Hadiah dari Kontraktor

Q : Saya seorang pegawai negeri sipil. Yang ingin saya tanyakan, apakah menerima motor dari kontraktor disebut gratifikasi? Kalau gratifikasi, bagaimana cara melapornya?

Dwi Putra, Tangerang Selatan


A : Yth. Pak Dwi. Pada dasarnya, mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, semua gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan. Gratifikasi yang masuk kategori wajib untuk dilaporkan merupakan penerimaan dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum.

Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/ penyelenggara negara. Maka,  penerimaan motor dari kontraktor yang merupakan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan di instansi pemerintah yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugasnya termasuk kualifikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan.

Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi, formulir gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/ diunduh melalui https://kpk.go.id/gratifikasi, atau https://gol.kpk.go.id , dan aplikasi Gratis 2 Go melalui App Store dan Google Play dengan memasukan kata kunci “Gratifikasi KPK”. Bisa juga menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 255-78440/ 255-78448/ 0855-88-45678. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Salam antikorupsi!


Halaman ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK.
Ingin menyampaikan pertanyaan seputar gratifikasi, bisa mengirim email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id