• Beranda
  • Artikel
  • Riset Publik
  • Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia

Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia

Upaya pemulihan aset hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dari komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan saat ini. Hal ini menjadi salah satu kaidah yang diatur dalam United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003. Dimana, negara-negara pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntuan pidana.

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

PENDAHULUAN

Berbagai upaya penanggulangan kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Dimana upaya menangkap pelaku kejahatan untuk kemudian dipenjarakan agar mendapatkan efek jera berangsur-angsur mulai menemui kegagalan demi kegagalan, terutama bagi kejahatan yang terkait dengan upaya mencari keuntungan finansial secara ilegal. Belakangan, upaya menanggulangi kejahatan ini mulai bergeser pada tindakan mengejar keuntungan ilegal yang didapat ketimbang pelaku aktivitas ilegal itu sendiri.

Pandangan ini mulai berkecambah pada saat merebaknya jaringan pengedaran narkotika antar-negara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk menumpasnya. Hasil dari produksi narkotika ilegal tersebut tumbuh sangat cepat dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Selain itu, mereka dapat menyuap para pejabat publik, termasuk para penegak hukum setempat untuk menutupi kejahatan yang dilakukan.

Hingga tahun 1986, upaya-upaya penegakan hukum di Amerika Serikat untuk memerangi narkoba dengan memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba terbukti tidak memberikan kesuksesan. Pemerintah Federal Amerika kemudian menggalakkan upaya perang melawan narkoba (War on Drugs), namun dengan pendekatan yang berbeda. Penegak hukum mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan, yakni mengarah kepada hasil kejahatan (going for the money), dalam hal ini dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya (head of the serpent) menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat itu tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran terhadap ‘keuntungan’ ilegalnya (confiscate ill-gotten gains) (Vetori, 2006). Meminjam ungkapan yang digelorakan oleh Fancois Noel Babeuf (1760-1797) sebagai orang pertama yang menyuarakan cita-cita kaum sosialisme, bahwa secara etis apa yang dicuri dari rakyat harus sedapat mungkin dirampas kembali (Suseno, 2016). Hasil kejahatan merupakan sesuatu yang tidak boleh dimiliki terus menerus oleh pelaku kejahatan, dan karenanya harus dikembalikan kepada yang berhak atasnya.

Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal, kemudian diformalkan dalam ketentuan United Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003. Selain mengatur beberapa ketentuan tentang kerjasama penanganan tindak pidana korupsi di dunia, UNCAC juga memandatkan kepada negara anggota untuk mengupayakan perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan perampasan tanpa tuntuan pidana (Non Conviction Based- NCB) sebagai alat atau sarana – yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum – untuk merampas aset hasil korupsi disemua yurisdiksi (Ramelan dkk, 2012).

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC sebagaimana yang diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusional dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.

RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (retributionist), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (rehabilitationist). Apakah kemudian, dengan bekerjanya RUU Perampasan Aset ini akan menggeser bahkan menghilangkan proses penegakan hukum konvensional dalam mengejar pelaku kejahatan atau kemudian melakukan kolaborasi di antara kedua pendekatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa konsep pendekatan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) terhadap materi muatan RUU Perampasan Aset. Analisis dilakukan dengan menjabarkan beberapa norma yang mendasari kebijakan perampasan aset, mulai dari UNCAC hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan mekanisme perampasan aset yang sudah ada. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan masalah yang dimunculkan.

NCB ASSET FORFEITURE: MERAMPAS ASET HASIL TINDAK PIDANA MELALUI JALUR PERDATA

Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, disebutkan tentang definisi Perampasan In Rem yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.

Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait didalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi. Namun demikian, pilihan tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatik, agar tidak terkesan hanya mengambil “jalan pintas” dalam penegakan hukum.

Secara historis, fenomena kejahatan terorganisir seperti peredaran narkotika internasionl ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang konsep perampasan (confiscation) dalam sistem peradilan pidana. Sebelumnya, hukum acara pidana yang berlaku didunia secara umum, pada masa lampau hanya mengenal mekanisme perampasan tradisional yang disebut sebagai perampasan terhadap instrumen kejahatan (instrumentum sceleris) atau objek dari kejahatan (objectum sceleris). Hampir semua sistem peradilan pidana yang berlaku, tidak menyediakan mekanisme perampasan terhadap hasil kejahatan (producta/fructa sceleris). Hal ini dikarenakan, terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung (victimless), pelaku seolah-olah terbebas dari kewajiaban membayar ganti rugi. Terhadap pelaku, hanya dikenakan pidana badan (fisik) berupa pemenjaraan. Hal ini berbeda dengan jenis kejahatan yang menimbulkan korban langsung, dimana para korban atau keluarganya dapat mengajukan gugatan materil kepada pelaku kejahatan, seperti yang dipraktikkan di negara Belgia dan Prancis.

Kekuranglengkapan hukum tersebut, memberikan keleluasaan bagi para pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan. Seperti kejahatan peredaran narkotika di Inggris dalam perkara R. v. Cuthbertson (1981), dimana pengadilan dianggap tidak berwenang merampas keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (Stessens, 2003). Salah satu alasan mengapa hasil kejahatan tidak dapat dikenakan perampasan saat itu adalah karena hasil kejahatan dapat dipungut pajaknya, dan oleh karena itu merupakan wewenang dari lembaga pemungut pajak (Alldridge, 2003). Namun, walaupun terkesan sebagai suatu kemunduran, perkara ini kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan hukum perampasan modern.

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (crime should not pay), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan (Alldridge, 2003). Adapun doktrin hukum pidana yang melarang seseorang mendapatkan keuntungan dari suatu kejahatan tersebut, paling jelas dapat dilihat dalam suatu kasus pembunuhan seorang suami oleh istrinya, Florence Maybrick dengan menggunakan racun di Inggris. Dimana, pada tahun 1981, pengacara dari Maybrick, Richard Cleaver, mengajukan banding, tapi bukan untuk memohon keringanan hukuman atas kliennya, melainkan karena polis asuransi sang suami yang telah diwasiatkan kepada kliennya tidak bisa dicairkan, karena oleh pengadilan pertama, pelaku pembunuhan dianggap tidak bisa menerima keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan (Alldridge, 2003; Sly, 2009).

Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan menggunakan jalur perdata. Artinya, perampasan terhadap aset hasil kejahatan dilakukan tanpa perlu mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku. Artinya, konsentrasi penegak hukum hanya kepada asetnya, bukan pelaku. Perampasan melalui jalur perdata ini dipilih, karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Artinya, harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Sementara, mengungkap dan membuktikan kejahatan terorganisir (organized crime) yang menjadi fenomena kejahatan modern bukanlan perkara yang mudah. Pengejaran terhadap pimpinan organisasi kejahatan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat internasional menemui kegagalan demi kegagalan karena sulitnya menemukan jejak-jejak mereka dalam aktivitas kejahatan di lapangan. Mereka ini adalah orang-orang yang hanya memberikan perintah untuk melakukan aksi-aksi kriminal, dan kemudian sebagai pihak yang menerima keuntungan hasil kejahatan. Maka, pilihan untuk hanya mengejar aset hasil kejahatan ketimbang menemukan pelakunya dianggap sebagai terobosan dari dinamika dunia kejahatan yang semakin kompleks.
Terlebih, dalam tindak pidana korupsi, hasil kejahatan yang merupakan kerugian negara yang harus segera dipulihkan karena terkait dengan perekonomian dan hak dari warga negara, maka mekanisme perdata dianggap sangat relevan. Mengingat, hukum perdata tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan dirancang untuk dua hal. Pertama, status quo ante yaitu untuk mengembalikan posisi dari pihak yang dirugikan. Kedua, untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan akibat kerusakan yang dideritanya (Ramelan et.al., 2012).

TANTANGAN PENGGUNAAN NCB ASSET FORFEITURE DALAM RUU PERAMPASAN ASET

Aset sebagai pihak dalam proses pengadilan

Mekanisme NCB Asset Forfeiture atau perampasan in rem dalam memerangi kejahatan financial (financial crime) sudah tidak bisa ditawar lagi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cassella (2008) bahwa perampasan pidana tidak akan pernah cukup untuk mengambil-alih keuntungan ekonomis yang didapat oleh pelaku kejahatan. Hal ini sangat beralasan mengingat prinsip utama dari perampasan pidana yang harus terlebih dahulu mensyaratkan pembuktian kesalahan dari pelaku untuk dapat merampas asetnya. Sementara, banyak sekali kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyeret pelaku untuk dituntut secara pidana. Seperti pelaku yang buron, pelaku meninggal dunia, pelaku memiliki imunitas, dan pelaku tidak diketahui keberadaannya.

Pada dasarnya, perampasan in rem memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yakni untuk mengambil hasil dari kejahatan, namun dengan proses yang berbeda. Mekanisme ini menempatkan negara sebagai penggugat dan aset sebagai tergugat, sementara pihak-pihak yang terkait dengan proses perampasan adalah pihak intervensi (claimants). Dalam mekanisme perampasan in rem di USA menggunakan nama yang tidak biasa seperti United States V. $ 160,000 in U.S. Currency atau United States V. Contents of Account Number 12345 at XYZ Bank Held in the Name of Jones (Cassella, 2008). Disini berlaku teori fiksi hukum diterapkan terhadap aset yang biasanya sebagai objek, namun dalam mekanisme ini diposisikan sebagai subjek. Aset dianggap dapat melakukan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep perampasan in rem ini berasal dari sejarah hukum di Amerika pada abad kedelapan belas dimana dengan memberikan nama kepada aset selundupan seperti kapal bajak laut atau kapal penyelundup budak ketika pemiliknya berada di luar Amerika yang mana tidak dapat dijerat oleh hukum Amerika (Cassella, 2007).

Sekilas perampasan in rem memang mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang sudah dikenal dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dimana, diatur tentang peran Jaksa yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 30 ayat 2) sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun, peran JPN dalam perkara pidana ini masih menggunakan hukum acara perdata murni. Dimana, aset masih diperlakukan menjadi objek sengketa dan gugatan dialamatkan kepada pihak yang menguasai aset.

Model perampasan in rem dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara (vide Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38 UU Tipikor). Sementara pendekatan anti-pencucian uang melalui strategi follow the money yang dianggap lebih maju dari pendekatan pidana konvensional masih kurang memuaskan karena pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (post-conviction forfeiture). Walaupun tidak harus membuktikan tindak pidana asalnya (predicate crime), namun dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus menentukan jenis tindak pidana asalnya untuk dirumuskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum nantinya. Pembuktian terbalik dalam perkara TPPU merupakan pelengkap dari pembuktian kesalahan seseorang untuk dapat dihukum melakukan tindak pidana pencucian uang. Hanya dalam hal terdakwa meninggal dunia saja, perampasan in rem benar-benar diterapkan dalam perkara TPPU, yakni tanpa membuktikan kesalahan, cukup permintaan untuk merampas aset milik terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010). Oleh sebab itu, Gallant dan King (2013) menyebut perampasan in rem ini merupakan perubahan yang cukup radikal dari pendekatan investigasi, penuntutan, dan penghukuman pidana konvensional.

Titik tekan dari perampasan in rem adalah mengungkap hubungan antara aset dengan tindak pidana, bukan hubungan antara aset dengan pelaku (Cassella, 2007). Kesalahan bukan merupakan bagian pembuktian dalam perampasan in rem, melainkan bukti formil tentang asal-usul harta aset. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya, maka pengadilan dapat memutus bahwa aset tersebut ‘tercemar’ dan dapat dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Namun penting untuk diingat, bahwasannya perampasan in rem ini bukan hendak menggantikan proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan. Walaupun perampasan in rem dianggap lebih efektif, namun tidak direkomendasikan sekiranya penegak hukum cukup mampu menuntut pelaku secara pidana. Mengingat, untuk menanggulangi kejahatan, tetap harus menggunakan sanksi hukum pidana dan juga dengan perampasan aset hasil kejahatan (Greenberg, 2009). Artinya, model perampasan in rem ini tidak dapat memotong (bypass) semua proses hukum pidana yang seharus dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan. Kecuali apabila keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana, maka baru perampasan in rem bisa digunakan. Akan lebih baik juga apabila pendekatan perampasan pidana dan perampasan in rem tersebut digunakan secara bersamaan (Greenberg, 2009).

Merampas aset tanpa membuktikan kesalahan

Mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana yang dianggap terobosan ini mengandung poin yang sangat krusial. Yaitu, terkait dengan hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28-H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (rule of law). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalah prinsip-prinsip konstitusional.

Bagi sebagian kalangan yang memandang perampasan aset yang diduga “hasil tindak pidana” harus didahului oleh keputusan atau kepastian tentang tindak pidana yang menghasilkan aset kejahatan tersebut, memang sangat mungkin menganggap model perampasan perdata ini bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, hal ini pernah dilakukan oleh terpidana korupsi Akil Mochtar melaui Uji Materi UU No. 8 Tahunn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidan Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya,” terutama dalam kata “tidak” yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pada intinya, adanya kata “tidak” tersebut menyebabkan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang menghasilkan aset ilegal tidak perlu dibuktikan, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ia beranggapan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) ini yang menghasilkan aset hasil kejahatan yang kemudian disembunyikan melalui metode-metode pencucian uang. Jika tidak dibuktikan tindak pidananya, mustahil akan ditemukan pencucian uangnya, apalagi dirampas untuk negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 77/PUU-XII/2004, sebenarnya sudah menyatakan bahwa Pasal 69 UU TPPU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, jika dilihat dalam pertimbangan hukumnya, MK tidak begitu mengulas tentang argumen hukum yang lugas mengapa tindak pidana asal tersebut tidak perlu dibuktikan. MK melalui putusannya hanya menjabarkan bahwa akan ada ketidakadilan jika seorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari TPPU tidak bisa diproses apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan. MK hanya mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang sudah sejak lama tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal ini menjadikan konsep perampasan aset tanpa memerlukan bukti kesalahan melalui In Rem atau Civil Forfeiture masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini juga telah menerapkan penyitaan terhadap hasil kejahatan. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan penyitaan adalah: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasi dari tindak pidana. Dalam kasus pencurian misalnya, benda yang dicuri sebagai hasil dari kejahatan yang dapat disita jika ditemukan oleh penyidik pada saat penangkapan, penggeledahan. Begitu juga dalam kasus korupsi, hasil kejahatan yang disita misalnya pada saat ditemukannya sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap kepada pejabat publik tertentu.

Hal mana, uang tersebut juga termasuk sebagai kerugian negara yang dapat dirampas oleh negara. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat in personam yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku.
Sementara dalam penyitaan yang bersifat in rem, yang menggunakan pembuktian terbalik, dimana yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (balanced probability). Teori balanced probability principle atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (presumption of innoncence) sebagai penjabaran prinsip non-self incrimination yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya (Yusuf, 2013).

Jika dalam kasus pidana, standar pembuktian memerlukan derajat kemungkinan yang sangat tinggi, dengan diksi ‘secara sah dan meyakinkan’ atau dalam sistem hukum anglo saxon berdasarkan ‘beyond reasonable doubt’, maka dalam ‘balanced probability’, yang maksudnya ‘sesuatu lebih mungkin terjadi daripada tidak’ (Ramelan, et. al., 2008). Model pembuktian perdata ini berlandaskan prinsip prepondance of evidance, dimana suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada alat bukti mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan siapa yang memiliki bukti lebih banyak (Pohan et.al 2008) dan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut hak tersebut. Maka, dalam perampasan perdata ini, keyakinan hakim tidak dibutuhkan untuk menentukan suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, karena standar pembuktian yang sudah diturunkan dari standar pembuktian pidana ke perdata.

Sebagai penegasan, dapat disimak pertimbangan Hakim W.J Kitchen dalam perkara R. v Nayanchandra Shah di Kanada, yang menyatakan pendiriannya terhadap perkara pencampuran hasil kejahatan dengan hasil yang legal oleh terdakwa, dengan pandangan sebagai berikut :

“tujuan dari penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah adalah untuk menyelesaikan kesulitan untuk membuktikan hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh si terdakwa. Penuntut harus mampu membuktikan secara meyakinkan fakta terjadinya tindak pidana dan jumlah dari hasil tindak pidana tersebut. Namun bukti untuk mengidentifikasi bagian mana yang merupakan hasil tindak pidana adalah suatu hal lain. Pemindahan hasil tindak pidana oleh tersangka bisa dilakukan sebagai suatu manipulasi harta ketika hal tersebut berada di luar kontrol dan pengawasan dari orang lain. Tindakan tersembunyi tersebut bisa menjadi sangat mudah dilakukan dengan makin meningkatnya kecanggihan transaksi komersial dan kemampuan untuk membuat perintah pemindahan hak atas barang melalui komputer atau elektronik pada skala nasional maupun internasional. Terdakwa memiliki beban korelatif untuk membuktikan bahwa keseimbangan dari kemungkinan bahwa barang yang diperiksa tidaklah dibeli dari hasil kejahatan (Ramelan, et. al, 2008).

Sementara, untuk mencegah terjadainya pelanggaran dalam mekanisme ini, penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki dugaan kuat (probable cause) adanya kayakinan bahwa aset tersangka/terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Di sini, ditekankan kepada penuntut umum untuk harus terlebih dahulu memiliki bukti, bahwa seorang memiliki kekayaan transaksi keuangan diluar kewajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa dengan menggunakan teori ‘kemungkinan berimbang’ ini dalam perampasan aset (negara melawan aset), bukan ditujukan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum seorang tersangka (Yusuf, 2013).

Masalah kewenangan mengadili

Sebagaimana konsep perampasan in rem yang merupakan proses penegakan hukum pidana namun mengadopsi proses peradilan perdata dengan mengedepankan kebenaran formil, bukan kebenaran materil. Dalam Naskah Akademis RUU Perampasan Aset ini, penanganan prosesnya merupakan wewenang dari Pengadilan Umum (Ramelan, et.al, 2012). Pengadilan umum yang dimaksud merupakan pengadilan tingkat pertama yang ada di setiap kota/kabupaten yang berisikan hakim yang sehari-hari memutus perkara pidana dan perdata.

Rumusan tersebut tidak menunjuk secara spesifik kriteria hakim yang dapat memutus perkara permohonan perampasan aset nantinya. Mengingat konteks perampasan aset in rem yang menggunakan mekanisme peradilan perdata, yang mana nantinya putusan yang dikeluarkan berupa penetapan, maka kriteria hakim yang dirujuk dalam hal ini lebih kepada hakim yang biasa memeriksa perkara perdata. Namun, sebenarnya mekanisme pembuktian tentang asal-usul aset adalah dengan mekanisme pembuktian terbalik yang tidak biasa dilakukan terhadap perkara-perkara perdata pada umumnya. Maka, dengan demikian untuk memastikan efektifitas proses perampasan aset in rem dapat dilakukan dengan memadupadankan hakim pidana dan perdata atau hakim yang diberikan pelatihan khusus tentang mekanisme perampasan aset in rem.

Kemudian, terkait dengan wewenang pengadilan khusus tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) yang tidak dirujuk dalam naskah akademis RUU Perampasan Aset. Hal ini sesungguhnya ahistoris dengan semangat pembentukan pengadilan tipikor. Dimana saat itu ada pemikiran agar penanganan perkara korupsi bisa lebih efektif oleh suatu pengadilan khusus tindak pidana korupsi karena dilengkapi hakim-hakim yang sudah memiliki keahlian yang spesifik dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik hakim pada peradilan umum dan hakim ad hoc. Konsep perampasan in rem yang diformalkan dalam konvensi anti-korupsi (UNCAC), karena maraknya penyembunyian hasil kejahatan dari tindak pidana ini. Maka sudah selayaknya perkara-perkara perampasan aset in rem ini juga dapat dilakukan di pengadilan tipikor apabila aset yang tercemar diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Perkembangan teknologi yang membuat transaksi ekonomi saat ini tidak mengenal batas negara (borderless), dimana pelaku kejahatan yang terpisah dengan penikmat hasil kejahatan membuat mekanisme hukum pidana konvensional dirasa belum cukup untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan dimaksud. Metode perampasan aset secara in rem melalui NCB Asset Forfeiture ini merupakan konsep yang revolusioner dalam merampas hasil kejahatan. Prosesnya yang lebih efektif karena menerabas beberapa asas hukum dan juga dengan menurunkan standar pembuktian dalam perkara pidana, dianggap berpotensi akan berhadap-hadapan dengan prinsip peradilan yang adil (due process of law) dan juga hak atas kepemilikan harta kekayaan seseorang (property rights). Hal ini misalnya berkaca dari pengalaman gugatan uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU TPPU, seperti ikhwal pembuktian terbalik dan pembuktian tindak pidana asal. Walaupun Putusan MK sudah menegaskan konstitusionalitas dari pasal-pasal yang diujikan, namun putusan tersebut tidak mendudukkan landasan teoritis yang kuat tentang konsep hasil kejahatan dan perkembangan tentang kejahatan keuangan kontemporer.

Tantangan terbesar untuk mengintrodusir hukum perampasan aset in rem dalam RUU Perampasan Aset adalah bagaimana menjelaskan pendekatan ini yang memisahkan hubungan aset hasil kejahatan dengan pelaku kejahatan. Walaupun tidak sama sekali bertujuan untuk menghilangkan proses hukum pidana, namun adakalanya perampasan in rem nantinya memang sama sekali hanya mengejar harta kekayaan hasil kejahatan tanpa mempedulikan siapa pelakunya. Hal ini semata-mata disatu sisi ditujukan untuk mengembalikan kerugian akibat kejahatan yang dilakukan dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

REFERENSI

A. Buku

  • Alldridge, P. 2003. Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of Proceeds of Crime. Hart Publishing. Oregon.
  • Cassella, S. D. 2007. Asset Forfeiture Law in the United States. Chapters 1 and 2. Juris Publishing. New York, NY.
  • Pohan, A. et. al. 2008. Pengembalian Aset Kejahatan. Pusat Kajian Anti Korupsi [PuKAT] Korupsi Fakultas Hukum UGM dan Kemitraan. Yogyakarta.
  • Ramelan. et. al. 2008. Panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan. Indonesia – Australia Legal Development facility. Jakarta.
  • Ramelan, et. al. 2012. Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
  • Sly, N. 2009. Murder by Poison. The History Press. United Kingdom.
  • Stessens, G. 2003. Money Laundering: A New International Law Enforcement Model. Cambridge University Press. USA.
  • Suseno, F. M. 2016. Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Cet. 10. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
  • Vettori, B. 2006. Tough on Criminal Welath: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU. Springer. Netherlands.
  • Yusuf, M. 2013. Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Peneribit buku Kompas. Jakarta.
  • Greenberg, T. S et. al. 2009. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. The World Bank. Washington DC.

Jurnal

  • Cassella, S. D. 2008. The case for civil forfeitureWhy in Rem proceedings are an essential tool for recovering the proceeds of crime. Journal of Money
  • Laundering Control. 11 (1): 8 – 14.
  • Gallant, M. M and Colin King. 2013. The Seizure of Illicit Assets: Patterns of Civil Forfeiture in Cananda and Ireland. Common Law World Review. 42: 91-109.

B. Peraturan dan Putusan Pengadilan

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2004.
  • United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2013.
PENULIS: REFKI SAPUTRA | Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang – Sumatera Barat