Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih difokuskan pada proses peradilan pidana. Proses tersebut bermula dari tahap penyidikan, pembuktian, penuntutan hingga vonis hakim di pengadilan. Pembuktian adalah tahapan yang sangat esensial baik kepada terdakwa maupun penuntut umum. Dikatakan demikian karena ketika terjadi silang sengkarut pendapat antara terdakwa dan penuntut umum maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pembuktian dikenal beberap teori yakni teori positif, teori conviction intme, teori conviction rasionee dan teori negatif. Teori negatif ini digunakan dalam Pasal 183 KUHAP. Teori-teori tersebut menekankan bahwa beban pembuktian tindak pidana adalah ada pada penuntut umum. Hal ini selaras denga asas actori incumbit onus probandi atinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan. Dalam perkembangannya peraturan anti korupsi Indonesia memperkenalkan pembalikan pembuktian, khusus pada gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B jo Pasal 37. Selain itu dalam peraturan anti korupsi juga memperluas episentrum alat bukti petunjuk dalam KUHAP. Perluasan ini sasarannya adalah untuk memudahkan penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi. Pembalikan pembuktian juga diadopsi dalam peraturan anti pencucian uang. Bahkan dalam peraturan a quo mengenalkan prinsip pembalikan pembuktian murni, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 jo Pasal 78. Jadi pembuktian yang awalnya hanya menjadi domain jaksa (beban pembuktian konvensional) kemudian mengalami pergeseran (shifting) kepada terdakwa (pembalikan beban pembuktian – reversal of burden of proof). Prinsip pembalikan pembuktian pada dasarnya terbagi dua yakni pembalikan pembuktian murni (absolut) yang dikenalkan dalam tindak pidana pencucian uang dan pembalikan pembuktian bersifat terbatas dan berimbang yang dikenalkan dalam tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Praktik peradilan pidana secara umum terbagi atas tiga tahap yakni tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksan sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan tahapan yang sangat esensial adalah ihwal pembuktian (Satria, 2012). Dikatakan demikian karena pembuktian diibaratkan berada dalam posisi sentral baik kepada terdakwa atau penasehat hukumnya maupun kepada jaksa penuntut umum. Tahap ini sangat krusial sebab ketika terjadi silang pendapat antara terdakwa dan penuntut umum maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (Anshorudin, 2004:31-33). Artinya keberadaan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa akan berkorelasi positif dengan putusan hakim. Jika dalil penuntut umum tidak mampu dibantah oleh terdakwa maka konsekuensinya hal itu akan merugikan posisinya, sebaliknya jika terdakwa mampu membuktikan bantahannya maka akan menguntungkan bagi terdakwa. Pembuktian juga akan sangat bermanfaat bagi hakim sebab melalui tahapan ini, tersedia kesempatan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis.

Secara umum proses pembuktian perkara pidana telah diatur Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian khusus tindak pidana korupsi masih diatur tersendiri lagi yakni pada Pasal 12B jo Pasal 26A jo Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibuatnya pengaturan yang demikian menunjukan bahwa pembentuk undang-undang meyakini kalau proses pembuktian memegang peranan penting dalam proses peradilan korupsi. Merujuk pada pasal-pasal tersebut maka untuk menyatakan seseorang terlibat atau tidak dalam tindak pidana korupsi akan sangat bergantung pada proses pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi.

Paralel dengan peraturan anti korupsi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 73 jo Pasal 77 peraturan a quo secara implisit mengatur proses pembuktian yang berbeda dengan KUHAP. Itu artinya baik peraturan anti korupsi maupun pencucian uang cenderung mengatur lebih spesialis ketentuan tentang pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sifat dan karakter kedua kejahatan tersebut yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Baik tindak pidana korupsi maupun pencucian uang dikualifikasi sebagai extra ordinary crime sehingga membutuhkan extra ordinary process (Seno Adji, 2007:347). Tindak pidana korupsi biasanya berkelindan dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dipahami karena salah satu core crimes dari money laundering adalah tindak pidana korupsi.

Kembali pada proses pembuktian kedua tindak pidana tersebut, ada beberapa hal yang diperkenalkan di dalamnya, misalnya ketentuan tentang alat bukti yang berbeda dengan alat bukti dalam KUHAP, memperkenalkan juga istilah pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang dalam tindak pidana korupsi dan pembalikan pembuktian murni (absolut) dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini selain menunjukan adanya kekhususan (lex specialis) juga kekhasan kedua peraturan a quo bila dibandingkan dengan KUHAP. Sebab prinsip dasar pembuktian adalah actori incumbit onus probandi artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan. Artinya beban pembuktian pada dasarnya diawali oleh penuntut umum kemudian diakhiri oleh terdakwa. Derivatif dari asas ini adalah actore non probante reus absolvitur artinya jika tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan (Hiariej, 2012:43). Korelasinya dengan pembuktian dalam tindak pidana korupsi, metode pembuktian konvensional yang dimulai pada penuntut umum kemudian diikuti oleh terdakwa akhirnya mengalami pergeseran (shifting) sehingga dapat dimulai pada terdakwa khusus dalam perkara gratifikasi. Demikian pula dalam tindak pidana pencucian uang yang secara langsung memperkenalkan pembalikan pembuktian murni (refersal of burden of proof).

Dibuatnya pengaturan demikian sasarannya adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang berjalan efektif. Namun demikian di sisi yang lain menuntut profesionalisme, kecakapan penyidik dan penuntut umum terutama KPK dalam hal pembuktian di pengadilan. Sebab jika hakikat pembuktian pada kedua peraturan tersebut gagal dipahami maka bukan tidak mungkin akan menguntungkan terdakwa sehingga berkontribusi menghambat laju pemberantasan korupsi. Agar lebih sistematis maka tulisan ini berpijak pada tiga bagian penting yakni konsepsionalisasi tindak pidana korupsi, pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Mengacu pada uraian tersebut, pertanyaan mendasar yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimanakah paradigma pergeseran beban pembuktian dalam hukum acara pidana korelasinya dengan pembuktian dalam tindak pidana korupsi?

TINJAUAN TEORITIS

1. Konsepsionalisasi Tindak Pidana Korupsi

Banyak jalan menuju Roma. Ungkapan usang ini seperti mengingatkan setiap orang bahwa ada banyak cara dan sudut pandang dalam melihat sebuah objek. Satu sudut pandang dalam melihat objek akan memberikan pemaknaan yang berbeda dengan sudut pandang lainnya. Demikian halnya jika membahas mengenai korupsi, ada banyak pandangan ahli yang mencoba memberi definisi mengenai korupsi namun semuanya tergantung sudut pandang masing-masing. Hal ini bisa difahami karena cara pandang seseorang terhadap korupsi secara mutatis mutandis juga akan mempengaruhi pemberian definisi terhadap korupsi. Pengakuan sederhana diuraikan oleh Robert O. Tilman, bahwa seperti halnya keindahan, pengertian korupsi sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut mana orang memandangnya. Penggunaan suatu perpsektif tentu akan menghasilkan pemahaman atau paradigma yang tidak sama tentang makna korupsi dengan penggunaan perspektif yang lain (Tilman, 1988:59).

Oleh sebab itu sebelum menentukan definisi dari suatu kejahatan an sich korupsi maka penentuan perspektif dan paradigma menjadi sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Michalowsky yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa perspektif dan paradigma mengenai suatu kejadian di sekitar kita dipergunakan untuk mengamati dan menganalisis semua kejadian sebagai suatu dwi tunggal. Pemahaman kritis terhadap suatu teori seharusnya dimulai dengan menyelidiki perspektif dan paradigma dasar yang menghasilkan teori tersebut (Atmasasmita, 1995:55). Pada dasarnya antara perspektif dan paradigma mempunyai tujuan yang sama, yakni menetapkan masalah yang harus diselidiki dan jalan keluar yang harus ditempuh. Akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan. Perspektif adalah cara pandang yang dapat dilihat dari berbagi segi terhadap suatu makna dan penghayatan atas makna tersebut, sedangkan paradigma jauh lebih sempit karena cara pandang yang bersifat khusus tentang suatu gejala (Peorwadarminta, 1990:642-675). Kembali pada pembahasan tentang korupsi, penulis akan memaparkan beberapa konsep yang berkaitan dengan itu sehingga dapat menuntun pembaca dalam memahami makna korupsi secara substansial.

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin, corruptio atau menurut webstudent dictionary adalah coruptus. Selanjutnya dijelaskan bahwa corruptio berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yaitu corumpere. Dari bahasa latin itulah turun dalam berbagai bahasa di eropa, seperti Inggris: corruption, corrupt; Prancis: corruption; dan Belanda yaitu corruptie (korruptie). Dapat diduga kata korupsi yang digunakan di Indonesia saat ini berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diadopsi atau diterima ke dalam bahasa Indonesia yaitu “korupsi” (Hamzah, 2007:4). Secara harfiah kata-kata tersebut berarti, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Secara tegas diuraikan dalam The lexicon Webster dictionary, corruption (L. corruption (n-)) The act of corrupting or the state of being corrupt; putrefactive; decomposition. Putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest, proceedings; bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word (Hamzah, 2007:5).

Hampir sama dengan yang dimuat dalam The lexicon Webster dictionary, Sanford H. Kadish, mengartikan korupsi hubungannya dengan penyuapan. Dikatakan oleh Kadish, corruption is the act or practice of benefiting a person in order to betray a trust or to perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs relation to a public official and, derivatively, in private transaction (Kadish, 1983:119). Pendapat senada dikemukakan oleh George E. Rush, bahwa corruption is illegal act by a sworn peace officer, including all violitions of fiduciary trust and the professional code of conduct and ethics (Rush, 2003:84) Dalam perkembangannya istilah dan arti kata korupsi tersebut akhirnya diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia yang oleh Poerwadarminta, kata korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Poerwadarminta, 1990:616).

Masih terkait dengan konsep korupsi, undang-undang anti korupsi Indonesia tidak memberikan definisi yang pasti dan ketat mengenai pengertian korupsi. Undang-undang anti korupsi hanya mengkualifikasikan 30 perbuatan yang kemudian disebut sebagai tindak pidana korupsi. Diantara 30 perbuatan tersebut dikenal beberapa tipe korupsi, misalnya korupsi karena perbuatan curang, korupsi karena gratifikasi, korupsi karena penyuapan dan korupsi karena menyalahgunakan wewenang serta korupsi karena perbuatan melawan hukum (wedderechtelijke). Demikian pula dalam UNCAC 2003 yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 tidak memberikan definisi yang strict tentang korupsi. Namun dalam konvensi ini telah menyebutkan ragam perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai korupsi. Pertama, Bribery of national public official atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional. Kedua, bribery of foreign public officials and official of public international organizations atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik. Ketiga, embzellment, misappropriation or other diversion of property by public official atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik. Keempat, trading in influence atau memperdagangkan pengaruh. Kelima, abuse of function atau penyalahgunaan fungsi. Keenam, illicit enrichment atau memperkaya diri secara tidak sah. Ketujuh, bribery in the privat sector atau penyuapan pada sektor swasta. Kedelapan, emblezzement of property in the privat sector atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta. Kesembilan, laundering of proceeds of crime atau pencucian hasil kejahatan. Kesepuluh, concealment atau penyembunyian. Kesebelas, obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (UNODC, 2003:17-21).

Sikap pembentuk undang-undang anti korupsi dan UNCAC 2003 yang tidak memberikan definisi yang strict terhadap korupsi dapat difahami karena memang korupsi memiliki banyak dimensi sehingga pembatasan dengan definisi tertentu akan menghambat upaya pemberantasan kejahatan ini. Perlu penulis sampaikan bahwa istilah korupsi juga dikenal di negara lain meskipun dengan kosa kata yang berbeda dengan Indonesia. Di Malaysia, misalnya terdapat peraturan anti kerakusan sebagai pengganti kata peraturan anti korupsi. Sering pula Malaysia menggunakan istilah resuah yang berasal dari bahasa Arab, riswah. Sesuai kamus Indonesia-Arab kata “riswah” berarti sama dengan korupsi (Hamzah, 2007:6).

Melalui beberapa definisi korupsi secara harfiah tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika membahas mengenai korupsi maka sesungguhnya itu merupakan terminologi yang sangat luas ruang lingkupnya. Tergantung sudut pandang seseorang dalam memahami istilah korupsi. Karena lingkup korupsi sangat luas cakupannya maka pendekatan dalam memahaminya juga dapat bermacam-macam sesuai dengan cara kita melihat masalah itu. Pada satu sisi ada orang yang memahami korupsi dengan menggunakan pendekatan sosio kriniminologi tetapi pada sisi lainnya ada pula yang mengupas masalah korupsi dengan menggunakan pendekatan normatif. Begitu pula sebagian orang menggunakan pendekatan ekonomi dalam mengkaji dan memahami korupsi.

Keanekaragaman pemahaman terhadap korupsi yang berangkat dari sudut pandang yang berbeda-beda sebetulnya dapat mengakibatkan sulitnya mencari definisi yang pasti mengenai korupsi. Namun demikian, bagi penulis cara pandang yang berbeda secara positif akan sangat membantu memahami lebih dalam mengenai korupsi termasuk cara-cara pencegahan dan pemberantasannya. Dengan kata lain perbedaan tersebut justru menjadi sebuah khasanah dalam upaya memahami dan mengenal korupsi sehinga setiap orang akan berusaha menghindari kejahatan tersebut. Oleh karena itu penulis menolak definisi yang ketat dan terbatas mengenai korupsi karena pembatasan definisi korupsi justru akan mendistorsi pemahaman terhadap korupsi itu sendiri. Lagi pula akan lebih baik bagi kita untuk memikirkan pemberantasan dan pencegahan korupsi dari pada sibuk mencari definisi korupsi itu sendiri.

Masih mengenai tindak pidana korupsi, pada dasarnya kejahatan ini sangat terkait erat dengan kekuasaan. Kejahatan korupsi yang terjadi pada hampir semua negara di dunia ini selalu berkorelasi positif dengan kekuasaan yang disalahgunakan atau diselewengkan. Sehingga pelaku kejahatan maha haram ini adalah mereka yang memangku jabatan-jabatan publik baik itu di sektor pemerintah maupun pada sektor-sektor swasta. Bertalian dengan itu Lord Acton menyampaikan semacam postulat, power tends to corrupt and absolut power to corrupt absolutely (Satria, 2014:21). Bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut maka korupsinya juga absolut. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam The Spririt of Law, bahwa terhadap orang yang berkuasa ada tiga kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan. Ketiga, kecenderungan untuk memanfatkan kekuasaan (Montesqieu, 1993:27). Dalam kaitannya dengan memanfaatkan kekuasaan inilah, maka sering terjadi apa yang disebut abuse of power yang acapkali memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang pada ujungnya merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perihal abuse of power korelasinya dengan kejahatan korupsi, maka sesungguhnya narasi korupsi Indonesia sangat terkait erat dengan aspek politik, ekonomi dan kekuasaan. Secara gamblang mengenai hal ini dikemukakan oleh Theodore M. Smith, of the whole corruption in Indonesia appers to present more of a recurring political problem than an economic. It undermines the legitimacy of the goverment in the eyes of the young, educated elite and most civil servant. Corruption reduces support for the government among eliles at the province and regency level (Krisnawati, et.all, 2006:38).

2. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Membahas tentang pembuktian, bukanlah sesuatu yang mudah sebab ruang lingkup pembuktian cukup luas episentrumnya. Rangkaian pemahamannya, kita dapat mulai dari terminologi pembuktian, asas-asas pembuktian, parameter pembuktian dan alat-alat bukti. Ini adalah sebuah proses yang cukup panjang dan tidak dapat diselesaikan dalam satu pokok bahasan. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis hanya akan mengupas secara sistematis pada tiga hal penting yakni terminologi pembuktian; parameter pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia yang secara mutatis mutandis memiliki relasi yang kuat dengan tema di atas.

PERTAMA, terminologi pembuktian. W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa kata pembuktian berasal dari suku kata bukti yang artinya sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan pembuktian berarti perbuatan atau cara membuktikan (Poerwadarminta, 1990:184). Dalam bahasa Belanda, bukti disebut sebagai bewijs (evidence) berarti hal yang menunjukan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan pembuktian disebut sebagai proof yang artinya penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun di luar undang-undang (Hamzah, 2008:68). Intinya bukti menyangkut hal yang menunjukan atau menyampaikan kebenaran tentang suatu peristiwa sedangkan pembuktian (proof) menyangkut perbuatan atau cara membuktikan melalui alat-alat bukti (evidence).
Bertalian dengan itu, Eddy O.S. Hiariej mengatakan, bahwa dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bukti yakni evidence dan proof. Kendatipun demikian ada perbedaan yang esensial diantara keduanya. Evidence adalah lebih dekat pada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah pada suatu proses (Hiariej, 2012:43). Argumentasi ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ian Dennis, evidence is information to provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourses it may refer to outcome of the process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process itself and/or to the evidence which is being evaluated (Dennis, 2007:3-4).

Penegasan lebih jauh ihwal evidence dikemukakan oleh Jefferson L. Ingram, evidence has been defined as the means employed for the purpose of proving an unknown or dispute fact, and it is either judical or extra judical (L. Ingram, 2009:24). Pendapat senada dikemukakan oleh Larry E. Sulivan and Marie Simonetti Rossen, evidence is anything that tands to prove and disaprove an alleged fact (Sulivan dan Rossen, 2005:178). Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut di atas, kita dapat mengatakan bahwa evidence lebih condong pada alat-alat bukti baik untuk menguatkan dalil seseorang maupun untuk membantah kebenaran tentang dalil atau suatu peristiwa. Sedangkan Henry Campbell Black tidak mendefinisikan proof tetapi membangun logika argumentatif ihwal hubungan antara evidence dan proof. Ditegaskan oleh Campbell Black, proof is the effect of evidence or the estabilshment of a fact by evidence (Campbell Black, 1968:1380). Sementara itu W. Ken Katsaris mengatakan bahwa proof is the result of evidence (Katsaris, 1976:7). Dengan demikian jika berbicara tentang proof pada dasarnya menyangkut tentang pembuktian artinya bagaimana alat-alat bukti (evidence) digunakan sebagai bukti. Karena itulah baik Campbell Black maupun Katsaris melihat keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi. Tegasnya evidence adalah sarana yang digunakan untuk proof.

KEDUA, parameter pembuktian. Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat enam hal yang berhubungan dengan parameter pembuktian. Pertama, bewijstheorie. Kedua, bewijsmiddelen. Ketiga, bewijsvoering. Keempat, bewijslast. Kelima, bewijskracht. Keenam, bewijsminimum (Hiariej, 2012:15-26). Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Perspektif doktrin, teori pembuktian terbagi atas empat hal. Pertama, posistief wettelijk bewijstheorie yaitu pembuktian menurut undang-undang secara positif. Bambang Poernomo mengatakan bahwa pembuktian undang-undang secara positif berarti pembuktian yang sangat bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan hukum (Poernomo, 1993:40). Pendapat senada dikemukakan oleh D. Simons, bahwa pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah berusaha menyingkirkan semua pertimbangan yang subjektif hakim dan sekaligus mengikat hakim secara ketat sesuai peraturan pembuktian (Hamzah, 2008:229).

Bila memang demikian maka sistem pembuktian positif ini menempatkan alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai alat bukti mutlak terlepas dari keyakinan hakim yang mengadili perkara. Hakim tidak lagi berpedoman dengan keyakinannya sehingga seolah-olah hakim menjadi robot pelaksana dari undang-undang. Jadi keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang dapat dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana karena justru undang-undang lah yang sangat menentukan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim termasuk cara hakim dalam memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Diskursus sistem pembuktian secara positif ini, kemudian ditanggapi oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan, bahwa jika dikaji secara hakiki maka sistem pembuktian positif memang mempunyai segi negatif dan segi positif. Segi negatifnya adalah hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa karena sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan sisi positifnya adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim untuk mencari kebenaran, salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga sekali majelis hakim menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka tidak perlu lagi hakim bertanya pada hati nuraninya (Harahap, 2000:789-799).

Kedua, conviction in time atau pembuktian menurut keyakinan hakim melulu dimaknai sebagai sistem pembuktian yang menekankan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (Harahap, 2000:799). Menurut D. Simons teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri yang menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan (Hamzah:2008:252). Selanjutnya Andi Hamzah, menyatakan bahwa pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu lazimnya digunakan pada pengadilan adat dan swapraja karena pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum (Hamzah:2008:252).

Ketiga, conviction rasionee adalah pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan pertimbangan yang logis berarti menempatkan hakim dalam mengambil keputusan selain berdasarkan keyakinannya juga harus didukung oleh fakta-fakta hukum yang logis. Artinya bahwa hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara dengan memperhatikan keyakinannya atas kesalahan terdakwa namun keyakinan tersebut mesti didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional (Harahap:2000:299).

Keempat, negatief wettelijk bewijstheorie adalah hakim dalam memutuskan bersalah tidaknya terdakwa selain berdasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang juga harus diikuti oleh keyakinan hakim. Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan bahwa dari teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif pada hakikatnya merupakan peramuan antara teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (Pangaribuan, 2008:34). Bila memang demikian maka substansi pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini adalah pembuktian kesalahan terdakwa sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan selanjutnya hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar yang melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan.

Teori pembuktian ini sejalan dengan teori pembuktian yang digunakan dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi eksistensi keyakinan hakim bertalian dengan kesalahan terdakwa, diperoleh setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pendeknya paling tidak ada beberapa kriteria oleh hakim dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, yaitu pertama, kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah (prima facie evidence). Kedua, bahwa atas dasar dua alat bukti tersebut maka hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana secara nyata terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Ihwal keyakinan hakim, maka ada tiga hal yang harus dibentuk. Pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Kedua, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya. Ketiga, hakim yakin bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya (Chazawi, 2008:32-33).

KETIGA, alat-alat bukti dalam hukum acara pidana. Pembahasan tentang alat bukti pada dasarnya berhubungan dengan bewijsmiddelen yakni alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia ketentuan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi
Jefferson L. Ingram mendefinisikan keterangan saksi sebagai testimony is evidence that comes to the court through witnesses speaking under oath or affirmation (L. Ingram, 2009:25. Sering pula keterangan saksi disebut sebagai eyewitness dan earwitness. Eyewitness adalah seseorang yang memberikan keterangan tentang suatu peristiwa berdasarkan yang dilihatnya. Sedangkan earwitness adalah seseorang yang memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang didengarnya tetapi tidak dilihatnya sendiri (Garner, 2004:548-626). Sudah barang tentu eyewitness dan earwitness ini adalah alat bukti yang digunakan dalam sistem hukum anglo saxon yang berbeda dengan peraturan di Indonesia. Meskipun demikian baik eyewitness maupun earwitness adalah termasuk dalam definisi saksi menurut hukum positif Indonesia.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, bahwa saksi adalah orang yang dapat memeberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan Pasal 1 angka 27 menguraikan, bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Satria, 2012:49). Definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 jo Pasal 1 angka 27 tersebut kemudian diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011. Secara ekspilisit dikategorikan sebagai keterangan saksi menurut putusan ini adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Hiariej, 2012:103).

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan Pasal 185 ayat (2) mengungkapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat 3 KUHAP). Apabila memperhatikan rumusan Pasal 185 ayat (1-3) tersebut pada dasarnya berhubungan dengan prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) dan syarat minimum pembuktian. Bahwa agar alat bukti saksi memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui sah maka harus terpenuhi minimal dua orang saksi. Jika hanya satu orang maka saksi tersebut dianggap tidak sah karena sesuai dengan prinsip unus testis nullus testis (Latin) atau een getuige geen getuige (Belanda). Demikian halnya dengan alat bukti, untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah maka harus terpenuhi prinsip minimum pembuktian yakni minimum dua alat bukti (prima facie evidence). Jadi dua alat bukti yang dimaksud adalah bersifat kuantitatif. Dalam hal ini alat bukti saksi – minimal dua orang saksi ditambah dengan alat bukti yang lain maka dengan sendirinya telah terpenuhi syarat minimum pembuktian.

2. Keterangan ahli
Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Terkait dengan keberadaan ahli dalam pemeriksaan perkara dijelaskan oleh Ron Delisle, Don Stuart & David Tanovich, admission of expert evidence depends on the aplication of the following criteria: first, relevance. Second, necessity in assisting the trier of fact. Third, the absence of any exclusionary rule. Fourth, a properly qualified expet (Delisle dan Tanovich, 2010, 860). Selain itu pula seorang ahli harus memiliki pengalaman, kecakapan, terlatih dan memiliki pengetahuan atau ketarampilan tertentu. Ditegaskan oleh Tristam Hodgkinson dan Mark James mengatakan experienced, the one who is expert or ho has gained skill experiece; trained by experience or practice, skilled, skilful, as does the noun the one who special knowledge or sceel causes him to be regarded as an authority, a specialist (Hodgkinson dan James, 2007:33).

Dalam KUHAP juga membedakan keterangan ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu jika seorang ahli di bawah sumpah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli (Hiariej, 2012:107).

3. Surat
Menurut Asser-Anema surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran (Hamzah, 2008, 127). Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh A. Pitlo, bahwa surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta sebab benda ini tidak termuat tanda bacaan (Prodjohamijojo, 1990:138). Surat yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti dapat meliputi: pertama, berita acara dan surat lain dala bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

4. Petunjuk
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari: keterangan saksi; surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat 3 KUHAP).

Adami Chazawi kemudian merumuskan beberapa persyaratan suatu petunjuk agar menjadi alat bukti. Pertama, adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian dan menunjukkan telah terjadi tindak pidana, terdakwa yang melakukan serta ia bersalah atas tindak pidana tersebut. Kedua, bersesuaian antara perbuatan, kejadian dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketiga, persesuaian itu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana juga menunjukkan siapa pelakunya. Kempat, petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Chazawi, 2008:73-74).

5. Keterangan terdakwa
Pasal 189 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah berupa: pertama, keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan. Kedua, isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri. Ketiga, keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keempat, keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Hiariej, 2012:112).

PEMBAHASAN

Berbicara tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi akan difokuskan pada dua hal. Pertama, ihwal alat bukti. Kedua, ihwal teori pembuktian yang digunakan dalam peraturan a quo. Agar lebih sistematis dan mudah dipahami maka secara garis besar akan diulas sebagai berikut:

1. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Ketentuan tentang alat bukti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26A yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: pertama, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kedua, dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Lingkup alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 26A tersebut pada dasarnya adalah perluasan alat bukti petunjuk yang telah diuraikan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Itu artinya peraturan a quo hanya melengkapi pengaturan alat bukti yang telah diperkenalkan oleh KUHAP. Jadi uraian alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP masih tetap dipertahankan tetapi khusus menyangkut bukti petunjuk mendapatkan perluasan sesuai dengan sifat dan karakter tindak pidana korupsi. Perluasan ini sekaligus menjadi langkah responsif dan antisipatif pembentuk undang-undang dalam melihat modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara lebih sistematis dan sulit di deteksi oleh aparat penegak hukum. Bukti petunjuk dalam literatur, biasa disebut sebagai circumstansial evidence atau bukti tidak langsung. George R. Rush menyebut circumstantial evidence sebagai evidence from which a fact can be reasonably inferred, although not directly proven (Rush, 2003:56). Jadi meskipun petunjuk adalah bukti tidak langsung tetapi tetap saja dapat digunakan sebagai bukti jika didukung oleh alat-alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Hamburger, 2008:247).

Perspektif teori, uraian alat-alat bukti dalam undang-undang anti korupsi tersebut kelihatannya lebih condong pada alat bukti yang selama ini digunakan oleh negara-negara sistem hukum anglo saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini terkonfirmasi dari argumentasi yang dikemukakan oleh Colin Evans ihwal evidence. Evans mengatakan evidence can take many forms. It might be the testimony of an eyewitness, a fragment of DNA or a fingerprint, a fiber, some documents, or perhaps even a confession (Evans, 2010:7). Jadi wujud bukti dapat beraneka ragam, misalnya saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari dan DNA.

Merujuk pada ragam bentuk bukti tersebut, Larry E. Sulivan & Marie Simonetti Rossen kemudian membagi bukti dalam tiga kategori yakni bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Ditegaskan oleh Sulivan & Rossen, most evidence can be devided in to three broad categories: direct evidence, indirect evidence and physical evidence (Sulivan dan Rossen, 2005:178). Bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apapun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video atau rekaman digital. Bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dengan analisis yang masuk akal. Sedangkan bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal. Secara gamblang diulas oleh Sulivan & Rossen, direct evidence establishes an element of a crime through any eyewitness account, cenfession or anything observed including writings, audio, video or digital recording. Indirect evidence is based on inference and deductive reasoning. Physical evidence result from a criminal investigation (Sulivan dan Rossen, 2005:179).

Masih mengenai bukti, dalam tindak pidana korupsi di Indonesia mayoritas bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK adalah berbentuk dokumen dan rekaman komunikasi yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi. Rekaman tersebut diperoleh dari hasil penyadapan. Ihwal penyadapan ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Apabila memperhatikan rumusan dokumen dalam peraturan a quo maka ruang lingkupnya sangat luas yang dapat menjangkau banyak hal terkait dengan pengungkapan tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Jefferson L. Ingram, documentary evidence includes all types of traditional documents, records, photographs, pictures, X-ray images, drawings, audio-and videotapes, as well as writing that are not obcectionable under the various exclusionary rules (L. Ingram, 2010:25). Kembali pada undang-undang anti korupsi, meluasnya ruang lingkup dokumen tersebut kelihatannya sengaja dibuat oleh pembentuk undang-undang agar mempermudah penemuan bukti oleh penyidik sehingga memudahkan pula pengungkapan tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian bukti-bukti yang diperoleh penyidik tersebut harus tetap relevan atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diungkap. Hal ini untuk mengantisipasi abuse of power oleh aparat penegak hukum dalam menyidik tindak pidana korupsi, apalagi lingkup bukti sangat luas cakupannya. Ian Dennis kemudian mengajukan tiga proposisi terkait dengan itu. First, evidence must be relevant in order for court to receive it. That it must relate to some fact which is proper object of proof in the proceedings. Second, evidence must also be admisible, meaning that it can properly be received by courts as matter of law. Third, exclusionary discretion or exclusionary rules (Dennis, 2007:5-6). Prinsip exclusionary discretion ini berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Mapp vs Ohio yang mana hakim mengatakan bahwa we hall that all evidence obtained by searches and seizures in violation of the constitution is, by that some authority, inadmisible in a state court (Katsaris, 1976:63). Intinya tidak diakui sebagai bukti apabila perolehan bukti tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar hukum (unlawful legal evidence). Max M. Houck kemudian menguraikan bahwa bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara tidak sah disebut dengan tainted evidence artinya bukti yang ternodai. Termasuk dalam bukti yang ternodai adalah derivative evidence atau bukti yang tidak asli (Hiariej, 2012:12). Sedangkan ihwal relevant dan admisible maksudanya adalah bahwa suatu bukti harus berhubungan dan dapat diterima oleh para pihak dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Bukti yang diterima mutatis mutandis adalah relevan tetapi yang bukti relevan belum tentu dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas berikut argumentasi beberapa yuris, kita dapat mengatakan bahwa untuk kepentingan pemberantasan korupsi perluasan alat bukti petunjuk adalah rasional dan mutlak dibutuhkan. Menghadapi tindak pidana korupsi yang kian hari makin menggurita maka diperlukan perluasan cara dalam memperoleh bukti. Memperluas episentrum bukti petunjuk mengindikasikan bahwa upaya serius dari negara untuk memudahkan KPK dan aparat penegak hukum lain dalam menyidik perkara korupsi. Perluasan ini diharapkan akan berkorelasi positif dengan keberhasilan pengungkapan dan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.

2. Teori Pembuktian Dalam Peraturan Anti Korupsi Indonesia

Ihwal teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya berkorelasi dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Karena itu di atas telah diulas empat teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana namun hanya teori negatif yang digunakan dalam Pasal 183 KUHAP. Teori-teori tersebut dalam perjalanannya tidak mutatis mutandis diterapkan dalam undang-undang anti korupsi. Oleh karena itu sebelum diulas lebih jauh tentang teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi maka terlebih dahulu penulis akan mengutip secara lengkap dua pasal dalam peraturan a quo yang secara langsung berhubungan dengan teori pembuktian. Pertama, Pasal 12B yang menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Kedua, Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kedua pasal tersebut pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain sehingga bukan sesuatu yang terpisah-pisahkan. Gratifikasi dalam Pasal 12B adalah berhubungan dengan hak pembuktian dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) peraturan a quo.

Paling tidak ada lima makna penting bila memahami hakikat Pasal 12B yakni pertama, subjek gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, perbuatan menerima gratifkasi adalah bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketiga, ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a pada prinsipnya secara operasional akan diterapkan pada Pasal 37. Keempat, pembalikan pembuktian dalam peraturan a quo adalah hanya berlaku pada tindak pidana korupsi berupa suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Kelima, bagi tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka beban pembuktiannya tetap berada di tangan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan ulasan tersebut, kita dapat mengatakan bahwa sistem pembalikan pembuktian dalam tindak pidana korupsi terbagi dua yakni pembalikan pembuktian dan bukan pembalikan pembuktian – pembuktian biasa (konvensional). Pembalikan pembuktian dapat dijumpai dalam Pasal 12B ayat (1) peraturan a quo khusus pada penerima gratifikasi. Sedangkan bukan pembalikan pembuktian – pembuktian konvensional dapat ditemukan pada Pasal 12B ayat (2) khusus menyangkut gratifikasi yang nilai kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Atas dasar itulah Indriyanto Seno Adji menegaskan bahwa sistem pembuktian dalam Pasal 12B tersebut bersifat terbatas dan berimbang. Terbatas karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dan absolut pada semua delik yang ada pada undang-undang anti korupsi. Sedangkan berimbang artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilaksanakan oleh penuntut umum (Seno Adji, 2006:134).

Ketentuan pembalikan pembuktian pada dasarnya juga telah direkomendasikan oleh masyarakat internasional melalui Pasal 31 angka 8 UNCAC 2003, state parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful orign of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principle of their domestic and with the nature of judical and other proceedings (UNODC, 2003:25). Ada dua makna penting dari ketentuan UNCAC 2003 tersebut. Pertama, pelaku dapat memperlihatkan atau menerangkan asal muasal harta kekayaan yang sah tetapi diduga berasal dari hasil kejahatan. Kedua, proses perampasan tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip dasar hukum nasional termasuk pula hukum acara pidananya. Secara implisit ketentuan ini telah mengadopsi pembalikan pembuktian pada orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi. Sayangnya peraturan ini hanya sebagai non mandatory obligation sehingga negara-negara peserta konvensi dapat memilih menerapkan atau tidak, tergantung kehendak negara yang bersangkutan.

Masih mengenai pembalikan pembuktian, di atas telah ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 12B bertalian erat dengan Pasal 37. Khusus Pasal 37 peaturan a quo pada dasarnya terkandung dua hal. Pertama, pembalikan pembuktian adalah hak terdakwa sebagaimana disebutkan pada ayat (1). Pengaturan demikian sebetulnya bukanlah suatu kemajuan sebab hak pembuktian adalah sudah melekat pada setiap warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi. Singkatnya penyebutan hak terdakwa dalam pembuktian adalah sekedar menegaskan hak terdakwa yang secara alami telah melekat ketika ia dijadikan tersangka atau terdakwa. Kedua, penegasan tentang pembalikan pembuktian sebagaimana disebutkan pada ayat (2). Artinya bahwa ada konsekuensi yuridis ketika terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pengadilan akan menjadikan sebagai dasar dalam memutuskan bahwa dakwaan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian jika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka hal itu akan dijadikan dasar juga bagi hakim untuk menghukum terdakwa.

Intinya adalah bahwa mekanisme pembalikan pembuktian yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) adalah berkorelasi positif dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a. Ketika seseorang didakwa oleh penuntut umum karena telah menerima gratifikasi berupa suap maka pembuktiannya adalah kepada terdakwa. Apabila ia berhasil membuktikan maka dakwaan penuntut umum mutatis mutandis tidak terbukti kosekuensinya terdakwa dibebaskan dari dakwaan (actore non probante reus absolvitur). Jadi Pasal 12B ayat (1) huruf a adalah tindak pidana gratifikasinya sedangkan Pasal 37 adalah opersionalisasi pembuktiannya berupa pembalikan beban pembuktian (reversal of burden of proof). Selain Pasal 37 sebetulnya masih ada Pasal 37A yang juga berhubungan dengan pembalikan pembuktian tetapi Pasal 37A ini tidak memiliki hubungan dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a tersebut. Pasal ini hanya berhubungan dengan pembalikan pembuktian tentang asal muasal harta benda terdakwa yang bukan berasal dari gratifikasi.

Pembalikan pembuktian dalam perkembangannya tidak hanya dikenal dalam peraturan anti korupsi tetapi juga dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 78. Dalam Pasal 77 disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 78 ayat (1) berbunyi: dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Merujuk pada uraian tersebut di atas hanya ada dua kemungkinan bagi terdakwa yakni pertama, mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Kedua, terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Jika terdakwa mampu membuktikan maka konsekuensinya penuntut umum wajib mengajukan bukti yang dimilikinya yang dapat menunjukan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari hasil tindak pidana. Tetapi jika terdakwa tidak mampu membuktikan maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dan harta kekayaan terdakwa yang berasal dari tindak pidana disita untuk negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini. Pertama, berbicara tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana secara umum. Pada dasarnya terdapat beberapa teori pembuktian yakni teori positif, teori conviction intme, teori conviction rasionee dan teori negatif. Teori negatif ini yang diadopsi dalam Pasal 183 KUHAP. Kedua, dalam perkembangannya peraturan anti korupsi Indonesia memperkenalkan pembalikan pembuktian khusus pada gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B jo Pasal 37. Ketiga, peraturan anti korupsi dan pencucian uang juga memperluas episentrum alat bukti petunjuk dalam KUHAP. Perluasan ini sasarannya adalah untuk memudahkan penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi.

Keempat, selain dalam tindak pidana korupsi, pembalikan pembuktian juga diadopsi dalam peraturan anti pencucian uang. Bahkan dalam peraturan a quo mengenalkan prinsip pembalikan pembuktian murni. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 77 jo Pasal 78. Kelima, pembuktian yang awalnya hanya menjadi domain jaksa (beban pembuktian konvensional) kemudian mengalami pergeseran (shifting) kepada terdakwa (pembalikan beban pembuktian – refersal of burden of proof). Prinsip pembalikan pembuktian terbagi dua yakni pembalikan pembuktian murni (absolut) yang dikenalkan dalam tindak pidana pencucian uang dan pembalikan pembuktian bersifat terbatas dan berimbang yang dikenalkan dalam tindak pidana korupsi.

2. Saran

Pertama, meskpun UNCAC 2003 menyebut bahwa pembalikan pembuktian sifatnya non mandatory obligation namun kiranya penting dievaluasi agar undang-undang anti korupsi secara tegas menggunakan prinsip pembalikan pembukitan baik terhadap gratifikasi maupun bentuk tindak pidana korupsi yang lain. Kedua, pembalikan pembuktian tersebut tetap dalam konteks tidak melanggar prinsip non self incrimination dalam hukum pidana. Karena itu asas-asas fundamental dalam hukum pidana mesti diadopsi secara tegas oleh undang-undang anti korupsi. Ketiga, perumusan alat bukti seharusnya tidak hanya memperluas episentrum alat bukti petunjuk tetapi secara langsung mengatur tentang alat bukti baru selain yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini menjadi penting sebab sebagai penegasan kehususan peraturan anti korupsi dibandingkan dengan KUHAP. Keempat, salah satu alat bukti yang dapat ditambahkan adalah dokumen elektronik dan peta, seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan ini penting ditambahkan karena pada saat ini tindak pidana korupsi di bidang sumber daya alam sedang marak terjadi. Kelima, kedepan khusus menyangkut pembalikan pembuktian murni seperti dalam peraturan anti pencucian uang agar dibuat sebuah peraturan khusus yang mengatur prosedur beracara tersendiri sehingga dapat memberikan kepastian hukum (legal certainty).

REFERENSI

  • Adji, Indriyanto Seno, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
  • __________________, 2007, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta.
  • Anshorudin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  • Atmasasmita, Romli, 1995, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi, FH UII, Yogyakarta.
  • Black, Henry Campbell, 1968, Black Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern (Fourth Edition), ST Paul Minn-West Publishing.co, New York.
  • Chazawi, Adami, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.
  • Delisle, Ron, Stuart, Don & Tanovich, David, 2010, Evidence: Principle and Problems (Ninth Edition), Carswell Thomson Reuters, Canada.
  • Dennis, Ian, 2007, The Law of Evidence (Third Edition), Swet and Maxwel, London.
  • Evans, Colin, 2010, Criminal Justice: Evidence, Chelsea House Publisher, New York.
  • Garner, Bryan A, 2004, Blacks Law Dictionary, West Thomson Bussines, New York.
  • Hamburger, Philip, 2008, Law and Judical Duty, Harvard University Press, Massachusetts-London.
  • Hamzah, Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  • _____________, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
  • _____________, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
  • Harahap, M. Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta.
  • Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
  • Hodgkinson, Tristram and James, Mark, 2007, Expert Evidence Law and Practice, Sweet and Maxwell, London.
  • Ingram, Jeffersion L, Criminal Evidence (Tenth Edition), LexisNexis-Anderson Publishing, New York.
  • Kadish, Sanford H, 1983, Encyclopedia of Crime and Justice (Volume I), The Free Press Macmilan Publisher, New York.
  • Katsaris, W. Ken, 1976, Evidence and Procedure in the Administration of Justice, John Wiley & Sons, New York.
  • Krisnawati, Dani, Riyanto, Sigid, Gunarto, Marcus Priyo, Supriyadi dan Hiariej, Eddy O.S., Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta.
  • Montesqieu, 1993, Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  • Pangaribuan, Luhut M.P., 2008, Hukum Acara Pidana: Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Djambatan, Jakarta.
  • Poernomo, Bambang, 1993, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta.
  • Poerwadarminta, W.J.S., 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
  • Prodjohamijojo, Martiman, 1990, Komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pradnya Paramita, Jakarta.
  • Rush, George E, 2003, The Dictionary of Criminal Justice (Sixth Edition), McGraw-Hill Companies, California.
  • Satria, Hariman, 2014 Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta.
  • ______________, 2012, Penerbitan SKPP Oleh Kejaksaan Dalam Proses Peradilan Pidana, Genta Publishing, Yogyakarta.
  • Sulivan, Larry E. & Rossen, Marie Simonetti, 2005, Encyclopedia of Law Enforcement (Volume I), Sage Publication, London.
  • Tilman, Robert O, 1988, Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap; Administrasi, Pembangunan dan Korupsi di Negara Baru, dalam Muchtar Lubis dan James C, Scoot, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta.
  • United Nations Convention Against Corruption 2003, UNODC-United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations, New York.
PENULIS: HARIMAN SATRIA | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari