lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

  • Beranda
  • Artikel
  • Fokus
  • Kasus Suap Suami-Istri demi Jabatan Walikota

Kasus Suap Suami-Istri demi Jabatan Walikota

Minggu 7 April 2013 dilaksanakan Pilkada Kota Palembang untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2013-2018. Pilkada diikuti oleh 3 pasang calon yaitu: Mularis Djahri-Husni Thamrin, Romi Herton-Harno Joyo, dan Sarimuda-Nelly Rasdania.

Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota Palembang menetapkan Sarimuda-Nelly Rasdania sebagai Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang, unggul tipis dari pasangan Romi Herton-Harno Joyo.

Romi Herton pun tidak terima dengan kekalahannya, lalu melakukan gugatan. Ia berniat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan keberatan Romi tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tertanggal 30 April 2013, untuk selanjutnya ditetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk menangani perkara ini yang terdiri dari Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman.

Mei 2013, Akil Mochtar bersedia membantu untuk memuluskan gugatan Romi, dengan syarat Romi bersedia menyiapkan sejumlah uang supaya permohonan keberatannya dapat dikabulkan MK. Pada 13 Mei 2013, Romi melalui istrinya, Masyito menyerahkan uang sebesar Rp11,39 miliar dan USD 316,700 kepada Akil di BPD Kalbar Cabang Jakarta.

Pada 20 Mei 2013, MK memutuskan perkara permohonan keberatan Pilkada kota Palembang, yaitu membatalkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, dan menetapkan perolehan suara yang benar pasangan peserta Pilkada Kota Palembang 2013 dimenangkan oleh pasangan Romi Herton-Harno Joyo.

Setelah putusan dibacakan, Romi (masih) melalui istrinya, Masyito memberikan sisa uang kepada Akil melalui Muhtar yang diserahkan secara bertahap, dengan jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp2,75 miliar.

Satu tahun berselang, Romi Herton dan Masyito secara bersamaan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juli 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi. Pasangan suami istri ini pun dituntut oleh KPK berupa pidana penjara 9 (sembilan) tahun, denda Rp400 juta subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih selama 11 tahun sejak putusan inkracht. Dan pada 17 Juli 2015, Pengadilan Tinggi TIPIKOR DKI Jakarta menjatuhkan vonis kepada Masyito berupa pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp200 juta,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Sedangkan Romi Herton divonis pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda Rp200 juta,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih selama 5 tahun.

(Klik gambar di atas untuk perbesaran dan detail informasi)
Ironi keluarga korup

Perlawanan terhadap korupsi melalui penindakan adalah upaya yang terbatas, hanya bisa dilakukan oleh para penegak hukum. Sementara perlawanan melalui pencegahan bisa dilakukan oleh semua kekuatan bangsa, salah satunya adalah kekuatan para perempuan Indonesia. Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak.

Kasus yang menimpa Masyito, sebagai istri dari seorang Walikota sungguh menjadi ironi bagi kaum perempuan. Keterlibatan Masyito dalam membantu suaminya melakukan tindakan tidak terpuji yakni penyuapan kepada Akil Mochtar, seolah menegaskan bahwa masih ada, dan mungkin masih banyak, kaum perempuan yang belum menyadari eksistensinya sebagai sosok yang sangat penting dalam menjaga marwah keluarga dari bahaya korupsi. Sosok istri, yang seharusnya mampu menjadi pengayom dan pendamping sang suami agar keluarganya bisa berjalan on the track, hidup lebih tenteram dan bahagia, dengan menjauhi tindakan korupsi. Apa yang dilakukan Masyito, seorang istri yang sekaligus staf PNS di Pemprov Sumatera Selatan, boleh jadi merupakan bentuk kepatuhan istri kepada suami sekaligus kepada atasannya (secara tidak langsung). Kepatuhan menjalankan perintah (suami maupun atasan) tanpa berpikir akibatnya bagi dirinya sendiri, dapat menjebak dirinya dalam tindak pidana korupsi tanpa disadari, bila tidak dipahami peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, asimetri kekuasaan dan asimetri informasi menjadi rawan korupsi pada sistem birokrasi yang ada sekarang ini. Seorang bawahan, yang bisa juga seorang istri - akan menjalankan perintah atasan atau suaminya, meskipun ia masih sanggup untuk mempertanyakan dan menolak mengerjakan secara halus. Sistem birokrasi yang hierarkis menjadikan atasan sebagai penilai. Begitu pula dalam sebuah keluarga menjadikan suami sebagai kepala keluarga yang "seringkali" memerankan sosok atasan kepada anggota keluarga. Seorang atasan akan memerintah dengan paksaan secara halus, atau menilai buruk kinerja bawahan bila tidak memenuhi perintah lisannya. Sebaliknya, bawahan yang melakukan korupsi untuk wewenang yang menjadi tanggung jawab atasannya akan dilakukan dengan ragu, ada sedikit rasa takut, dan sembunyi-sembunyi.

Kasus Masyito-Romi, seolah menyiratkan relasi atau hubungan keluarga dalam melakukan perbuatan korupsi sebagai bentuk tindakan “mengamankan status, baik itu status sosial maupun kekuasaan”. Monopoli kekuasaan dan diskresi rawan korupsi sudah terjadi ketika konsentrasi kekuasaan dalam struktur masyarakat yang lebih kecil masuk ke ranah keluarga. Sifat korupsi yang kolaboratif, yang melibatkan lebih dari satu orang juga tersirat dari bunyi percakapan seperti “orang kita sendiri”, dalam arti semua pihak yang menjadi jalur mata rantai korupsi adalah bagian dari dirinya sendiri yang patut dibantu dan layak dilindungi. Tak ayal, suami-istri bisa saling mendukung dalam tindakan suap menyuap, lalu saling menutupi dan berkelit dari jeratan hukum.

Korupsi sangat paradoks. Di satu sisi, koruptor dengan penuh kesadaran melakukan korupsi tanpa perasaan malu, namun di sisi lain ia menyembunyikannya dan mengingkarinya. Pengingkaran dan penyembunyian tindakan korupsi terjadi karena ada ancaman hukum yang harus dijalani bila terbentur audit investigasi dan penyelidikan aparat hukum. Moore (2009) menengerai korupsi menjadi kebiasaan sebagai berikut: “Lama kelamaan, menuruti orang di sekitarnya (kolega, anggota keluarga, kelompok kerja), meng-erosi standar moral seseorang, dan pemahaman seseorang mengenai perilaku yang dapat diterima melebar dengan memasukkan perilaku yang sebelumnya tak dapat diterimanya.”

Tindakan korupsi merupakan proses yang dapat menjangkiti individu, kerabat tal terkecuali suami-istri dan anak, maupun kelompok dalam organisasi termasuk dalam keluarga atau kekerabatan. Korupsi terjadi akibat rasionalisasi moral pelaku korupsi. DeCremer, van Dijk and Folmer (2009), mengurai “pemimpin-pemimpin merasa berhak mengambil lebih”, karena mereka merasionalisasi moral. Tindakan merasionalisasi moral ini mematikan etika dan kebenaran, menjadi pembenaran atas tindakan yang salah. Akibatnya, “benar” dan “salah” menyatu, dan sulit bagi dirinya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Bagi pemimpin yang korup, mengambil sesuatu yang bukan haknya dianggap benar karena keputusan dan kewenangan ada padanya. Pembenaran yang salah oleh seorang pemimpin dapat dengan mudah “menular” kepada bawahannya, atau dari suami kepada istrinya, bahkan dari orang tua kepada anak-anaknya, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang melakukan proses belajar dan meniru dari lingkungannya (social learning). Singkatnya, tindakan korupsi dapat menular karena menyaksikan orang yang ada di dekatnya melakukan korupsi, sebagai tindakan yang dalam lingkungannya dianggap hal biasa. Inilah yang oleh Levy and Nail (1993) disebut sebagai “penularan yang tak dapat dicegah (kepada orang-orang terdekat)”.

Pencegahan korupsi berbasis keluarga

Tahun 2012, KPK melakukan kajian strategi pencegahan korupsi berbasis keluarga. Gerakan pemberantasan korupsi tidaklah akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan upaya gerakan sosial dimana masyarakat sebagai sasaran utama sekaligus pelaku utama. Entitas masyarakat yang memiliki peran signifikan dalam membangun budaya adalah keluarga. Hal ini dikuatkan oleh pandangan beberapa ahli. Duvall dan Logan (1986) menyebut bahwa keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempoertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Soerya Wangsanegara menyatakan bahwa keluarga sebagai jenjang dan perantara pertama dalam transmisi kebudayaan.

Pertimbangan tersebut di atas yang menjadi dasar dipilihnya entitas keluarga sebagai sasaran kajian KPK dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dan dari hasil studi tersebut, dinyatakan bahwa dalam entitas masyarakat terkecil yakni keluarga, semua responden memiliki keprihatinan yang besar mengenai belitan korupsi di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang memiliki perhatian khusus mengenai isu korupsi dan antikorupsi. Sebagian besar orang tua tidak memiliki informasi yang memadai mengenai korupsi. Pengetahuan mengenai korupsi hanya sebatas kasus-kasus yang terekspose di media massa, serta pengalaman sehari-hari seperti tilang polisi, pungutan liar di kelurahan atau pemerintahan setempat.

Mengenai bagaimana proses korupsi dapat terjadi dan sistematika penaggulangannya, sebagian besar orang tua tidak memahami. Tentang penyebab korupsi, sebagian besar orang tua merujuk pada moralitas dan kurangnya pemahaman agama atau akhlak yang kurang baik sebagai penyebab orang melakukan korupsi. Dan salah satu rekomendasi yang paling mendasar adalah menjadikan peran seorang ibu atau istri sebagai influencer utama dalam keluarga, dan memiliki keberanian untuk menghindarkan suami dan anggota keluarga dari perilaku korupsi.

Data statistik menyebut sebesar 93,4 % korupsi dilakukan laki-laki. Perempuan memiliki standar perilaku etis dan kepedulian pada kepentingan umum yang lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan teori psikologi dan sosiologi tentang penyimpangan yang menyatakan bahwa perempuan memang memiliki kecenderungan lebih taat aturan daripada laki-laki. Pemerintah kota Brazil telah merekrut perempuan-perempuan polisi lalu lintas untuk memberantas korupsi kecil-kecilan yang kerap terjadi di jalan raya. Meksiko (2013) membentuk regu patrol polisi perempuan di Meksiko utara (Cuernavaca), dengan harapan dapat mencegah korupsi. Keberhasilan di dua negara tersebut, mencatat bahwa saat ini jumlah polisi perempuan telah meningkat dalam harapan : mereka akan terus lebih jujur.

Karena sesungguhnya, pihak yang paling dirugikan akibat adanya korupsi adalah kaum perempuan dan anak-anak. Sebuah sistem hukum yang korup memperkuat diskriminasi gender yang ada di banyak negara. Hak-hak sipil perempuan banyak yang diperlakukan secara tidak adil, terutama yang berkaitan dengan perkawinan/perceraian, hukum keluarga, hak asuh anak, kemandirian finansial, warisan dan hak milik. Seringkali mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari pihak laki-laki.

Berita-berita di media, pembahasan isu tentang perempuan yang korupsi menjadi berbeda. Pun ketika koruptor itu adalah laki-laki, perempuan dituduh menjadi pendorong laki-laki melakukan korupsi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Power tends to corrupt dan ketidakjujuran sebagai faktor mendasar penyebab korupsi, melekat sebagai nilai moral pada siapa saja. Dengan demikian perempuan dan laki-laki terutama mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan pada catatan yang diperoleh dari Konferensi Regional Asia Tenggara, bahwa pendidikan antikorupsi dan gerakan bersama bagi kaum perempuan sangat diperlukan untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Gerakan antikorupsi perlu melibatkan perempuan akar rumput dalam konsultasi dan proses penyusunan kebijakan dan program pemberantasan korupsi, sehingga seluruh strategi pemberantasan korupsi dan merefleksikan pengalaman perempuan di akar rumput. Diperlukan semangat untuk berperan aktif dalam perubahan struktur di semua tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, lembaga publik, lembaga swasta/korporasi dan pemerintahan demi terwujudnya sharing kekuasaan, keterbukaan dan kebebasan informasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, perlunya memperkuat gerakan perempuan di tingkat organisasi akar rumput dan gerakan komunitas sebagai kelompok strategis dalam melawan korupsi. Memperkuat keadilan dan kesetaraan gender di semua tingkatan sebagai bagian dari upaya melawan korupsi dan mengembangkan kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan global dalam melakukan perang melawan korupsi. Persoalannya adalah bagaimana perempuan, sebagai individu atau sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai bagian dari pemerintah dan juga mungkin bagian dari korporasi, mau dan bersedia mengambil peran dalam memberantas korupsi dan menjadikannya agenda kerja yang menempati priorotas utama dalam kehidupan sehari-hari.

KPK bersama dengan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) terus menyuarakan gerakan yang melibatkan banyak kaum perempuan dengan berbagai latar belakang profesi, melalui Gerakan Saya, Perempuan Anti-Korupsi (SPAK). KPK dan AIPJ percaya, bahwa kekuatan perempuan Indonesia akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi upaya perlawanan terhadap korupsi khususnya dalam hal pencegahan, memberikan pengetahuan dasar mengenai tindak pidana korupsi melalui pengetahuan tentang modus-modus dan peluang-peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta konsekuensi hukumnya, memperluas keterlibatan perempuan dalam gerakan antikorupsi, sehingga mencakup lebih banyak organisasi/individu perempuan yang akan menyebarkan gerakan antikorupsi kepada komunitasnya masing-masing.

Di tahun 2015, gerakan SPAK memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) saat sebanyak 1.400 anak dari 62 sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan, juga mendapatkan pendidikan nilai integritas dengan cara permainan Sembilan Nilai Antikorupsi (Semai) pada Agustus 2015. Hingga akhir 2015, gerakan ini telah menghasilkan 449 agen SPAK, yang memberikan sosialisasi antikorupsi pada lebih dari 500 ribu orang di seluruh Indonesia, dari latar belakang beragam, mulai dari ibu rumah tangga, penggerak PKK, pegawai negeri sipil, guru, tokoh masyarakat dan keagamaan, hingga mahasiswa.

Dari pengakuan para agen SPAK, sebanyak 94 persen para agen telah menolak untuk berpartisipasi dalam tindak korupsi sejak bergabung dengan SPAK. Dan sebanyak 20 persen, para agen telah menunjukkan keberaniannya dengan melaporkan kasus korupsi. Selain itu, gerakan ini juga telah membebaskan 400 pasangan miskin dari pungutan liar saat mengurus dokumen identitas hukum. Selain itu, banyak perempuan yang mulai kritis menanyakan asal uang yang diberikan oleh suaminya, dan menolak penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan dinas.

Terakhir, seperti yang diutarakan Putri Indonesia 2014 - Elvira Devinamira, "Peran perempuan dapat dimulai dari hal-hal kecil. Hal lain yang bisa dilakukan kaum perempuan adalah menghindari pola hidup konsumtif, khususnya nanti jika sudah berkeluarga. Pola hidup istri yang konsumtif akan mendorong suami terpaksa melakukan korupsi, walaupun tujuannya adalah demi membahagiakan istri. Ungkapan "Di balik laki-laki hebat, ada wanita yang kuat" itu adalah benar. Namun, makna "wanita yang kuat" itu harusnya dimaknai "kuat mendorong suaminya untuk tidak korupsi", bukan sebaliknya justru kuat mendorong suami untuk melakukan korupsi".

Add comment


Security code
Refresh