lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

  • Beranda
  • Artikel
  • Fokus
  • Ketika Kaum Perempuan Hembuskan Optimisme

Ketika Kaum Perempuan Hembuskan Optimisme

Siapapun pelaku korupsi, tetaplah kejahatan kemanusiaan ini akan berdampak luas bagi kehidupan manusia. Frans Magnis Suseno menyebut korupsi ibarat rayap yang telah menggerogoti tiang kehidupan bangsa yang tengah dibangun. Keambrukan perbankan Indonesia pada 1997 merupakan contohnya.

Sepanjang KPK berdiri, jumlah kerugian negara yang sudah berhasil dikembalikan dari penanganan perkara itu sebanyak Rp248,89 triliun. Jumlah ini merupakan perolehan dari upaya penindakan dan pencegahan melalui penyelamatan kerugian negara sebesar Rp197,39 triliun dan potensi penyelematan kerugian negara dengan program pencegahan sebesar Rp51,50 triliun. Bila dikonversikan, tentu pemerintah Indonesia bisa melakukan banyak hal.

Kalau nilai itu dikonversi, pemerintah bisa memberikan 29,3 miliar kilogram beras bagi daerah rawan pangan, atau memberikan 22,6 miliar liter susu, atau menyediakan sekolah gratis bagi 429 juta anak SD, dan masih banyak lagi program pro rakyat yang bisa direalisasikan.

Karenanya, Frans mengatakan bahwa membicarakan korupsi dari sudut mana pun, tentu tak bisa dilepaskan dari sudut pandang etika. Bahwa korupsi secara etika harus dicela, dengan dua alasan. Pertama, setiap koruptor adalah pencuri. Kedua, korupsi adalah ketidakadilan tingkat tinggi. Karena terjadi dengan memanfaatkan kedudukan istimewa yang tidak dimiliki orang lain.

Garis jelas antara kemanusiaan dan sikap penjahat menjadi kabur. Orang menjadi terbiasa menipu, mencuri, main curang dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, korupsi melumpuhkan ketahanan moral bangsa secara keseluruhan. Korupsi merusak karakter dan jati diri bangsa. Singkatnya, bangsa yang tidak tahu lagi tahu apa itu kejujuran tidak akan bisa maju. Bangsa yang terdiri atas penjahat yang malas, tidak tahu apa itu kompetensi dan hanya ngiler mengambil jalan pendek to make a quick buck, adalah bangsa yang sakit.

Menurut Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, ada tiga fenomena yang terjadi selama penanganan kasus korupsi yang perlu dicermati. Pertama, korupsi mengalami evolusi. Kalau dulu, orang mengira mereka yang melakukan korupsi berusia di atas 40 tahun, kini para koruptor sudah lebih muda. Misalnya, Nazarudin dan Angelina Sondakh, berusia pada rentang 30-35 tahun.

Kedua, fenomena bahwa modus korupsi kian canggih. Kalau dulu dilakukan dengan cara yang “tradisional” seperti pungutan liar (pungli) pada sejumlah layanan publik, kini para koruptor punya banyak cara menyembunyikan harta hasil kejahatan mereka melalui modus tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Sekarang berubah wujud jadi kejahatan yang canggih, dilakukan orang orang berpendidikan tinggi dan sulit terdeteksi hukum biasa,” katanya.

Fenomena ketiga, korupsi yang terjadi belakangan ini, juga telah melibatkan keluarga inti. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan suami-istri; hasil pengembangan dari kasus Hambalang yang menjerat mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin, juga melibatkan sang istri, Neneng Sri Wahyuni dalam kasus korupsi lain yang masih terkait. Atau yang melibatkan kakak-adik; kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, juga melibatkan kakak-adik Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardana.

Tak kalah memprihatinkan, sejumlah nama perempuan lain juga tak luput terjerat kasus rasuah. Seperti Angelina Sondakh, Artalyta Suryani alias Ayin, Mindo Rosalina Manulang, Nunun Nurbaetie, dan Miranda Gultom.

Dari fenomena ini, terlihat keterlibatan dan peran perempuan dalam sebuah tindak kejahatan luar biasa, baik sebagai korban atau pelaku korupsi itu sendiri. Sejatinya, pelaku korupsi memang tak mengenal jenis kelamin. Namun, fakta di atas tak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, fenomena di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai koruptif telah merengsek masuk ke dalam ranah keluarga.

“Dari sejumlah fakta kasus korupsi, bahkan yang dilakukan perempuan, seolah menjadi sinyal bahwa peran perempuan dalam keluarga tengah mengalami kemunduran dan demoralisasi,” kata Johan.

Karena itu, untuk menguatkan kembali peran keluarga dalam penanaman nilai antikorupsi, KPK melakukan berbagai intervensi pencegahan. Salah satunya dengan menggulirkan program “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) pada 22 April 2014, bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).

Sebab, menurut Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, kajian KPK menunjukkan, bahwa sosok perempuan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter di keluarga dan masyarakat. “Peran perempuan sangat sentral di segala lini kehidupan,” katanya. Di dalam keluarga, perempuan berperan secara simultan sebagai ibu dan isteri. Peran perempuan dalam masyarakat pun diperhitungkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Hal ini juga diperkuat oleh studi perilaku yang dilakukan David Dollar, Raymond Fishman dan Roberta Gatti pada 1999 yang mengungkapkan bahwa perempuan lebih bisa dipercaya dan berjiwa kerakyatan. Penelitian lebih komprehensif lainnya, dilakukan oleh Roberta Gatti, Stefano Paternostro dan Jamele Rigolini pada 2003 yang mengambil data dari 30 negara tentang sikap individu dalam menghadapi korupsi. Kesimpulannya, perempuan dianggap lebih antikorupsi dibandingkan laki-laki.

Sejak 2014, program SPAK telag menjangkau 13 provinsi untuk menyebarkan pesan antikorupsi kepada sekitar 20 ribu perempuan. Mulai dari Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, NTB hingga Makassar, dengan latar belakang beragam, seperti ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, guru, tokoh masyarakat dan keagamaan, hingga mahasiswi.

Setelah berusia setahun, Ruki mengaku melihat program SPAK berkembang sangat signifikan. Karenanya, “program ini harus diperluas menjadi sebuah gerakan nasional yang memiliki gema lebih lantang,” katanya.

Setahun kemudian, program ini lantas dicanangkan KPK sebagai sebuah gerakan nasional pada 21 April 2015, bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Kartini. Dalam pencanangan Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi itu, KPK juga menggelar rangkaian kegiatan pada 21-25 April, serentak di berbagai kota.

Pemasangan spanduk raksasa bertuliskan “Saya Perempuan Anti Korupsi” oleh empat Kartini Petualang, dilakukan pada Selasa (21/5). Selain Ruki, kegiatan ini juga disaksikan mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Ruki mengatakan peran perempuan sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Seorang perempuan, kata Ruki, dapat memberikan pengaruh, tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakat.

Karena itu, Ruki berharap GN SPAK ini dapat menggalang sebanyak mungkin para perempuan dan organisasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. “Caranya, dengan melindungi diri dari korupsi dan turut menyebarluaskan pengetahuan, modus-modus dan peluang-peluang yang berpotensi korupsi serta konsekuensi hukumnya,” katanya.

Senior Manager AIPJ Judhi Kristantini mengatakan, gerakan ini telah membawa sejumlah perubahan. Antara lain; Membebaskan 400 pasangan miskin dari pungli ketika pengurusan dokumen identitas hukum; Banyak perempuan mulai kritis menanyakan asal uang yang diberikan oleh suaminya; Beberapa istri tidak lagi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan dinas.

Yang tak kalah penting, “Para ibu telah mulai secara serius memperkenalkan dan mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga dan memberikan konteks kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Tentu saja, KPK berharap bahwa gerakan ini juga akan menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan, manakalah lebih banyak lagi perempuan yang terlibat dan berperan aktif dalam gerakan ini. Karena KPK memandang, dukungan dan partisipasi publik akan membantu tugas KPK dalam memberantas korupsi.

“KPK ingin membuktikan bahwa perempuan tak sebatas lebih antikorupsi dibandingkan laki-laki, tetapi juga bisa menjadi inisiator perubahan dengan menularkan optimisme bahwa korupsi bisa kita kalahkan,” kata Ruki.

Salah satu agen SPAK Kupang, NTT, Ansi Damaris, mengatakan masyarakat NTT sangat antusias mengikuti sosialisasi itu. Menurut Ansi, bentuk sosialisasi dari SPAK memiliki keunikan tersendiri agar pemahaman korupsi mudah terserap masyarakat. “SPAK dengan berbagai media yang ada saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami pengertian korupsi dan bagaimana pencegahannya,” ujarnya.

Usai pemasangan spanduk, KPK menggelar diskusi bertajuk “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” dengan beberapa pembicara, antara lain agen SPAK asal Makassar Rachmawati Karim, pemimpin redaksi sebuah tabloid perempuan, Iis Soelaeman dan mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid.

Selain itu, KPK juga membekali para istri pegawai pada 24-25 Mei. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP dan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Gandjar L. Bonaprapta menjadi pembicara dalam talkshow bertema “Ketika Perempuan Melakukan Perubahan” itu.

Disamping pembekalan antikorupsi yang menghadirkan para pakar, kegiatan sesi berbagi para agen SPAK dari berbagai daerah juga dilakukan. Di antaranya, Training of Trainer Agen Anti Korupsi di Bandung pada 25-26 April, Lomba Essai dan Gerak Jalan di Makassar pada 26 April, Senam Massal SPAK di Yogyakarta pada 25 April, Cerdas Cermat tingkat SMA di Nusa Tenggara Barat pada 25-26 April, Seribu Perempuan Menari Tarian Tradisional Jai’i di Nusa Tenggara Timur pada 25 April, dan Workshop Anti Korupsi serta Dongeng Tunas Bangsa “Aku Anak Jujur” di Bogor pada 25 April.