• Beranda
  • Artikel
  • Riset Publik
  • Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada kejahatan white collar, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal korupsi, Penegak hukum mendapatkan kesulitan untuk membuktikan seluruh atau adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan.

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan gatekeepers. Tulisan ini selanjutnya melakukan ulasan terhadap sejumlah putusan serta memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan perbaikan sistem.

PENDAHULUAN
Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi seseorang. Pada kejahatan white collar, tantangan tersebut menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Kondisi ini tentu saja menjadikan penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku.

Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan: (1) menelusuri aliran uang (follow the money) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan (4) memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (bloods of the crime). Di Indonesia, TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.

Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan follow the money  juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional.

Di antara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69 UU PPTPPU). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain (R. Wiyono 2013: 194).

Menurut R. Wiyono (2013:194), yang dimaksudkan dengan "tidak wajib dibuktikan" adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan TPPU, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.

UU PPTPPU memberikan penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai:

  1. "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 3);
  2. "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 4);
  3. "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 5).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Selain unsur perbuatan, yang perlu dibuktikan dalam TPPU sesuai dengan ketentuan Pasal 3,4,5 adalah unsur "setiap orang", unsur "diketahui" atau "patut diduganya" serta unsur "merupakan hasil tindak pidana." Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan.
Melengkapi pembuktian TPPU, terdapat ketentuan Pasal 77 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini diperintahkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai karakteristik TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri berdasarkan praktek putusan pengadilan dan kajian akademisi. Menjadi pertanyaan kita semua, mengenai bagaimana alat bukti yang digunakan dalam perkara TPPU yang menjadikannya sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri? Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi berkaitan dengan penguatan alat bukti perkara TPPU khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

A. Putusan Perkara TPPU berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Sejak tahun 2005, terdapat lebih dari 137 putusan perkara TPPU (PPATK: 2015). Berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya, korupsi merupakan putusan terbanyak dengan 40 putusan atau 29,2% dibanding putusan dengan dugaan tindak pidana asal lainnya. Rincian perbandingan jumlah putusan perkara TPPU (Periode Januari 2005 s.d November 2015) berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

No Tindak Pidana Asal Jumlah Putusan Persentase
1 Korupsi 40 29,2%
2 Narkotika 36 26,3%
3 Penipuan 16 11,7%
4 Penggelapan 15 10,9%
5 Perbankan 11 8,0%
6 Pemalsuan Surat 6 4,4%
7 Psikotropika 2 1,5%
8 Perjudian 2 1,5%
9 Pencurian 1 0,7%
10 Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 1 0,7%
11 Kehutanan 1 0,7%
12 Penyuapan 1 0,7%
13 Tindak Pidana Lain 5 3,6%

Beberapa putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi akan diulas khususnya pada bagian alat bukti yang digunakan dalam memenuhi unsur TPPU.

1. Kasus Bahasyim Asyifie

Bahasyim Asyifie, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan di bidang pajak, pada tahun 2009 diidentifikasi memiliki uang pada sejumlah rekening dan/atau produk bank dan/atau investasi atas nama yang bersangkutan dan pihak keluarganya sebesar Rp. 64.000.000.000,00.

Berdasarkan penelusuran aliran dana, harta kekayaannya berasal dari sejumlah setoran tunai sejak tahun 1998 dan disimpan pada rekening isterinya dan rekening dua anaknya. Terdapat juga setoran pada rekening isterinya dari seorang pemilik perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Selain setoran tunai, sejumlah uang tersebut juga merupakan hasil tambahan bunga dari sejumlah uang yang secara bersamaan diinvestasikan dalam berbagai produk seperti sertifikat bank Indonesia (SBI), penempatan pada deposito, penempatan pada Bank Investment dan asuransi. Selain diinvestasikan, terdapat pola pemindahbukuan sejumlah dana antar rekening Tn A dengan keluarganya, dan terdapat juga pemindahbukuan kepada rekening yang baru dibuka dan menutup rekening yang lama.

Selain itu diketahui bahwa keluarga Bahasyim memiliki perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 2005. Namun dapat diidentifikasi bahwa harta kekayaan yang dimiliki keluarga bukan berasal dari hasil kegiatan usaha dilihat dari periode perolehan harta kekayaan keluarga sejak tahun 1998 yang diputar dalam berbagai rekening keluarga dan diinvestasikan dalam produk investasi perbankan dan asuransi. Berdasarkan mutasi rekening perusahaan pun tidak menunjukkan adanya transaksi signifikan yang dapat menunjukkan hasil kegiatan usaha.
Kepemilikan harta kekayaan dalam jumlah signifikan dan adanya setoran dari seorang pemilik perusahaan swasta dinilai tidak wajar dan berindikasi tindak pidana korupsi mengingat yang bersangkutan merupakan pejabat pada institusi pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan pada bidang penerimaan keuangan negara.
Pada tingkat kasasi, Bahasyim dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa mendatangi wajib pajak, meminta uang dan menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 dari wajib pajak.

Bahasyim juga dinilai telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur TPPU. Meski yang bersangkutan menunjukan sejumlah bukti bahwa harta kekayaannya berasal dari bisnis, namun majelis hakim menilai bukti yang disampaikan tidak cukup untuk dipertimbangkan, salah satunya karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha.
Selanjutnya majelis hakim memerintahkan dirampas untuk negara uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,-, USD 681.147,37 dan Rp.6.557.920,- yang semula berada pada isteri yang bersangkutan dikurangi Rp.1.000.000.000, Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,-, Rp.5.679.763,-, Rp.1.178.343.800,-dan Rp 217.530.156 yang semula berada pada rekening anak yang bersangkutan.

2. Kasus Argandiono

Pada tahun 2004 s.d 2010, pada saat Argandiono menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Makasar dan Palembang kemudian Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Kantor Wilayah VII DJBC Tipe A Surabaya, yang bersangkutan dapat dibuktikan menerima sebesar Rp1.651.000.000,- dari beberapa pengusaha eksport dan import serta beberapa pengusaha lainnya yang bergerak di bidang usaha yang ada hubungannya dengan jabatan-jabatan dan kewenangan yang bersangkutan. Argandiono tidak pernah melaporkan penerimaan dana dari pengusaha tersebut kepada KPK, dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti membeli kendaraan dan rumah yang diatasnamakan pihak lain.

Di persidangan, Argandiono menyatakan bahwa sumber perolehan uangnya berasal dari pinjaman karena pertemanan bukan terkait kewenangan yang bersangkutan. Namun demikian atas pinjaman tersebut, majelis hakim tetap menilai bahwa Argandiono tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya. Majelis hakim menilai perbuatan Argandiono telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Kasus Wa Ode Nurhayati

Wa Ode Nurhayati merupakan Anggota DPR RI serta Anggota Badan Anggaran DPR RI. Pada tahun 2010, Wa Ode melalui asistennya dapat dibuktikan menerima Rp6.250.000.000,- berkaitan dengan pengalokasian DPID sejumlah daerah anggaran tahun 2011.

Pada tahun 2010 dan 2011, Wa Ode menempatkan uang tersebut dan melakukan penempatan dana lainnya oleh yang bersangkutan atau asistennya berulang hingga berjumlah lebih dari Rp50,5 Milyar di rekeningnya. Atas sejumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk penempatan pada asuransi, penempatan pada deposito, membayar angsuran fasilitas kredit dengan agunan deposito, membayar angsuran pembelian rumah, apartemen, emas serta mengalihkan sebagian kepada rekening asistennya.

Di persidangan, jaksa penuntut umum juga berhasil menunjukkan bahwa sejak dilantik sebagai Anggota DPR bulan Oktober 2009 s.d 2011, yang bersangkutan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp1.699.393.050,-
Majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi menilai perbutan Laode telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Kasus Djoko Susilo

Pada tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain.

Selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, Djoko Susilo menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, Djoko Susilo tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya.
Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan.

Selain alat bukti LHKPN, perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/kendaraan yang diatasnamakan pihak lain.
Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan merampas negara sejumlah tanah dan bangunannya serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

5. Kasus M. Akil Muhtar

M. Akil Muhtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, selama periode 2010 s.d 2013 menerima sebesar lebih dari Rp57 Milyar yang diduga diperoleh terkait suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.
Sebagian besar penerimaan uang suap tersebut menggunakan rekening perusahaan bernama CV Ratu Samagat yang didirikan tahun 2010. Pemilik dan pengurus perusahaan tersebut tercatat merupakan anak dan isteri dari Akil Muchtar. Pendirian perusahaan tersebut patut diduga merupakan upaya untuk mengelabui pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan oleh industri keuangan mengingat dengan menggunakan nama perusahaan tersebut dibuat suatu rekening dan pada rekening tersebut digunakan untuk menerima setoran dari pihak ketiga dengan pencantuman underlying bisnis seperti jual beli sawit dan alat berat.
Atas transaksi tersebut, oleh Penyidik sebagian besar berhasil dibuktikan bukan merupakan transaksi yang sebenarnya melainkan transaksi berkaitan dengan perkara penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani Akil Muchtar.

6. Kasus Rudi Rubiandini

Pada tahun 2013, Rudi Rubiandini selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah uang sejumlah SGD200.000,- dan USD900.000,- dari pihak swasta terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian Negara di SKK Migas.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga menerima sebesar SGD600.000,-, USD200.000,-, USD150.000,-, dan USD50.000,- dari beberapa pejabat SKK Migas.
Hasil tindak pidana tersebut selanjutnya disetorkan secara tunai ke beberapa rekening yang bersangkutan, ditransfer ke pihak lain, ditempatkan pada SDB atas nama yang bersangkutan di salah satu Bank, dititipkan ke SDB atas nama pihak lain, ditukarkan dalam mata uang lain, serta dibelanjakan untuk membeli kendaraam, pelunasan pembelian rumah, serta membeli jam mewah. Majelis hakim menilai perbutan Rudi Rubiandini telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

7. Kasus Labora Sitorus

Kasus ini terkait dengan pihak a.n Labora Sitorus yang merupakan perwira Kepolisian. Sejak tahun 2010 s.d 2012, PT Seno Adhi Wijaya telah melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak memakai sejumlah kapal tangki motor. Perusahaan tersebut melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan dan/atau ditemukan BBM yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutannya.

Selain itu, PT Rotua dapat dibuktikan telah menerima, membeli atau menjual, menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. PT Rotua pun tidak memiliki badan hukum dan perijinan usaha di bidang kehutanan.

Secara legal formal, nama Labora tidak tercantum dalam kepengurusan kedua perusahaan tersebut. Namun, transaksi kedua perusahaan tersebut memakai rekening atas nama Labora Sitorus, dan Labora mempunyai kewenangan penuh atas segala transaksi pada perusahaan tersebut. Labora diketahui juga memiliki identitas KTP dengan pekerjaan swasta yang digunakan untuk membuka rekening. Menurut hakim di tingkat kasasi, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur TPPU.

PEMBAHASAN

Alat Bukti Perkara TPPU sebagai Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2012: 52), alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Menurutnya, dalam konteks teori wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, dokumen, ahli, sidik jari, DNA dan lain sebagainya.

Colin Evans sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52) membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung (direct evidence) dan bukti tidak langsung (circumstance evidance). Dalam persidangan, tidak ada pembedaan antara direct dan indirect evidence, namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan. Circumtancial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.

Phyllis B. Gerstenfield sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52) menjelaskan direct evidence merupakan bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara circumstantial evidence merupakan bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut. Sedangkan Max M. Houck menerangkan bahwa circumstance evidence adalah alat bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Sudah barang tentu circumstal evidence tersebut harus disesuaikan dengan bukti-bukti lainnya. Atas dasar itulah, Houck berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dapat saja bukti yang satu mempunyai kedudukan yang lebih penting dari bukti yang lain, semuanya tergantung pada pembuktian suatu kasus.

Larry E. Sulivan dan Marie Simonetti Rosen sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52) membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video atau rekaman digital lainnya. Bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban dan pelakunya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara pidana tidak ada hirarki dalam alat bukti, namun kesaksian biasanya mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.

Menurut Ian Dennis sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52), dokumen sebagai alat bukti memiliki nilai penting apabila memenuhi kriteria di bawah ini:
1. Terkait keaslian dokumen;
2. isi sebuah dokumen;
3. Apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya.
Dalam perkara TPPU, Pasal 73 UU PPTPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah:

  1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
  2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU PPTPPU, dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secaraelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

  1. tulisan, suara, atau gambar ;
  2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ;
  3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sementara, apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa, maka dokumen adalah salah satu alat bukti di dalam Pasal184 KUHAP yaitu surat, tetapi dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat jugapetunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat danpetunjuk dalam Pasal 184 KUHAP tidak dapat menampung alat bukti sebagaimana dalam UU PPTPPU, sehingga nampak bahwa perkembangan informasi teknologi telah maju pesat.

Perumusan mengenai alat bukti dalam UU PPTPPU senada dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, letak perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalamUU PPTPPU telah mengatur informasi dan dokumen sebagai alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindakpidana korupsi kedua alat bukti tersebut hanya merupakan perluasan dari sumber alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan beberapa putusan perkara TPPU, seperti yang telah diulas dalam bagian B tulisan ini, dapat dilihat beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi. Diantaranya, bahwa perkara TPPU didakwakan secara kumulatif dengan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penegak hukum telah dapat mengidentifikasi dan membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi atas seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas.

Pada kasus Argandiono dan Rudi Rubiandini seluruh harta kekayaan yang didakwakan TPPU merupakan harta kekayaan yang seluruhnya dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana korupsi. Adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini, dibuktikan dari adanya perbuatan penempatan, pentransferan dan penitipan ke pihak lain, penempatan pada SDB, penukaran dalam mata uang lain dan pembelanjaan atas uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam kasus Rudi Rubiandini, adanya perbuatan yang bersangkutan menitipkan sejumlah uangnya ke SDB pihak lain merupakan salah satu indikator yang menguatkan upaya penyembunyian asal usul harta kekayaan hasil kejahatan serta mempersulit pelacakan penegak hukum.

Pada sisi lain, Argandiono meski mengakui yang bersangkutan menerima sejumlah dana dari pihak swasta yang berkaitan dengan kegiatan ekspor/impor, namun di persidangan yang bersangkutan menyatakan bahwa sejumlah dana tersebut merupakan suatu pinjaman yang sudah dikembalikan. Namun demikian atas perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak dapat ditunjukkan legalitas formalnya.

Sementara pada kasus Bahasyim Asyifie, Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo dan M. Akil Mochtar, penegak hukum hanya berhasil membuktikan adanya tindak pidana korupsi dari sebagian kecil aset yang dirampas negara. Keempat pihak tersebut di persidangan mengakui sumber perolehan harta kekayaannya berasal dari bisnis. Namun demikian, dari bukti yang ditunjukkan terdakwa, tidak cukup dapat meyakinkan bahwa sumber perolehannya berasal dari suatu bisnis yang sah.

Adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini dibuktikan dengan adanya:

  • Tidak dilaporkannya sebagian besar harta kekayaan dan bisnis dalam LHKPN;
  • Berdasarkan informasi mengenai penghasilan resmi yang bersangkutan yang dapat diidentifikasi dipastikan tidak dapat menjadi sumber perolehan atas harta kekayaan;
  • Tidak ditemukannya legal kepemilikan suatu usaha/bisnis yang didukung dengan adanya pola transaksi yang tidak mencerminkan suatu aktifitas bisnis.
  • Perbuatan menempatkan, menitipkan, mentransfer, mengalihkan dst.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sangat sulit bagi penegak hukum membuktikan seluruh/adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan. Adanya dugaan tindak pidana, dalam hal ini, hanya dapat dibuktikandengan alat bukti yang menunjukkan karakteristik TPPU yang dikuatkan dengan adanya suatu tindak pidana lain yang telah/bersamaan dibuktikan di persidangan.

Kondisi ini dapat terjadi karena banyak faktor. Faktor utama yang paling memungkinkan karena keberhasilan pelaku dalam memutus mata rantai tindak pidana dengan harta kekayaanya. Dalam menjauhkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pelaku pencucian uang seringkali menggunakan skema transaksi yang kompleks, beragam, tidak terlihat dan rahasia. Selain menggunakan sistem keuangan yang kompleks, pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan kelemahan sistem yang tidak efisien atau korup untuk melakukan proses pencucian uang.

Di antara kelemahan sistem yang seringkali dimanfaatkan oleh Pelaku adalah dengan mengkombinasikan strategi penggunaan transaksi tunai dan pemanfaatan underlying bisnis. Pelaku pencucian uang menyadari betul bahwa transaksi secara tunai sangat minim pengawasan dan masih menjadi transaksi yang dinilai sah secara hukum. Demikian pula terdapat banyak celah yang dapat digunakan pelaku dengan memanfaatkan underlying bisnis.

Pada sisi lainnya, penerapan azas pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam proses persidangan, sesungguhnya merugikan proses penuntutan apabila penuntut umum tidak bisa membuktikan sebaliknya atas argument atau bukti-bukti yang disampaikan oleh terdakwa yang berusaha membantah dakwaan penuntut umum. Kondisi ini dapat terjadi salah satunya karena dimungkinkannya pelaku menyampaikan bukti-bukti transaksi bisnis dari sumber-sumber informasi yang tidak berhasil diperoleh oleh penuntut umum atau penegak hukum lainnya ataupun instansi pemerintah terkait sebelum proses penuntutan. Pelaku dalam hal ini sangat memungkinkan melakukan rekayasa informasi transaksi keuangan yang dibantu oleh gatekeepers.

Dalam penanganan perkara TPPU, teknik pembuktian untuk menilai kebenaran dan keabsahan suatu kepemilikan bisnis menjadi selalu krusial, mengingat kejahatan yang menghasilkan keuangan pada bagian akhir ataupun pada saat kejahatannya dilakukan dapat dipastikan akan selalu menggunakan underlying bisnis untuk menyembunyikan asal usul perolehan harta kekayaannya.

Sifat pembuktian atas kebenaran suatu bisnis tidaklah menggunakan azas-azas yang biasa digunakan dalam perkara pidana, melainkan menggunakan azas-azas pembuktian perkara perdata, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dalam pembuktian formal, keberadaan dokumen resmi dan melalui sarana yang dapat diverifikasi perlu didorong menjadi alat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis.

Setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu didorong untuk menjadialat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis, yakni:

  • Teregistrasinya identitas/profil perusahaan/bisnis pada suatu database resmi pemerintah yang senantiasa dimutakhirkan;

Bentuk usaha yang umumnya digunakan dalam bisnis diantaranya perusahaan perorangan (pedagang), persekutuan, perusahaan, dan trust. Perbedaan utama atas bentuk usaha tersebut terletak pada struktur modal, manajemen usaha, pembagian keuntungan dan resiko dari hasil bisnisnya. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha non badan hukum. Perusahaan ini biasanya dimiliki dan dikelola hanya oleh satu orang yang juga menanggung seluruh resiko secara pribadi.

Perusahaan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) biasanya berawal dari usaha perorangan, atau usaha keluarga yang ingin berkembang dan memiliki legalitas untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha secara aman dimata hukum. CV diatur dalam Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Proses pendirian CV dengan membuat Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum sehingga dinilai lebih memberikan kepastian hukum dalam bisnis. Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kemenkumham.

Selain jenis usaha tersebut di atas, terdapat jenis usaha trust. Konsep dasar dari trust mencakup seseorang yang memegang harta benda untuk keuntungan satu orang yang lain. Konsep trust tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Meski demikian, penyidik harus memahami hukum dasar mengenai trust karena perusahaan dan penjahat Indonesia menggunakan trust di luar wilayah hukum Indonesia (offshore).

  • Adanya suatu bisnis atau kepemilikan perusahaan oleh PNS, pejabat, penegak hukum atau penyelenggara negara lainnya atau keluarga dan pihak terafiliasi memiliki konsekuensi adanya pelaporan SPT dan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari yang bersangkutan atau pihak terkait secara rutin dan berkesinambungan. Besaran pajak yang dibayarkan oleh perorangan/badan usaha juga dapat mencerminkan prosentase nilai bisnis dari suatu usaha.
  • Terdapat dokumen legalitas lainnya berkaitan dengan eksistensi atau perizinan umum suatu usaha, diantaranya:

        - Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

SKDU menyatakan domisili seseorang atau suatu badan usaha. Surat keterangan domisili dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, dan untuk mengurus usaha perdagangan lainnya. Surat keterangan domisili dibuat di kantor kelurahan atau kantor kecamatan.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan, dan berfungsi berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah.

SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawabperusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama Perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun. Dasar hukum kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Surat Keputusan Menperindag No:596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 menyatakan, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”.

TDP merupakan bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di tempat kedudukan kantor perusahaan atau di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Selain hal tersebut, suatu perusahaan normal, selain adanya aktifitas ekonomi, juga terlibat dalam berbagai aktititas lain seperti marketing, menjadi anggota suatu asosiasi, memiliki website, membeli persediaan dan peralatan. Perusahaan normal pun dapat ditelusuri dari adanya pegawai yang dapat diwawancarai, adanya dokumen dalam berbagai pembuatan keputusan perusahaan, dan menghasilkan data keuangan yang dapat dibandingkan dengan benchmarks industri.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan sejumlah putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, TPPU telah didakwakan dan dibuktikan terkait tindak pidana korupsi yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas. Dalam perkara TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, TPPU sebagai kejahatan yang berdiri sendiri belum diterapkan secara murni, mengingat suatu dugaan TPPU, pembuktiannya dilakukan bersamaan dengan pembuktian adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan baik sebagian atau seluruh harta kekayaan yang akan di rampas.

Berdasarkan hal tersebut adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan suatu harta kekayaan telah memberikan keyakinan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa atas harta kekayaan lainnya yang tidak wajar merupakan suatu hasil tindak pidana. Keyakinan tersebut diperkuat dengan proses pembuktian terbalik yang menunjukkan bahwa tersangka dinilai tidak dapat dalam membuktikan asal-usul yang legal atas harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar.

Penerapan azas pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam proses persidangan, pada satu sisi, dapat merugikan proses penuntutan apabila terdakwa dapat meyakinkan hakim mengenai asal usul harta kekayaannya berasal dari suatu aktifitas bisnis. Padahal pelaku melakukan rekayasa informasi transaksi keuangan yang dibantu oleh gatekeepers. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penguatan alat bukti dalam perkara TPPU khususnya yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Penguatan alat bukti ini juga sejalan dengan teori pembuktian dan alat bukti yang menyatakan bahwa alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan, yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana sepanjang dapat dinilai merupakan alat bukti yang relevan mendukung proses pembuktian.

Dalam sejumlah putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi alat bukti yang digunakan mengacu kepada unsur dalam Pasal 3, 4, 5 UUPPTPPU berupa alat bukti yang menguatkan adanya perbuatan mengalihkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, dan lainnya.

Penggunaan alat bukti dan pembuktian untuk menilai kebenaran dan keabsahan suatu kepemilikan bisnis perlu didorong sebagai alat bukti yang terkait dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul” (Pasal 4 UUPPTPPU) oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Sifat pembuktian atas kebenaran suatu kepemilikan bisnis menggunakan azas-azas yang biasa digunakan dalam perkara perdata, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dalam pembuktian formal, keberadaan dokumen resmi dan melalui sarana yang dapat diverifikasi perlu didorong menjadi alat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis.

Dalam menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis, setidaknya terdapat 3 alat bukti yang perlu digunakan yakni:

  1. ada/tidaknya registrasi perusahaan/bisnis pada suatu database resmi pemerintah;
  2. ada/tidaknya (termasuk besarnya) pajak yang dilaporkan atas PPh dan PPn; dan
  3. ada/tidaknyya dokumen legalitas lainnya berkaitan dengan eksistensi atau perizinan umum suatu usaha.

Rekomendasi lain yang dapat disampaikan bahwa kita juga perlu mendorong pembatasan transaksi tunai dalam aktifitas bisnis serta mendorong adanya suatu database yang terintegrasi, mudah dan dapat diakses mengenai kepemilikan usaha, dan dokumen legalitas lainnya.

REFERENSI

  • Andri Gunawan, Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Tahir Foundation, Jakarta: 2013;
  • Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Yogyakarta: 2012
  • Emile van Der Does de Willebois, The Puppet Masters How The Corrupt Use Legal Structures to Hide Stollen Assets and What To Do About It. Star Initiative, The World Bank, UNODC, Washington: 2011;
  • Gunadi, Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan, MUC Consulting Group. Jakarta: 2010
  • John Madinger, Money Laundering Guide for Criminal Investigator, CRC Pres. Washington: 1999.
  • Menteri keuangan, Peraturan No. 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
  • Undang-undang Dasar Tahun 1945
  • Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  • Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
  • Mahkamah Agung, Petikan Putusan No.884 K/Pid.Sus/2014
  • Mahkamah Agung, Petikan Putusan No. 537 K/Pid.Sus/2014
  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Petikan Putusan No. 84/Pid.Sus/TPK/PN.JKT.PST
  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Petikan Putusan No. 85/Pid.Sus/TPK/PN.JKT.PST
  • Pengadilan Negeri Sorong, Putusan No. 145/Pid.B/2013/PN.SRG
  • Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK. Jakarta: 2013
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK. Jakarta: 2014
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK. Jakarta: 2015
  • PPATK, Buletin Statistik Desember 2015. PPATK, Jakarta, Desember 2015
  • R. Wiyono S.H., Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika. Jakarta: 2013
PENULIS: BUDI SAIFUL HARIS | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS