berhubungan dengan pekerjaannya. Abdun Noor (2007) pula menyatakan bahwa untuk menjaga tingkah laku pegawai sesuai dengan kepentingan rakyat, maka kefahaman agama menjadi prinsip utama dalam pelayanan publik. Asas utama untuk mencapai keseragaman tingkah laku pegawai mengenai nilai kebaikan dan keburukan hanya bisa dicapai dari ajaran agama.

Apakah hubungan ketaatan beragama dengan perilaku korupsi?. Apabila seorang pegawai yakin bahwa Allah SWT Maha melihat,Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha memberi rezki, maka dia tidak akan mencuri, menipu, melakukan korupsi dan menzolimi rakyat serta tidak akan melakukan perilaku jahat lainnya.Jika seorang pegawai tidak ada rasa takut kepada azab Allah SWT, tidak yakin dengan janji-janji Allah SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan dihisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana masa muda digunakan, dari mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran apabila di kantor ditemukan berbagai jenis tindakan kejahatan. Rasanya mustahil seorang pegawai akan meminta uang lebih dalam proses pengurusan akte kelahiran, SIM, paspor, KTP dan urusan lainnya apabila dalam hatinya terdapat keyakinan bahwa Allah SWT sedang melihat, mendengar dan mengetahui semua perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel perilaku korupsi birokrasi terdiri dari 4 item pernyataan yang diubah dari jenis maladministrasi yang telah disusun oleh Masthuri (2005). Item pernyataan yang mengukur perilaku korupsi menggunakan kaedah psikometrik psikologi yaitu membuat pernyataan yang seolah-olah benar, padahal salah. Sedangkan variabel ketaatan beragama terdiri dari 29 item diubah dari mental-kognitif Islam yang disusun oleh Khairil & Khaidzir (2009). Kuesioner penelitian telah diisi oleh 250 pegawai dari lima kantor yang menyediakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan seluruh pegawai adalah beragama Islam. Kantor tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, kantor Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT dan Kantor Kecamatan di seluruh Kota Pekanbaru.

Nilai kebolehpercayaan variabel setelah dilakukan pilot test adalah perilaku korupsi birokrasi (Cronbach's Alpha=0,898) dan ketaatan beragama (Cronbach's Alpha=0,866). Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Setelah data kuesioner dianalisis, penelitian juga telah melakukan indept interview dengan 4 orang key informan (Pak UU Hamidy, Budayawan Melayu Riau dan Pak Dr. Indra Taufik, M.Si, Kepala Pusat Latihan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Pak Baharudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Analisis Statistik inferensi pula menggunakan korelasi pearson dalam paras p<0,05 dengan software SPSS versi 20.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden
Berdasarkan tabel 1 dibawah dapat dilihat frekuensi responden dalam penelitian ini. Responden laki-laki sebanyak 146 orang (58,4 %), sedangkan perempuan sebanyak 104 orang (41,6%), umur 31-40 tahun sebanyak 72 orang (28,8 %), umur 41-50 tahun sebanyak 63 orang (25,2 %). Responden yang berumur 51 tahun ke atas hanya sebanyak 35 orang (14.0 %).

Tabel 1.  Taburan Frekuensi Jenis Kelamin, umur, Bekerja sebagai pegawai, status Pernikahan dan status pekerjaan respondentabel beragama 01

Dari tabel 1 di atas, sebanyak 120 orang responden telah bekerjasebagai pegawai setelah reformasi sebanyak 164 orang (65,6 %) dan bekerja sebelum reformasi sebanyak 86 orang (34,4 %). Hasil analisis status perkahwinan menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah telah menikah yaitu 190 orang (76,0 %), sedangkan yang masih bujang sebanyak 60 orang (24,0 %). Status pekerjaan responden dalam kajian ini kebanyakan mereka adalah pegawai negeri sipil yaitu 195 orang (78,0 %), sedangkan pegawai kontrak sebanyak 55 orang (22,0 %).

Uji Frekuensi dan Deskriptif Perilaku Korupsi Birokrasi
Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai dalam proses pelayanan publik dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah. Dalam angket yang dibagikan kepada responden, peneliti menggunakan skala binari yaitu memilih jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’. Jawaban ‘ya’ diberi nilai 2 dan jawaban ‘tidak’ diberi nilai 1. Frekuensi jawaban pegawai dari item pernyataan ‘Apabila saya meminta bayaran lebih dari masyarakat, maka saya selesaikan urusan lebih cepat’bahwa yang menjawab yasebanyak 59 orang (23,6 %) dan tidak sebanyak 191 orang (76,4 %). Jawaban responden dariitem pernyataan‘perlu memanfaatkan peluang yang ada di kantor ini untuk saya mengumpulkan kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan’bahwa yang menjawab yasebanyak 53 orang (21,2 %) dan tidak sebanyak 197 orang (78,8 %). Jawapan responden dariitem pernyataan‘Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang lebih kepada saya’bahwa yang menjawab yasebanyak 98 orang (39,2 %) dan tidak sebanyak 152 orang (60,8 %). Jawaban responden dariitem pernyataan‘Apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran dari masyarakat’bahwa yang menjawab yasebanyak 78 orang (31,2 %) dan tidak sebanyak 172 orang (68,8 %).

 Tabel 2. Uji frekuensi Perilaku Korupsi  Birokrasitabel beragama 03

Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2015

Dalam diagram 1 dibawah menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna sumbu vertikal adalah skor nilai dari jawaban responden berdasarkan skala ‘ya’ (skor 2) dan ‘tidak’ (skor 1). Sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah pernyataan dalam angket yang terdiri dari 4 item yaitu AR1 (apabila saya meminta bayaran lebih dari masyarakat, maka saya akan selesaikan urusan lebih cepat), AR2 (perlu memanfaatkan peluang yang ada di kantor ini untuk saya mengumpulkan kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan), AR3 (Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang lebih kepada saya) dan AR4 (apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran dari masyarakat).

Dalam tabel 1 diatas memperlihatkan uji deskriptif perilaku korupsi dengan nilai mean yang paling tinggi adalah item ketiga ‘jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang bayaran lebih kepada saya (Mean=1.39), seperti terdapat dalam diagram 1 dibawah. Sifat birokrat yang suka bahkan dengan sengaja menciptakan keadaan dimana masyarakat yang memberi uang lebih lebih disukai daripada masyarakat yang hanya membayar dengan tarif normal. Perilaku ini akan menyuburkan perilaku gratifikasi dan dalam jangka panjang akan menambah subur perilaku korupsi birokrasi. Mereka menggunakan wewenang yang ada untuk mempercepat urusan dokumen masyarakat yang berurusan, tetapi bukan semata-mata untuk memudahkan masyarakat melainkan ingin mencari keuntungan peribadi. Seharusnya, pegawai menyelesaikan urusan masyarakat berdasarkan berapa lama waktu penyelesaian dokumen sebagai mana yang diamanahkan oleh undang-undang pelayanan publik.

tabel beragama 04

Diagram 1. Uji deskriptif Perilaku Korupsi Birokrasi

Uji Frekuensi dan Deskriptif Ketaatan Beragama
Untuk mengukur ketaatan beragama responden, peneliti menggunakan skala likert yaitu tidak pernah (skor 1), jarang (skor 2), kadang-kadang (skor 3), sering (skor 4) dan selalu (skor 5). Tabel 3 dibawah ini menunjukkan frekuensi jawaban responden berdasarkan item pernyataan yang mengukur ketaatan beragama.

tabel beragama 05

Diagram 1. Uji deskriptif  Perilaku Korupsi Birokrasi

Dalam tabel 3 di atas memperlihatkan variabel ketaatan beragama dengan nilai mean yang paling tinggi adalah item 22 (Saya makan dan minum menggunakan tangan kanan) dengan nilai mean=4,57, item 23 (Saya makan dan Minum dengan cara duduk) dengan nilai mean=4,50, dan item 18 (Saya membaca innalillahi wainnailaihiraji’un mendengar berita kemalangan) dengan nilai mean=4,50. Dalam diagram 2 dibawah menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna sumbu vertikal adalah skor nilai dari jawaban responden berdasarkan skala likert. Sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah pernyataan dalam angket yang terdiri dari 29 item pernyataan. Untuk Lebih jelas dapat dilihat dalam diagram 2.

tabel beragama 06

Diagram 2. Uji deskriptif  Ketaatan Beragama
Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2015

Uji Korelasi Perilaku Korupsi Birokrasi dan Ketaatan Beragama
Dengan menggunakan uji korelasi product moment hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketaatan beragama dengan perilaku korupsi birokrasi (r=-.287**). Nilai r korelasi menunjukkan nilai negatif dan memiliki tanda dua bintang. Tanda dua bintang berarti terdapat hubungan yang kuat. Apa maksud dari nilai negatf tersebut?. Maksudnya adalah terdapat hubungan yang terbalik maksudnya semakin tinggi tingkat ketaatan beragama seorang pegawai, maka akan semakin rendah tingkat perilaku korupsi birokrasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat ketaatan beragama seorang pegawai, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku korupsi birokrasi.

Tabel 4. Hubungan Ketaatan Beragama dengan Perilaku Korupsi Birokrasi

tabel beragama 07

Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2015.

Mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perbaikan aspek luar dan aspek dalam (internal individu). Perbaikan aspek luar sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui program renumerasi, menaikkan gaji dan tunjangan, menambah fasilitas dan memberi pelatihan untuk meningkatkan skill dalam bekerja. Perbaikan aspek internal individu adalah usaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai moral. Apabila seorang pegawai yakin bahwa yang memberi rezki adalah Allah SWT, maka dia tidak mencuri, korupsi dan menerima uang syubhat (perkara yang diragukan) apalagi uang haram. Apabila seorang pegawai pemerintah yakin bahwa Allah SWT maha melihat, maka dia tidak akan berani membuat kwitansi palsu, laporan fiktif, menyogok dan melakukan tindakan penyimpangan yang merugikan uang negara. Memang benar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melihat, tetapi seorang pegawai yang yakin bahwa Allah SWT sedang melihat setiap saat dan keadaan apa saja perbuatannya, maka dia tidak akan melanggar nilai-nilai etika dalam bekerja.

Sebaliknya jika seorang pegawai tidak ada rasa takut kepada azab Allah SWT, tidak yakin dengan janji-janji Allah SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan di hisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana masa muda digunakan, dari mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran jika di mana-nama kantor ditemukan berbagai jenis pelanggaran terhadap nilai etika. Rasanya mustahil seorang pegawai kantor pemerintahan, akan meminta ‘uang pelicin’ supaya urusan KTP, SIM, Paspor dapat segera diselesaikan apabila dalam hatinya yakin bahwa Allah SWT sedang melihat, mendengar dan mengetahui semua perbuatannya.

Pegawai seolah-olah telah membuat satu pemisahan antara ibadah yang sifatnya hubungan langsung dengan Allah SWT dengan ibadah yang bersifat hubungan dengan sesama manusia.

Padahal menepati janji adalah ibadah, membantu memudahkan urusan masyarakat adalah ibadah, menolak korupsi adalah ibadah, bekerja menepati waktu kantor adalah ibadah, tidak mencuri barang di kantor adalah ibadah, adil dalam memberikan layanan tanpa membedakan status sosial masyarakat adalah ibadah. Pegawai menganggap kerja di kantor adalah kerja dunia yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Akibat dari pemahaman yang keliru ini, maka berbagai perilaku jahat terjadi di kantor. Kefahaman yang benar adalah bahwa walaupun pegawai bekerja di kantor tetapi jika dalam pekerjaan tersebut mengamalkan perintah Allah SWT dan mencontoh Sunnah Rasulullah SAW maka akan bernilai ibadah.

Pengaruh budaya bangsa asing telah menyebabkan pegawai kehilangan prinsip hidup yang bersumber dari ajaran agama. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh Portugis, Inggeris, Belanda dan Jepun selama lebih dari 350 tahun. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menulis dalam kitab Muqaddimah bahwa bangsa terjajah selalu mengikuti ideologi, cara hidup dan perilaku penjajah. Semua ini terjadi kerana jiwa manusia selalu meyakini kesempurnaan orang yang menguasainya. Pandangan seperti ini dipengaruhi oleh keyakinan pada kesempurnaan jiwa dari orang yang menundukkannya tersebut. Jika suatu jiwa telah memiliki asumsi yang keliru dan kemudian asumsi ini berlanjut menjadi keyakinan, maka ia akan mengadopsi gaya dan pandangan hidup orang yang menaklukkannya dan berupaya meniru mereka semaksimal mungkin. Oleh itu, orang yang terjajah selalu meniru model penjajah sama ada dalam gaya berpakaian, kenderaan bahkan semua aktivitas dan kebiasaan kaum penjajah. Hasil penelitian ini telahmenguatkan pendapat Ibnu Khaldun di atas bahwa pola perilaku pegawai di Kota Pekanbaru yang suka menekan rakyat dan menyalahgunakan kekuasaan merupakan bentuk pola perilaku pegawai penjajah terhadap rakyat jajahan. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Caiden (1973) yang menyatakan bahwa perilaku korupsibirokrasi berkembang di negara bekas jajahan. Birokrasi pemerintah terlalu berlebihan untuk memenuhi kepentingan diri mereka dan melupakan penderitaan yang sedang menimpa rakyat, tidak berfikir bagaimana kesusahan yang dialami oleh rakyat akibat dari keburukan perilaku mereka.

Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah mengapa ketaatan beragama pegawai sebagaimana aspek ibadah yang diukur dalam kuesioner penelitian ini belum mampu mencegah mereka dari melakukan perilaku korupsi?. Peneliti berpendapat bahwa pegawai keliru dalam memahami ketaatan beragama dan pegawai juga belum mampu membawa sifat ketaatan dalam ibadah pada perilaku di kantor. Ibadah difahami dalam arti yang sempit yaitu amalan yang sifatnya hubungan dengan Allah SWT. Datang ke masjid, membaca Al-Qur’an, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin, puasa pada bulan ramadhan, membayar zakat dan haji sebagai ibadah. Ini memang benar, semua amalan tersebut adalah ibadah. Tetapi perkara yang berhubungan dengan urusan di kantor , membantu urusan masyarakat, jujur dalam bekerja, tidak melakukan korupsi, menunaikan amanah, bekerja dengan integritas yang tinggi masih dianggap bukan ibadah.
Walaupun jawaban pegawai menunjukkan mereka rajin melaksanakan ibadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan masih belum mampu melahirkan akhlak yang baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Keadaan tersebut diperparah oleh pola hidup mewah yang telah menjadi simbol kejayaan dalam kehidupan pegawai, padahal pendapatan mereka tidak mencukupi untuk hidup mewah. Pihak pemerintah perlu menyusun program dan pelatihan kearah perbaikan akhlak pegawai dengan tujuan untuk:

  1. mengubah sifat pegawai yang jahat (menipu, korupsi ) berubah menjadi pegawai yang baik (jujur dan dermawan).
  2. mengubah sifat pegawai yang berperilaku kasar dalam memberikan layanan berubah menjadi mesra, senyum dan penyayang.
  3. mengubah sifat pegawai yang suka mementingkan diri sendiri berubah menjadi lebih suka menduhulukan masyarakat.
  4. mengubah sifat pegawai yang suka hidup bermewah berubah menjadi memilih hidup sederhana.
  5. mengubah sifat pegawai yang suka menjilat atasan berubah menjadi seorang yang ikhlas dalam setiap amal dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhoan Allah SWT.

Dalam epistimologi ilmu kolonial menganut prinsip ilmu bebas nilai, sekulerisme dan meyakini filsafat humanisme. Ilmuan yang melahirkan ilmu administrasi negara seperti Woodrow Wilson (1887) hanya menekankan pada aspek perilaku rasional. Sumber nilai, menentukan baik atau buruk, benar atau salah dalam ilmu kolonial adalah mengikut pemikiran manusia. Padahal kemampuan berfikir manusia sangat terbatas. Menurut peneliti untuk mengubah perilaku korupsi tidak bisa menggunakan pendekatan bebas nilai, memisahkan agama dalam kehidupan dan meyakini manusia mampu melakukan segala-galanya. Justru perilaku pegawai harus berpedoman pada ajaran agamasehingga dapat melahirkan sifat yang mulia. Justru, maksud utama Allah SWT mengutus para rasul adalah untuk memperbaiki akhlak manusia melalui pengamalan ajaran agama. Ajaran agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain.

Sebagaian besar sumber ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial berasal dari epistimologi administrasi negara di Amerika dan Eropa. Epistemologi ilmu yang berkembang di Amerika dan Eropa tidak sepenuhnya sesuai digunakan menerangkan fenomena pelayanan publikdi Indonesia yang mayoritas warga dan pegawai beragama Islam. Konsep ketaatan beragama telah membantah konsep sekulerisme Barat yang berasumsi bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan. Bangsa Baratmemandang alam ini sebagai tempat yang tiada Tuhan baginya. Sulit bagi mereka untuk percaya selain apa yang dapat dilihat dan ditangkap oleh panca indra. Mereka meyakini bahwa tidak ada suatu apapun dibalik segala apa yang mereka pandang dan tangkap dengan panca indra itu. Mereka menyadari adanya hukum hanya sekedar yang ditetapkan oleh pengalaman, percobaan dan perbandingan tetapi tidak dapat sampai kepada keyakinan adanya Maha Pencipta dan Maha Pengatur.

Allah SWT telah menetapkan kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan seluruh manusia termasuk administrator publik hanya dalam pengamalan agama secara sempurna. Sukses dan mulia diperoleh ketika administrator publik taat kepada Allah SWT dan mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun seorang pegawai rendah, miskin, tidak memiliki jabatan, tetapi apabila taat kepada Allah SWT dan mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW maka akan mendapat kejayaan di dunia dan akhirat.Apa yang dimaksud dengan prinsip mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan dan apa hubungannya dengan etika administrator publik?. Maksudnya adalah setiap administrator publik meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara makan, minum, berpakaian, tidur, jual beli, pernikahan, akhlak, cara memberikan pelayanan sampai cara mengurus Negara mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ada beberapa sifat Rasulullah SAW yang berhubungan dengan pelayanan publik sebagai standar etika bagi administrator publik, yaitu:

  1. Rasulullah SAW tidak marah karena urusan duniawi, tetapi marah apabila kebenaran didustakan.
  2. Apabila beliau menunjuk atau member isyarat kearah sesuatu, maka beliau akan menunjuknya dengan seluruh telapak tangannya.
  3. Rasulullah SAW lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.
  4. Rasulullah SAW tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat dan perlu.
  5. Rasulullah SAW selalu adil dalam setiap urusan tanpa menimbulkan perselisihan.
  6. Siapa saja yang meminta keperluan kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW tidak menyuruhnya pergi melainkan dengan membawa keperluan yang ia inginkan atau bila tidak mengabulkannya, Rasulullah SAW menasehati dengan kata-kata yang lemah lembut.
  7. Kesalahan-kesalahan orang lain tidak pernah disebarkan.
  8. Rasulullah SAW selalu melayani orang-orang yang berada disekelilingnya dengan wajah ceria dan ramah tamah.
  9. Rasulullah SAW bukan orang yang kasar dan berakhlak buruk, bukan orang yang suka berteriak-teriak, tidak mencerca dan merendahkan manusia serta tidak banyak bergurau.
  10. Rasulullah SAW menjauhkan diri dari perdebatan, menghina, mencari-cari aib dan keburukan manusia.

Mind Set dan Budaya Korupsi
Jika suatu urusan dapat dipercepat penyelesaiannya, maka itu hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang baik. Namun apabila pegawai mempercepat urusan setelah diberikan uang bayaran lebih, maka itu juga termasuk dalam kategori korupsi. Jika keadaan tersebut berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan maka akhirnya menjadi budaya korupsi birokrasi dalam pelayanan publik. Hal ini diakui oleh Pak UU Hamidy dalam wawancara, beliau mengatakan:

“Sebenarnya kebiasaan memberi dalam budaya orang melayu pada awalnya baik yaitu sebagai tanda berbuat kebaikan kepada orang lain, adakah orang tersebut telah menolong kita ataupun tidak. Tetapi nilai ini telah bergeser menjadi negatif yaitu memberi karena ada kepentingan atau ada maksud lain disebalik pemberian tersebut sehingga telah membentuk satu budaya masyarakat iaitu suka memberi uang ‘rokok’, uang ‘sogok’ supaya urusan dipercepat. (Wawancara bersama Bapak UU Hamidy).

Sebenarnya, kebiasaan masyarakat yang memberikan uang untuk mempercepat proses pelayanan tidak akan terjadi jika pegawai bersih dari mental korupsi. Apabila pegawai memiliki cara berfikir yang baik maka kepercayaan masyarakat yang sudah hilang dapat kembali diperbaiki. Menurut Pak Indra Taufik dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa :

“Mind set pegawai yang terbentuk saat ini adalah bekerja melayani masyarakat atas dasar uang. Sebenarnya jika pegawai berfikir lurus perilaku tersebut tidak akan terjadi, kalau ada masyarakat yang ingin menyogok dia akan tolak. Pegawai akan mengatakan, tidak pak, bapak ikuti prosedurnya saja. Dia tidak memberi peluang masyarakat untuk menyogok”(Wawancara bersama Bapak Indra Taufik).

Kekuatan untuk menolak yang tidak halal, itulah yang disebut dengan kekuatan iman yang merupakan dasar agama. Kajian Ombudsman Republik Indonesia di Kota Pekanbaru (2013) menunjukkan bahwa 81,2% kantor pelayanan masih belum menempelkan informasi tentang jumlah pembayaran setiap urusan pelayanan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa disebabkan masyarakat tidak mengetahui jumlah yang seharusnya mereka bayar telah memberi peluang pegawai untuk menipu masyarakat.

Mereka masih belum mampu bekerja dalam tahap yang maksimal, lambat dan kurang memiliki sifat empati kepada masyarakat. Mengikut hasil temubual pengkaji dengan Bapak Baharudin (Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil) bahawa faktor penyebab perilaku korupsi birokrasi adalah:
masih belum ada dalam fikiran pegawai di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyegerakan dan memudahkan urusan masyarakat, belum ada rasa malu jika sekiranya masyarakat datang berulang-kali ke kantor dalam keadaan urusan mereka belum selesai. Sifat yang masih menonjol adalah kurang ramah dan melambat-lambatkan urusan. Tingkat kebutuhan hidup yang tinggi, pegawai juga ingin hidup layak seperti manusia lain. Namun, aspek kesejahteraan pegawai masih kurang diberi perhatian oleh pihak pemerintah (Wawancara bersama Bapak Baharudin).

Perubahan sistem dan undang-undang tidak cukup untuk menjamin perubahan perilaku korupsi birokrasi. Hal ini diakui oleh Pak Indra Taufik mengatakan:
“yang paling penting mencegah perilaku korupsi birokrasi adalah perubahan mind set dan itu yang lebih penting daripada yang lain. Caranya mereka harus banyak mendengar, belajar, mempraktekkan. Berapa puluh ribu pegawai yang sudah mengikuti diklat (pelatihan leadership) tapi tidak banyak diantara mereka yang berubah”(Wawancara bersama Bapak Indra Taufik).

Perubahan cara berfikir (mind set) harus diawali dengan keyakinan beragama. Apabila hati baik sebagai buah dari amal agama yang betul, maka cara berfikir (mind set) akan betul dan apabila cara berfikir betul akan melahirkan perilaku yang betul pula.

KESIMPULAN

Reformasi birokasi dalam rangka mewujudkan tata pemerinatahan yang baik di Indonesia tanpa diiringi oleh kesadaran agama dan pengamalan ajaran agama, maka perilaku korupsi birokrasi tidak akan bisa diberantas. Perilaku pegawai dalam bekerja akan dapat diperbaiki apabila ada usaha menyempurnakan keyakinan kepada Allah SWT, kesungguhan mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam melayani masyarakat, istiqomah mendirikan shalat, selalu belajar ilmu agama, hati selalu ingat kepada Allah SWT, sifat memuliakan orang lain, meluruskan niat dalam setiap perbuatan dan sifat suka mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran maka akan membuka harapan bahwa perilaku birokrasi dapat dikurangi. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa Indonesia bertanggung jawab atas perbaikan akhlak pegawai sehingga wujud pelayanan publik yang berkualitas.

REFERENSI

Abdun Noor. 2007. Ethics, Religion and Good Governance.Journal of Administration &Governance 2: 62-77.
Adang Budiman, Amanda Roan & Victor Callan. 2013. Rationalizing Ideologies, Social Identities and Corruption Among Civil Servants in Indonesia During the Suharto Era. Journal Bussiness Ethics 11(6):139-149.
Ahmad Kilani Bin Mohamed & Mohd Ismail Bin Mustari.2004.Pemahaman Mengenai Perkembangan Fizikal Dan Mental Serta Keperluan Kepada Pemantapan Spiritual Dikalangan Remaja. Kebangsaan Psikologi Dan Masyarakat, gejala sosial dan masyarakat. Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia UKM, Bangi.
Caiden, G,E. (1973). Development, Administrative Capacity and Administrative Reform. International Review of Administrative Sciences, 38 (4): 327-344.
Fathur Rahman. 2011. Korupsi Di Tingkat Desa. Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1: 13-24.
Ibnu Khaldun. (2008). Muqaddimah (Terjemahan Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Khairil Anwar dan Khaidzir Hj. Ismail. 2009. Profil Mental - Kognitif dan Psiko -Sosial Islam Di Kalangan Remaja Beresiko, Prosiding International Seminar of Islamic though, Bangi:UKM.
Masthuri. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
Miftah Thoha. 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
Ombudsman Republik Indonesia. (2013). Kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penerbit: Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau.
Robert Klitgaard, et.al. 2000. Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention. Institute for Contemporary Studies and World Bank Institute: Oakland, California.
Shuriye, Abdi Omar & Jamal Ibrahim, Daoud 2010Islamic perspective of quality administration.Australian Journal of Islamic Studies 02 (01): 49-57.
Syed Hussein Al-Attas. 1981. The sociology of corruption. Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
WilsonWoodrow. 1887. The Study of Administration. Political Science Quarterly 2(2): 197-222.

PENULIS: RODI WAHYUDI
Dosen Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS