• Beranda
  • Artikel
  • Riset Publik
  • Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin (Putusan Nomor: 87/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG)

Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin (Putusan Nomor: 87/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG)

Catatan atau eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin (Nomor: 87/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG) bertujuan untuk melihat secara objektif apakah putusan Majelis Hakim dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum, tujuan pemidanaan dan pemberian efek jera terhadap pelaku serta pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pada sisi lain eksaminasi ini diharapkan dapat menjadi masukan penegak hukum (khususnya Jaksa dan Hakim) untuk meningkatkan kredibilitas, kualitas dan profesionalitas serta optimalisasi dalam pemberantasan korupsi. Hasil eksaminasi memberikan kesimpulan bahwa meskipun terdakwa Rachmat Yasin akhirnya dihukum oleh Majelis Hakim selama 5 tahun 6 bulan penjara namun terdapat sejumlah catatan atau kekurangan yang menyebabkan hukuman untuk terdakwa menjadi tidak maksimal dan jauh dari tujuan pemidanaan untuk memberikan nestapa dan pelajaran buat terdakwa. Pertama, Tuntutan Jaksa dan Vonis terhadap terdakwa tidak maksimal.  Kedua, Jaksa dan Majelis Hakim tidak menjadikan dampak dari korupsi tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa Rachnat Yasin sebagai suatu hal yang memberatkan hukuman. Ketiga, tuntutan dan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa seharusnya bisa lebih maksimal. Ekaminasi ini juga merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut maupun Hakim untuk tetap menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga tuntutan dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku juga harus luar biasa, lebih tinggi dan lebih nestapa dari penjatuhan pidana untuk kejahatan biasa. Hukuman untuk pelaku korupsi perlu diperberat dengan penjatuhan pidana pencabutan hak politik dan memperhatikan tentang dampak dari korupsi yang ditimbulkan. 

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014 pernah melakukan Studi Kerentanan Korupsi Dalam Perizinan di Sektor Sumber Daya Alam. Kajian ini menegaskan terjadinya korupsi dalam pengelolaan hutan dengan menemukan celah korupsi dan biaya transaksi tinggi atau informal pada hampir seluruh bisnis proses pemanfaatan hutan. Transaksi yang dilakukan bisa mencapai belasan juta hingga bahkan miliaran rupiah per tahun. Misal saja untuk mengurus satu izin Hak Pemanfaatan Hutam (HPH)/ Hutan Tanaman Industri (HTI) maka biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 688 juta hingga maksimal sebesar Rp 22,6 milyar untuk setiap tahunnya.

Salah satu contoh kasus transaksi atau suap terkait dengan pengelolaan hutan adalah kasus korupsi terkait Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT. Bukit Jonggol Asri (PT BJA) di wilayah Bogor. Perkara ini melibatkan sejumlah pihak yaitu Rachmat Yasin (Bupati Bogor), M. Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor), FX. Yohan Yap alias Yohan (perwakilan PT BJA) dan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (Pemilik PT BJA).
Perkara ini terungkap setelah KPK pada 7 Mei 2014 melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Yohan Yap dan M. Zairin serta mengambil dan menyita uang sebesar Rp1,5 milyar. Selang penangkapan Yohan dan Zairin dilakukan KPK, Rachmat Yasin kemudian juga ditangkap pada 7 Mei 2014 malam dan ditahan di Rumah Tahanan KPK.

Uang sebesar Rp 1,5 milyar yang disita KPK merupakan pembayaran tahap ketiga kepada Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Sebelumnya Rachmat Yasin telah menerima uang sebanyak Rp 3 milyar. Total uang yang disediakan sebesar Rp 4,5 milyar diberikan oleh Kwee Cahyadi Kumala melalui F.X Yohan Yap untuk menggerakan Rachmat Yasin maupun M. Zairin agar memproses serta, menerbitkan Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA seluas ±2.754 hektar di wilayah Bogor, bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara.

Proses persidangan terhadap Rachmat Yasin dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Bandung. Rachmat Yasin didakwa menerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 a dan Pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara. Atas perbuatannya, Jaksa KPK pada 6 November 2014 menuntut Yasin selama tujuh tahun enam bulan penjara.

Pada akhirnya, Kamis 27 November 2014 Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Rachmat Yasin terbukti melakukan korupsi dan menjatuhkan hukuman selama lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp 300 juta. Majelis Hakim yang diketuai oleh Barita Lumban Gaol juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih selama dua tahun. Baik Yasin maupun Jaksa KPK menerima vonis ini dan tidak mengajukan upaya banding.

Tidak saja dihukum penjara, pada 20 Januari 2015 Kementrian Dalam Negeri juga memberhentikan secara tidak hormat Rachmat Yasin sebagai Bupati Bogor oleh. Saat ini Rachmat Yasin masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung.

Selain Rachmat Yasin, sejumlah pelaku lainnya dalam berkas yang berbeda juga dihukum oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. M. Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor) divonis 4 tahun penjara dan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (Pemilik PT BJA) divonis 5 tahun penjara. Pelaku lainnya FX. Yohan Yap (perwakilan PT BJA) setelah sempat divonis Pengadilan Tipikor Bandung selama 1 tahun 6 bulan penjara namun vonisnya ditambah menjadi 4 tahun penjara dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat.

KASUS POSISI

Pada 10 Desember 2012 Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor menerima permohohonan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas ±2.754 hektar yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang diajukan oleh PT. Bukit Jonggol Asri (PT BJA). Tukar menukar ini rencananya akan dijadikan pemukiman berupa Kota Satelit Jonggol City (KSJC).

Menindaklanjuti permohonan tersebut pada 18 April 2013, M. Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor) beserta staf mengikuti paparan di ruang rapat Distanhut dari tim teknis PT BJA yang didampingi oleh F.X Yohan Yap dan Heru Tandaputra yang menghasilkan kesimpulan perlu dilakukannya peninjauan lapangan.

Hasil peninjauan 7 dan 8 Mei 2013, dibahas oleh M. Zairin bersama dengan dinas terkait yang berkesimpulan bahwa secara umum lokasi yang dimohonkan PT. BJA memungkinkan untuk dilakukan tukar menukar lahan, namun pada lahan yang dimintakan rekomendasi oleh PT. BJA terdapat bagian lahan yang telah diberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Kesimpulan tersebut kemudian oleh Zairin disampaikan pada Rachmat Yasin dan selanjutnya agar dilakukan pembahasan lagi.

Pada 1 Juli 2013, Rekomendasi tukar menukar tersebut kawasan hutan yang dimohonkan PT BJA hanya dapat diberikan untuk kawasan seluas ±1.668,47, sedangkan untuk memenuhi kekurangan luasan dapat dipenuhi dari lokasi lain yang terbebas dari perijinan lainnya. Atas hal tersebut pada 20 Agustus 2013, Rachmat Yasin mengirimkan Surat perihal rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA kepada Menteri Kehutanan.

Akhir Januari 2014, Rachmat Yasin bertemu dengan pihak PT BJA selaku pihak yang mengajukan permohonan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan yang dihadiri oleh Yohan Yap, Hari Ganie, Robin Zulkarnain dan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng. Dalam pertemuan Swie Teng meminta terdakwa agar membantu proses tukar menukar kawasan hutan tersebut.
Pada 6 Februari 2014, untuk merealisasikan sejumlah uang permintaan Rachmat Yasin agar permohonan rekomendasi PT BJA segera diproses, Kwee Cahyadi Kumala memberikan uang melalui Robin Zulkarnain kepada F.X Yohan Yap sebesar Rp1 milyar yang merupakan bagian dari uang sejumlah Rp 5 milyar yang akan diserahkan kepada Rachmat Yasin. Selanjutnya oleh Yohan uang tersebut diserahakan kepada Rachmat Yasin di rumah dinasnya, kemudian disimpan oleh Tenny Ramdhani (Sespri Rachmat Yasin).

Maret 2014, Yohan diberitahu oleh Robin bahwa Rachmat Yasin membutuhkan uang sejumlah Rp 2 milyar. Setelah mendapat konfimasi waktu pertemuan dari Tenny, Yohan dan Heru mendatangi Rachmat Yasin dirumah dinasnya sambil membawa uang Rp 2 milyar yang selanjutnya diambil oleh Tenny dari mobil Heru dan disimpan di bawah meja. Setelah Rachmat Yasin menerima uang tersebut, beliau memerintahkan Tenny untuk menyampaikan kepada Zairin agar segera memproses rekomendasi tukar menukar tersebut. Akan tetapi menurut Zairin apabila rekomendasi tersebut dinaikkan sesuai permohonan PT BJA maka akan terjadi tumpang tindih perizinan. Atas laporan tersebut Rachmat meminta Zairin agar mencari argumentasi lain untuk membenarkan dalam satu kawasan diperbolehkan ada tumpang tindih perizinan. Selanjutnya Zairin menawarkan alternatif berupa penundaan waktu penerbitan sampai berakhirnya jangka waktu IUP PT ITP dan PT SR pada bulan Januari 2015, namun hal tersebut ditolak Rachmat Yasin karna terlalu lama.

Untuk melengkapi persyaratan guna menerbitkan Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA pada tanggal 25 Maret 2014 FX Yohan Yap menyerahkan surat pernyataan PT BJA kepada M. Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang menyatakan PT BJA akan mendukung dan tidak akan mengganggu lokasi yang masuk IUP dari PT Semindo Resources sampai izin tersebut berakhir pada 6 Januari 2015.

Pada 29 April 2014, Rachmat Yasin kembali menerbitkan Surat kepada Menteri Kehutanan, yang materi pokoknya bahwa Pemda Kabupaten Bogor mendukung kelanjutan proses tukar menukar kawasan hutan seluas ±2.754 hektar, padahal beliau tahu di atas kawasan tersebut masih berlaku IPU PT ITP dan PT SR.

Selanjutnya 30 April 2014, Yohan menemui Rachmat Yasin untuk meminta surat rekomendasi yang telah ditandatangani, terkait sisa komitmen Rp 2 milyar Yohan berjanji akan segera menyelesaikannya. Menindaklanjutinya atas perintah Yohan, Heru mengambil surat tersebut dari Zairin untuk selanjutnya diserahkan kepada Kwee Cahyadi Kumala.

Guna memenuhi sisa komitmen untuk Rachmat Yasin dari Kwee Cahyadi, pada 7 Mei 2014 Yohan melakukan pertemuan dengan Zairin untuk mengambil uang sebesar Rp1,5 milyar di Gedung Marketing Office PT BJA setelah komunikasi via sms dan telpon yang cukup panjang. Uang tersebut rencananya atas perintah Rachmat Yasin, oleh Zairin untuk diatur diberikan kepada Sekda, Burahan semuanya.

Namun ketika mobil yang ditumpangi Zairin dan Yohan keluar dari Taman Budaya, beberapa petugas KPK menghentikan dan menangkap mereka berdua, kemudian membawa menuju ke Gedung Marketing Office PT BJA untuk mengambil dan menyita uang sejumlah Rp1,5 milyar tersebut. Bahwa Rachmat Yasin dan M. Zairin mengetahui uang yang diterimanya sejumlah Rp4,5 milyar diberikan oleh Kwee Cahyadi Kumala melalui F.X Yohan Yap untuk menggerakkan Rachmat Yasin maupun M. Zairin agar memproses serta menerbitkan Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA seluas ±2.754 hektar di wilayah Bogor, bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara.

DAKWAAN

Terdakwa Rachmat Yasin dalam perkara ini didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Dakwaan
Pertama: melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUPidana.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUPidana.

Catatan. Pasal-Pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut:

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana
Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pasal 64 ayat (1) KUPidana
Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

TUNTUTAN

Pada intinya, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
4. Menetapkan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara (323 barang bukti) dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang terdiri dari Barita Lumban Gaol (Hakim Ketua), Marudut Bakara (Hakim Anggota) dan Basari Budhi Pardiyanto (Hakim Anggota) pada tanggal 27 November 2014 membacakan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (tahun) dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
6. Menyatakan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara (323 barang bukti) dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

CATATAN HUKUM

Sebagaimana diuraikan sebelumnya Majelis Hakim pada akhirnya menjatuhkan menyatakan terdakwa Rachmat Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, dihukum 5 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebanyak Rp 300 juta serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. Meski demikian setidaknya ada 3 (tiga) catatan hukum terkait upaya Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Ketiga catatan tersebut berkaitan dengan tuntutan dan vonis yang dijatuhkan oleh terdakwa, alasan pemberat hukuman untuk terdakwa, dan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak terdakwa.

Tuntutan Jaksa dan Vonis terhadap terdakwa tidak maksimal

Pada bagian pertimbangan Putusan halaman 261, Majelis Hakim menyatakan
Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa juga dikandung maksud untuk memberikan pengajaran kepada terdakwa agar dapat berbuat baik di kemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana

Dari dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim nampaknya ingin menegaskan bahwa tujuan dari pemidanaan ditujukan kepada dua pihak yaitu pelaku dan masyarakat. Tujuan pemidanaan untuk pelaku adalah memberikan nestapa dan pelajaran agar berbuat baik di kemudian hari. Sedangkan tujuan bagi masyarakat adalah memberikan pesan bahwa orang yang bersalah akan dijatuhi pidana dan agar masyarakat takut melakukan perbuatan pidana.

Namun pertimbangan majelis hakim tidak tercermin dari fakta berupa hukuman yang dijatuhkan kepada Rachmat Yasin. Baik tuntutan jaksa terhadap terdakwa yaitu 7 tahun 6 bulan penjara maupun vonis hakim terhadap terdakwa Rachmat Yasin berupa pidana penjara 5 tahun 6 bulan penjara dapat dinilai belum maksimal. Hukumannya tersebut juga diragukan akan memberikan nestapa atau pelajaran terhadap terdakwa Rachmat Yasin. Hukuman untuk Rachmat Yasin sangat mungkin berkurang dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman melalui remisi dan pembebasan bersyarat.

Dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara minimal adalah 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Hukuman penjara untuk terdakwa Rachmat Yasin selama 5 tahun 6 bulan penjara adalah hanya ¼ (seperempat) dari hukuman maksimal yang dapat dijerat dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor yaitu 20 tahun penjara.

Pada dasarnya dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, karena alasan independensi maka Hakim tidak terikat dengan besaran hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Artinya Majelis Hakim dapat saja menghukum terhadap terdakwa lebih ringan, atau lebih berat atau sama dengan tuntutan Jaksa. Namun sudah menjadi kebiasaan di kalangan hakim bahwa besaran hukuman penjara yang akan diberikan terhadap terdakwa adalah 2/3 (duapertiga) dari tuntutan Jaksa. Hal ini juga terjadi dalam vonis terhadap Rachmat Yasin yang hukumannya adalah duapertiga dari tunutan jaksa.

Dalam perkara yang melibatkan Rachmat Yasin seharusnya Majelis Hakim berani menjatuhkan hukuman pidana sama atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 tahun 6 bulan penjara atau bahkan lebih tinggi dari itu. Sudah banyak contoh dimana Majelis Hakim menjatuhkan vonis sama dengan tuntutan Jaksa atau bahkan lebih tinggi. Pada tahun 2012, ICW mencatat sedikitnya ada 30 terdakwa korupsi yang divonis sama atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa.

Berapa hukuman maksimal yang pantas terhadap Rachmat Yasin pastinya akan menjadi perdebatan namun memperhatikan status dari Rachmat Yasin sebagai Kepala Daerah atau pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan dampak korupsi yang ditimbulkan seharusnya dapat menjadi faktor pemberatan pidana kepadanya.

Majelis hakim juga tidak berpedoman pada Pasal 52 KUHP dalam upaya pemberatan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik. Berdasar ketentuan ini bagi pejabat publik yang dinilai melanggar kewajiban dari jabatan hukumannya dapat ditambah sepertiga.

Dalam Pasal 52 KUHP disebutkan:
“bila seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”

Dalam perkara korupsi sejenis yaitu perkara korupsi di sektor kehutanan dan melibatkan aktor kepala daerah, hukuman untuk Rachmat Yasin masih tergolong ringan. Bandingkan dengan vonis yang dijatuhkan kepada Teuku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelelawan) yang divonis Pengadilan Tipikor Pekanbaru selama 11 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) Tahun 2001 – 2006 kepada sejumlah perusahaan di Riau. Vonis lebih berat lagi dijatuhkan kepada Rusli Zainal (Mantan Gubernur Riau) yang dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 14 tahun penjara. Rusli dinyatakan terbukti melakukan kasus korupsi pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Siak dan Pelelawan di Provinsi Riau.

Penjatuhan vonis ringan untuk koruptor -seperti halnya terhadap Rachmat Yasin- memang menjadi fakta dan persoalan serius dinegeri ini. Fenomena vonis ringan untuk koruptor setidaknya dapat dilihat dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch atas perkara korupsi yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan selama tahun 2014-2015.

Jika hukuman bersalah terhadap koruptor didasarkan pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (<1 - 4 tahun penjara), sedang (> 4 - 10 tahun penjara), dan berat (diatas 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minamal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Pada tahun 2014, ICW memantau 395 perkara korupsi yang diadili oleh Pengadilan Tipikor, Pengadilan Banding dan Mahkmah Agung. Sebanyak 436 terdakwa (91%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 28 terdakwa (5,8%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan serta ada total 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi (3%) vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor.

Pada Tahun 2014, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan (< 1 - 4 tahun) yaitu sebanyak 372 terdakwa. Sedangkan masuk kategori sedang (<4 – 10 tahun) hanya ada 60 terdakwa dan kategori berat (diatas 10 tahun) hanya 3 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara. Serta 1 terdakwa divonis seumur hidup. Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2014 adalah 34 bulan atau 2 tahun 8 bulan penjara.

Selama tahun 2015, dari 524 perkara korupsi yang berhasil ICW pantau, sebanyak 461 terdakwa (81,7%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 68 terdakwa (12,1%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan serta ada total 35 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi (6,2%) vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor.
Pada Tahun 2015, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan (< 1 - 4 tahun) yaitu sebanyak 401 terdakwa. Sedangkan masuk kategori sedang (<4 – 10 tahun) hanya ada 56 terdakwa dan kategori berat (diatas 10 tahun) hanya 3 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara. Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2015 adalah 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan penjara.

Jika merujuk pada kategori hukuman yang dibuat oleh ICW, maka hukuman untuk Rachmat Yasin selama 5 tahun 6 bulan penjara tergolong kategori sedang. Hal ini tentu saja jauh dari semangat menghukum koruptor dengan seberat-beratnya dan membuat pelaku menjadi jera.

Jaksa dan Majelis Hakim tidak menjadikan dampak dari korupsi tukar menukar kawasan hutan sebagai hal yang memberatkan terdakwa
Sebelum menentukan tuntutan maupun vonis terhadap terdakwa, Jaksa maupun Majelis Hakim akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
Dalam perkara yang melibatkan Rachmat Yasin, dalam tuntutan Jaksa di halaman 405-406 disebutkan:
Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap Terdakwa Rachmat Yasin, namun sebelumnya perlu kiranya dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:
• Perbuatan terdakwa kontraproduktif bagi upaya penyelenggaraan pemerintahanan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
• Terdakwa selaku Kepala Daerah/Bupati tidak memberikan contoh yang baik penyelenggaraan pemerintahanan.

Hal-Hal yang meringankan:
• Terdakwa mengakui telah menerima uang dari dari Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng melalui FX Yohan Yap alias Yohan terkait rekomendasi tukar menukar lahan kawasan hutan
• Terdakwa telah menyerahkan kepada negara uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang diterima dari Kwee Cahyadi Kumala kepada KPK.
• Terdakwa tidak pernah dihukum.
• Terdakwa selama menjabat Bupati Bogor selama 2 periode telah menerima beberapa penghargaan antara lain Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial dan Satyalencana Pembangunan.

Majelis Hakim selain memperhatikan fakta-fakta dan pemenuhan unsur pidana korupsi yang didakwakan dan tuntutan oleh Jaksa, dalam memberikan putusan dalam perkara ini juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
Pada putusan di halaman 262 disebutkan:
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:
• Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
• Terdakwa sebagai seorang Bupati tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam program pemerintah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme maupun pelaksanaan reformasi birokrat yang sedang giat-giatnya dilaksanakan

Hal-Hal yang meringankan:
• Terdakwa mengakui segala perbuatannya merasa menyesal serta belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan
• Terdakwa telah menyerahkan kepada negara uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang pernah diterimanya dari Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng melalui FX Yohan Yap alias Yohan.

Jika dicermati kembali, baik Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya maupun Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada perkara yang melibatkan Rachmat Yasin sama sekali tidak memperhatikan mengenai semangat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, padahal perbuatan korupsi terdakwa dapat berakibat pada rusaknya lingkungan hidup atau ekosistem disekitar kawasan tersebut.

Dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat adanya praktek tukar menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA seluas ±2.754 hektar di wilayah Bogor tidak muncul dalam tuntutan maupun putusan hakim sebagai suatu hal yang memberatkan terdakwa. Jaksa dan Hakim terkesan tidak memiliki perspektif lingkungan hidup atau dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jaksa dan Hakim terkesan hanya fokus pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Rachmat Yasin dan pemenuhan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Padahal kejahatan korupsi di lingkungan hidup – termasuk korupsi sektor kehutanan – bisa berdampak lebih buruk dari kejahatan korupsi di sektor lainnya. Kerugian dalam kejahatan korupsi biasa hanya dihitung berdasarkan kerugian keuangan negara yang ada dalam Anggaran Negara (APBN) ataupun Anggaran Daerah (APBD), sedangkan kejahatan korupsi lingkungan hidup, kerugian negara yang diderita tidak saja kerugian negara ekonomis atau dalam perhitungan APBD ataupun APBD namun juga kerugian secara ekologis. Kerugian ekologis sendiri bersifat jangka panjang, mungkin tidak dirasakan saat ini namun akan terasa dimasa mendatang yang membawa kerugian banyak bagi rakyat seperti longsor ataupun banjir.

Seharusnya pada bagian hal-hal yang memberatkan perlu disebutkan misalnya saja
• Perbuatan terdakwa yang memberikan persetujuan atau rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA kepada Menteri Kehutanan bisa merusak lingkungan dan ekosistem, menimbulkan banjir;
Pencantuman dampak perkara korupsi yang dilakukan terhadap lingkungan sebagai pertimbangan Hakim untuk memperberat hukuman terhadap terdakwa dapat dilihat dalam sejumlah putusan dalam perkara korupsi yang terkait dengan sektor kehutanan.

Misalnya saja putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Yohan Yap (Putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG). Dalam perkara ini Yohan Yap didakwa melakukan penyuapan terhadap Rachmat Yasin, Bupati Bogor untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA seluas ±2.754 hektar di wilayah Bogor. Pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Bandung, Yohan divonis 1 tahun 6 bulan penjara sedangkan dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat hukumannya ditambah menjadi 4 tahun penjara.

Dalam bagian pertimbangannya terhadap terdakwa Yohan (lihat Putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG, halaman 99) Hakim Tinggi Jawa Barat menyatakan:

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperberat, dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan pada dasarnya hanya memandang, memikirkan dan mengutamakan kepentingan bisnis semata, tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan anak cucu kita di masa mendatang.

Bahwa selain itu akibat terlalu gampangnya pengalihan fungsi lahan hutan menjadi lahan pemukiman, perkotaan atau proyek-proyek bisnis lainnya, bisa merusak lingkungan dan ekosistem, menimbulkan banjir, terutama berimbas sampai ke ibukota Jakarta maupun kawasan sekitarnya;

Contoh lainnya adalah Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas nama terdakwa Burhanuddin Husin, mantan Bupati Kampar Riau. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 12 Oktober 2012 menyatakan Burhanuddin Husin terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 14 perusahaan pengelolaan kayu di Kabupaten Siak dan Pelalawan saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. BPKP menyebutkan bahwa atas penerbitan RKT 2001-2006 negara dirugikan senilai Rp 519 miliar.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Burhanuddin selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsidair lima bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Dalam salah satu bagian pertimbangan, Majelis Hakim menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa adalah “Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi hutan alam”.

Dalam perkara korupsi sektor kehutanan lainnya yaitu dengan terdakwa Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam salah satu pertimbangan hal yang memberatkan menyebutkan bahwa tindakan “Terdakwa telah membawa dampak berkurangnya hutan alam di Kabupaten Pelalawan”. Azmun dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 12 perusahaan. Majelis Hakim menghukum Azmun 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 12,36 Miliar.

Pemberatan pidana bagi terdakwa dengan menimbang faktor dampak lingkungan juga terjadi dalam perkara korupsi lainnya yang melibatkan Darianus Lungguk (DL) Sitorus, pengusaha PT Torganda. Pada tahun 2006, DL Sitorus dijerat secara berlapis dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Kehutanan karena melakukan korupsi penguasaan hutan produksi negara secara ilegal di register 40 dan non register 40 di kawasan Padang Lawas di Sumatera Utara.

Pada 27 Juni 2006, DL Sitorus dituntut oleh Jaksa selama 12 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 323 miliar. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp 323 miliar akibat hilangnya tegakan di 47 ribu hektar hutan produksi negara, hilangnya pemasukan dana reboisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya masuk ke Departemen Kehutanan.
Dalam tuntutannya Jaksa juga memasukkan pertimbangan akibat hal-hal yang memberatkan terdakwa DL Sitorus yaitu perbuatannya yang menguasai hutan produksi negara register No 40 di Kawasan padang Lawas, Tapanuli Selatan Sumatera Utara seluas 47 ribu hektar secara illegal dan mengubah fungsinya menjadi kebun kelapa sawit telah mengakibatkan erosi tanah dan memudahkan terjadinya banjir. Selain itu perbuatan terdakwa juga telah menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan tertentu serta mengurangi luas lahan hutan tropis Indonesia yang telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia.

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Andriani Nurdin pada 28 Juli 2006 menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada DL Sitorus. Namun majelis menyatakan perbuatan Sitorus ada dalam yuridksi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bukan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam salah satu pertimbangannya khususnya hal yang memberatkan terdakwa, Majelis Hakim memperkuat argumentasi dari Jaksa dan menyatakan “perbuatan terdakwa membahayakan seluruh umat manusia karena telah mengakibatkan rusaknya tata kelola air, merusak air permukaan dan mengakibatkan erosi tanah yang memudahkan terjadinya banjir. Selain itu perbuatan terdakwa juga telah menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan tertentu serta mengurangi luas lahan hutan tropis Indonesia yang telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia”.

Perkara korupsi yang melibatkan Rachmat Yasin merupakan salah satu dari perkara korupsi dari sektor kehutanan yang ditangani oleh KPK. Dalam pantauan ICW, sejak KPK berdiri pada tahun 2003 hingga Mei 2016 sedikitnya terdapat 12 perkara korupsi di sektor kehutanan yang telah atau sedang ditangani KPK, diantaranya:

1. Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur serta penerbitan ijin pemanfaatan kayu secara melawan hukum 1999 – 2002.
2. Tindak Pidana Korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) Tahun 2001 – 2006 di Riau kepada sejumlah perusahaan dan penerimaan hadiah.
3. Tindak Pidana Korupsi pemberian sejumlah uang kepada anggota komisi IV DPR dan pejabat Dephut terkait proses pengajuan anggaran pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan tahun 2007 – 2008.
4. Tindak Pidana Korupsi dalam permintaan dan penerimaan sejumlah uang terkait proses permohononan alih fungsi hutan lindung pantai air telang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Siapi-api yang melibatkan Anggota DPR.
5. Tindak Pidana Korupsi terkait penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001 – 2003 di wilayah Kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan dengan Bupati Siak.
6. Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait proses pengurusan HGU perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya atau PT Hardaya Inti Plantation.
7. Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri dengan tersangka Bupati Bogor Rachmat Yasin.
8. Tindak pidana korupsi terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.
9. Tindak Pidana Korupsi terkait alih fungsi hutan lindung di Bintan Buyu Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
10. Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan dalam proyek pengadaan GPS (Geographical Position System) Geodetik di Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN) oleh Muhammad Al Amien Nasution Anggota DPR RI 2004-2009.
11. Tindak Pidana Korupsi terkait pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk bagian anggaran 69 Departemen Kehutanan tahun 2006-2007.
12. Tindak Pidana Korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) terhadap 9 perusahaan di Provinsi Riau.

Perkara korupsi kehutanan umumnya terjadi dalam wilayah proyek pengadaan serta wilayah perijinan. Korupsi kehutanan melalui perijinan merupakan perkara korupsi yang sulit dibuktikan karena seringkali bersifat transaksional dan tertutup. Melalui perijinan kegiatan usaha seolah-olah dilakukan secara legal padahal proses perijinannya merupakan hasil tawar-menawar atau jual beli.

Dari 12 perkara tersebut sedikitnya ada 35 orang yang terjerat perkara korupsi sektor kehutanan. Mereka berprofesi sebagai kepala daerah-mantan kepala daerah (8 Orang), Anggota DPR (6 Orang), Pengusaha (10 Orang), PNS daerah (10 Orang), Lain-Lain (1 Orang). Dari 35 orang pelaku sebanyak 34 orang telah divonis dan 1 orang masih berstatus sebagai tersangka, yaitu Edison Marudut dalam perkara pengajuan revisi alih fungsi hutan Provinsi Riau.

Dari 34 orang pelaku yang telah divonis mayoritas pelaku masih dihukum ringan, yaitu 21 orang. Hukuman kategori sedang sebanyak 11 orang. Sayangnya hukuman berat baru dijatuhkan kepada 2 orang pelaku korupsi yaitu Teuku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelelawan) yang divonis 11 tahun penjara dan Rusli Zainal (Mantan Gubernur Riau) dengan hukuman 14 tahun penjara.
Jika dilihat keseluruhan perkara, diketahui bahwa kerugian negara dan suap yang ditimbulkan di sektor hutan sangatlah besar. Jumlah kerugian negara yang telah ditangani KPK berjumlah Rp. 2,2 Triliun dengan nilai suap sebesar 17 Ribu Dollar Singapura dan Rp. 8,657 Miliar.

Penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa seharusnya bisa lebih maksimal
Dalam perspektif hukum pidana ada dua jenis penghukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Keduanya merupakan kewenangan atau diskresi dari hakim. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pokok terdiri dari: pidana mati/seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan hukuman tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 35 KUHP antara lain: hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim berdasarkan KUHP dan aturan lainnya adalah: (1). Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (2). Hak memasuki Angkatan Bersenjata; (3). Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4). Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, wali pengampu, atau pengampu pengawas yang bukan anaknya sendiri; (5), Hak menjalankan kekuasaan orang tua, menjalankan perwalian dan pengampuan atas anak sendiri; (6). Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Tentang lamanya pencabutan hak-hak tertentu ini diatur antara lain: (a) bagi mereka yang dihukum pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup; (b) bagi mereka yang dihukum penjara selama waktu tertentu atau kurungan lamanya pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal 5 tahun lebih lama dari hukuman yang dijatuhkan; sedangkan (c) bagi mereka yang dihukum dengan pidana denda, maka lamanya hukuman pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

Dalam perkara korupsi yang melibatkan terdakwa Rachmat Yasin, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda juga menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak terdakwa berupa pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau lebih dikenal dengan istilah “pencabutan hak politik”.
Dalam bagian pertimbangan Majelis Hakim (halaman 261) menyatakan:

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana adalah terkait dengan kedudukan dan jabatan terdakwa selaku Bupati Bogor yang merupakan jabatan publik yang dipilih oleh rakyat maka Majelis Hakim memandang perlu kiranya terhadap terdakwa juga dikenakan pidana berdasarkan ketentuan pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dihubungkan ketentuan pasal 10 huruf b ke-1 KUHP terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh pelaku tindak pidana antara lain adalah hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

Dalam bagian putusan Majelis Hakim menyatakan:
Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

Penjatuhan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Rachmat Yasin lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Tuntutan dan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa Rachmat Yasin perlu mendapat apresiasi. Meski sesungguhnya Jaksa maupun Hakim dapat saja lebih maksimal menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik. Hak Politik yang dicabut tidak saja hak untuk dipilih dalam jabatan publik namun juga hak untuk memilih serta rentang waktunya perlu juga dibuat lebih maksimal hingga 5 tahun. Sehingga hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap Rachmat Yasin adalah Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

Gagasan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan Hak Politik oleh sejumlah kalangan dinilai sebagai langkah ini tepat dan model baru (role model) dalam memberikan efek jera buat pelaku korupsi khususnya mereka yang menyandang status sebagai pejabat publik.

Selama ini penjatuhan pidana penjara dan denda serta uang pengganti belum sepenuhnya membuat pelaku korupsi menjadi jera. Setelah menjalani masa hukuman di penjara, sejumlah mantan terpidana korupsi bahkan masih berupaya kembali menduduki jabatan publik seperti kepala daerah maupun anggota legislative baik di daerah maupun ditingkat nasional.
Pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), dalam catatan ICW, dari 18 Kepala daerah yang dikategorikan sebagai calon kepala daerah bermasalah secara hukum khususnya korupsi, sebanyak 6 orang diantaranya berhasil menang dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Tiga diantaranya adalah mantan terpidana korupsi yaitu Vonny A. Panambuan (terpilih menjadi Bupati Minahasa Utara), Hamid Rizal (terpilih menjadi Bupati Natuna), dan Gusmal (terpilih menjadi Bupati Solok).

Pada pemilihan legislatif, data ICW pada 25 September 2014 menyebutkan sedikitnya terdapat 58 orang yang terpilih menjadi anggota dewan (DPR, DPRD, DPD) periode 2014-2019 tersangkut dalam perkara korupsi. Mereka saat ini masih dalam proses penyidikan, persidangan dan sudah ada yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Bahkan beberapa diantaranya saat ini ditahan dalam kapasitasnya sebagai tersangka korupsi.

Salah satu Caleg terpilih bahkan telah berstatus terpidana korupsi adalah Marten Apuy (PDIP). Dugaan korupsi dilakukan pada saat Ia menjabat sebagai Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Marten Apuy diduga terlibat dugaan korupsi dana operasional DPRD tahun 2005 senilai Rp 2,67 miliar dan pada 2012 lalu, dirinya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum 1 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi. Dalam Pemilu 2014 lalu, Marten Apuy terpilih menjadi anggota DPR RI. Status Marten Apuy masih belum jelas meskipun putusannya telah inkracht, pihak Kejaksaan hingga akhir 2014 lalu belum juga menjebloskannya ke penjara.

Hasil pantauan ICW setidaknya ada 14 terdakwa korupsi yang dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan hukuman berupa pencabutan hak politik. Tuntutan pencabutan hak politik untuk terdakwa korupsi pertama kali ditujukan terhadap Irjen Pol. Djoko Susilo, Kepala Korlantas Polri. Meski pada awalnya sempat ditolak oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, pada akhirnya penjatuhan hukuman tambahan pencabutan hak politik terhadap Djoko dikabulkan di tingkat Pengadilan Banding Jakarta dan Mahkamah Agung.

Terobosan tentang penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terdakwa korupsi sesungguhnya masih belum seragam di kalangan hakim. Meski sudah banyak pencabutan hak politik diberikan terhadap terdakwa korupsi, namun masih ada pula majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menolak mengabulkan tuntutan Jaksa tentang pencabutan hak politik. Tuntutan pencabutan hak politik terdakwa yang pernah ditolak hakim Pengadilan Tipikor antara lain mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony (pemerasan terhadap pengusaha untuk berinvestasi di Lombok), Anggota DPR Dewi Yasin Limpo (suap terkait proyek pembangkit listrik di Papua), dan Bupati Biak Numfor non aktif Yesaya Sombuk (suap dalam proyek pembangunan rekonstruksi Talud di Biak Papua).

Alasan Majelis Hakim menolak tuntutan pencabutan hak politik terhadap terdakwa korupsi juga beragam. Dalam perkara Djoko Susilo, majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pencabutan hak politik terlalu berlebihan. Untuk terdakwa Luthfi Hasan, dalam pertimbangan yang menolak pencabutan hak politik Majelis Hakim mengatakan, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Luthfi Hasan dengan sendirinya akan menjadi proses seleksi masyarakat untuk tidak memilih atau mencalonkan Luthfi sebagai pejabat publik.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, juga menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar hak politik terdakwa Anas Urbaningrum untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut. Majelis berpendapat, tuntutan kepada terdakwa agar tidak dapat dipilih dalam jabatan publik pada hakikatnya tergantung kepada pilihan masyarakat sendiri dalam konteks demokrasi. Oleh karenanya, mengenai tuntutan pencabutan hak politik terdakwa, majelis menyatakan, sebaiknya diserahkan kepada penilaian masyarakat, apakah orang tersebut layak dipilih dalam jabatan publik atau tidak.

Pada perkara dengan Bupati Biak Numfor non aktif, Yesaya Sombuk, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak pencabutan hak politik yaitu “Hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak publik, karenanya publiklah yang akan menentukan apakah memilih atau tidak memilih seseorang untuk duduk dalam jabatan publik tertentu. Maka demikian tuntutan PU itu harus ditolak”.

Polemik mengenai ketentuan pencabutan hak politik juga sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 lalu. MK melalui putusan No 4/PUUVII/ 2009 (tanggal 24 Maret 2009) telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasannya, antara lain, pencabutan hak itu hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, jabatan yang boleh diduduki itu hanya jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan dan bukan jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan. Satu syarat lainnya adalah yang bersangkutan harus mengumumkan kepada rakyat pemilih bahwa dirinya pernah dihukum penjara karena tindak pidana yang pernah dilakukannya. Jadi setelah lima tahun selesai menjalani hukuman yang bersangkutan boleh mencalonkan diri untuk menjadi presiden, anggota DPR/DPD/ DPRD, gubernur, bupati/wali kota, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam putusannya menyatakan terdakwa Rachmat Yasin, Bupati Bogor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, dihukum 5 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebanyak Rp 300 juta serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. Meskipun terdakwa Rachmat Yasin akhirnya dihukum oleh Majelis Hakim namun ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, putusan dalam perkara ini masih meninggalkan sejumlah catatan atau kekurangan yang menyebabkan hukuman untuk terdakwa menjadi tidak maksimal dan jauh dari tujuan pemidanaan untuk memberikan nestapa dan pelajaran buat terdakwa.

Pertama, Tuntutan Jaksa dan Vonis terhadap terdakwa tidak maksimal. Dalam perkara ini terdakwa dijerat - dan akhirnya terbukti - dengan Pasal 12 huruf a UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 yang dalam ketentuannya mengatur ancaman pidana maksimalnya hingga 20 tahun penjara. Namun tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa yaitu 7 tahun 6 bulan penjara maupun vonis Majelis Hakim yaitu pidana 5 tahun 6 bulan penjara adalah kurang dari ½ (setengah) ancaman pidana maksimal dalam pasal 12 huruf a (20 tahun penjara) yang dapat dikenakan terhadap terdakwa. Jaksa maupun Majelis Hakim juga tidak berpedoman pada Pasal 52 KUHP dalam upaya pemberatan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik. Selain itu Majelis Hakim juga tidak memiliki keberanian untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang jumlahnya sama atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa dalam rangka menjatuhkan hukuman yang maksimal dan menjerakan untuk terdakwa.

Kedua, Jaksa dan Majelis Hakim tidak menjadikan dampak dari korupsi tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa Rachnat Yasin sebagai suatu hal yang memberatkan hukuman. Baik Jaksa dan Majelis Hakim dalam perkara korupsi sektor kehutanan ini terkesan hanya melihat pada satu aspek saja yaitu bertentangan dengan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal perbuatan korupsi terdakwa terkait tukar menukar kawasan hutan dapat berakibat pada rusaknya lingkungan hidup atau ekosistem disekitar kawasan tersebut sebagaimana semangat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Tidak muncul perspektif dari Jaksa maupun Hakim mengkaitkan perkara ini dengan upaya penyelamatan lingkungan hidup dan mencegah kerugian ekologis yang memiliki dampak serius bagi orang banyak.

Ketiga, penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa seharusnya bisa lebih maksimal. Tuntutan dan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun terhadap terdakwa Rachmat Yasin layak mendapat apresiasi meski sesungguhnya Jaksa maupun Hakim dapat saja lebih berat dari itu. Hak Politik yang dicabut tidak saja hak untuk dipilih dalam jabatan publik namun juga hak untuk memilih serta rentang waktunya perlu juga dibuat lebih maksimal hingga 5 tahun untuk menutup peluang bagi Terdakwa Rachmat Yasin terpilih dalam jabatan publik dalam hal ini kepala daerah. Pada sisi lain masih muncul ketidakseragaman atau disparitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa justru dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain meskipun sama-sama sebagai pejabat publik.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah agar tujuan pemidanaan untuk memberikan nestapa dan pelajaran buat terdakwa tercapai maksimal maka tuntutan maupun vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga harus maksimal. Baik Jaksa Penuntut maupun Hakim harus tetap menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga tuntutan dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku juga harus luar biasa, lebih tinggi dan lebih nestapa dari penjatuhan pidana untuk kejahatan biasa.
Pada proses penuntutan dan penjatuhan pidana, jaksa maupun hakim juga sebaiknya memperhatikan dampak korupsi yang ditimbulkan dari perkara ini. Dalam hal ini perlu ada perluasan perspektif tidak saja perspektif tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun perspektif atau aspek regulasi yang lain dan relevan dengan perkara korupsi yang ditangani.

Tuntutan dan Vonis berupa pidana tambahan pencabutan hak politik (memilih dan dipilih sebagai pejabat publik) sebaiknya diterapkan terhadap semua perkara korupsi yang mana pelakunya merupakan pejabat publik sebagai bentuk hukuman secara politik. Untuk menghindari disparitas atau penolakan pemberian pencabutan hak politik untuk terdakwa korupsi dan sekaligus dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, Mahkamah Agung sebaiknya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk meminta Hakim ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terdakwa perkara korupsi.

REFERENSI

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama terdakwa Rachmat Yasin (Surat Tuntutan Nomor : Tut - 37/24/11/2014 tertanggal 6 November 2014)
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin (Nomor: 87/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG)
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama terdakwa Yohan Yap (Putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG)
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014.Studi Kerentanan Korupsi Dalam Perizinan di Sektor Sumber Daya Alam. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
____________. 2014. Jejak Kasus Rachmat Yasin. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi http://acch.kpk.go.id/jejak-kasus/-/jejak-kasus/viewdetails/279
Indonesia Corruption Watch.2012. Laporan Eksaminasi Publik (20 Kasus Tindak Pidana Korupsi). Jakarta: Indonesia Corruption Watch
_____________.2014. PARLEMEN DITEMPATI KORUPTOR. Perkembangan Hasil Pemantauan Indonesia Corruption Watch Atas Perkara Korupsi yang melibatkan Anggota Legislatif. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
_____________.2015. Koruptor Masih Dihukum Ringan, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
_____________.2016. Vonis Koruptor Semakin Ringan, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2015. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
_____________.2016. Evaluasi Penyelenggaraan PILKADA SEREKTAK 2015. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
M. Yasin.2014. Bahasa Hukum: ‘Pencabutan Hak Tertentu’. Jakarta: Hukumonline, Selasa, 07 Januari 2014
Tidak Terbukti Korupsi, DL Sitorus Divonis 8 Tahun, Hukumonline, Senin, 31 Juli 2006

PENULIS: EMERSON YUNTHO
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS