Sanksi Ketidakpatuhan LHKPN

Q : Bagaimana meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN sedangkan sanksi yang ditetapkan dalam UU hanya sanksi administratif?

Sahal Ahmad, Bekasi


A : Yth. Pak Sahal. Sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian LHKPN memang sanksi administratif, dan seringkali dijadikan kendala saat tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN relatif rendah. Perlu disampaikan kembali bahwa LHKPN merupakan salah satu perangkat dalam pencegahan korupsi sehingga sudah sepatutnya pendekatan dengan pemberian sanksi tidak dikedepankan.

Seharusnya ini menjadi kesadaran dari masing-masing penyelenggara negara dalam menunaikan salah satu kewajibannya yang juga merupakan peran aktif langsung penyelenggara negara dalam pendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini kami terus menyampaikan kepada seluruh instansi agar menggunakan LHKPN sebagai perangkat didalam pengembangan sumber daya manusia di instansi masing-masing. 

Antara lain menjadi persyaratan dalam seleksi terbuka jenjang  jabatan tertentu, persyaratan dalam mutasi, atau promosi, serta diberikan kemudahan lainnya kepada penyelenggara negara yang patuh dalam menyampaikan LHKPN. Sebaliknya apabila penyelenggara negara tersebut tidak patuh dalam penyampaian LHKPN maka dapat diberikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Yang terpenting dalam hal ini adalah komitmen dari pimpinan masing-masing  instansi dalam menjalankan reward and punishment yang ada.


Halaman ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK.
Ingin menyampaikan pertanyaan seputar LHKPN, bisa mengirim email ke informasi.lhkpn@kpk.go.id