lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

Perempuan Versus Korupsi

"Kami di sini memohon agar diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan karena kami menginginkan perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar bagi kaum perempuan, agar lebih cakap melakukan kewajibannya.

Kewajiban yang telah diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi sosok ibu, pendidik manusia yang pertama-tama."
[Surat RA Kartini, 4 Oktober 1902];

Sederet kalimat di atas telah berusia lebih 110 tahun, tetapi terdengar begitu dalam hingga kini. Adalah Raden Adjeng Kartini, sosok perempuan yang memiliki cita-cita tinggi dan semangat pantang menyerah, berjuang untuk mengubah nasib perempuan. Melalui tulisan-tulisan indahnya itu, tersirat spirit perlawanan atas struktur budaya yang membelenggu, kala itu.

RA Kartini yang terlahir pada 21 April 1879 di Jepara, mendapat pendidikan di ELS (Europese Lagere School) dan belajar bahasa Belanda hingga berusia 12 tahun. Setelah usia 12 tahun, kebiasaan di tanah Jawa, anak perempuan mulai dipingit, yaitu harus tinggal di dalam rumah. Tetapi, semangat Kartini guna mewujudkan cita-citanya tidaklah padam.

Menurut RA Kartini, dari sosok perempuan manusia pertama-tama menerima pendidikan. Dalam tulisan suratnya, ia berkata, "Di pangkuan perempuanlah seseorang mulai belajar merasa, berpikir dan berkata-kata."

Perempuan Berjuang

Entah apa yang dirasakan RA Kartini, seandainya saat ini masih hidup. Antara senang - gelisah atau bangga - kecewa. Atau, tertawa sesaat lantas menangis kemudian. Senang, karena emansipasi perempuan yang dicita-citakannya telah menjadi kenyataan. Tak sedikit di antara mereka yang menjadi pemimpin, tidak hanya tingkat lokal, namun juga nasional. Juga tak terhitung, beragam pekerjaan yang sekarang bisa dilakoni, padahal tempo doeloe hanya menjadi dominasi kaum adam.

Tetapi, ia pun pastinya akan sedih, bahkan bisa menangis melihat fakta yang ada. Tak sedikit nyatanya, kaum perempuan yang tersangkut kasus korupsi. Ketika di satu sisi mereka bisa meraih posisi di ranah publik - menjadi wakil rakyat, pengusaha sukses, dan sebagainya - pada saat itulah tak sedikit di antara mereka yang terjerat kasus hukum. Ada di antara anggota DPR perempuan, hakim perempuan, atau pengusaha perempuan, yang harus berurusan dengan KPK. Dan tak sedikit di antara mereka yang harus mendekam di balik jeruji besi.

Dalam studi Perempuan dan Korupsi pada Ranah Publik yang dilakukan Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana menyebutkan bahwa fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau by design, melainkan lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminisme yang berkelindan dengan persoalan korupsi.

Keadaan di Indonesia ini menjadi penting mengingat beberapa penelitian menunjukkan sisi optimisme, yang membuktikan adanya hubungan kausalitas antara tingkat korupsi yang rendah suatu negara dengan partisipasi perempuan di pemerintahan. Semisal, studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1999 terhadap 150 negara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan yang tinggi di parlemen akan mendorong turunnya tingkat korupsi di suatu negara. Lalu hasil penelitian yang dilakukan UNDP di Peru, reformasi di birokrasi yang bisa menurunkan tingkat korupsi justru terjadi ketika perempuan lebih banyak di sana.

Pelaku korupsi memang tidak mengenal gender. Siapapun bisa berperilaku korup. Korupsi terjadi bukan disebabkan karena ia laki-laki atau perempuan, tetapi ;lebih disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan keluarga, sanak saudara, teman, dan lain-lain. Selain itu, korupsi dikarenakan penegakan hukum yang lemah, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kebiasaan memberi gratifikasi, budaya permisif (tidak ada kontrol sosial), dan tidak diterapkannya nilai-nilai agama / etika.

Tetapi, dampak korupsi memiliki dimensi gender. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyuarakan bahwa adanya perbedaan kerugian dan dampak sosial yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat tindak kejahatan korupsi. Perempuan lebih rentan menjadi korban, dan mengalami rintangan menikmati hak asasi perempuan karena suatu kejahatan korupsi, terutama korupsi di sektor layanan publik. Korupsi menjadi perintang utama dalam penuntasan kemiskinan, pemenuhan hak asasi manusia (kesehatan, pendidikan, rasa aman, perawatan ibu hamil, pemenuhan gizi ibu dan anak), dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.

Hal senada disampaikan juga oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Linda Amalia Sari Gumelar, yang mengatakan, "Pihak yang paling banyak menerima kerugian dari dampak korupsi adalah perempuan. Sebab, posisi perempuan di masyarakat masih sering mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Padahal kaum perempuan sebenarnya memiliki peran strategis untuk memerangi korupsi yang merupakan kejahatan serius dan telah menyebar luas secara sistematis."

Tanamkan Karakter Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang perempuan berperan sentral dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana pesan moral yang didengungkan RA Kartini, "di pangkuan perempuanlah seseorang mulai belajar merasa, berpikir dan berkata-kata." Anak-anak bertumbuh kembang dalam pangkuan seorang ibu, begitu pula dengan penanaman nilai-nilai kebaikan dan anti korupsi lebih banyak dipengaruhi bagaimana sosok ibu menjalankan perannya sebagai pendidik dalam lingkup keluarga.

Menurut Duvall dan Logan (1986), keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Korupsi akan terjadi dan terus berulang, ketika ada dorongan atau tuntutan keluarga yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhan materi. Dorongan yang kuat itu memicu seseorang semakin berkeinginan untuk melakukan korupsi. Keluarga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan korupsi, karena adanya pembiaran atau bahkan pembenaran atas keinginan memperoleh harta dengan cara instan. Dorongan dan niat itu kemudian menemukan momen / kesempatan atas kelemahan sistem yang ada, sehingga terjadi kejahatan korupsi.

Berdasarkan baseline survey yang dilakukan KPK pada 2013 di daerah Yogyakarta dan Solo, fakta menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan orang tua terhadap fungsi keluarga masih rendah, dimana 52% orang tua yang mengetahui fungsi sosialisasi, 56% orang tua yang mengetahui fungsi afeksi, dan hanya 38% orang tua yang mengetahui fungsi identitas sosial. Terdapat sekitar 36% keluarga yang menyatakan bahwa hanya ibu saja yang merasa berperan sebagai pendidik keluarga, sementara ayah tidak merasa memiliki peran sebagai pendidik. Sekitar 80% anak mengatakan bahwa ibu memiliki peran sebagai pendidik, sementara hanya 10% anak yang mengatakan bahwa ayah juga memiliki peran sebagai pendidik. Dari 402 responden, sekitar 40% keluarga berpendapat bahwa mereka tidak menerapkan nilai kejujuran untuk ditanamkan kepada anak. Hanya 4% keluarga yang sama-sama menerapkan nilai kejujuran untuk ditanamkan kepada anak.

Dari survei itu dapat ditarik suatu benang merah, bahwa perempuan punya peran dominan dalam menanamkan karakter anti korupsi dalam lingkungan keluarga. Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu, bersama-sama dengan ayah menanamkan karakter anti korupsi kepada anak seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri, menjalankan fungsi sebagai auditor keuangan rumah tangga, saling mengingatkan dan memberi nasehat positif atas semua aktivitas suami. Perempuan dalam kapasitas secara sosial politik, memberikan teladan dan menyerukan gerakan anti korupsi mulai dari lingkup kecil (lingkungan sekitar rumah) hingga lingkup luas (kebijakan publik dan negara).

Dan sebagai akhir kata, RA Kartini membawa pesan kontemplatif buat kita semua, "Bagaimana ibu-ibu bumiputera dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan. Dapatkah ia dipersalahkan bahwa dia merusak anaknya, merusak masa depan yang disebabkan oleh kelemahan dan kebodohannya?"

Add comment


Security code
Refresh