• Beranda
  • Artikel
  • Riset Publik
  • ASEAN ‘Political-Security’ Community: Kerjasama Multilateral & Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara

ASEAN ‘Political-Security’ Community: Kerjasama Multilateral & Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara

sumber gb: asean.org

Ketika berbicara mengenai cara menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, tersedia ratusan bahkan ribuan solusi yang telah disalurkan melalui produk hukum, akademis, ataupun wacana-wacana strategis. Namun, kuantitas solusi ini ternyata berbanding lurus dengan kuantitas varian mekanisme tindak korupsi itu sendiri.

Salah satu yang menjadi problematika dan dilema bagi Indonesia adalah penyamaran dan/atau penyembunyian harta hasil korupsi lewat mekanisme Money Laundering. Money Laundering yang berada di dalam negeri dinilai masih memiliki kemungkinan untuk diberantas, namun Indonesia akan mengalami kesulitan yang lebih besar jika uang hasil tindak korupsi "dicuci" di luar negeri. Kesulitan ini akan semakin bertambah ketika negara asing yang dijadikan sebagai tempat pencucian—dan/atau tempat pelarian—tidak memiliki perjanjian kerjasama keamanan—seperti unifikasi regulasi, kerjasama kepolisian dan ekstradisi—dengan Indonesia. Solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah pemanfaatan ASEAN 'Political-security' Community sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membangun jaringan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN yang menjadi tempat pelarian favorit—salah satu contohnya ialah Singapura—bagi pelaku korupsi dan MoneyLaunderingdi Indonesia. Tulisan ini secara teoritis, disusun melalui pendekatan hukum, ekonomi, dan politik yang disusun dalam kerangka disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Selain sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Internasional sebagai mekanisme pemberantasan korupsi dan Money Laundering di ASEAN pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia dalam menyukseskan dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN 'Political-security' Community. Menangani korupsi sekaligus menciptakan peluang untuk memimpin pilar politik-keamanan di ASEAN Community dapat menjadi "sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui" bagi Indonesia.

PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan penjelasan tentang masalah yang secara potensial dapat muncul dan mengancam usaha negara-negara ASEAN dalam memberantas tindak pidana korupsi jika komitmen berintegrasi ke dalam ASEAN Community tidak dipahami dengan seksama dari sisi ancaman, tantangan hukum dan keamanan. Berdirinya ASEAN Community sebagai bentuk regionalisasi batas-batas teritorial negara-negara ASEAN yang semulanya secara yuridis tertutup, kini menjadi sebuah kawasan regional yang terbuka dan menjadi kesempatan bagi setiap negara-negara anggota ASEAN.

Desember 2015, ASEAN sebagai organisasi kerjasama internasional berubah menjadi Komunitas Internasional bernama ASEAN Community 2015 (Ageng Wibowo, 2014). ASEAN Community 2015 berpijak pada tiga pilar utama dalam menyatukan negara-negara anggota ASEAN. Pilar pertama yaitu Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan ketiga, Komunitas Sosial-budaya ASEAN. ASEAN Community 2015 digadang-gadang untuk dapat memberikan kontribusi besar tidak hanya bagi perkembangan ekonomi-politik luar negeri negara-negara anggota saja namun juga ikut dirasakan seluruh masyarakat negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN Blueprint, 2015).

Sepintas ini terlihat baik, karena dengan semangat perdamaian dan kerjasama, Indonesia mampu bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memajukan kesejahteraan dan keamanan ASEAN. Namun, di sisi lain masih ada yang perlu diperhatikan dengan seksama potensi-potensi yang pada awalnya terlihat baik, padahal pada kenyataannya Indonesia masih menemukan konsekuensi dan resiko-resiko yang harus diperhatikan dan diambil tindakan serius.

Salah satu yang menjadi problematika dan dilematis bagi Indonesia adalah penyamaran dan/atau pembersihan harta hasil korupsi lewat mekanisme Money Laundering. Money Laundering yang berada di dalam negeri dinilai masih memiliki kemungkinan untuk diberantas, namun Indonesia akan mengalami kesulitan yang lebih besar jika uang hasil tindak korupsi tersebut "dicuci" di luar negeri. Kesulitan ini akan semakin bertambah ketika negara asing yang dijadikan sebagai tempat pencucian—dan/atau tempat pelarian—tidak memiliki perjanjian kerjasama keamanan—seperti unifikasi dan/atau harmonisasi regulasi, kerjasama kepolisian dan ekstradisi—dengan Indonesia (ex: Singapura).

Blueprint ASEAN Community baik dari pilar keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya menjanjikan sejumlah harapan-harapan bagi masyarakat ASEAN yang terdiri dari akses, kesempatan, kerjasama, perubahan, dan kemajuan. Harapan-harapan ini kemudian dikupas dalam tiga semboyan, One Vision, One Identity, One Community. Namun, terdapat celah yang serius untuk diperhatikan oleh pemerintah, Indonesia khususnya, bahwa ASEAN Community belum memiliki rencana tentang penanganan tindakMoney Laundering. Memang korupsi adalah persoalan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab negara masing-masing. Namun, bagaimana jika dengan memanfaatkan akses keterbukaan yang diberikan oleh ASEAN Community, muncul tindak pidana lain yang mendukung bahkan memelihara tindak korupsi terjadi? Money Laundering dan kasus para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri (biasanya negara yang dituju tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asal) adalah kasus yang secara potensial dapat terjadi dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Terlebih jika ASEAN Community tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa tindak Money Laundering merupakan ancaman potensial bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

RUMUSAN MASALAH

Korupsi memiliki pos tersendiri dalam ASEAN Community, pembahasan mengenai korupsi terdapat pada pilar keamanan, ASEAN Political-security Community tepatnya pada bagian Cooperation in Political Development seperti yang tertera di bawah ini:

Efforts are underway in laying the groundwork for an institutional framework to facilitate free flow of information based on each country's national laws and regulations; preventing and combating corruption; and cooperation to strengthen the rule of law, judiciary systems and legal infrastructure, and good governance. Moreover, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms, the ASEAN Charter stipulates the establishment of an ASEAN human rights body (ASEAN Political Security Community Blueprint, 2007)

Usaha ASEAN Community dalam mencegah dan memerangi korupsi dirumuskan dalam lima aksi kerja diantaranya (ASEAN Political Security Community Blueprint, 2007:5-6):

  1. Identify relevant mechanisms to carry out cooperation activities in preventing and combating corruption and strengthen links and cooperation between the relevant agencies
  2. Encourage all ASEAN Member States to sign the Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation for Preventing and Combating Corruption signed on 15 December 2004
  3. Promote ASEAN cooperation to prevent and combat corruption, bearing in mind the above MoU, and other relevant ASEAN instruments such as the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)
  4. Encourage ASEAN Member States who are signatories to the United Nations Convention against Corruption to ratify the said Convention
  5. Promote the sharing of best practices, exchange views and analyse issues related to values, ethics and integrity through appropriate avenues and fora and taking into account inputs from various seminars such as the ASEAN Integrity Dialogue.

Berdasarkan blueprint ini, penulis tidak menemukan tentang kerjasama di bidang hukum terkait dengan tindak Money Laundering. Penulis juga tidak menemukan mekanisme ataupun isu Money Laundering di bagian Transnational Crime. Ini tentu celah bagi pelaku tindak pidana korupsi yang "membersihkan" uangnya ke luar negeri. Celah bagi koruptor merupakan masalah bagi Indonesia. Bisa jadi ASEAN yang seharusnya menjadi kesempatan dan harapan bagi kemajuan ekonomi Indonesia, dapat menjadi ancaman dan potensi masalah baru bagi keberlangsungan keamanan dan perekonomian Indonesia. Pada saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di antara negara-negara ASEAN dan peringkat ke enam puluh empat di dunia terkait dengan jumlah kasus Money Laundering yang terjadi (Basel Institute on Governance, 2012).

Oleh karena itu, tulisan ini menjadi penting untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi setiap stakeholders baik dari Pemerintah sebagai track-1, Epistemic Commmunity sebagai track-2 (para akademisi hukum, politik, dan ekonomi yang ada di Indonesia), juga termasuk Civil Society Organizations sebagai track-3 yang fokus di bidang transparansi keuangan di Asia Tenggara dalam menyambut Komunitas ASEAN dan usaha penangangan tindak pidana korupsi pada level daerah yang—karena akses dari ASEAN—terinternasionalisasi menjadi kasus pidana transnasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan ini disusun pendekatan pendekatan hukum, ekonomi, dan politik yang disusun dalam kerangka disiplin Ilmu Hubungan Internasional dengan bantuan Teori Diplomasi (ekstradisi) dan Kerjasama Multilateral dalam kerangka Regionalisme ASEAN, khusus membahas tentang Mutual Legal Assistance. Selain sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Multilateral sebagai mekanisme pemberantasan korupsi dan Money Laundering di ASEAN pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia dalam menyukseskan dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN 'Political-security' Community. Menangani korupsi sekaligus menciptakan peluang untuk memimpin pilar politik-keamanan di ASEAN Community dapat menjadi "sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui" bagi Indonesia.

Korupsi dan Money Laundering

Menafsirkan korupsi merupakan hal yang secara akademik tidak sesulit mencegah pelaksanaannya. Secara bahasa, Korupsi diambil dari bahasa Latin. Definisi korupsi berasal dari kata corruptio dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, dan lain-lain. Menurut Donatella Dela Porta dalam Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms Of Political Corruption, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci, 1999:15).

Istilah korupsi mengalami konotasi yang beragam oleh beberapa tokoh. Machiavelli mengatakan bahwa korupsi merupakan "destruction of citizens virtue's"; Montesquieu memandang korupsi adalah suatu penyimpangan tatanan politik dari yang baik menuju yang buruk; Rousseau memandang korupsi sebagai suatu konsekuensi yang tak terelakkan dari perjuangan dalam kekuasaan. Korupsi juga dinilai sebagai suatu penyakit dalam setiap sistem pemerintahan (Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci, 1999:16).

Bagaimanakah hubungan antara korupsi dan Money Laundering? Money Laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Money Laundering tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitusi, tindak Money Laundering terdapat dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Money Laundering. Pencucian dalam UU ini memiliki tiga aspek definisi antara lain:

  1. Tindak pidana Money Laundering aktif, yaitu Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010);
  2. Tindak pidana Money Laundering pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan Money Laundering. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010);
  3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana Money Laundering yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan Money Laundering.

Berdasarkan definisi tentang Money Laundering di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Money Laundering dapat menjadi cara bagi pelaku korupsi untuk membersihkan bukti kriminalnya dari tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan hukum, melanggar undang-undang karena berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk dalam sumber potensial tindak Money Laundering. Korupsi menempati posisi pertama dalam pasal tersebut.

Kerjasama Multilateral

Kerjasama dalam politik internasional—atau hubungan internasional—adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih aktor internasional—negara—berdasarkan pada asa saling ketergantungan atau interdependensi (Robert Jackson & George Sorensen, 2013:183). Holsti menjelaskan alasan-alasan negara melakukan kerjasama diantaranya: 1) ancaman atau permasalahan yang sama; 2) mengurangi biaya; 3) menghindari konsekuensi jika tidak melakukan kerjasama; dan 4) meningkatkan efisiensi (K. J. Holsti, 1992:380). Dalam hubungan internasional, Multilateralisme sebagai platform dari Kerjasama Multilateral terjadi ketika beberapa negara yang bekerja dalam suatu kesepakatan dan kesepahaman pada suatu masalah. Multilateralisme didefinisikan oleh Miles Kahler sebagai "International Governance of the many" (Miles Kahler, 1982:681). Robert Keohane mendefinisikan multilateralisme sebagai "praktek koordinasi kebijakan nasional dalam kelompok tiga atau lebih negara (Robert Keohane, 1992:731). Berdasarkan ini, Korupsi dan Money Laundering masuk ke dalam empat kategori sebagai driving force mengapa Indonesia dan negara-negara ASEAN harus melakukan kerjasama multilateral memerangi dan memberantas praktek Money Laundering.

Selain sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Multilateral sebagai mekanisme pemberantasan Korupsi dan Money Laundering di ASEAN terkhusus Indonesia, dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia dalam menyukseskan dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN 'Political-security' Community. Menangani korupsi sekaligus menciptakan peluang untuk memimpin pilar politik-keamanan di ASEAN Community dapat menjadi "sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui" bagi Indonesia.

Mutual Legal Asisstance

Dewasa ini, terdapat jenis kejahatan yang juga berkembang sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi tetapi sudah melibatkan jaringan internasional yang didukung oleh infrastruktur yang canggih. Kejahatan inilah yang lajim disebut dengan kejahatan transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime). Salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisasi ini adalah pencucian uang (money laundering). Karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup didukung manajemen operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (Romli Atmasasmita, 1997:65).

Mutual Legal Assistance adalah sebuah perjanjian antara dua atau lebih negara dengan suatu tujuan untuk mengumpulkan dan saling mempertukarkan informasi dalam usaha untuk menegakkan hukum publik atau hukum kriminal. Dalam MLA terdapat mekanisme-mekanisme yang ditentukan sendiri oleh negara-negara yang terlibat MLA. MLA dapat menjadi instrumen investigasi dan penuntutan kasus-kasus kriminal yang sifatnya transnasional. Ketika negara membutuhkan informasi dari negara lain tentang suatu kasus tertentu, negara-negara yang sudah menandatangani MLA harus memberikan informasi tersebut atas nama penegakan hukum (Dan E. Stigall, 2013).
Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan Mutual Legal Assistance dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat eksplanatif, yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena dan metode-metode yang bisa digunakan untuk memahami dan menanggulangi permasalahan yang diakibatkan oleh fenomena tersebut (Catherine Marshall dan Gretchen B Rossman, 1994:41). Penelitan yang bersifat eksplanasi menjelaskan permasalahan, keadaan, gejala, dan kebijakan serta tindakan objek penelitian terhadap lokus penelitiannya. Penelitian secara eksplanasi lebih memaparkan secara rinci suatu fenomena dengan fakta-fakta, yang menguatkan data dan analisa penelitian. Fenomena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah munculnya Money Laundering sebagai prediksi masalah jika pemerintah tidak menanggapi ASEAN Community sebagai ancaman dan tantangan khususnya di bidang keamanan di sektor ekonomi.

PEMBAHASAN

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, sesungguhnya memang sudah merupakan Komunitas Keamanan karena berdasarkan latar belakang pembentukan ASEAN, salah satunya ialah untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara (Ikrar Nusa Bhakti, 2008:71). Dalam membentuk sebuah komunitas keamanan, dibutuhkan mekanisme formal maupun informal yang bisa berfungsi untuk mengurangi, mencegah, dan mengelola konflik yang muncul. Oleh karena itu ASEAN perlu memantapkan mekanisme yang ada dan kalau perlu ASEAN harus membentuk mekanisme yang baru yang sesuai dengan perkembangan masalah di kawasan ASEAN. Untuk penanganan tindak Korupsi dan Money Laundering di kawasan ASEAN, Penulis menawarkan tiga kebijakan strategis yaitu: 1) ASEAN Political Security Community (APSC) harus menjadi wadah dan instrumen bagi ASEAN; 2) Perlu dibentuknya Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) khusus menangani isu Korupsi dan Money Laundering; dan 3) sebagai capaian jangka panjang, ASEAN berkesempatan untuk membentuk Badan Multilateral ASEAN yang khusus menangani isu Korupsi dan Money Laundering dengan menjadikan MLAT dan APSC sebagai payung dan landasan hukum bagi ASEAN.

ASEAN Political Security Community sebagai Instrumen Indonesia dalam Menangani Kasus Money Laundering

ASEAN yang secara khusus belum memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani masalah korupsi dan/atau praktek Money Laundering merujuk pada komitmen ASEAN dalam cetak birunya yang akan bekerjasama menanggulangi korupsi sebagai salah satu masalah yang krusial di kawasan Asia Tenggara. Harus ada jaminan nyata bahwa negara-negara ASEAN tidak akan berkonflik dikarenakan perbedaan visi tentang penanggulangan korupsi.
Sebagai contoh, dapat dikaji kembali mengenai alasan mengapa sampai saat ini Indonesia belum juga memiliki kesepakatan dengan Singapura terkait dengan perjanjian ekstradisi padahal, ekstradisi dapat menjadi mekanisme yang efisien dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan Money Laundering yang terjadi di Indonesia. Belum tuntasnya perjanjian ekstradisi—terkait dengan perjanjian pertahanan dan latihan bersama militer Indonesia yang dilakukan dengan Singapura yang merugikan Indonesia—menjadikan Singapura sebagai salah satu tempat paling favorit bagi para koruptor-koruptor di Indonesia yang "berlindung" dan "membersihkan" harta pidananya di Singapura (Viva News, 2010).

Komunitas ASEAN memiliki semboyan One Vision, One Identity, One Community yang berarti bahwa dari sudut pandang keamanan, negara-negara ASEAN harus memiliki visi dan misi yang sama dalam memerangi kasus-kasus pidana yang secara nyata mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi-politik negara. Berpijak pada penjelasan ini maka, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus mau duduk bersama dan membahas mengenai mekanisme yang paling tepat untuk menanggulangi kasus korupsi dan Money Laundering yang berpotensi transnasional.

Penulis dalam tulisan ini ingin menawarkan Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi sebagai mekanisme yang dinilai efektif dan efisien untuk mencegah dan memerangi tindak korupsi dan Money Laundering di kawasan Asia Tenggara. Jika negara-negara ASEAN ingin berkomitmen kuat dalam memberantas korupsi dengan ASEAN Political Security sebagai instrumennya, maka, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ikrar Nusa Bhakti, peneliti senior bidang politik LIPI, dalam bukunya, "Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015" menjelaskan bahwa, ASEAN harus memiliki fondasi konseptual yang kuat dalam membentuk sebuah komunitas keamanan yang komprehensif dan serius. Fondasi-fondasi ini terdiri dari tiga tataran utama antara lain adalah: 1) adanya hasrat dan komitmen bersama tentang ancaman bersama sehingga ada keinginan kuat untuk membangun aliansi militer; 2) adanya konstruksi rasa saling percaya dan indentitas kolektif melalui interaksi-interaksi strategis; dan 3) pembangunan dependable expectations of peaceful change sehingga akan tercipta rasa kebutuhan akan komunitas keamanan baik dari level individu masyarakat sampai pada level tertinggi, sistem internasional (Ikrar Nusa Bhakti, 2008:75).

Nilai Strategis Pembentukan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty on Corruption and Money Laundering

Model kerjasama internasional dalam kaitan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi memiliki banyak bentuk, diantaranya: perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal matters), perjanjian tentang transfer dalam proses beracara, dan sebagainya. Di antara model-model perjanjian tersebut di atas, perjanjian ekstradisi (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979) dan perjanjian bantual timbal balik dalam masalah pidana merupakan perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional terorganisasi karena telah terbukti efektif sebagai cara untuk mencegah, menangkap, dan menjatuhi pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional/berdimensi internasional (Wayan Parthiana, 1990:29).

Sebagai tambahan, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, di antaranya: Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia yang dimuat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1974, Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Philipina melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1976, Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Kerajaan Thailand melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1978, serta Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan pemerintah Australia pada tahun 1995.

Dari beberapa bentuk perjanjian yang dikemukakan di atas, pada bagian ini penulis berargumentasi bahwa untuk kasus Money Laundering bagi Indonesia dengan cakupan regional Asia Tenggara, Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi adalah dua hal yang paling esensial bagi kepentingan nasional Indonesia. Dengan ini, penulis dapat mengusulkan bahwa diperlukannya mekanisme Mutual Legal Assistance dalam kerangka ASEAN.
Memang, terdapat kendala yuridis karena perbedaan-perbedaan sistem hukum di antara Negara-negara ASEAN. Kendala yuridis (dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisasi- penulis) lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota ASEAN. Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut sistem Anglo Saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut Due Process Model/DPM (lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih Crime Control Model/CCM dengan menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah (M.A. Erwin, 2000). Di samping itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati.

Mutual Legal Assistance tidak harus selalu berbicara tentang penyelarasan sistem hukum yang ada, namun rasa saling membutuhkan informasi inilah yang harus dikedepankan oleh Negara-negara ASEAN khususnya Indonesia sebagai ASEAN Leader dapat memprakarsai perjanjian ini dapat direalisasikan dan diimplementasikan. Tanpa unifikasi hukum pun, ASEAN dapat membentuk mekanisme saling tukar informasi akan tindak-tindak kasus Money Laundering. Artinya, dengan menyepakati adanya ASEAN Mutual Legal Assistance, ada kesediaan di setiap Negara-negara ASEAN untuk bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Negara-negara ASEAN yang lain.
Mutual Legal Assistance dapat menjadi solusi di saat ekstradisi tidak dapat berjalan efektif. Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, antara lain: (1) perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum ajektif (acara), (2) mekanisme pelaksanaannya, dan (3) struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Romli Atmasasmita, 1997:71).
Perhatian perluanya keselarasan sistem penanganan ini sebetulnya sudah pernah diutarakan sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Diberitakan dari thejakartapost saat membuka acara konferensi ASEAN Association of Chiefs of Police (ASEANAPOL) di Jakarta, Jusuf Kalla meminta Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kerja sama pertukaran informasi dengan Kepolisian lain di kawasan Asia Tenggara. Utamanya untuk meminimalisir dan mencegah praktik kejahatan pencucian uang.

Acara tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Jaksa Agung HM Prasetyo. JK menuturkan, masing-masing negara memang mempunyai landasan hukum yang berbeda. Namun, perlu dirumuskan formula bersama yang bisa mengurangi tindak kriminal seperti pencucian uang. Oleh karenanya antarnegara harus saling bertukar informasi (Media Indonesia, 2015). Formula bersama ini dapat menjadi program eksekutif maupun legislatif dengan memprakarsai Undang-undang Anti Pencucian Uang yang dapat dibentuk parlemen antar Negara-negara anggota ASEAN.
Dengan luas wilayah yang begitu besar, mustahil bagi Indonesia untuk mencegah dan memberantas berbagai kejahatan transnasional terorganisasi hanya dengan kekuatan sendiri, tanpa melibatkan negara lain. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, peranan kerjasama internasional di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya.

Mutual Legal Assistance ASEAN dapat menjadi suatu bentuk mekanisme kerjasama multilateral, dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk kasus Money Laundering. Di samping itu, Mutual Legal Assistance, secara relatif dapat menjadi instrument dalam mengatasi kendala-kendala hukum dan diplomatik yang sering kali muncul bersamaan dengan dilakukannya pencegahan dan pemberantasan Money Laundering sebagai kejahatan transnasional terorganisasi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat ASEAN sebagai Visi Jangka Panjang Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering di Asia Tenggara

Penulis mengarahkan tiga fondasi utama Komunitas Keamanan ASEAN—seperti yang telah disebutkan sebelumnya—yang dihubungkan dengan kasus korupsi dan Money Laundering kearah pembentukan sebuah komisi regional yang secara khusus menangani tindak korupsi di tingkat ASEAN. Hal ini juga senada dengan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 (UNODC, 2014) dan ratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Indonesia. Artinya disini, jauh sebelum ASEAN, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga sudah memiliki pengalaman ratifikasi perjanjian internasional anti korupsi di tingkat global. Oleh karena itu, tentunya di tingkat ASEAN Indonesia harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan usaha pemberantasan korupsi tingkat daerah yang terinternasionalisasi ke negara-negara lain. Secara hukum, ASEAN tentunya telah memiliki payung hukum yang kuat karena bersesuaian dengan UNCAC.

Mengapa ASEAN untuk jangka panjang perlu membentuk KPK-ASEAN (ASEAN Corruption Eradication Commission)? Penulis telah memaparkan sebelumnya bahwa koruptor Indonesia yang bersembunyi dan membersihkan atau menyimpan harta pidananya di luar negeri adalah ancaman bagi Indonesia karena Indonesia perlu mengembalikan harta yang telah dikorupsi untuk menghindari kerugian negara. Ini menjadi masalah jika harta pidana tersebut tersimpan melewati batas teritorial negara. Tentu sebagai negara yang menghormati hukum internasional, Indonesia perlu membangun perjanjian-perjanjian internasional yang mendukung pengembalian-pengambalian aset ini. Oleh karena itu dengan dibentuknya KPK di tingkat ASEAN dapat mendukung dan menjadi batu loncatan bagi Indonesia dalam memberantas korupsi.

Bagaimanakah fungsi-fungsi strategis KPK-ASEAN? Tentu KPK Indonesia dengan KPK-ASEAN memiliki perbedaan baik secara teknis maupun strategis. Seperti yang sudah diketahui bahwa negara-negara ASEAN masih terkendala di masalah penyelarasan atau harmonisasi hukum. Negara-negara ASEAN masih memiliki persepsi dan muatan hukum yang berbeda-beda terkait dengan Korupsi dan Money Laundering. Namun penulis telah merumuskan tingkatan-tingkatan aksi kerja yang secara basis payung hukum dan ekonominya harus mengikuti percepatan-percepatan integrasi Komunitas ASEAN itu sendiri. Artinya disini ialah percepatan fungsi KPK-ASEAN mengikuti percepatan fungsi dari Komunitas ASEAN tersendiri. Harominasi hukum dapat mendongkrak percepatan fungsi penanganan tindak Korupsi dan Money Laundering di ASEAN. Oleh karena itu secara fungsional, KPK-ASEAN memiliki level-level kinerja dari tingkat yang paling awal hingga tingkat paling tinggi yang secara strategis dan teknis mampu melakukan fungsi penyidikan layaknya KPK di Indonesia dan/atau negara-negara lain yang memiliki KPK. Berikut ini penulis memaparkan roadmap percepatan dan pemberantasan korupsi di tingkat ASEAN melalui institusi ASEAN Corruption Eradication Commission.

  • Level 1, Koordinasi Organisasional dan Pertukaran Informasi. Fungsi ini berkaitan dengan pertukaran-pertukaran mengenai tindak pidana korupsi di negara-negara ASEAN yang dianggap berguna bagi pemberantasan korupsi di masing-masing negara. Pertukaran informasi dapat digunakan juga sebagai kebutuhan komparasi dan perumusan-perumusan strategi baru dalam memerangi korupsi. Disinilah letak peran strategis dari Mutual Legal Assistance Treaty ASEAN yang khusus menangani Korupsi dan Money Laundering.
  • Level 2, Pendidikan Politik dan Hukum. Fungsi ini berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan edukasi dan pembentukan paradigma anti-korupsi di seluruh elemen masyarakat khususnya Indonesia. ASEAN dapat juga mendirikan program pendidikan anti-korupsi dalam rangka membentuk Komunitas Keamanan di tingkat ASEAN.
  • Level 3, Kerjasama antar Kepolisian ASEAN. Fungsi ini menempatkan Kepolisian-kepolisian di tingkat ASEAN terintegrasi dalam penanganan kasus-kasus Transnational Crime. Kerjasama antar Kepolisian ASEAN tidak hanya menangani permasalahan Korupsi dan Money Laundering saja, karena dengan tingkat integrasi dan koordinasi yang baik di level ini, ASEAN dapat memiliki Polisi ASEAN yang bertugas khusus menangani segala tindak kriminal yang bersifat transnasional seperti: Perdagangan Manusia; Penyelundupan Manusia, Perdagangan Narkoba, Terorisme, Sex Trafficking, dan lain-lain.
  • Level 3, Ekstradisi. Ini merupakan fungsi yang paling strategis bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi dan Money Laundering yang melarikan diri dari Indonesia. Dengan memanfaatkan KPK-ASEAN dan Komunitas Keamanan ASEAN, Indonesia—seharusnya—bisa membangun kesepakatan mengenai ekstradisi dengan seluruh negara-negara ASEAN, tak terkecuali Singapura, merujuk pada komitmen untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN.
  • Level 5, Penyidikan dan Peradilan. Ini merupakan kulminasi dari tujuan utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, fungsi ini hanya dapat berjalan jika integrasi yang dilakukan Indonesia bersama ASEAN telah terintegrasi di bawah payung hukum dan politik khusus dan tersendiri. Ketika integrasi ASEAN sudah mencapai tingkat tertingginya dimana ASEAN sudah berdiri layaknya sebuah Komunitas yang terintegrasi penuh (Federasi atau Konfederasi; Uni Eropa), maka kasus korupsi yang pasti juga akan terfederasikan dapat ditanggulangi dengan mekanisme penyidikan kasus korupsi dan Money Laundering yang berada langsung di bawah ASEAN Corruption Eradication Commission dan Pengadilan Tingkat ASEAN. Terkait dengan mekanisme ini masing-masing negara ASEAN dapat menentukan apakah kasus tertentu diselesaikan secara multilateral, bilateral, atau dikembalikan ke negara asal lewat proses ekstradisi dan internalisasi hukum. Sangat dibutuhkan perjuangan yang serius jika ASEAN ingin sampai di level ini karena ia bergantung pada kualitas integrasi ASEAN itu sendiri.
KESIMPULAN

Demikianlah tulisan ini telah menjelaskan kerjasama multilateral negara-negara ASEAN dan dalam kerangka ASEAN Political-security Community sebagai suatu instrumen dan mekanisme yang dinilai efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia dan negara-negara ASEAN, khususnya pada kasus dimana koruptor di daerah-daerah Indonesia secara hukum menginternasionalisasikan harta pidananya ke luar negeri baik lewat kasus pelarian atau penyimpanan harta pidana.

Terbukanya akses bagi seluruh masyarakat ASEAN untuk saling berinteraksi dan membangun jaringan di seluruh penjuru ASEAN secara sepintas menjadi harapan bagi setiap masyarakat negara-negara ASEAN untuk dapat bekerja atau berdomisili di luar negeri. Namun, tentunya tidak semua orang-orang yang memanfaatkan akses ini adalah orang-orang yang baik dan taat hukum saja, tentu akses ini juga menjadi sasaran empuk bagi para koruptor untuk "melarikan diri" dan "menyimpan" harta pidananya di seluruh penjuru ASEAN. Maka Indonesia harus jeli dalam memahami hal-hal atau ancaman-ancaman potensial semacam ini.

Korupsi yang terus berkembang dari segi mekanisme juga perlu diberantas melalui mekanisme yang juga harus terbarukan. Prediksi penulis tentang korelasi antara tindak pidana korupsi dan Money Laundering yang mengikuti arus regionalisasi dapat ditanggulangi juga dengan regionalisasi program anti korupsi. Salah satu solusi yang penulis tawarkan ialah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di tingkat ASEAN. Tentunya KPK versi ASEAN ini—layaknya ASEAN sendiri—harus melewati beberapa percepatan-percepatan aksi kerja sehingga dapat sampai pada fungsi tertinggi dalam institusi pemberantasan korupsi.

Untuk saat ini, percepatan fungsi pemberantasan Korupsi dan Money Laundering dengan menggunakan kerangka yang penulis tawarkan, yang paling memungkinkan adalah ASEAN dapat mencapai level 3 yaitu terbentuknya kerjasama antara Kepolisian ASEAN dengan catatan Mutual Legal Assistance dapat diratifikasi. ASEAN pun bahkan dapat mencapai level 4, Ekstradisi jika secara multilateral semua negara-negara ASEAN sepakat masuk ke level 4. Indonesia sendiri harus meningkatkan kembali posisi tawarnya dengan Singapura terkait dengan isu ekstradisi. Keberhasilan perjanjian dengan Singapura akan memudahkan Indonesia melakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi yang lain dengan negara-negara ASEAN yang lain sehingga secara multilateral, ASEAN dapat mewadahi fungsi ekstradisi tersebut.

REFERENSI
  • "Indonesia Resmi Ratifikasi Konvensi Palermo". Diakses dari http://www.merdeka.com/politik-internasional/indonesia-resmi-ratifikasi-konvensi-palermo-hohx8m8.html Pada 9 Februari 2015 Pukul 23.08 WIB.
  • "Ratifikasi Dikaitkan Singapura Gunakan Wilayah RI" diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/node/251588 Pada 9 Februari 2015 Pukul 22.43 WIB.
    Ageng Wibowo. 2014. Menyambut Terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. ANTARA NEWS. http://www.antaranews.com/berita/469602/menyambut-terwujudnya-komunitas-asean-2015 diakses pada 8 Februari 2015 pukul 17.42 WIB.
  • Amundsen, Inge & Sissener, Tone., Research on Corruption. A Policy Oriented Survey (Norad, 2000) tersedia di http://www.icgg.org/downloads/contribution07_andvig.pdf
  • Amundsen, Inge. 2000. Corruption: Definitions and Concepts. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
  • ASEAN Political-Security Community Blueprint. Diakses dari http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf pada 8 Februari 2015 Pukul 17.20. WIB
  • Basel Institute on Governance. 2012. The Basel AML Index Country Risk Ranking. Basel, Portugal. Diakses dari http://index.baselgovernance.org/index/Index.html#ranking Pada 8 Februari 2015 Pukul 18.29 WIB.
  • Bhakti, Ikrar Nusa. 2008. Masyarakat ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar – Pusat Penelitian Politik, LIPI. Hal. 71.
  • Blueprint ASEAN Community 2015 dapat diakses dari http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf (ASEAN Political-security Community); http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf (ASEAN Economic Security); http://www.asean.org/archive/5187-19.pdf (ASEAN Socio-culture Community).
  • Dan. E. Stigall. 2013. Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in International Law.Washington DC: U.S. Department of Justice - National Security Division; U.S. Department of Justice.
  • Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci., Corrupt exchanges: actors, resources, and mechanisms of political corruption (New York: Aldine De Gruyter, 1999).
    Doig, Alan & Robin Theobalt., Corruption and Democratisation (London: Frank Class, 1999).
  • GTZ. 2005. "Preventing Corruption in Public Administration at the National and Local Level: A Practical Guide." Eschborn: GTZ.
  • Holsti, K.J. 1992, International Politics, A Framework for Analysis: Sixth Edition, New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
  • Jackson, Robert & Sorensen, George. 2013. Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press Inc.
  • Kahler, Miles. 1982. Multilateralism with Small and Large Numbers. International Organization, Vol: 46, No: 3. Summer 1992.
  • Keohane, Robert O. 1992. Multilateralism: An Agenda for Research. International Journal, Vol: 45 (Autumn 1992).
  • Langseth, Petter. 1999. "Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption." Paper disajikan pada konferensi ISPAC tentang Responding to the Challenge of Corruption. Milan.
  • Marshall, Catherine dan Gretchen B Rossman. 1994.Designing Qualitative Research 2nd Edition. California: Sage Publication.
  • Michael, Arndt. 2013. India's Foreign Policy and Regional Multilateralism. Palgrave Macmillan.
  • Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering.
  • Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering.
  • Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering.
  • Pope, Jeremy., Confronting Corruption: The Element of National Integrity System, (Jakarta: Transparency International, 2003)
    Porta, Della, Donatella & Alberto Vannucci. 1999. Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms Of Political Corruption. New York: Aldine De Gruyter.
  • Robinson, Mark., Corruption and Development (London: Frank Class, 1998).
  • Stigall, Dan E., Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in International Law. diakses dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2211219&download=yes. Diakses pada 9 Februari 2015 Pukul 22.04 WIB.
  • UNODC. 2014. United Nations Convention against Corruption Signature and Ratification Status as of 12 November 2014. New York. Diakses dari http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html Pada 9 Februari 2015 Pukul 23.10 WIB.
  • VIVANews. 2010. Daftar Buron yang Menikmati 'Surga' Singapura. Diakses dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/140515-para_buron_yang_menikmati__surga__singapura Pada 9 Februari 2015 Pukul 22.45 WIB.
PENULIS: AZHARI SETIAWAN | Pascasarjasana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia
Pusat Studi Masyarakat ASEAN, Universitas Riau
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS