• Beranda
  • Artikel
  • Riset Publik
  • Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal

Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara faktual pengaruh karakteristik kepala daerah (status incumbent, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan usia) serta afiliasi partai politik terhadap indikasi korupsi belanja modal. Data yang digunakan berasal dari LHP BPK RI dengan sampel kepala daerah yang mengikuti pemilukada pada tahun 2010-2013 sebanyak 249 kepala daerah.

Analisa regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status incumbent, tingkat pendidikan, usia dan afiliasi partai politik kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi korupsi belanja modal. Sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi belanja modal.

PENDAHULUAN

Sejak digulirkannya reformasi di Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1998, berbagai perubahan besar sudah mulai dijalankan oleh pemerintah melalui perubahan dan penegakan aturan serta pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dalam rangka menjadikan pemerintah daerah menjadi lebih demokratis dan terdesentralisasi (Henderson dan Kuncoro 2011). Otonomi daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance di pemerintah daerah melalui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada publik atas kepercayaan yang diberikan, ternyata menimbulkan kekhawatiran baru akan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun legislatif (Sudana 2006). Henderson dan Kuncoro (2011) menyatakan bahwa kasus korupsi setelah era reformasi masih saja ada di Indonesia.

Indonesia pada tahun 2013 menempati peringkat 114 dari 176 negara di dunia dalam Corruption Perception Index (CPI) (www.ti.or.id, 2014). Selain itu, berdasarkan laporan semester I tahun 2014 yang dilakukan oleh BPK RI, terungkap adanya kasus kerugian negara/daerah sebanyak 2.790 kasus sebesar Rp 1,4 triliun. Sebanyak 1.024 (36,7%) kasus kerugian negara/ daerah dengan nilai 527,4 miliar tersebut, berasal dari kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah khususnya pada belanja modal terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian negara/ daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan selama tahun 2014, kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sebanyak 15 kasus (25,8%) dari 58 kasus yang ditangani. Pelaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada tahun tersebut sebanyak 25 orang (25,9%) dari 54 orang. Kasus korupsi yang terungkap dalam laporan KPK tahun 2014 diantaranya pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun 2011-2013 yang melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan kegiatan DED PLTA Sungai Memberamo dan Sungai Urumuka Papua tahun 2009 dan 2010 yang melibatkan gubernur saat itu. Kasus lain yang mengemuka adalah pelaksanaan pekerjaan venues PON XVIII Provinsi Riau yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa karakteristik seorang pimpinan berpengaruh terhadap tindakan melanggar hukum, kecurangan dan indikasi korupsi. Penelitian Zahra et al. (2005) dan Zahra et al. (2007) membuktikan usia latar belakang seorang pimpinan berpengaruh terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan, sementara itu faktor pengalaman dan masa jabatan berpengaruh negatif terhadap kecurangan yang dilakukan manajer. Troy et al. (2011) yang melakukan penelitian tentang pengaruh faktor demografi seorang CEO terhadap kecurangan akuntansi yang dilakukan, membuktikan bahwa kecurangan akuntansi dilakukan oleh CEO yang lebih muda, pengalaman kerja yang pendek dan tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi/ akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Cheng dan Leung (2011) yang menemukan hasil bahwa manajer berlatar belakang akuntansi mempunyai pemahaman yang lebih baik akan proses pelaporan keuangan. Penelitian Kaffenberger (2012)
membuktikan bahwa ternyata tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan, terutama di negara-negara berkembang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara faktual pengaruh karakteristik kepala daerah yang diproksikan dengan status incumbent kepala daerah, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan usia kepala daerah serta afiliasi partai politik terhadap indikasi korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia. Penyebab terjadinya penyebab tindakan korupsi adalah sifat pribadi seorang pemimpin yang tamak dan tidak bisa menahan diri untuk melakukan penyimpangan (Nas et al. 1986), serta adanya kewajiban kepala daerah untuk membiayai partai politik pengusungnya (Tanzi 1998). Berdasarkan temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan di belanja modal yang berindikasi korupsi, apakah disebabkan oleh karakteristik individu seorang kepala daerah dan afiliasinya dengan partai politik pengusung?

TINJAUAN TEORETIS

Mengacu UU 32 Tahun 2004, kepala daerah diamanatkan untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan rakyat selaku principal kepadanya untuk mengelola dan melaksanakan anggaran dan program pemerintah. Hubungan masyarakat selaku principal yang mengamatkan kepada pemerintah daerah (agent) yang sudah terpilih dalam pemilukada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk hubungan keagenan (Arifianti et. al, 2013). Kepala daerah selaku agent memiliki informasi lebih dibandingkan dengan rakyat, sehingga ada kecenderungan melalukan pelanggaran korupsi melalui asimetri informasi yang terjadi.

Teori Upper Echelons yang dikembangkan oleh Hambrick dan Mason (1984) dan Hambrick (2007) mengungkapkan bahwa sebuah organisasi merupakan perwujudan dari nilai seorang manajer dalam organisasi tersebut. Keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan puncak merupakan hasil dari karakter yang ada dalam dirinya. Pimpinan bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan interpretasi pribadi atas situasi yang dihadapi saat itu. Karena keterbatasan kemampuan kognitif, berbagai tujuan yang beragam serta terbatasnya alternatif solusi yang tersedia, maka manajer menggunakan intepretasi pribadi yang dilandasi pada pengalaman, nilai-nilai yang dimiliki serta kepribadiannya. Karakteristik individu seperti usia, lama menjabat, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan serta pengalaman kerja sebelumnya dapat menjadi salah satu ukuran dalam menilai kinerja organisasi.

Berdasarkan UU nomor 12 Tahun 2008, pada pasal 59 dinyatakan bahwa seorang peserta pilkada terdiri dari pasangan calon yang diusung partai politik atau sejumlah orang melalui jalur perseorangan. Afiliasi partai politik bagi pencalonan kepala daerah menjadi faktor penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berdasarkan UU 20 tahun 2001 pasal 3 dinyatakan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah seseorang untuk kepentingan sendiri/ orang lain, menyalahgunakan kedudukan dan kewenanganya yang merugikan negara. Berdasarkan Undang-Undang ini jenis korupsi tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dibagi kedalam 7 (tujuh) jenis, yaitu: kerugian keuangan negara; penyuapan; penggelapan; tindakan pemerasan; kecurangan; konflik kepentingan dalam pengadaan; serta gratifikasi. Mengacu pada Peraturan BPK nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010, dalam setiap pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, terungkap adanya temuan yang dikategorikan temuan yang mengandung unsur kerugian dan atau potensi kerugian serta kekurangan penerimaan negara. Temuan ini merupakan indikasi terjadinya korupsi melalui ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang SAP dinyatakan bahwa belanja modal merupakan jenis belanja dalam APBD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) TA, menambah kekayaan daerah dan akan menambah belanja yang bersifat tidak langsung/ rutin. Belanja modal akan menghasilkan bangunan fisik, infrastruktur dan peralatan. Cara mendapatkan belanja modal melalui proses pengadaaan barang dan jasa.

Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, maka dikembangkan hipotesis berikut ini:

1. Status incumbent kepala daerah dengan indikasi terjadinya korupsi belanja modal di pemerintah daerah.

Status incumbent merupakan kondisi pihak/ orang yang masih memegang kekuasan atau sedang menjabat di suatu posisi tertentu (Prasetyo 2014). Kepala daerah yang berusaha memenangkan pemilihan umum kepala daerah periode kedua kali memerlukan biaya politik/ kampanye dengan nilai yang tidak sedikit. Biaya politik untuk kampanye ini tidak sesuai dengan penghasilan sah selaku kepala daerah.

Penelitian Prasetyo (2014) menunjukkan bahwa masa jabatan kepala daerah yang semakin lama, menjadikan kepala daerah tersebut berperilaku oportunis dan cenderung memetingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang baik. Berdasarkan teori keagenan kepala daerah selaku agent memiliki informasi yang lebih tentang pengelolaan pemerintahan bila dibandingkan rakyat selaku principal. Adanya asimetri informasi ini, membuka peluang kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi (Andvig et al., 2001). Selain itu dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala daerah memahami celah-celah sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya Prasetyo (2014). Berdasarkan penelitian diatas dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut:
H1 = Status incumbent kepala daerah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.

2. Latar belakang pendidikan kepala daerah dengan indikasi terjadinya korupsi belanja modal di pemerintah daerah.

Bamber et al. (2010) dalam penelitiannya mencoba meneliti faktor individu dari top manager apakah berpengaruh terhadap cara dia mengambil keputusan dan pengaruhnya terhadap signifikansi jenis pengungkapan sukarela yang dilaporkan perusahaan. Hasil penelitian Zahra et al. (2005) menemukan hasil latar belakang pendidikan bisnis dan menyebabkan penurunan perkembangan moral seseorang karena menjadikan seorang manager cenderung lebih berorientasi diri sendiri. Dia akan condong melakukan kecurangan dan tindakan tidak etis. Adanya asimetri informasi antara kepala daerah selaku agent yang memiliki informasi lebih bila dibandingkan dengan masyarakat selaku pemberi amanah, membuka celah perilaku oportunistik kepala daerah (Andvig et al. 2001). Kepala daerah akan melakukan kecurangan dikarenakan ada kesempatan (oportunity) yang terbuka dikarenakan terbatasnya pengawasan dari masyarakat (Dorminey et al. 2012). Berdasarkan uraian diatas dikembangkan hipotesis :

H2 = Latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.

3. Tingkat pendidikan kepala daerah dengan indikasi terjadinya korupsi belanja modal di Pemerintah Daerah

Penelitian Prayitno (2012) menunjukkan bahwa tingkat/level pendidikan seorang kepala daerah tidak berdampak pada kinerja pemerintahan. Hal ini sebagaimana penelitian Maulana et al.(2013) dan Azrianti et al. (2014) yang menemukan bahwa faktor perilaku individu berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD di daerah.
Penelitian Kaffenberger (2012) mencoba membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kecurangan yang dilakukan di negara-negara berkembang di Afrika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, di negara-negara dengan kondisi korupsi sudah merajalela sampai pada dunia pendidikan, seorang yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi/ gelar, harus membayar lebih kepada institusi pendidikan. Hal ini menyebabkan mereka belajar tentang praktik kecurangan dan menganggap korupsi adalah sesuatu yang lazim.

Pendidikan yang diraih kepala daerah melalui jalan yang tidak benar/ menyuap, menjadikan hal itu dianggap lazim dan benar. Seorang kepala daerah yang ingin memenangkan pemilukada, menganggap bahwa “politik anggaran’ untuk mendanai biaya kampanye dianggap merupakan hal yang lazim dan benar. Berdasarkan uraian diatas, dikembangkan hipotesis :
H3 = Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.

4. Usia kepala daerah dengan indikasi terjadinya korupsi belanja modal di Pemerintah Daerah

Berdasakan Upper Eschelon Theory (Hambrick dan Mason 1984) menyebutkan bahwa usia manager berhubungan positif dengan kemampuan menelaah informasi dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan resiko dan dampak negatif atas keputusan yang diambil. Penelitian Prasetyo (2014) menunjukkan usia seorang kepala daerah menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam berpikir, sehingga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Zahra et al. (2005) menyatakan bahwa usia yang lebih muda cenderung lebih suka mengambil resiko dan ketidakmampuannya dalam menolak gratifikasi. Usia yang lebih tua dalam mengambil suatu keputusan cenderung lebih akurat dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi serta mampu meninjau kembali atas keputusan yang diambil. Usia yang lebih tua cenderung menghindari keterlibatan dengan kejatahatan (Mocan, 2008).

Troy et al. (2011) menyatakan bahwa seorang pimpinan yang lebih tua mempunyai kemampuan pengembangan pengetahuan dalam mengambil keputusan dan lebih sulit membenarkan tindakan kecurangan dibanding pimpinan yang lebih muda. Kepala daerah selaku agent dari masyarakat akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis dan cenderung menghindari resiko terlibat dalam kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, dikembangkan hipotesis :

H4 = Usia kepala daerah berpengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.

5. Afiliasi partai politik kepala daerah dengan indikasi terjadinya korupsi belanja modal di Pemerintah Daerah

Tanzi (1998) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab langsung dari korupsi adalah adanya kewajiban kepala daerah sebagai anggota/ pihak yang didukung oleh partai politik untuk membiayai partai politik. Fitriyah (2011) menyatakan bahwa partai politik mempunyai peran atas korupsi yang dilakukan kepala daerah. Kepala daerah yang berafiliasi dengan partai politik harus menyediakan anggaran untuk kegiatan politiknya dalam pemilukada dengan membiayai partai pendukungnya. Arifin et al. (2013) menyatakan bahwa sistem multi partai ternyata membuat kasus korupsi semakin meningkat dimana tokoh politik lokal memerankan dirinya sebagai “raja kecil” yang mempunyai kekuatan politik untuk memainkan peran dominan dalam pemerintahan daerah dan juga menciptakan budaya korupsi. Alokasi anggaran masih mencerminkan kepentingan politik para pejabat publik dan pendukungnya (Ritonga dan Alam 2010; Tanzi 1998).

Kepala daerah (agent) mempunyai kekuasan penuh dan pengetahuan yang lebih atas alokasi belanja modal dibandingkan rakyat (principal). Pengetahuan dan kekuasan atas anggaran ini digunakan oleh kepala daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok/ partai politik pendukungnya. Berdasarkan uraian diatas, dikembangkan hipotesis :

H5 = Afiliasi partai politik berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.

Kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1 Kerangka Teoretis Pengembangan Hipotesis

hipotesis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji pengaruh variabel karakteristik kepala daerah (status incumbent, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, usia) dan afiliasi partai politik kepala daerah terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal di pemerintah daerah Indonesia melalui pengujian hipotesis. Populasi pada penelitian ini adalah semua pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu (purposive sampling) yaitu pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah
pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Selain itu terdapat temuan kerugian dan atau potensi kerugian daerah serta kekurangan penerimaan negara/daerah pada LHP BPK RI atas LKPD serta memiliki data lengkap tentang profil/ karakteristik Kepala daerah yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini.

Jenis data sekunder dipilih pada penelitian ini. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari LHP BPK RI atas LKPD tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Indikasi Kerugian pada belanja modal sebagai variabel dependen diperoleh dari temuan pada LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bagian dari LHP BPK RI atas LKPD.
Indikasi korupsi belanja modal dalam penelitian ini adalah nilai yang dapat digunakan untuk melihat besar kecilnya potensi/ indikasi pelanggaran korupsi pada belanja modal yang terjadi di pemerintah daerah. Indikasi korupsi belanja modal dalam penelitian ini diukur dalam bentuk logaritma natural jumlah nominal (rupiah) temuan pada LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bagian dari LHP BPK RI atas LKPD.

Variabel independen pada penelitian ini adalah karakteristik kepala daerah yang diproksikan dengan status incumbent, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, usia kepala daerah. selain itu variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah afiliasi partai politik kepala daerah. definisi masing-masing variabel independen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Nama Definisi Operasional Pengukuran
Status incumbent  kepala daerah (ICBN) Pihak/ seseorang yang masih menjabat dalam suatu jabatan tertentu Variabel dummy yang diukur melalui angka 1 untuk kepala daerah incumbent  dan 0 untuk kepala daerah tidak incumbent . Pengukuran ini mengacu pada penelitian Prasetyo (2014)
Latar belakang pendidikan (LBPDK) Latar belakang bidang studi formal yang dimiliki oleh kepala daerah Variabel dummy yang diukur dengan angka 1 untuk kepala daerah yang mempunyai latar belakang ekonomi/akuntansi dan 0 untuk pendidikan yang lain. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Bamber et al. (2010)
Tingkat pendidikan (TKPDK) Jenjang tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kepala daerah Tingkat pendidikan SMA dan ahli madya diberi nilai (1), strata satu diberi nilai (2), strata dua diberi nilai (3), strata tiga/ lebih tinggi diberi nilai (4). Pengukuran ini mengacu pada penelitian Sebaa et al. (2009)
Usia (USIA) Satuan waktu yang menggambarkan lamanya hidup/keberadaan seseorang/ sesuatu Jumlah usia kepala daerah menduduki jabatanya sampai dengan tahun pemilukada berlangsung. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Prasetyo (2014)
Afiliasi partai politik (AFPOL) Bentuk dukungan dari partai politik sebagai pengusung seseorang untuk maju menjadi seorang calon kepala daerah dalam Pemilu kepala daerah Kepala daerah yang mempunyai afiliasi dengan partai politik koalisi pemerintah diberi nilai (1), kepala daerah yang mempunyai afiliasi dengan partai politik bukan koalisi pemerintah diberi nilai (2), kepala daerah yang mempunyai afiliasi dengan gabungan partai politik koalisisi dan bukan koalisi pemerintah diberi nilai (3), kepala daerah yang melalui jalur perseorangan diberi nilai (4), kepala daerah yang mempunyai afiliasi  dengan partai politik lokal diberi nilai (5). Pengukuran ini mengacu pada penelitian Rochmatullah dan Probohudono (2014)

Analisis regresi berganda (multiple regression) digunakan pada penelitian ini untuk menguji hipotesis yang dikembangkan diatas. Persamaan regresinya yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

IKBM = α + β1 ICBN + β2 LBPDK + β3 TKPDK - β4 USIA + β5 AFPOL + ɛ

Keterangan:
IKBM : Indikasi terjadinya korupsi belanja modal,
ICBN : Status incumbent kepala daerah,
LBPDK : Latar Belakang pendidikan,
TKPDK : Tingkat Pendidikan,
USIA : Usia,
AFPOL : Afiliasi partai politik,
α : Konstanta,
β1. ..... β5 : Koefisien regresi, dan
ɛ : Standar error.

Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R2), uji signifikansi simultan (uji F) serta uji koefisinen regresi parsial (uji signifikansi-t) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

ANALISIS DATA

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, diperoleh sebanyak 249 pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian ini. Hasil analisis deskriptif atas sampel dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif

hasil analisis

Sumber : hasil pengolahan data, 2015

Statistik deskriptif di atas menggambarkan bahwa dari sampel sebanyak 249, variabel latar belakang pendidikan kepala daerah (LBPDK) dan status incumbent kepala daerah (ICBN) merupakan variabel dummy, nilai minimun 0 dan nilai maksimum 1. Variabel tingkat pendidikan kepala daerah (TKPDK) menunjukkan nilai minimun 1 dan nilai maksimun 4 dengan rerata/ mean 2.58. Deskripi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah rata-rata adalah S1 dan S2 yang menandakan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang kepala daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Variabel usia (USIA) menunjukkan bahwa usia termuda seorang kepala daerah yang menjadi sampel penelitian ini adalah 27 tahun, sedangkan yang tertua berusia 70 tahun. Rerata usia kepala daerah adalah 50,47 dan standar deviasi 7,749, yang berarti sebagian besar usia kepala daerah dalam penelitian ini antara 43 tahun sampai dengan 58 tahun.

Variabel afiliasi partai politik (AFPOL) mempunyai nilai minimun 1, nilai maksimun 5, mean 2.15. Hal ini berarti bahwa afiliasi seorang kepala daerah dengan partai politik pengusung dalam pemilukada rata-rata adalah pada partai bukan koalisi pemerintah. Variabel indikasi terjadinya korupsi belanja modal pada pemerindah daerah di Indonesia (IKBM) yang menjadi variabel dependen, menunjukkan bahwa nilai temuan terkecil sebesar Rp. 2.290.860,- yakni Kota Ambon Provinsi Maluku, sedangkan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai nilai temuan tertinggi sebesar Rp. 13.875.342.212.60

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda

hasil regresi ganda

Sumber: Hasil pengolahan data, 2015

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,053 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan terjadinya indikasi korupsi belanja modal di Pemerintah Daerah yang dilihat dari nilai temuan yakni sebesar 5,3%, sedangkan sebesar 94,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Nilai F hitung sebesar 3,799 dengan p-value model regresi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun layak untuk digunakan sebagai model pengujian hipotesis penelitian.
Variabel karakteristik kepala daerah yang diproksikan dengan status incumbent (ICBN) seorang kepala daerah mempunyai koefisien regresi sebesar 0,401, p-value sebesar 0,037 di bawah signifikansi 5% dan nilai t hitung sebesar 2,094. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata status incumbent seorang kepala daerah berhubungan dengan indikasi terjadinya korupsi belanja modal di Pemerintah daerah, sehingga hipotesis 1 dinyatakan diterima.

Latar belakang pendidikan (LBPDK) memiliki koefisien 0,137, p-value sebesar 0,475 di atas signifikansi 5% dan nilai t hitung sebesar 0,715. Hasil ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan seorang kepala daerah tidak berhubungan dengan indikasi terjadinya korupsi belanja modal di pemerintah daerah, sehingga hipotesis 2 dinyatakan ditolak.Variabel tingkat pendidikan (TKPDK) memiliki koefisien 0,337 dan p-value sebesar 0,017 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pemerintah daerah, sehingga hipotesis 3 dinyatakan diterima.

Variabel usia (USIA) memiliki koefisien -0,027 bertanda negatif dengan p-value di bawah tingkat signifikansi 5% sebesar 0,030. Hal ini menunjukkan usia berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pemerintah daerah, sehingga hipotesis 4 dinyatakan diterima. Variabel afiliasi partai politik seorang kepala daerah (AFPOL) memiliki koefisiensi 0.185 dan p-value di bawah tingkat signifikansi 5% sebesar 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa afiliasi partai politik seorang kepala daerah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pemerintah daerah, sehingga hipotesis 5 dinyatakan diterima.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa status incumbent kepala daerah berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian Prasetyo (2014) yang menyatakan bahwa semakin lama kepala daerah memegang jabatanya, menjadikan kepala daerah tersebut berperilaku oportunis dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang baik. Selain itu kepala daerah memahami celah-celah sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya serta terbuka peluang kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi melalui kecurangan pada belanja modal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Zahra et al. (2005), namun konsisten dengan penelitian Cheng dan Leung (2011) yang menyatakan bahwa manajer berlatar belakang akuntansi mempunyai pemahaman yang lebih baik akan proses pelaporan keuangan. Kepala daerah dengan latar belakang akuntansi/ ekonomi mempunyai pemahaman yang baik tentang proses akuntansi dan keuangan, pengendalian intern, dan memahami resiko atas tindakan yang tidak beretika (Troy et al. 2011).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seorang kepala daerah mempunyai pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kaffenberger (2012) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang diperoleh dari pendidikan yang buruk, menganggap kecurangan dan korupsi sesuatu yang lazim. Pendidikan yang tinggi, memungkinkan seseorang lebih sering berinteraksi dengan kalangan pemerintah, mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dan menilai diri mereka lebih tinggi dengan status pendidikan tingginya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Mocan (2008) yang mengungkapkan bahwa seseorang yang berpendidikan lebih tinggi lebih besar berpeluang melakukan kecurangan karena peluang berinteraksi dengan oknum pelaku korupsi di pemerintah lebih tinggi. Pendidikan yang tinggi, mendorong kepala daerah mempertahankan posisi jabatannya dengan cara yang tidak benar karena menganggap status pendidikan tingginya layak menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Kecurangan dan indikasi korupsi melalui belanja modal dianggap hal yang wajar dan lazim oleh kepala daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa usia kepala daerah berpengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prasetyo (2014) yang menunjukkan usia seorang kepala daerah menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam berpikir, sehingga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Usia yang lebih tua dalam mengambil suatu keputusan cenderung lebih akurat dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi serta mampu meninjau kembali atas keputusan yang diambil. Usia yang lebih tua cenderung menghindari keterlibatan dengan kejatahatan (Mocan 2008; Troy et al. 2011). Kepala daerah selaku agent dari masyarakat akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis dan cenderung menghindari resiko terlibat dalam kecurangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa afiliasi partai politik kepala daerah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Tanzi (1998) dan Fitriyah (2011) menyatakan bahwa kepala daerah yang berafiliasi dengan partai politik akan menyalahgunakan anggaran untuk kegiatan politiknya dalam pemilukada dengan membiayai partai pendukungnya.

Kepala daerah (agent) mempunyai kekuasan penuh dan pengetahuan yang lebih atas alokasi belanja modal dibandingkan rakyat (principal). Pengetahuan dan kekuasaan atas anggaran ini digunakan oleh kepala daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok/ partai politik pendukungnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa karakteristik kepala daerah yang diproksikan dengan status incumbent, tingkat pendidikan, usia dan faktor afiliasi partai politik kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi korupsi belanja modal. Sedangkan karakteristik latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi belanja modal.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil pengujian penelitian ini mempunyai implikasi penting terkait indikasi korupsi belanja modal di pemerintah daerah. Karakteristik kepala daerah yang terdiri dari status incumbent, tingkat pendidikan, usia berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi. Persyaratan bagi seseorang yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah diharapkan memperhatikan faktor tersebut dalam menyusun peraturan tentang pemilihan kepala daerah. Afiliasi partai politik kepala daerah menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan aturan terkait penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal sehingga belanja modal tidak menjadi lahan bagi kepala daerah dalam membiayai kampanye politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

Penelitian ini masih memuat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

  1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder, tidak menggunakan pendekatan mix method (kuantitatif dan kualitatif).
  2. Penelitian ini hanya meneliti pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah berlangsung tahun 2010 sampai dengan 2013. Penelitian ini tidak meneliti temuan yang terungkap dalam LHP BPK RI di tahun sebelumnya pada waktu kepala daerah incumbent menjabat pada periode pertama. Penelitian ini juga tidak menggunakan data saat berlangsungnya pemilukada 2014.
  3. Penelitian ini hanya terbatas menggunakan karakteristik kepala daerah dengan status incumbent, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan usia serta afiliasi partai politik, sementara masih adalah karakteristik kepala daerah yang mungkin berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal di Pemerintah Daerah misalnya latar belakang profesi seorang kepala daerah dan locus of control.

REFERENSI

  • Andvig, J. C., O.-H. Fjeldstad, I. Amundsen, T. Sissener, dan T. Soreide. 2001. Corruption A Review of Contemporary Research. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
  • Arifin, T., M. A. Prabowo, dan I. Trinugroho. 2013. Local Governance and Corruption: Some Indonesian Evidence. SEADI Discussion Paper Series 9.
  • Azrianti, R. S., D. F. Puspa, dan Herawati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Barat. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta 4 (1).
  • Bamber, L. S., J. X. Jiang, dan I. Y. Wang. 2010. What’s My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure. The Accounting Review 85 (4): 1131–1162.
  • BPK RI. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010. Jakarta: BPK RI.
  • --------. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011. Jakarta: BPK RI.
  • --------. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012. Jakarta: BPK RI.
  • --------. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013. Jakarta: BPK RI.
  • Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2011. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2010 Buku I. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
  • ---------. 2011. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2010 Buku II. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
  • ---------. 2012. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2011. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
  • ---------. 2013. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2012. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
  • Dorminey, J., A. S. Fleming, M.-J. Kranacher, dan J. Richard A. Riley. 2012. The Evolution of Fraud Theory. Accounting Education 27 (2): 555-579.
  • Fitriyah. 2011. Kekuasan, korupsi dan Pemilukada. Forum Universitas Diponegoro 39 (2): 14-19.
  • Hambrick, D. C. 2007. Upper Echelons Theory: An Update. The Academy of Management Review 32 (2): 334-343.
  • Hambrick, D. C., dan P. Mason. 1984. Upper Echelons: The Organization as A Reflection of Its Top Managers. Academy of Management Review 9 (2): 193-206.
  • Henderson, J. V., dan A. Kuncoro. 2011. Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. Journal of Development Economics 94: 164–180.
  • http://www.ti.or.id. 2014. Corruption Perceptions Index 2013. http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013. Diakses tanggal 5 November 2014 pukul 10.30.
  • Kaffenberger, M. 2012. The Effect of Educational Attainment on Corruption Participation In Sub-Saharan Africa, Tesis, Vanderbilt University, Nashville.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Laporan Tahunan KPK 2014. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • Maulana, Z., Nadirsyah, dan S. Abdullah. 2013. Persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daeran (APBD) di Aceh Utara. Jurnal Akuntansi Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala 2 (2): 27- 33.
  • Mocan, N. 2008. What Determines Corruption? International Evidence from Microdata. Economic Inquiry 46 (4): 493-510.
  • Nas, T. F., A. C. Price, dan C. T. Weber. 1986. A Policy-Oriented Theory of Corruption. The American Political Science Review 80 (1): 107-119.
  • Peraturan BPK nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
  • Prasetyo, A. 2014. Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis Tidak Dipublikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
  • Prayitno, S. 2012. Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis Tidak Dipublikasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
  • Ritonga, I. T., dan M. I. Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
  • Rochmatullah, M. R., dan A. N. Probohudono. 2014. Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
  • Sebaa, A. A., J. Wallace, dan N. Cornelius. 2009. Managerial characteristics, strategy and performance in local government. Measuring Business Excellence 13 (4): 12-21.
  • Sudana, M. 2006. Good Governance Pengelolaan Anggaran Pemerinta Daerah (APBD) dan Implikasinya. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana 15 (2): 150-158.
  • Tanzi, V. 1998. Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. IMF Staff Papers 45 (4).
  • Troy, C., K. G. Smith, dan M. A. Domino. 2011. CEO demographics and accounting fraud: Who is more likely to rationalize illegal acts? Strategic Organization 9 (4): 259-282.
  • Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • ---------. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  • ---------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  • Zahra, S. A., R. L. Priem, dan A. A. Rasheed. 2005. The Antecedents and Consequences of Top Management Fraud. Journal of Management, 31 (6): 803–828.
  • Zahra, S. A., R. L. Priem, dan A. A. Rasheed. 2007. Understanding the Causes and Effects of Top Management Fraud. Organizational Dynamics 36 (2): 122-139.
PENULIS: MUHAMAT YUSUP dan Y. ANNI ARYANI
Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS