Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Q : Jika anggota Dewan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, kemudian memperoleh fasilitas tertentu, misal penginapan, jamuan, transportasi dll, baik dari Kedubes Indonesia di Negara tsb, maupun dari pihak perwakilan Negara tsb, bagaimanakah perlakuannya terkait aturan gratifikasi?

Dwi Putra, Tangerang Selatan


A : Yth Pak Dwi, Terkait dengan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka perjalanan dinas telah disediakan anggarannya sebelum keberangkatan oleh Instansi masing-masing. Apabila anggaran perjalanan dinas luar negeri dibiayai oleh Donor, maka dilarang menimbulkan ikatan atau benturan kepentingan dengan pemerintah atau pejabat yang bersangkutan. Pada prinsipnya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan secara :

  1. Selektif;
  2. Memperhatikan urgensi;
  3. Ketersediaan Anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
  4. Efisiensi penggunaan belanja negara;
  5. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas.

Adapun penerimaan fasilitas yang tidak wajib dilaporkan hanya terbatas pada hidangan atau sajian yang berlaku umum, plakat yang ditujukan kepada Instansi. Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dilarang meminta fasilitas dari Kedutaan Besar Indonesia atau dari pihak perwakilan Negara lain terkait dengan kepentingan pribadi.


Halaman ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK.
Ingin menyampaikan pertanyaan seputar gratifikasi, bisa mengirim email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id