lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

Pencucian Uang Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum lahir di Blitar, 47 tahun silam. Dulunya ia adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat, sejak 23 Mei 2010, hingga resmi diberhentikan pada 30 Maret 2013. Sebelumnya, ia adalah Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung) dengan meraih suara terbanyak.

Sejak ia menjabat sebagai anggota DPR, banyak hal yang ia lakukan. Bukan karena prestasinya di DPR, tetapi suatu tindakan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Sejak terpilih menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Ia ingin fokus membesarkan partainya, tetapi hanya dua tahun berselang semua rencananya buyar dan terhenti seketika. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012. Ia didakwa terjerat kasus korupsi sekaligus kejahatan pencucian uang, dengan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti sebesar Rp 94,18 miliar dan USD 5,26 juta, dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik.

Kejahatan apa yang dilakukan Anas?

Sejak ia menjabat sebagai anggota DPR RI, ada upaya dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan yang diperoleh dari perbuatan korupsi. Proyek-proyek pemerintah diatur sedemikian rupa sehingga terjadi mark-up, penyuapan, penerimaan gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang, sehingga berimbas pada gagalnya pelaksanaan beberapa proyek yang bernilai puluhan bahkan ratusan milyar di Kemenpora, Kemendiknas dan BUMN.

Tahun 2008, ia bergabung dengan Permai Group bersama M. Nazaruddin untuk menggarap proyek-proyek pemerintah. Lalu pada tahun 2009, setelah Anas menjadi anggota DPR, ia juga membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN. Ia dibantu oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang untuk proyek di Kemendiknas dan Kemenpora, Munadi Herlambang untuk menggarap proyek pemerintah bidang Konstruksi dan BUMN, dan Machfud Suroso untuk menggarap proyek di Universitas dan juga proyek Hambalang. Selain itu, ia juga bersekongkol dengan beberapa rekannya di partai Demokrat diantaranya Mahyudi (Ketua Komisi X DPR RI) dan Angelina Sondakh (Koordinator Banggar) untuk memuluskan rencananya.

Atas berbagai aksi dan manuvernya itu, Anas menerima kekayaan antara lain:

  • Penerimaan gratifikasi berupa uang sebesar Rp 2 milyar dari PT Adhi Karya;
  • Penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp 84,516 milyar dan USD 36 ribu untuk keperluan persiapan pencalonan ketua umum Partai Demokrat;
  • Penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp 30 milyar dan USD 5,2 juta untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat;
  • Penerimaan gratifikasi berupa 1 unit mobil Toyota Harrier seharga Rp 670 juta
  • Penerimaan gratifikasi lainnya senilai ratusan juta rupiah.

Jika ditotal, lebih dari Rp 117 miliar dan USD 5,5 juta (jika dirupiahkan sekitar Rp71,5 miliar) uang yang dikumpulkan Anas dari hasil korupsi proyek-proyek pemerintah, sekaligus merupakan bentuk kejahatan pencucian uang. Ia mengumpulkannya hanya dalam waktu beberapa bulan di tahun 2010.

(Klik gambar di atas untuk perbesaran dan detail informasi)
Pasal apa yang menjerat Anas?

KPK memberikan dakwaan berlapis kepada Anas, yakni dijerat dengan UU Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dakwaan kesatu primer, Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf-a jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya."

Lalu dakwaan subsidair kesatu, Anas dijerat dengan Pasal 11 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Dakwaan subsidair kedua, Anas dijerat dengan Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1), yang berbunyi:

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dakwaan subsidair ketiga, Anas dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU RI No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:
"Setiap orang yang dengan sengaja: (c) membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

Mengacu pada pasal-pasal yang didakwakan kepada Anas, dan berdasar pada tuntutan yang diajukan KPK kepada Majelis Hakim, Mahkamah Agung kemudian menyatakan Anas bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. MA menjatuhkan vonis pidana penjara 14 (empat belas) tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp5 miliar subsidair 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan, uang pengganti Rp57,59 miliar dan USD 5,26 juta subsidair 4 (empat) tahun penjara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik.

Apa itu pencucian uang?

Black's Law Dictionary (Henry Campbell Black, 1990) memberikan batasan pengertian tentang pencucian uang. Praktik pencucian uang adalah suatu kejahatan berat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di suatu negara, bahkan sistem perekonomian dunia. Oleh sebab itu, praktik pencucian uang harus dapat dicegah dan diberantas dengan melakukan kerja sama dan koordinasi yang baik diantara sesama pemangku kepentingan yang bergabung dalam suatu rezim anti-pencucian uang yang kuat.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara popular dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.

Sementara itu, di Indonesia penanganan tindak pidana Pencucian Uang dimulai sejak disahkannya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana UU tersebut, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana UU tersebut. Untuk itu, kemudian disusunlah UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai pengganti UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime, atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Tujuan pelaku memproses pencucian adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offense agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tetapi merubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya, dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya.

Penerapan delik pencucian uang berdasarkan UU TPPU secara kumulatif dengan predicate crime oleh para penegak hukum telah mulai berjalan efektif dan bukan menjadi suatu hal yang baru lagi. Hal ini sejalan dengan semangat UU TPPU yang mengedepankan prinsip follow the money, yaitu mengupayakan untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana dengan jalan merampas aset pelaku kejahatan dan juga memiskinkan para pelaku kejahatan, sehingga pada akhirnya diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari TPPU, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak digunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif, seorang hakim juga sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai negara yang banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian yang di pengadilan.

Pembalikan beban pembuktian

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas pembalikan beban pembuktian juga dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan kepada seseorang atau terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 37 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi:

Ayat 1: Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
Ayat 2: Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah (dakwaan tidak terbukti).

Pasal 37A
Ayat 1: Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
Ayat 2: Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, penerapan pembalikan beban pembuktian hanya terjadi pada delik gratifikasi dan suap, sebagaimana dalam pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaiki dengan UU nomor 20 tahun 2001. Terhadap gratifikasi, pihak penerima tanpa menunggu adanya tuntutan dari penuntut umum, yang bersangkutan wajib dalam waktu 1 bulan melaporkan kepada KPK dan menjelaskan asal muasal pemberian tersebut. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi ditujukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatannya. Sedangkan pembalikan beban pembuktian berkenaan dengan proses pembuktian kesalahan terdakwa di depan persidangan bukanlah bersifat pembalikan beban pembuktian yang murni atau absolut, melainkan pengalihan/pergeseran beban pembuktian.

Hal ini dikarenakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, kewajiban membuktikan tetap berada pada penuntut umum, sedangkan terdakwa hanya berkewajiban menjelaskan tentang asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, penerapan pembalikan beban pembuktian haruslah didahului oleh proses hukum, yaitu penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Terdakwa secara normatif dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta bendanya bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pembalikan beban pembuktian dalam TPPU

Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar hartanya sulit ditelusuri dan mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang sah ataupun tidak sah. Oleh karena itu, untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut hanya dapat melalui 3 cara, yaitu:

Dengan mengetahui dan meminta keterangan dari para saksi, ahli, dan menggali fakta dari alat bukti, surat dan petunjuk serta keterangan dari pelaku tindak pidana asal tentang asal usul harta kekayaan yang dimaksud;
Dengan mendasarkan pada keterangan berupa pengakuan tersangka atau terdakwa atau menggunakan penjelasan pasal 5 ayat 1 tentang makna patut diduganya yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya, yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;
Menggunakan instrumen pasal 77 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pembalikan beban pembuktian, yang berbunyi, "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."

Pengungkapan tersebut harus tertuang di dalam berkas acara pemeriksaan dengan ketentuan teknik pengungkapannya tidak bersifat self-incrimination bagi diri terdakwa. Selain itu, penyidik dalam mengumpulkan alat bukti di tingkat penyidikan atau pembuktian di tingkat penuntutan oleh penuntut umum, tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk mencari alat bukti yang mendukung pembuktian atas seluruh unsur pidana asal, begitu pun bagi penuntut umum, cukup yang diungkap adalah bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 3, 4, dan 5 tersebut diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana (tidak perlu dibuktikan siapa pelaku tindak pidana asal tersebut).

Referensi:

  • Surat Tuntutan KPK nomor TUT-33/24/09/2014 an. terdakwa Anas Urbaningrum
  • Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya, Yenti Garnasih
  • Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya, Yenti Garnasih
  • Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Dr. Muhammad Yusuf
  • Miskinkan Koruptor, Dr. Muhammad Yusuf

Add comment


Security code
Refresh