Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values

Faktor penyebab korupsi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diprediksi melalui values yang dimiliki koruptor. Basic human values merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan perilaku manusia, termasuk perilaku korupsi. Basic human values terdiri atas achievement, power, hedonism, stimulation, self direction, security, conformity, tradition, universalism, dan benevolence.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan profil psikologi koruptor berdasarkan tinjauan basic human values. Subjek penelitian sebanyak 52 psikolog yang memberikan penilaian terhadap koruptor berdasarkan instrumen European Social Survey (ESS). Dasar pemilihan subjek adalah psikolog yang concern dengan kasus korupsi di Indonesia. Data dianalisis menggunakan cluster analysis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima tipe koruptor berdasarkan tinjauan basic human values. Tipe pertama memiliki profil tradition values. Tipe kedua memiliki profil tradition, self direction, dan stimulation values. Tipe ketiga memiliki profil self direction, stimulation, achievement, dan power values. Tipe keempat memiliki profil conformity dan security values. Tipe kelima memiliki profil hedonism dan power values. Terdapat kesamaan profil koruptor, yaitu rendahnya universalism dan benevolence values. Mengacu pada hasil, pendekatan psikologi dapat diterapkan dalam pencegahan korupsi, melalui memperkuat universalism dan benevolence values. Implikasi teoretis dan praktis didiskusikan lebih lanjut.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar belum berhasil melawan perilaku korupsi hingga saat ini. Berdasarkan sejarah pada masa prakemerdakaan atau masa pemerintahan kerajaan, perilaku korupsi telah ada, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa perilaku korupsi murni sebagai produk Orde Baru. Perilaku korupsi tetap terjadi di masa reformasi bahkan semakin tinggi.

Perilaku korupsi didefinisikan sebagai perbuatan negatif yang meliputi penggelapan uang, penerimaan uang suap atau sogok, dan sejenisnya (Ali 1998). Bentuk-bentuk perilaku korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) meliputi kerugian keuangan negara, yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada. Bentuk lain korupsi adalah suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Perilaku korupsi memiliki dampak luas dalam kehidupan. Dampak perilaku korupsi dapat dibedakan menjadi dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak runtuhnya otoritas pemerintah, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan (Kurniadi, 2011). Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya utang negara. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat meliputi mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.

Dampak runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial-politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, serta birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi, antara lain munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum, meliputi fungsi pemerintahan mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak terhadap pertahanan dan  keamanan, meliputi kerawanan pertahanan keamanan nasional (Hankamnas) karena lemahnya Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dampak kerusakan lingkungan, meliputi menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.  

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menangani perilaku korupsi, antara lain UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), adanya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tahun 2000, dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2006 (Karsona, 2011). Kebijakan pemerintah tersebut merupakan strategi pembentukan lembaga antikorupsi. Selain itu, masih terdapat strategi lain menurut United Nations yang disebut dengan The Global Program Againts Corruption, yaitu pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi, serta kerjasama internasional (Elwina, 2011). Korupsi memang tidak akan bisa benar-benar dihilangkan, namun paling tidak harapan untuk mengurangi korupsi seharusnya dapat segera terwujud. Sayangnya hal itu masih belum tercapai, masih banyak koruptor yang dapat menghirup udara bebas meski sudah terbukti melakukan perilaku korupsi (Yuwanto, 2015).

Penyebab perilaku korupsi dapat dikategorikan menjadi penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternal bersifat penarik, yaitu menstimulasi individu melakukan perilaku korupsi. Penyebab internal bersifat pendorong, yaitu menggerakkan individu melakukan perilaku korupsi. Menurut Utari (2011) terdapat faktor eksternal pemicu perilaku korupsi, antara lain aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang meliputi nilai-nilai di masyarakat mendukung terjadinya perilaku korupsi, masyarakat kurang menyadari dampak korupsi adalah masyarakat sendiri, masyarakat belum menyadari bentuk-bentuk perilaku korupsi sehingga terkadang menjadi pelaku korupsi tanpa disadari, kurang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perilaku korupsi. Faktor eksternal lain adalah aspek ekonomi, politik, aspek organisasi yang meliputi kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan.  

Faktor internal yang mendorong perilaku korupsi menurut Utari (2011) adalah aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Sejalan dengan Utari, Yuwanto (2015) menambahkan faktor internal pendorong perilaku korupsi salah satunya adalah nilai (values) yang dimiliki individu. Nilai adalah keyakinan individu yang mendorong perilaku mencapai sebuah tujuan. Salah satu teori nilai yang menjadi dasar perilaku manusia adalah basic human values (nilai dasar insani) yang dikemukakan Schwartz (1992). Berdasarkan hasil penelitian Schwartz (1992), terdapat 10 nilai yang berlaku universal, yaitu achievement, stimulation, power, hedonism self direction, tradition, universalism, security, conformity, dan benevolence (Schwartz, 1992). Kesepuluh nilai yang dikemukakan Schwartz kemudian disebut dengan basic human values yang memiliki kekuatan mendorong perilaku individu. Berikut penjelasan masing-masing values menurut Schwartz (1994).  

Achievement menggambarkan nilai pencapaian kesuksesan pribadi. Power berfokus pada pencapaian status sosial dan dominasi terhadap orang lain. Hedonism mengarah pada kenyamanan, kesejahteraan dan kesenangan diri sendiri. Stimulation menggambarkan minat atau kesenangan terhadap variasi, tantangan, dan risiko. Self direction merupakan nilai tentang perilaku yang tidak terikat, kontrol atau kekuasaan, mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dalam berperilaku. Security menggambarkan kebutuhan rasa aman. Conformity merupakan nilai tentang kebutuhan individu untuk menjaga keseimbangan fungsi sosial, mengurangi perpecahan sosial, dan menjaga kehidupan berkelompok. Tradition merupakan nilai yang meliputi penghargaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap budaya, kebiasaan, adat-istiadat, dan tradisi. Benevolence menekankan pada kesejahteraan orang lain yang sering berinteraksi atau orang-orang di dalam kelompoknya. Universalism merupakan nilai yang menekankan pada kesejahteraan setiap orang tidak terbatas pada kelompoknya.

Mengacu pada sepuluh nilai yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang ditampilkan individu dapat didasari nilai yang dominan yang dimiliki individu. Dengan demikian kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana gambaran nilai yang dimiliki pelaku korupsi (koruptor). Berdasarkan literatur studi yang terjangkau peneliti belum menemukan penelitian mengenai nilai dasar insani pelaku korupsi. Nilai dasar insani pelaku korupsi perlu diketahui sebagai bentuk identifikasi faktor internal yang mendorong munculnya perilaku korupsi.
Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama bertujuan menggambarkan profil psikologi koruptor berdasarkan tinjauan basic human values. Kedua, dengan diketahui profil koruptor dapat digunakan sebagai masukan bagi pendidikan antikorupsi, dasar acuan seleksi personel, dan penanganan psikologis yang tepat bagi koruptor.
 
METODE PENELITIAN

Subjek penelitian sebanyak 52 psikolog dengan kriteria sebagai berikut a) psikolog aktif, b) melakukan pemeriksaan psikologi pembuatan profil atau dinamika kepribadian individu, c) fokus dengan permasalahan korupsi di Indonesia dengan indikator mengikuti minimal tiga kasus korupsi serta mengetahui informasi yang berkaitan dengan pelaku (koruptor). Subjek penelitian diperoleh melalui snowball sampling.

Metode pengumpulan data profil koruptor berdasarkan tinjauan basic human values menggunakan European Social Survey (ESS) (Davidov, 2010). Tabel 1 menunjukkan blue print European Social Survey (ESS), terdiri atas 21 butir favorable dengan enam pilihan respons (Sangat Mirip = 6, Mirip = 5, Agak Mirip = 4, Sedikit Mirip = 3, Tidak Mirip = 2,  dan Sangat Tidak Mirip = 1). Analisis data menggunakan cluster analysis.

Tabel 1 Blue Print Angket European Social Survey (ESS)

Nilai Dasar Insani Nomor butir
Conformity 7, 16
Tradition 9, 20
Benevolence 12, 18
Universalism 3, 8, 19
Self Direction 1, 11
Stimulation 6, 15
Hedonism 10, 21
Achievement 4, 13
Power 2, 17
Security 5, 14

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil cluster analysis menunjukkan terdapat lima tipe koruptor berdasarkan tinjauan basic human values. Rincian profil koruptor terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2 Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values

Koruptor Profil Basic Human Values Karakteristik Koruptor
Koruptor Tipe 1 Tradition Menekankan suatu perilaku  sebagai budaya/kebiasaan
Koruptor Tipe 2 Tradition
Self Direction
Stimulation
Menekankan suatu perilaku  sebagai budaya/kebiasaan Bebas, tidak terikat dengan aturan
Mengambil risiko untuk kesenangan
Koruptor Tipe 3 Self Direction
Stimulation
Achievement
Power
Bebas, tidak terikat dengan aturan
Mengambil risiko untuk kesenangan
Menekankan keberhasilan untuk mendapatkan pujian dari orang lain
Menekankan menjadi kaya dan orang lain mengikuti kehendaknya
Koruptor Tipe 4 Conformity
Security
Mengikuti apa yang dianjurkan,  dikerjakan, atau dilakukan sebagian besar orang di lingkungannya
Mengutamakan keamanan diri sendiri
Koruptor Tipe 5 Hedonism
Power
Menekankan kesenangan
Menekankan menjadi kaya dan orang lain mengikuti kehendaknya

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui lima tipe koruptor berdasarkan basic human values sehingga dapat tergambarkan profilnya. Terdapat perbedaan basic human values pada setiap tipe koruptor. Persamaan dari setiap tipe koruptor adalah rendahnya basic human values universalism dan benevolence.

Tipe koruptor pertama dengan dominasi basic human values tradition memberikan penjelasan bahwa faktor pelaku korupsi melakukan korupsi karena adanya nilai suatu perilaku sebagai budaya/kebiasaan. Perilaku korupsi dinilai sebagai budaya atau kebiasaan sehingga dinilai wajar dilakukan. Perilaku korupsi dapat dianggap sebagai kebiasaan karena adanya kasus per kasus yang telah terjadi dari masa ke masa dan perilaku korupsi tetap ada hingga saat ini. Perilaku korupsi tersebut tidak pernah diproses selama pelaku masih memegang kendali atau kekuasaan sehingga pola yang sama diwariskan pada pemegang kendali kekuasaan berikutnya. Bentuk-bentuk perilaku yang seharusnya bagian dari perilaku korupsi dinilai sebagai bukan korupsi tetapi perilaku wajar dari generasi ke generasi, seperti menggunakan dana proyek untuk kepentingan pihak lain tetapi diri sendiri juga mendapatkan bagian keuntungan karena telah membantu kepentingan pihak lain.

Koruptor tipe kedua dengan dominasi basic human values tradition, self direction, dan stimulation. Profil koruptor tipe kedua ini menggambarkan perilaku korupsi disebabkan adanya penilaian koruptor bahwa perilaku korupsi dianggap sebagai kebiasaan atau budaya meskipun ada larangannya. Faktor internal tersebut ditunjang dengan koruptor memiliki kecenderungan untuk tidak terikat dengan peraturan dan keberanian mengambil risiko melakukan korupsi untuk kekayaan dan kesenangan diri.

Koruptor tipe ketiga dengan dominasi basic human values self direction, stimulation, achievement, dan power. Faktor internal penyebab perilaku korupsi adalah dalam diri koruptor terdapat kecenderungan untuk tidak mengikuti peraturan yang ada, keberanian untuk mengambil risiko dengan melakukan perilaku korupsi. Tujuannya, untuk mencapai kesuksesan pribadi dengan jumlah kekayaan sehingga diakui atau dipuji orang lain sehingga dapat mengendalikan orang lain dengan kekayaan yang dimiliki. Prinsipnya agar dapat menguasai atau mengendalikan orang lain untuk kepentingan pribadi maka koruptor harus memiliki kekayaan dengan cara berisiko yang termasuk melanggar peraturan.

Koruptor tipe keempat didominasi basic human values conformity dan security. Profil koruptor tipe keempat ini menggambarkan seorang koruptor memiliki kecenderungan mengikuti pola perilaku orang lain yang umum terjadi di sekitarnya demi keamaan diri sendiri. Ketika lingkungan sekitar koruptor melakukan perilaku korupsi, apalagi terdapat orang lain yang berpengaruh terhadap koruptor memberikan saran atau anjuran untuk melakukan korupsi maka koruptor tipe ini akan melakukan perilaku korupsi agar dapat diterima oleh orang lain atau tidak dikucilkan karena melakukan perilaku yang berbeda. Dengan melakukan perilaku korupsi seperti orang lain, maka koruptor dianggap sebagai bagian dari pelaku korupsi yang lain dan menghindari konflik kepentingan dengan orang lain.

Koruptor tipe kelima didominasi basic human values hedonism dan power. Profil koruptor tipe ini sangat jelas menggambarkan individu yang menekankan pada kesenangan, kekayaan, dan memiliki kendali atas orang lain. Pelaku korupsi memiliki prinsip harus mencapai kekayaan sehingga diri merasa senang, dengan kekayaannya dapat memerintah, mengontrol, dan bahkan menguasai orang lain untuk mencapai tujuan pribadi.

Setiap nilai dalam basic human values terdapat sisi kelebihan (positif) dan kekurangan (negatif). Mengacu pada hasil profil psikologi koruptor, nampak bahwa koruptor lebih menunjukkan sisi negatif dari setiap nilai dari basic human values tradition, hedonism, security, conformity, achievement, stimulation, self direction dan power. Berikut akan dikaji masing-masing nilai yang dimiliki koruptor.

Tradition, menggambarkan tentang perilaku yang menghormati, mempertahankan, dan menerapkan kebiasaan ataupun adat-istiadat. Koruptor yang memiliki nilai bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah tradisi yang bersifat turun-temurun, sebuah kebiasaan yang dapat diterima, menunjukkan sisi negatif nilai tradisi. Sisi positif nilai tradisi adalah individu seharusnya mampu memilah sebuah perilaku yang merupakan bagian dari sebuah tradisi atau bukan, dan termasuk memilah tradisi positif atau tradisi negatif, sehingga tidak secara mentah menerapkan tradisi sesuai dengan kepentingan pribadi. Salah satu penekanan tentang tradisi, meskipun perlaku korupsi telah terjadi dari masa ke masa, perilaku korupsi bukan merupakan sebuah tradisi, apalagi dikatakan sebagai tradisi luhur bangsa Indonesia.

Self direction, sisi positif dari self direction adalah kemandirian dalam bertindak dan menjadi lebih kreatif dalam mengerjakan sesuatu karena tidak terlalu terikat kepada aturan yang ada. Namun karakteristik self direction juga membuka kemungkinan adanya sisi negatif untuk melanggar aturan. Karena yang terpenting pada hasil bukan proses. Perilaku korupsi yang didasarkan pada basic human values self direction menunjukkan usaha mencapai tujuan dengan melanggar aturan yang ada, karena menekankan pada tercapainya tujuan memperkaya diri.

Achievement, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesuksesan yang menggambarkan teraktualisasinya potensi diri. Basic human values achievement menekankan pada kesuksesan sesuai dengan usaha dan suatu standar yang berlaku. Perilaku korupsi dengan tujuan mencapai kesuksesan berdasarkan kriteria kekayaan atau materi dari tinjauan usahanya, termasuk melanggar etika normatif. Etika normatif mengarah bagaimana seharusnya individu harus bertindak. Perilaku korupsi yang menggambarkan achievement dengan cara negatif bertentangan dengan etika normatif kebajikan (virtue) dan etika normatif konsekuensialis. Dari sudut pandang etika normatif kebajikan, untuk mencapai kesuksesan seharusnya individu menggunakan cara-cara yang seharusnya dilakukan. Dari sudut pandang etika normatif konsekuensialis, perilaku korupsi untuk mencapai kesuksesan individu memberikan dampak negatif bagi diri sendiri dan pihak lain.

Stimulation, perilaku korupsi merupakan usaha yang menantang dan berisiko karena usaha korupsi melanggar aturan dan jangan sampai terbongkar. Nilai positif dari nilai dasar insani stimulation adalah individu melakukan usaha yang bersifat menantang dan berisiko yang mengarah pada makna positif dalam kehidupan. Perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai dasar insani stimulation tidak mengarah pada terbentuknya makna positif dalam kehidupan koruptor.

Conformity, sisi positif nilai dasar insani conformity adalah ketika individu mengikuti atau menyesuaikan perilaku dengan sebagian besar orang lain di lingkungannya maka akan menciptakan keharmonisan sosial. Keharmonisan sosial yang terjadi di kelompok kecil menjadi potensi terciptanya keharmonisan sosial pada kelompok yang lebih besar. Namun, perilaku korupsi yang didasari nilai dasar insani conformity pada kelompok koruptor, membuat keharmonisan sosial pada kelompok koruptor, namun berpotensi merusak keharmonisan sosial pada tingkat sosial yang lebih tinggi, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara logika, conformity terhadap perilaku korupsi yang tergolong perilaku melanggar peraturan tidak dapat diterima secara moral oleh masyarakat, selain merugikan masyarakat, juga lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan kelompok lain.

Security, perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai untuk mencapai keamanan diri dari kelompok yang melakukan korupsi merupakan sisi negatif dari nilai dasar insani security. Nilai ini tidak dapat dilepaskan dari conformity, karena aktualisasi nilai conformity terhadap perilaku korupsi yang dilakukan kelompok koruptor didasari untuk mendapatkan keamanan
diri. Saat individu berada di sebuah kelompok dan hampir sebagian besar anggota kelompok melakukan perilaku korupsi, individu yang tidak melakukan korupsi dapat merasakan sebagai anggota kelompok yang asing (out group) sehingga lebih rentan untuk menampilkan perilaku yang sama dengan anggota kelompok yang lain agar tercipta perasaan aman sebagai anggota kelompok (in group). Namun, keamanan diri dengan berperilaku korupsi tentunya tidak akan permanen karena terdapat ancaman sewaktu-waktu perilaku tersebut akan terbongkar, tidak sejalan dengan peraturan dan bertentangan dengan harmonisasi sosial yang lebih luas.

Hedonism, setiap individu dalam hidup pasti akan berupaya mencapai kenyamanan atau kesenangan. Nilai dasar insani hedonism mengarahkan individu mencapai kenyamanan dengan cara yang tepat. Perilaku korupsi merupakan cara mencapai kenyamanan atau kesenangan namun cara yang digunakan tidak tepat. Sisi positif nilai dasar insani hedonism adalah mencapai kenyamanan secukupnya dan melalui cara yang tidak tepat. Perilaku korupsi biasanya tetap dilakukan, meskipun secara finansial kebutuhan hidupnya terpenuhi, namun karena nilai hedonism yang terlalu tinggi, maka koruptor merasa tidak berkecukupan dan melakukan korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Power, untuk dapat beradaptasi dan bertahan hidup setiap individu harus memiliki keseimbangan dalam berelasi. Selain dipengaruhi orang lain, individu juga harus mampu memengaruhi orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sisi positif dari nilai dasar insani power adalah individu dapat memiliki pengaruh atau kendali terhadap orang lain ketika individu tersebut memiliki kelebihan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dengan kelebihan diri dapat membantu orang lain yang mengkreasi relasi mutualisme antara individu dengan orang lain. Relasi tidak lagi bersifat transaksi untung-rugi, tetapi berdasarkan pada relasi. Perilaku korupsi yang didasari nilai power, lebih menekankan pada adanya kekayaan yang dapat digunakan untuk menguasai orang lain, didasarkan pada prinsip hidup dengan uang atau kekayaan hidup menjadi lebih mudah karena dapat memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk membeli orang lain. Pengendalian terhadap orang lain yang didasarkan pada adanya kekayaan yang dimiliki menggambarkan relasi transaksional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan nilai dasar insani perilaku korupsi meliputi tradition, achievement, power, stimulation, hedonism, conformity, security, dan self direction. Berdasarkan hasil, dapat diketahui profil koruptor menggambarkan sisi negatif basic human values tradition, achievement, power, stimulation, hedonism, conformity, security, dan self direction. Munculnya sisi negatif setiap nilai yang mendasari perilaku korupsi disertai rendahnya nilai universalism dan benevolence.

Nilai dasar insani dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya, yaitu self enhancement, openness to change, self transcendence, dan conservation (Schwartz, 1992). Self enhancement mengacu pada dominasi dan kesuksesan pribadi yang meliputi nilai hedonism, achievement dan power. Openess to change menggambarkan tentang kemandirian dalam berpikir dan bertindak terlepas dari orang lain ataupun aturan, yaitu nilai stimulation dan self direction. Conservation merupakan penekanan pada aturan atau batasan tertentu, yang meliputi nilai tradition, conformity dan security. Self transcendence, meliputi universalism dan benevolence. Self enhancement dan openess to change mengarah pada personal focus (regulating how one express personal interest and characteristics).
Conservation dan self transendence mengarah pada social focus (regulating how one relates socially to others and affects them). Basic human values yang positif mengarahkan pada keseimbangan antara personal focus dan social focus. Profil basic human values koruptor lebih mengarah pada personal focus dan social focus yang negatif tanpa disertai self transcendence sehingga menjadi pendorong perilaku korupsi.

Saran yang dapat diberikan untuk program pencegahan dan penanganan korupsi antara lain:

  1. Proses seleksi personel tidak hanya mengidentifikasi kemampuan atau keterampilan individu tetapi juga mengidentifikasi atau mengukur nilai dasar insani.
  2. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi tidak hanya fokus pada sisi kognitif, tetapi juga afektif atau karakter melalui pengembangan basic human values tradition, achievement, power, stimulation, hedonism, conformity, security, self direction yang positif, universalism, dan benevolence.
  3. Bagi koruptor, memerlukan penanganan atau rehabilitasi psikologis berkaitan dengan perubahan basic human values tradition, achievement, power, stimulation, hedonism, conformity, security, self direction yang mengarah pada sisi positif serta pengembangan nilai universalism dan benevolence sehingga menjadi belief dan dasar dalam berperilaku.

REFERENSI

  • Davidov, E. (2010). Testing for comparability of human values across countries and time with third round of Eropean Social Survey. SAGE Journals Online
  • Elwina, M. (2011). Upaya pemberantasan korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 87-101). Jakarta: Kemendikbud
  • Karsona, A. M. (2011). Pengertian korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 21-34). Jakarta: Kemendikbud
  • Kurniadi, Y. (2011). Dampak masif korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 55-71). Jakarta: Kemendikbud
  • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.). Advances in Experimental Social Psychology (pp. 1-65). New York: Academic Press
  • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the content and structure of values? Journal of Social Issues, 50, pp. 19- 45
  • Utari, I. S. (2011). Faktor penyebab korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 37-51). Jakarta: Kemendikbud
  • Yuwanto, L. (2015). Bagaimana bangsa besar menghadapi korupsi? Diunduh 13 Mei 2015 dari http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/174/Bagaimana-Bangsa-Besar-Menghadapi-Korupsi-.html
  • Yuwanto, L. (2015). Perilaku korupsi dari tinjauan basic human values. Diunduh 26 Mei 2015 dari http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/176/Perilaku-Korupsi-dari-Tinjauan-Basic-Human-Values.html
PENULIS: LISTYO YUWANTO
Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. ILS+ Community Responsibility Program, Surabaya
Tulisan ini telah dipublikasikan di JURNAL INTEGRITAS