Perjalanan Dinas Pejabat Negara

Q : Jika seorang Menteri Perhubungan melakukan rapat koordinasi dengan para BUMN transportasi (darat, laut, dan udara) di sebuah kota di luar Jakarta. Seluruh biaya terkait kebutuhan Menteri yang bersangkutan beserta ajudan protokoler, dan lain-lain, didanai oleh patungan BUMN tersebut. Bagaimanakah perlakuannya terkait aturan gratifikasi?

Idi Abdul Rachman, Jakarta Selatan


A : Yth. Pak Idi. Pada hakikatnya, biaya perjalanan dinas dibebankan kepada instansi tempat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri bertugas, pejabat yang berwenang, memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam kantor atau satuan kerja yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang dan pejabat yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita perjalanan dinas pejabat negara oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud. Apabila pada Instansi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri  yang bertugas tidak mempunyai anggaran untuk biaya perjalanan dinas terkait rapat koordinasi tersebut, pihak penyelenggara (BUMN) dapat memfasilitasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan kedinasan seperti akomodasi, transportasi dan hidangan atau sajian yang berlaku umum  dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

  1. Tidak ada pembiayaan ganda;
  2. Tidak ada benturan kepentingan;
  3. Sesuai standar biaya yang berlaku;
  4. Melaporkan penerimaan gratifikasi kepada instansi sebagai mekanisme kontrol untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi investif (Investive Corruption) dari pihak pemberi; dan
  5. Penerimaan tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

Halaman ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK.
Ingin menyampaikan pertanyaan seputar gratifikasi, bisa mengirim email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id