• Beranda
  • Artikel
  • Riset Publik
  • Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi SDA dan Kepercayaan Terhadap KPK

Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi SDA dan Kepercayaan Terhadap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dukungan rakyat Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam (TPK SDA). Dukungan rakyat menunjukkan adanya kepercayaan (trust) kepada KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus korupsi.

Kepercayaan memiliki aspek-aspek integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan. Salah satu faktor penentu kepercayaan adalah kinerja KPK dalam penanganan TPK SDA. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris hubungan kinerja KPK dalam menangani TPK SDA dan kepercayaan terhadap KPK dalam menangani TPK SDA. Subjek penelitian 300 mahasiswa yang concern dengan permasalahan penanganan TPK SDA di Indonesia dengan indikator mengikuti minimal tiga kasus korupsi dan bersedia menjadi subjek penelitian. Data dianalisis menggunakan deskripsi frekuensi dan Pearson correlation. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar subjek menilai KPK memiliki kinerja yang baik (68%), kepercayaan yang sedang (63,3%), integritas tinggi (57,3%), kompetensi sedang (58%), konsistensi sedang (37,7%), kesetiaan tinggi (43,3%), dan keterbukaan sedang (40,4%). Hasil penelitian membuktikan terdapat hubungan antara kinerja KPK dan kepercayaan terhadap KPK dalam menangani TPK SDA (r = 0,513 ; p = 0,000). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, refleksi, dan evaluasi bagi KPK dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terutama dalam aspek kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan dalam menangani TPK SDA. Implikasi teoretis dan praktis didiskusikan lebih lanjut.

PENDAHULUAN

Perilaku korupsi merupakan perbuatan negatif dalam bentuk penggelapan uang, penerimaan uang suap atau sogok, dan sejenisnya (Ali, 1998). Korupsi perlu diberantas dan pemerintah merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Upaya tersebut antara lain meliputi pembuatan perundangan untuk kepastian hukum perilaku korupsi dan pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi. Kebijakan hukum yang dibuat pemerintah untuk mencegah dan menangani perilaku korupsi yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Lembaga anti korupsi diawali dengan dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tahun 2000, dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2006 (Elwina, 2011 ; Karsona, 2011).

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penanganan korupsi. Landasan hukum bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas KPK antara lain mengkoordinasi lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015).

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk korupsi utamanya perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bentuk perilaku korupsi termasuk suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Perilaku korupsi dapat dilakukan dalam berbagai area atau bidang salah satunya adalah korupsi Sumber Daya Alam. Korupsi Sumber Daya Alam dapat dikategorikan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam (TPK SDA) (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015).

Bentuk-bentuk TPK SDA contohnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara ilegal karena adanya konspirasi pemegang kekuasaan dan pengelola sumber daya alam yang berujung pada korupsi untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit (Tarigan, 2013). Contoh yang lain adalah penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, menjanjikan hadiah atau memberikan kemudahan izin dalam pengelolaan sumber daya alam secara illegal dan sejenisnya yang termasuk gratifikasi menurut UU No 20 Tahun 2001.

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kerentanan korupsi berkaitan sumber daya alam utamanya ketidapastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen (Utari, 2011 ; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014 ; Yuntho, Easter, Caesar, & Idris, 2014). Sebagai contoh terjadinya korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan disebabkan ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. Selain itu adanya kerentananan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi. Berdasarkan Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014) menunjukkan potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun.

TPK SDA memiliki dampak yang dapat dikelompokkan menjadi dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, serta kerusakan lingkungan. Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena aset daerah tidak merata pemanfaataannya, demoralisasi. Dampak runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial dan politik, peraturan dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi meliputi kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya pemimpin yang korup. Dampak terhadap penegakan hukum misalnya fungsi pemerintahan yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Dampak kerusakan lingkungan antara lain menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup (Kurniadi, 2011).

Mengacu pada dampak-dampak yang ditimbulkan maka perlu adanya upaya penyelamatan sumber daya alam Indonesia dan penanganan TPK SDA. Pentingnya penyelamatan sumber daya alam Indonesia membuat KPK mencanangkan sektor Sumber Daya Alam dan ketahanan energi menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi dalam rencana strategi KPK 2011-2015. Berdasarkan  Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014 terdapat beberapa upaya KPK dalam penanganan kasus TPK SDA dan  kasus Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam yang telah mendapatkan penanganan KPK (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015). Laporan Akuntanbilitas Kinerja KPK berisi tentang kinerja KPK. Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil atau capaian yang dapat berupa kuantitas atau kualitas dari suatu usaha yang telah dilakukan (Robbins & Judge, 2007). Mengacu pada Bernardin dan Russel (1993) tentang kinerja merupakan hasil yang didapatkan dari suatu kegiatan dalam waktu tertentu.

Upaya KPK dapat dalam bentuk pemantauan action plan, kajian sistem, dan tindak lanjut kajian. Penanganan  kasus TPK SDA tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014 yang berkaitan dengan penanganan kasus TPK SDA terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kinerja KPK dalam Upaya Penanganan TPK SDA tahun 2014

No  Kinerja KPK
1 Pemantauan action plan sistem perencanaan dan pengelolaan hutan
2 Pemantauan action plan kajian kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara (Minerba)
3 Pemantauan action plan kajian perijinan Sumber Daya Alam (SDA)
4 Pemantauan action plan kebijakan pertambangan batubara
5 Kajian sistem perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil
6 Kajian sistem Perhutani (kajian sistem perijinan di sektor kehutanan)
7 Kajian sistem kepelabuhan dan pelayaran sektor mineral dan batubara
8 Tindak lanjut kajian ijin Sumber Daya Alam
9 Tindak lanjut kajian hutan
10 Tindak lanjut kajian batu bara
11 Tindak lanjut kajian PNBP Mineral dan Batubara
12 Perkara TPK atas nama terdakwa Rudi Rubiandini sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
13 Perkara TPK atas nama terdakwa Deviardi sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
14 Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur dan proyek-proyek lainnya atas nama tersangka FAI (Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan) dkk.
15 Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur dan proyek-proyek lainnya atas nama tersangka ABD (swasta) dkk.
16 Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur dan proyek-proyek lainnya atas nama tersangka AR (swasta) dkk.
17 Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur dan proyek-proyek lainnya atas nama tersangka FAI (Bupati Kabupaten Bangkalan).
18 Perkara TPK sehubungan dengan member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementrian Kehutanan atas nama tersangka GMEM (swasta)
19 Perkara TPK sehubungan dengan member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementrian Kehutanan atas nama tersangka AM (Gubernur Riau)
20 Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di provinsi Papua atas nama tersangka LD (swasta)
21 Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di provinsi Papua atas nama tersangka BS (Gubernur Papua Periode 2006 - 2011)
22 Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di provinsi Papua atas nama tersangka JJK (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Periode 2008 - 2011)
23 Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian rekomendasi tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri atas nama tersangka RY (Bupati Bogor)
24 Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian rekomendasi tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri atas nama tersangka MZ (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor)
25 Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama rehabilitasi, kelola, dan transfer untuk Instalasi Pengolahan Air antara PDAM kota Makassar dengan pihak swasta periode tahun 2006-2011 atas nama tersangka IAS (Wali kota Makassar)
26 Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama rehabilitasi, kelola, dan transfer untuk Instalasi Pengolahan Air antara PDAM kota Makassar dengan pihak swasta periode tahun 2006-2011 atas nama tersangka HW (swasta)
27 Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian rekomendasi tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri atas nama tersangka FX YYAY (swasta)
28 Workshop meningkatkan peran Civil Society Organization (CSO) dan membangun jaringan berkelanjutan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Sumber Daya Alam (kehutanan dan pertambangan) di Banjarmasin Kalimantan Selatan
29 Workshop meningkatkan peran Civil Society Organization (CSO) dan membangun jaringan berkelanjutan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Sumber Daya Alam (kehutanan dan pertambangan) di Pontianak Kalimantan Barat
30 Laporan hasil klarifikasi atas dugaan penyimpangan dalam penerbitan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi oleh Gubernur Sultra kepada PT Anugrah Harisma Barakah

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2014 (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015), diolah peneliti

Mengacu pada data Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK tahun 2014, kinerja tersebut difokuskan pada tugas dan kompetensi KPK dalam menangani TPK TDA. Kinerja KPK diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015). Penilaian kinerja berfokus pada tugas menunjukkan tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan (Aamodt, 2007). Penilaian kinerja berfokus pada kompetensi menggambarkan tentang bagaimana cara atau strategi yang digunakan dalam mencapai target (Aamodt, 2007), dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014 nampak pada strategi yang digunakan KPK meliputi pemantauan action plan, kajian sistem, dan tindak lanjut kajian, penanganan kasus TPK SDA tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. KPK memberikan evaluasi terhadap kenerjanya secara positif yang didukung dengan pakar anti korupsi Tony Kwok memberikan penilaian positif terhadap kinerja KPK dalam penanganan TPK termasuk TPK SDA (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014 dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat atau rakyat Indonesia dapat memberikan penilaian terhadap kinerja KPK.

Kinerja organisasi yang baik memberikan dampak positif salah satunya adalah kepercayaan (trust). McAllister (1995) mengembangkan teori trust yang menghubungkan performance dan trust berdasarkan pada aspek kognitif dan afektif. Aspek kognitif menggambarkan pengetahuan yang bersifat faktual pemberi kepercayaan (trustor) terhadap kinerja atau perilaku dari pihak yang mendapatkan evaluasi kepercayaan (trustee). Aspek afektif menggambarkan tentang evaluasi emosional terhadap kinerja atau perilaku trustee yang dilakukan trustor.  Rothstein dan Stolle (2002) menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap sebuah organisasi dalam menjalankan tugas tertentu akan berdampak pada kinerja organisasi tersebut. Sebaliknya kinerja organisasi yang baik akan memperkuat kepercayaan publik karena organisasi telah mampu memenuhi harapan publik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa kinerja organisasi publik berdampak pada kepercayaan terhadap organisasi tersebut misalnya penelitian Van de Walle dan Bouckaert (2003). Hasil penelitian Van de Walle dan Bouckaert menunjukkan pelayanan publik yang baik memberikan dampak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan dari penelitian Yang dan Holzer (2006), Stoyan, Niedzwiecki, Morgan, Hartlyn, dan Espinal (2014) bahwa kinerja organisasi publik atau pemerintah berhubungan dengan kepercayaan. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dihipotesiskan bahwa melalui kinerja yang baik KPK dapat membuat rakyat Indonesia tetap memiliki keyakinan bahwa KPK sebagai lembaga anti korupsi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani TPK SDA. Keyakinan terhadap seseorang atau organisasi untuk memenuhi harapan yang dimiliki dapat didefinisikan sebagai kepercayaan (trust) (Shaw, 2007).

Terdapat lima komponen trust (Butler & Cantrell, 1984) antara lain integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan. Integritas adalah kemampuan jujur, terbuka, menjunjung tinggi nilai kebenaran. Kompetensi merupakan kemampuan, pengetahuan teknis, yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Konsistensi merupakan kemampuan diandalkan dalam menyelesaikan tugas dalam berbagai situasi atau kondisi. Kesetiaan adalah tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya hingga selesai. Keterbukaan adalah kemauan untuk saling berbagi informasi, pendapat, pengetahuan kepada pihak lain dalam kondisi tanpa adanya suatu tekanan.

Kepercayaan memberikan dampak positif yaitu adanya dukungan yang diperoleh dalam upaya mencapai target atau tujuan individu atau organisasi. Hasil penelitian Brown, Gray, McHardy, dan Taylor (2015) menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan supervisor kepada pegawai sebagai sumber dukungan untuk mencapai target yang diberikan dalam bekerja. Hasil penelitian serupa ditunjukkan dalam hasil penelitian Salamon (2003) bahwa kepercayaan terhadap suatu organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi karena adanya dukungan kepada organisasi dalam mencapai target organisasi. Kondisi ini sesuai dengan prinsip KPK bahwa dalam upaya menangani kasus korupsi KPK tidak dapat sendirian tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak salah satunya adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Dukungan rakyat Indonesia selalu memberi semangat KPK untuk terus berjuang mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015). Adanya dukungan sebagai gambaran adanya kepercayaan (trust) rakyat Indonesia terhadap KPK namun bentuk trust tersebut belum terjelaskan menggunakan kerangka teori tertentu secara empiris.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan peneliti menggunakan pangkalan data Springer Link, Proquest, Google, dan Emerald, peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang menguji hubungan antara kinerja KPK dalam penanganan TPK SDA dan kepercayaan terhadap KPK dalam penanganan TPK SDA. Mengacu pada hasil penelusuran literatur tersebut penelitian ini hendak menguji secara empiris hubungan kinerja penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan trust terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1). Hubungan ini perlu diuji karena selama ini KPK membutuhkan dukungan berbagai pihak salah satunya masyarakat Indonesia sebagai wujud kepercayaan terhadap KPK dalam upaya penanganan korupsi dan seringkali KPK menyatakan bahwa masyarakat dapat mempercayai KPK berdasarkan kinerja KPK selama ini. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tentang kinerja dan trust terhadap KPK sebagai lembaga anti korupsi, sebagai bahan refleksi, evaluasi, dan peningkatan kinerja KPK dalam penanganan TPK.

Gambar 1. Skema Penelitian Hubungan Antara Kinerja KPK dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Trust

diagram riset listyo 01

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan menguji hubungan antara kinerja KPK dalam penanganan TPK Sumber Daya Alam dan Trust terhadap KPK dalam penanganan TPK Sumber Daya Alam. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang concern dengan permasalahan penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam di Indonesia dengan indikator mengikuti minimal tiga kasus korupsi dan bersedia menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian diperoleh melalui snowball sampling.

Variabel kinerja KPK dalam penanganan TPK Sumber Daya Alam diukur dengan menggunakan angket penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja KPK dilakukan subjek penelitian didasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014 dalam penanganan TPK Sumber Daya Alam. Skor penilaian kinerja berkisar antara 1-4. Makin mendekati 1 artinya skor kinerja yang makin rendah, makin mendekati 4 artinya skor kinerja makin tinggi. Variabel trust diukur menggunakan angket trust yang meliputi aspek integritas, konsistensi, kompetensi, kesetiaan, dan keterbukaan dengan jumlah 10 butir. Rentang skor untuk setiap butir berkisar antara 1-4, dengan indikasi makin mendekati skor 4 artinya makin tinggi, makin mendekati skor 1 makin rendah.

Data diolah menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat kinerja dan trust. Pengujian hubungan antara kinerja dan trust dianalisis menggunakan analisis korelasi Pearson.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPK merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dengan kewenangan menangani kasus korupsi di Indonesia termasuk Tindak Pidana Korupsi (TPK) Sumber Daya Alam (SDA). Masyarakat Indonesia memiliki harapan adanya penanganan kasus korupsi yang baik, harapan tersebut disematkan kepada KPK sehingga memiliki harapan KPK mampu mencapai kinerja yang baik. Melalui laporan Akuntabilitas Kinerja KPK tahun 2014, KPK menyajikan kinerja penanganan TPK SDA. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK tahun 2014 menjadi dasar subjek penelitian menilai kinerja KPK dalam penanganan TPK SDA.          

Hasil penelitian tentang kinerja KPK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dirangkum dalam Tabel 2. Berdasarkan tabel diketahui bahwa sebagian besar subjek penelitian memberikan penilaian terhadap kinerja KPK dalam kategori baik (68%) dan cukup (30%). Tidak terdapat subjek penelitian yang memberikan penilaian kinerja KPK rendah dan sangat rendah. Hasil ini sesuai dengan evaluasi diri KPK yang berkaitan dengan penilaian keberhasilan KPK dalam penanganan kasus korupsi tahun 2014 (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK, 2015).

Tabel 2. Penilaian Kinerja KPK dalam Penanganan TPK SDA

Kategori Kinerja Rentang Nilai Frekuensi (%)
Sangat Baik ≥ 3,26 6 (2%)
Baik 2,51-3,25 204 (68%)
Cukup 1,76-2,50 90 (30%)
Buruk 1 0 (0%)
Sangat Buruk 0 0 (0%)
Total 300 (100%)

Hasil penelitian tentang tingkat kepercayaan subjek penelitian terhadap KPK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Sumber Daya Alam (SDA) dirangkum dalam Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Norma Kategori Kepercayaan Terhadap KPK dalam Penanganan TPK SDA

Kategori Integritas Kompetensi Konsistensi Kesetiaan Keterbukaan Trust
Sangat Tinggi ≥ 6,51 ≥ 6,76 6 (2) ≥ 6,51 ≥ 6,51 ≥ 35,00
Tinggi 5,01 – 6,50 5,51 – 6,75 5,01 – 6,50 5,01 – 6,50 5,01 – 6,50 29,00 – 34,00
Sedang 3,51 – 5,00 4,26 – 5,50 3,51 – 5,00 3,51 – 5,00 3,51 – 5,00 23,00 – 28,00
Rendah 3,00 – 3,50 4,00 – 4,25 3,00 – 3,50 3,00 – 3,50 3,00 – 3,50 17,00 – 22,00
Sangat Rendah ≤ 2,99 ≤ 3,99 ≤ 2,99 ≤ 2,99 ≤ 2,99 ≤ 16,00

Tabel 4. Deskripsi Tingkat Kepercayaan Terhadap KPK dalam Penanganan TPK SDA

Kategori Integritas (%) Kompetensi (%) Konsistensi (%) Kesetiaan (%) Keterbukaan (%) Trust (%)
Sangat Tinggi 11 (3,7) 13 (4,3) 6 (2) 17 (5,7) 11 (3,7) 1 (0,3)
Tinggi 172 (57,3) 85 (28,3) 94 (31,3) 130 (43,3) 102 (34) 75 (25)
Cukup 115 (38,3) 174 (58) 113 (37,7) 99 (33) 122 (40,7) 190 (63,3)
Rendah 0 (0) 25 (8,3) 86 (28,7) 53 (17,7) 61 (20,3) 33 (11)
Sangat Rendah 0 (0) 3 (1) 1 (0,3) 1 (0,3) 4 (1,3) 1 (0,3)
Total 300 (100) 300 (100) 300 (100) 300 (100) 300 (100) 300 (100)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa kepercayaan subjek penelitian terhadap KPK dalam penanganan TPK SDA sebagaian besar tergolong cukup (63,3%). Deskripsi rincian aspek kepercayaan juga tergolong tinggi dan cukup. Sebagian besar subjek penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap KPK sebagai lembaga yang memiliki integritas (57,3%) dan memiliki kesetiaan (43,3%) terhadap tugas dan tanggungjawab memberantas TPK SDA. Subjek penelitian memberikan penilaian cukup terhadap KPK pada aspek kompetensi (58%), konsistensi (37,7%), dan keterbukaan (40,7%). Dengan demikian hasil ini menunjukkan kepercayaan yang positif terhadap KPK dalam penanganan TPK SDA.

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara kinerja penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam yang telah dilakukan KPK dengan kepercayaan subjek penelitian terhadap KPK dalam menangani Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam (r = 0,513 ; p = 0,000). Kinerja KPK yang baik dalam menangani Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam membuat subjek penelitian memiliki kepercayaan terhadap KPK. Demikian juga terdapat korelasi positif antara kinerja dengan setiap komponen trust yang dapat terlihat pada Tabel 5.

Mengacu pada Tabel 5 kinerja KPK dalam menangani kasus TPK SDA pada tahun 2014 membuat subjek penelitian memiliki kepercayaan bahwa KPK dalam menangani kasus TPK KPK memiliki integritas (r = 0,565, p = 0,000), kompetensi (r = 0,321, p = 0,000), konsistensi (r = 0,479, p = 0,000), kesetiaan (r = 0,327, p = 0,000), dan keterbukaan (r = 0,174, p = 0,001). Dapat dijelaskan bahwa kinerja KPK dalam menangani kasus TPK SDA pada tahun 2014 memiliki korelasi paling tinggi dengan integritas KPK, kemudian diikuti korelasi dengan konsistensi, kesetiaan, kompetensi, dan keterbukaan. Dengan demikian kinerja KPK tahun 2014 yang dinilai positif oleh subjek penelitian menentukan kepercayaan terhadap KPK dalam hal integritas KPK sebesar 31,92%, dalam hal kompetensi KPK sebesar 10,3%, dalam hal konsistensi KPK sebesar 22,9%, dalam hal kesetiaan KPK sebesar 10,6%, dan dalam hal keterbukaan KPK sebesar 3,02%.

Penilaian sebagian besar subjek penelitian terhadap KPK yang memiliki kinerja baik merupakan bukti harapan subjek penelitian terhadap KPK dalam menangani TPK SDA telah terpenuhi. Harapan yang telah terpenuhi ini pada akhirnya membuat subjek penelitian memiliki kepercayaan terhadap KPK. Hal ini sesuai dengan pendapat Shaw (2007) bahwa kepercayaan merupakan keyakinan terhadap seseorang atau organisasi untuk memenuhi harapan yang dimiliki. Sebagai lembaga publik KPK mampu menampilkan kinerja yang baik sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat sesuai dengan hasil penelitian Van de Walle dan Bouckaert (2003).  Penelitian ini berbeda dengan penelitian Van de Walle dan Bouckaert karena Van de Walle dan Bouckaert meneliti tentang kualitas layanan publik institusi pemerintah terhadap kepercayaan publik. Meskipun berbeda namun prinsip hasil penelitiannya serupa yaitu adanya harapan publik yang terpenuhi akan menyebabkan tumbuhnya kepercayaan terhadap organisasi pemerintah.

Kinerja KPK yang baik menyebabkan KPK mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga anti korupsi yang memiliki integrasi yaitu lembaga anti korupsi yang bersih, jujur, dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kinerja KPK selama tahun 2014 dalam penanganan kasus TPK SDA menerapkan berbagai strategi mulai dari penanganan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, sosialisasi, pendidikan, penelitian, pengembangan, berbagai seminar dan workshop anti korupsi. Strategi tersebut dinilai berhasil sehingga pada akhirnya KPK dianggap kompeten dalam penanganan kasus TPK SDA. Keberhasilan dan kompetensi KPK dalam penanganan kasus TPK SDA tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki KPK dan upaya peningkatan secara berkelanjutan kuantitas dan kualitas SDM KPK.

KPK juga menunjukkan konsistensinya dalam penanganan TPK SDA. Mulai dari kasus kecil hingga kasus besar yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi semua ditangani KPK. KPK tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus TPK SDA mulai dari kasus perorangan ataupun lembaga. Melalui laporan akuntabilitas kinerja KPK yang dapat dapat diakses publik, KPK menunjukkan sebagai lembaga yang memiliki keterbukaan (tranparansi). KPK berusaha menampilkan kinerjanya secara akurat (accuracy), lengkap (completeness), serta menarik secara verbal dan visual (format) yang menggambarkan information quality yang dapat berdampak pada kepercayaan terhadap KPK. Hal ini sesuai dengan pendapat Bailey dan Pearson (1983) bahwa information quality merupakan salah satu prediktor pembentuk kepercayaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja KPK yang baik dalam penanganan TPK SDA terbukti menentukan secara empiris kepercayaan masyarakat terhadap KPK dalam penanganan TPK SDA. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK dapat ditunjukkan dengan semua aspek kepercayaan yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan yang semuanya mengarah pada kepercayaan yang positif. KPK telah membuktikan diri sebagai lembaga anti korupsi yang dipercaya memiliki integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan.

Saran yang dapat diberikan kepada KPK untuk program pencegahan dan penanganan korupsi Sumber Daya Alam antara lain :

  • Melanjutkan program-program KPK yang telah efektif dalam menangani Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam seperti penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kehakiman, kejaksaan, kementrian ESDM, kementrian Kehutanan, dan dinas-dinas lainnya.
  • KPK dapat melakukan monitoring terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (kehutanan, kelautan, dsb) terutama dalam pelaksanaan rencana aksi atau kegiatan. KPK secara aktif mendorong upaya peningkatan integritas serta membentuk sistem pencegahan korupsi pada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
  • Program KPK yang berkaitan dengan tindakan pencegahan seperti pendidikan, sosialiasi, dan kampanye anti korupsi Sumber Daya Alam perlu ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi keefektifan program. Melalui evaluasi keefektifan program maka akan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga program tersebut menjadi lebih efektif. 
  • Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat secara proaktif sebagai bagian pendukung kinerja KPK dalam penanganan TPK Sumber Daya Alam.
  • KPK perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan karena masih terdapat masyarakat yang memiliki kepercayaan yang rendah terhadap KPK terkait hal-hal tersebut ketika KPK menangani TPK Sumber Daya Alam.   

 

REFERENSI
  • Aamodt, M. G. (2007). Industrial/organizational psychology : An applied approach (5th ed.). Pacific Grove, CA : Wadsworth Publishing.
  • Ali, M. (1998). Kamus lengkap Bahasa Indonesia modern. Jakarta : Pustaka Amani.
  • Bailey, J. E., & Pearson, S. W. (1983). Development of a tool for measuring and analyzing computer user satisfaction. Management Science, 29(5), 530-545.
  • Bernardin, H. J., & Russel, J. E. A. (1993). Human resource management : An experiential approach. New York : McGraw Hill.
  • Brown, S., Gray, D., McHardy, J., & Taylor, K. (2015). Employee trust and workplace performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 116, 361-378.
  •  Butler, J. K., & Cantrell, R. S. (1984). A behavioral decision theory approach to modeling dyadic trust in superiors and subordinates. Psychological Reports, 55(1), 19-28.
  • Elwina, M. (2011). Upaya pemberantasan korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 87-101). Jakarta : Kemendikbud.
  • Karsona, A. M. (2011). Pengertian korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 21-34). Jakarta : Kemendikbud.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk membasmi : Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi.Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). Kajian kerentana korupsi di sistem perizinan sektor kehutanan. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • Kurniadi, Y. (2011). Dampak masif korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 55-71). Jakarta : Kemendikbud.
  • McAllister, D. J. (1995). Affect and cognition based trust as foundations for interpersonnal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38, pp. 24-59.
  • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). Organizational behavior (7th ed.). Ney Jersey : Pearson Education, Inc.
  • Rothstein, B., & Stolle, D. (2002). How political institutions create and destroy social capital: An institutional theory of generalized trust. Paper presented at the American Political Science Association meeting, Boston, MA.
  • Salamon, S. D. (2003). Trust that binds : The influence of collective felt trust on responsibility norms and organizational outcomes. Diunduh dari https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/15935/ubc2004-901750.pdf?sequence=1.
  • Shaw, R. B. (1997). Trust in the balance. San Fransisco : Jossey-Bass Inc.
  • Stoyan, A. T., Niedzwiecki, S.,  Morgan, J.,  Hartlyn, J., & Espinal, R.  (2014). Trust in government institution : The effects of performance and participation in the Dominican Republic and Haiti. International Political Science Review, 37(1), 18-35.
  •  Tarigan, A. (2013). Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan. In Indonesia Corruption Watch (Ed). Climate Change : Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan (pp.9-24). Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
  •  Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK. (2015). Laporan akuntabilitas kinerja KPK tahun 2014. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • Utari, I. S. (2011). Faktor penyebab korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 37-51). Jakarta : Kemendikbud.
  • Van de Walle, S., & Bouckaert, G. (2003). Public service performance and trust in government : The problem of causality. International Journal of Public Administration, 26(8), 891-913.
  • Yang, K., & Holzer, M. (2006). The performance-trust link : Implications for performance measurement. Public Administration Review, 66(1), 114-126.
  • Yuntho, E., Easter, L., Caesar, A., & Idris, I. (2014). Regulasi membawa korupsi. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
PENULIS: LISTYO YUWANTO | ILS+ Community Responsibility Surabaya Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS