Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi

Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Sayangnya dari tiga jenis undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Apalagi kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan-kawasan yang telah diterbitkan izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan. Sementara itu untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi, negara harus mengeluarkan banyak anggaran. Dengan demikian perlu untuk membuat suatu terobosan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain itu juga menjadi pintu masuk bagi pengembalian kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan atau rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang terpapar secara menyeluruh. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang merepresentasikan rakyat semestinya memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Salah satu jaminan kehidupan yang layak tersebut salah satunya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara bagi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Meskipun telah mendapatkan jaminan konstitusional tersebut, namun pada tahun 2015, lebih dari tiga bulan kabut asap melanda hampir dua pertiga wilayah Indonesia akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sudah lebih dari tiga bulan pula jutaan manusia didera penderitaan tak terperikan akibat bencana yang dalam 18 tahun terakhir menjadi ritual tahunan itu (Media Indonesia, 8/10/2015).

Bencana kabut asap telah merusak kualitas udara menjadi tidak sehat bahkan masuk kategori berbahaya. Akibat dari bencana kabut asap ini, dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah negara Indonesia, akan tetapi juga dampak tersebut juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Tentulah permasalahan bencana kabut asap ini merupakan bencana yang serius sehingga perlu penanganan yang serius juga dalam hal menghentikan bencana kabut asab serta dalam hal penegakan hukumnya.

Menurut data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengenai kebakaran hutan dan lahan terjadi dikawasan-kawasan yang telah diberikan izin pengelolaan atau pamanfaatan kepada perusahaan-perusahaan.

Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. "Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168," kata Edo Rahkman, Manajer Kampanye Walhi Nasional di Jakarta, pekan lalu. Dia merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam, Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1). Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2) (www.mongabay.co.id, 6/10/2015).

walhi

Jejak Api Korporasi di Indonesia
Grup-grup Korporasi Penyumbang Asap Karhutla 2015

walhi2

 Merujuk kepada data yang dirilis oleh Walhi tersebut tentu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dikawasan yang telah diterbitkan izin pemanfaatan dan pengelolaan kepada perusahaan adalah kontra produktif dengan tujuan idealnya. Sebab Pasal 33 UUD 1945 membawa semangat mewujudkan kesejahteraan sosial dan khususnya pada ayat ke (4) menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan dengan asas kekeluargaan dan prinsip berwawasan lingkungan sebagai rujukan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dengan kata lain hutan dan lahan tidak hanya memiliki fungsi lingkungan hidup, namun juga memiliki fungsi ekonomi.

Perusahaan-perusahaan yang semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara, menjadi berubah menjadi aktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan masyarakat dan negara. Selain dampak-dampak negatif terhadap biodiversitas dan fungsi-fungsi ekosistem hutan, kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian jiwa, harta-benda, masalah-masalah kesehatan, dan lebih jauh lagi mempengaruhi perekonomian nasional dan regional. Dampak negatif lainnya adalah efek kebakaran hutan terhadap meningkatnya suhu permukaan bumi (global warming).

Secara umum diketahui bahwa kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan hutan tanaman industri / HTI serta perkebunan kelapa sawit, karet, dsb.), yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang (Dicki Simorangkir, 2001:27).

Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan. Untuk lebih lanjut dalam bagian pembahasan akan dibahas adalah bagaimana menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan secara hukum menggunakan pendekatan dari UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH. Selain itu juga menawarkan suatu penegakan hukum baru terkait kebakaran hutan dan lahan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan menggunakan UU Tipikor sangat didasari atas bagaimana mendahulukan nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam upaya bagaimana mensebandingkan putusan pidana dengan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

PEMBAHASAN

1. Menindak Pelaku Pembakaran Lahan Dan Hutan Secara Hukum Menggunakan Pendekatan Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Panduan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat (1) UU PPLH menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu anggapan bahwa manusia adalah mahkluk yang paling berkuasa adalah tidak benar. Faktor penentu keberlangsungan kehidupan kita tidaklah di tangan kita, sehingga kehidupan kita sangat rentan (vulnerable) (Niniek Suparni, 1994:8). Namun manusia merupakan makhluk hidup yang paling besar tanggunjawabnya untuk menjaga keberlangsungan terssebut.

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Namun dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakuknya izin habis diberikan batasan-batasan yang jelas.

Batasan-batasan tersebut diberikan melalui peraturan perundan-undangan yang berlaku agar meminimalisir segala bentuk ancaman dan risiko terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi terjaganya keberlangsungan kehidupan dan ekosistem. Akan tetapi fakta tidak dapat dipungkiri ketika bencana kabut asab yang melanda Indonesia, khususnya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 ini disumbang oleh perusahaan-perusahaan besar dengan Wilmar Group dan PT Sinarmas sebagai penyumbang tertinggi. Dengan kawasan terpapar bencana kabut asap yang luas hingga malampaui batas negara tentunya butuh sebuah upaya kongkrit untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan. Salah satunya dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara pidana, baik individu maupun perusahaan.

Sebagai institusi yang berwenang, kepolisian telah melakukan proses hukum terhadap perorangan dan perusahan pelaku pembakaran hutan. Dari data yang dirilis oleh pihak kepolisian menyatakan:

Polisi telah menetapkan 12 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Hingga Rabu (7/10/2015) kemarin, berdasarkan data bareskrim Polri, ada 223 tersangka perorangan dan perusahaan dalam kasus tersebut. Terakhir, polisi menetapkan dua perusahaan penanam modal asing sebagai tersangka. Dua perusahaan tersebut adalah PT Antang Sawit Perkasa (PT ASP) dan PT Kayong Agro Lestari (PT KAL). Dua korporasi di antaranya adalah korporasi PMA (penanaman modal asing),"…. Kasus PT ASP ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sementara PT KAL oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Selain dua korporasi PMA itu, Kepolisian juga telah menetapkan 10 korporasi lainnya sebagai tersangka. Adapun tersangka perorangan berjumlah 211 orang. Penetapan 223 tersangka perorangan dan korporasi itu berdasarkan 242 laporan polisi dengan jumlah area terbakar seluas 42.676, 68 hektare. Ia menyebutkan, masih ada kasus yang dalam tahap penyelidikan yaitu sebanyak 24 kasus. Sementara, dari total LP yang sudah masuk ke penyidikan, perkara yang sudah dinyatakan P21 sebanyak 23 kasus dan yang sudah masuk ke tahap dua sebanyak 34,"… (www.kompas.com, 8/10/2015).

Tindakan kepolisian tersebut setidaknya telah menunjukan adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sebelumnya telah diumumkan juga oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya bahwa beberapa perusahaan telah dicabut izin usahanya dan sebagian juga dicabut izin operasionalnya. Pertanyaan kemudian timbul instrumen hukum apa yang hendak dipakai dalam menindak pelaku pembakaran hutan ketika terdapat tiga undang-undang yang mengatur? Kondisi ini mirip dengan ajaran utilitarinisme Jeremy Bentham untuk melakukan penegakan hukum dan menciptakan sebuah keadilan yang dikenal dengan istilah. Bentham (1879:3) percaya bahwa asas kebahagiaanya itu berlaku baik bagi tindakan-tindakan individu maupun pemerintah, dan, jika diterapkan pada pemerintah, hal itu mengisyaratkan bagaimana memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat bagaimana ketentuan pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan tiga undang-undang tersebut:

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 49 UU Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sementara itu apabila pelakunya merupakan badan usaha maka Pasal 50 ayat (14) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (1ima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 48 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika teradapat kesengajaan oleh pelaku.

Pasal 49 ayat (1) menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sementara ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jika merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Meskipun UU PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut:

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun jika menggunakan penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c tersebut maka penjeratan pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat menggunakan Pasal 98 dan Pasal 99 yang mana sebagai berikut:

Pasal 98

  1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
  3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

  1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
  3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 yang mana sebagai berikut:

Pasal 116

  1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
    1. badan usaha; dan/atau
    2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
  2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Jika membandingkan data yang dirilis oleh Walhi dan data yang dirilis oleh Kepolisian memang terlihat kontras. Sebab yang dipaparkan oleh Walhi menyatakan kabut asap mayoritas disumbang oleh kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang telah diterbitkan izin bagi perusahaan. Sementara mayoritas oleh Kepolisian menunjukan hanya 12 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara jumlah tersangka perorangan menunjukan angka sebesar 211 orang. Terlepas dari jumlah tersangka tersebut, konsep penegakan hukum pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH sangatlah menentukan.

Konsep hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana merupakan bentuk pembuktian apakah benar suatu tindakan tertentu masuk kategori tindak pidana baik telah menimbulkan kerugian (delik materil) maupun belum menimbulkan kerugian (delik formil). Ketiga undang-undang tersebut hanya menganut ajaran melawan hukum materil dimana ada pidana ketika telah terjadi kerugian. Ajaran ini sejatinya tidak hanya menjadi penghalang dalam menjerat pelaku sebab baru ada pidana ketika terjadi kesalahan (delik materil). Padahal dampak dari kebakaran hutan dan lahan bersifat masif dan melintasi batas negara.

2. Pendekatan Baru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Pendekatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara tegas menyatakan dua dampak (unsur) dari tindak pidana korupsi, yaitu "yang dapat merugikan keuangan negara" atau "perekenomian negara". Secara gramatikal, penggunaan kata "atau" merupakan alternatif pembuktian unsur dari tindak pidana. Memasukan dua tipe dampak kerugian sebagai alternatif tentulah disertai dengan maksud yang jelas dari pembuat undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006 telah memberikan tafsir terhadap cara menghitung kerugian negara dengan cara menggunakan perhitungan oleh ahli. Namun tafsir tersebut tidak menjawab persoalan mengenai kepastian hukum dalam menghitung kerugian negara. Kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang terhambat oleh pratik korupsi yang merugikan keuangan negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

UU Tipikor menjelaskan, maksud dari keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

  1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
  2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada banyak definisi keuangan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada selain yang diatur pada UU Tipikor. Namun setidaknya secara sederhana menurut Riawan Tjandra pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi obyak, subyek, proses dan tujuan:

Dari sisi obyek Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan palaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (2014:3).

Sementara itu definisi perekonomian negara secara normatif lebih mendasar kepada usaha kolektif sistematis yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 yang memberikan alternatif pilihan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dapat dikatakan sebagai sebuah keuntungan penegakan hukum. Keuntungan karena adanya fleksibelitas untuk menentukan ukuran kerugian akibat tindak pidana korupsi (delik formil) yang telah benar-benar terjadi (actual loss) maupun potensi kerugian (potential loss) (putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006), apakah kerugian keuangan negara, ataupun kerugian perekonomian negara.

Kekuatan argumen Positivisme Hukum terletak pada aplikasi struktur norma positif itu kedalam struktur kasus-kasus kongkret (Shidarta, 2013:199). Frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" jika ditarik lebih jauh kedalam logika positivisme hukum, idealnya harus memenuhi aspek kongkret dari penerapan UU Tipikor sebagai instrumen penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari asas legalitas hukum pidana serta sebagian pandangan hukum pidana yang tidak mengenal analogi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 03/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

Bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.

Dari putusan tersebut, penerapan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara memperkuat fleksibilitas alternatif pembuktian. Meskipun dalam pandangan Mahkamah Konstitusi kesemuanya baik yang telah maupun potensi harus benar-benar dapat dihitung. Meskipun fokus dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih kepada aspek kepastian hukum akibat adanya frasa "dapat", namun pada sisi lain Mahkamah Konstitusi menyiratkan bahwa baik telah dapat dihitung maupun potensi kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

Sebelum terlalu jauh masuk kedalam pendapat seorang ahli, Pasal 2 UU Keuangan Negara menjelaskan apa saja ruang lingkup dari keuangan negara sebagai berikut:

  1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  3. Penerimaan Negara;
  4. Pengeluaran Negara;
  5. Penerimaan Daerah;
  6. Pengeluaran Daerah;
  7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Perihal perekonomian negara memang baik dalam risalah-risalah sidang pembentukan UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan tidak menyebutkan batasan yang jelas apa-apa saja yang masuk kedalam perekonomian negara. Sementara Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama…". Begitupun dijelaskan pada bagian penjelasan dalam UU Tipikor. Akan tetapi orientasi ditunjukan secara kongkret oleh UU Tipikor perihal perekonomian negara. Dimana perekonomian negara bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Menurut Prof. Dr. Mubyarto, pada saat disahkannya UUD 1945 para pendiri negara tidak ragu-ragu bahwa baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial (Mahkamah Konstitusi, 2010:39).

Artinya kerugian perekonomian negara sebagaimana dimaksud UU Tipikor dapat diartikan segala sesuatu tindakan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor yang menghambat tujuan perekonomian negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian keuangan negara sebagai unsur dalam bentuk yang sempit dan unsur kerugian perekonomian negara sebagai unsur yang lebih luas. Tidak hanya itu, alternatif pilihan "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dapat diartikan sebagai strategi untuk memperluas ruang bekerjanya UU Tipikor untuk melawan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa.

Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang-Samosir mengatakan:

Pada arrest HOGE RAAD tanggal 12 November 1900, W. 7525 yang pada dasarnya mengatakan: "Apabila perkataan-perkataan dalam undang-undang itu sendiri sudah cukup jelas, maka orang tidak dibenarkan memberikan pengertian yang lain yang menyimpang dari pengertian perkataan-perkataan tersebut dengan membuat suatu penafsiran. Akan tetapi jika perkataan-perkataan dalam undang-undang itu ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka adalah lebih baik jika orang berusaha mengetahui apa yang sebenarnya telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang, dari pada terikat secara harafiah pada perkataan-perkataan tersebut (Lamintang, 1997: 157).

Salah satu alasan kenapa bab kesejahteraan digabungkan dengan bab perekonomian digabungkan pada satu bab dalam konstitusi, karena perekonomian diartikan sebagai usaha dan kesejahteraan sebagai tujuannya. Menurut Mubyarto, salah seorang penggagas ekonomi kerakyatan, memaknai kedua pasal tersebut memiliki hubungan kausalitas yang sangat kuat (Mahkamah Konstitusi, 2010:39).
Kausalitas yang dapat diartikan sebagai perekonomian nasional yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai usaha bersama dan kesejahteraan sebagai tujuannya. Menurut Ismail Saleh (1990:xviii) ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dan bagaimana ilmu pengetahuan dam teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak.

Penjelasan dalam UU Tipikor terkait dengan definisi perekonomian negara selaras dengan cita Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Segala usaha bersama dalam rangka perekonomian negara tersebut harus berorientasi kepada terwujudnya cita-cita Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Menurut Encyclopedia Americana, walfare state merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang mempertimbangkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum warga negara (Siswono Yudho Husodo, 2009:65). Lebih lanjut dijelaskan dengan mengambil contoh pada beberapa negara-negera di Eropa Barat dan Amerika Utara:

Rakyat di negara-negara tersebut menikmati pelayanan negara di bidang kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis sampai sekolah lanjutan atas-bahkan di Jerman sampai universitas-, penghidupan yang layak dari pendapatan dan standar hidup, sistem transportasi yang murah dan efisien, dan orang menganggur menejadi tanggungan negara. Semua layanan negara tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat yang telah semakin makmur melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama mendukung human investment. Kesejahteraan itu adalah buah sistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan saving. (Mahkamah Konstitusi, 2010:39)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kerugian terhadap perekonomian negara dapat diartikan sebagai segala tindakan (tindak pidana korupsi) yang menghambat, menghalangi, mengganggu serta menghentikan segala usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan baik ditingkat pusat maupun di daerah, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
Kebakaran hutan dan lahan juga yang terjadi secara meluas serta berlangsung dalam tempo waktu yang cukup lama juga akan memiliki dampak yang meluas serta membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Sebab tidak hanya kerugian dari sisi materil yang dikeluarkan untuk penanggulangan bencana kabut asap dan pemulihan kondisi, namun juga rusaknya ekosistem alam. Bahwa kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp. 200 Triliun baik yang dialamin negara, swasta dan masyarakat. Biaya untuk pemadaman pada tahun 2014 itu kita melakukan pemadaman bukan hanya Riau tetapi enam provinsi karena sifatnya pencegahan jadi ada api sedikit langsung dipadamkan, biayanya sekitar 620 milliar. Hingga 25 Oktober 2015 BNPB sudah menganggarkan Rp385 miliar untuk pemadaman lahan dan hutan yang terbakar (www.bbc.com, diakses pada 26 Oktober 2015).

Sama kita ketahui bahwa pembakaran hutan dilakukan adalah untuk menghemat pengeluaran dalam melakukan land clearing yang artinya sama saja dengan menguntungkan dirinya sendiri. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melakukan penyeledikan, penyidikan dan penuntutan yang:

  1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perihal unsur pembuktian atau apa yang hendak dibuktikan, apabila merujuk pada kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta berkaca pada asumsi kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu, setidaknya dua unsur KPK untuk bertindak melakukan penyelidikan, penyidikan hingga ke penuntutan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan telah terpenuhi sepanjang pembakaran hutan dan lahan tersebut dilakukan karena adanya unsur niat atau kesengajaan untuk membakar dengan tujuan menarik keuntungan dari tindakan tersebut. Sebab dengan membuktikan adanya unsur niat atau kesengajaan untuk membakar dengan tujuan untuk dapat menarik keuntungan maka unsur perbuatan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dapat dinyatakan terpenuhi. Namun apabila unsur niat atau kesengajaan untuk membakar dengan tujuan menarik keuntungan dari tindakan tersebut tidak dapat terpenuhi, setidaknya KPK masih memiliki kewenangan koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya.

Eric M. Uslaner dalam bukunya berjudul Corruption, Inequality and the Rule of Law mengatakan bahwa korupsi menciptakan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakefektifan pemerintahan. Lebih lanjut Eric M. Uslaner menyatakan My argument on the roots of corruption is largely pessimistic: Corruption is not easy to eradicate if it is largely based upon the distribution of resources (economic inequality) and a society's culture (trust in people who may be different from yourself) (2008:24).

Pendapat Eric M. Ulsaner menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan ketidaksamarataan di bidang ekonomi dan kebiasaan pada masyarakat. Eric M. Ulsaner tidak hanya melihat kerugian dari tindak pidana korupsi secara matematis, namun juga ada nilai (sosial dan budaya) dalam masyarakat yang terganggu atau menerima dampak dari tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan konsep dampak tindak pidana korupsi yang termaktub dalam UU Tipikor perihal kerugian perekonomian negara. Meskipun hanya menyebutkan frasa "perekonomian negara" namun makna dari frasa tersebut memiliki dimensi yang luas. Definisi terhadap perekonomian negara baik yang disebutkan dalam UU Tipikor maupun dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tetaplah memegang prinsip yang sama. Apalagi UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH memang dalam konsideran menginggatnya mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Definisi yang disebutkan dalam UU Tipikor hanyalah menambah beberapa kata akan tetapi tidaklah merubah sama sekali makna Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai adobsi dari bagian penjelasan UU Tipikor perihal definisi perekonomian negara terlihat bahwa dimensi yang luas dari perekonomian negara itu termanifestasi secara politik, sosial, dan budaya menjadi satu bagian mencapai cita-cita Negara Republik Indonesia, selain dimensi hukum dan ekonomi tentunya.

Dampak kerugian perekonomian negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor selain berbicara terhadap kondisi yang lebih makro, juga dapat mengakomodir dampak-dampak yang bersifat mikro baik dari sisi negara maupun dari sisi masyarakat.

Menurut bidang keilmuannya, teori-teori dan konsep-konsep ilmu ekonomi yang banyak digunakan di dalam Hukum dan Ekonomi dan Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum milik ranah Mikroekonomi yang merupakan cabang ilmu ekonomi, menangani perilaku satuan-satuan ekonomi secara individu. Secara luas, satuan-satuan ekonomi tidak terbatas pada manusia saja, namun manusia dijadikan sumber pengkajian sebagai subjek yang menjadi penggerak atau aktor yang menjalankan, menggunakan (operate) entitas, dalam hal ini hukum menjadi salah satu entitas ekonomi. Sebaliknya, Makroekonomi sebagai cabang lain dari ilmu ekonomi yang pada dasarnya menangani jumlah agregat ekonomi, seperti tingkat dan laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran, inflasi dan lain sebagainya (Fajar Sugianto, 2013:8)

Bahkan, sama kita ketahui bahwa dampak kabut asab yang terjadi akibat pembakaran hutan dan lahan di Indonesia pada saat ini juga telah melintasi batas negara. Sehingga negara Indonesia dalam hukum internasional juga dapat dianggap memikul tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berulang-ulang serta putusan pidana yang ringan.

PENUTUP

Dalam rangka menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik korporasi dan perorangan, Negara Indonesia setidaknya memiliki tiga peringkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjeratan hukum tersebut melalui pendekatan hukum pidana sebenarnya memberikan alternatif untuk menegakan keadilan. Namun rasanya ketiga undang-undang tersebut dipandang tidak memberikan menjawab rasa keadilan. Dari perspektif pemikiran Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan.

Dalam hukum pidana ini berarti bahwa penerapan hukum (termasuk pengenaan sanksi pidana) haruslah membawa manfaat atau kebahagiaan bagi orang banyak. Jika dikaitkan dengan penerapan hukum dalam perkera demikian, yang seringkali kental nuansa korupsinya, maka penerapan hukum dengan mengenakan kedua ketentuan yang dilanggar, apalagi jika diikuti dengan pengenaan pidana yang berat (karena dianggap meerdaads samenloop), akan mewujudkan kebahagiaan tersebut (Shinta Agustina, 2014:289). Apalagi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang tidak kecil. Pendekatan UU Tipikor dapat dijadikan sebagai pilihan baru untuk dapat menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan. UU Tipikor bertujuan melindungi kepentingan negara dalam arti dipulihkannya kerugian keuangan negara, sementara UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH melindungi pemanfaatan dan keberadaan hutan dan lahan secara lestari (Shinta Agustina, 2014:289).

REFERENSI

Buku

  • Dicki Simorangkir, 2001, Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, makalah dalam prosiding seminar sehari dengan tema: Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera, Bogor: ICRAF, CIFOR dan Uni Eropa.
  • Eric M. Ulsaner, 2008, Corruption, Inequality and the Rule of Law, New York: Cambridge University Press.
  • Fajar Sugianto, 2013, Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri II, Jakarta: Kencana.
  • Ismail Saleh, Serias, 1990, Apa yang Saya Alami: Hukum dan Ekonomi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  • Jeremy Bentham, 1879, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation,London: Oxford at the Clarendon Press.
    Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti: Bandung.
  • Mahkamah Konstitusi, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VII Jakarta: Sekretraiat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
  • Niniek Suparni, 1994, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
  • Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.
    Shinta Agustina, 2014, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Themis Books.
  • Siswono Yudho Husodo, 2009, Menuju Walfare State, Jakarta: Baris Batu.
  • W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan

  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006.

Media Massa

  • Media Indenesia, Pantang Pasrah Melawan Asap, Kolom Editorial, Kamis 8 Oktober 2015.
  • http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/ diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.
  • http://nasional.kompas.com/read/2015/10/08/10050811/Terkait.Kebakaran.Hutan.Polisi.Sudah.Tetapkan.12.Perusahaan.sebagai.Tersangka diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.
  • http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap diakses pada tanggal 16 Januari 2016.

PENULIS: M NURUL FAJRI | Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS