lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

Selaraskan Langkah Selamatkan Hutan

Setiap tahun kita terhenyak karena kejadian berulang, kebakaran hutan. Peristiwa ini seperti menambah jumlah musim di Indonesia, selain musim hujan, kemarau, ada juga musim kebakaran hutan. Dampaknya luar biasa, selain mengancam kesehatan karena berpengaruh pada menipisnya udara bersih yang bisa dihisap penduduk, juga meluas ke negara tetangga. Itu baru satu kejadian yang menunjukkan betapa kerusakan hutan Indonesia setiap saat selalu bertambah.

Hutan Indonesia yang dulu kerap disebut sebagai paru-parunya dunia nyatanya terus-menerus lenyap.

Sebuah studi yang diterbitkan di dalam jurnal Nature Climate Change mengatakan bahwa laju deforestasi di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Studi ini mengklaim Indonesia kehilangan 840.000 hektar hutan pada tahun 2012, dimana lebih besar dibandingkan dengan Brasil yang hanya 460.000 hektar.

Berbagai cara ditempuh untuk melindungi hutan Indonesia, namun masalah hutan memang bukan masalah yang sederhana. Moratorium hutan yang berisi penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan ternyata tidak sepenuhnya berhasil memberikan efek yang siginifkan untuk perbaikan tata kelola hutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi membidik sektor kehutanan sebagai salah satu fokus sektor program pemberantasan korupsi. Besarnya nilai kerugian negara, pihak yang terlibat dalam kejahatan kehutanan ini dan dampak kerugian bagi masyarakat memang membuat sektor kehutanan ini layak mendapat perhatian. Sejak 2010, KPK mulai mengurai benang kusut sektor kehutanan. Ini dilakukan dengan membuat pemetaan masalah kehutanan melalui Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.

Hasil kajian tersebut menemukan setidaknya 17 kelemahan sistemik yang terdiri dari aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek tata laksana dan aspek manajemen SDM. Dalam aspek regulasi misalnya, kinerja penataan batas kawasan hutan Indonesia masih rendah. Hanya 11,8% kawasan hutan di Indonesia yang berstatus clear and clean. Artinya baru seluas itulah hutan yang bisa dipantau oleh pemerintah dan dikuasai negara. Sisanya berpotensi dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian negara.

Tahun 2012 KPK juga mengawal harmonisasi regulasi untuk pengelolaan sektor kehutanan. Dua belas kementerian dan pemangku kebijakan untuk sektor sumber daya alam duduk bersama dan mengatur ulang berbagai kebijakan yang saling tumpang tindih. Wakil Ketua Pimpinan KPK saat itu, Busyro Muqoddas, mengatakan konflik regulasi ini menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dan sumber daya alam lainnya.

Memasuki tahun 2013, Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia ditandatangani di Istana Negara disaksikan Presiden RI bersama dengan Ketua UKP4 dan Ketua KPK. Rencana aksi ini dibuat untuk meningkatkan kerja sama semua pihak untuk mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi.

Lebih khusus, rencana aksi ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan monitoring untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Tiga agenda utama pengukuhan kawasan hutan di Indonesia yaitu harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyelarasan teknis dan prosedur dan resolusi konflik didasari prinsip keadilan, penghormatan HAM sesuai perundang-undangan.

Jejak Penindakan di Sektor Kehutanan

Di sisi lain, selain menjadi pionir untuk melakukan harmonisasi peraturan sektor kehutanan dan merumuskan berbagai upaya pencegahan, KPK juga bergerak melakukan penindakan korupsi di sektor kehutanan. Laporan KPK tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir kerugian negara akibat kejahatan kehutanan, khususnya pembalakan liar sekitar Rp 30 triliun. Sedangkan potensi korupsi dalam setiap perizinan hak kelola dapat mencapai Rp200 miliar.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain pernah mengatakan, selain melakukan pembenahan sektor perizinan kehutanan, KPK juga melakukan pengawasan dalam setiap pengeluaran izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan yang bermasalah.

Beberapa kasus kehutanan yang ditangani KPK diantaranya Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten di bidang kehutanan, kasus suap terkait pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan dan alih fungsi lahan.

Berikut adalah data tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht):

tabel kehutanan01

Sedangkan perkara tindak pidana kehutanan yang terdaftar pada Kementerian Kehutanan pada periode 2005 s.d 2009 adalah sebagai berikut:

tabel kehutanan02

Korupsi di sektor kehutanan yang masih marak ini memicu kegeraman banyak pihak, terutama para pemerhati lingkungan. Mereka menginginkan hukuman berat sekaligus upaya pemiskinan terhadap pada penjahat kehutanan. Bahkan, kini banyak pihak yang mendesak agar KPK mulai menerapkan pidana untuk pelaku korporasi yang berperan besar dalam merusak hutan. Jika terbukti melakukan perusakan lingkungan dalam proses di pengadilan, korporasi itu bisa dicabut izin perusahaannya. Sebuah tantangan yang harus dinanti sebagai wujud penegakan hukum selanjutnya di sektor kehutanan dan lingkungan.