Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi

Kata ‘integritas’ dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya atau utuhnya sesuatu, teridentifikasi dari reaksinya terhadap rangsangan dari lingkungannya. Penyelisikan makna hakiki integritas pada akhirnya berujung pada pemahaman tentang pentingnya dua proses yang berlangsung serentak, yaitu proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal.

Pada kasus manusia atau institusi yang dikendalikan manusia, proses pengendalian internal berkaitan dengan persoalan bagaimana membangun dan mempertahankan identitas diri, sedangkan proses partisipasi eksternal berkenaan dengan persoalan bagaimana mewujudkan keputusan dan tindakan yang baik berdasarkan identitas diri itu. Identitas diri seharusnya tidak terlepas dari keputusan dan tindakan yang baik. Meskipun kekuasaan dibangun dari kemampuan partikular, kekuasaan itu seharusnya dipergunakan demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Karakter atau budaya ini jelas bertentangan dengan korupsi, karena korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu. Jadi, karakter integritas dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter integritas dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.

PENDAHULUAN

Integritas menjadi kata yang sering sekali disebutkan beberapa dekade belakangan ini, namun pemaknaannya tidak jelas. Ketidakjelasan itu mungkin terkait dengan terlalu banyaknya sesuatu yang dapat diberikan atribut integritas. Integritas dikaitkan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki sesuatu apa saja, seperti misalnya integritas jembatan, integritas database, integritas jaringan listrik, integritas tubuh, integritas orang, integritas kesenian, integritas perusahaan, integritas pasar, integritas pemerintahan, integritas negara, dan bahkan integritas ekosistem. Meskipun ada nuansa karakteristik “kompak” atau “utuh” pada setiap sesuatu yang berintegritas, namun petunjuk tentang apa persisnya dan bagaimana mewujudkan kekompakan atau keutuhan itu belum jelas.

Dalam hal orang, misalnya, integritas umumnya dihubungkan dengan suatu keutamaan/ kebajikan (virtue) atau karakter yang baik (Audi & Murphy 2006). Pengembangannya seringkali dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi, sehingga salah satu indikator yang paling sering disebutkan sebagai representasi sifat orang yang berintegritas adalah kejujuran. Namun, bagaimana menjelaskan kejujuran dalam kaitannya dengan kekompakan/ keutuhan? Meskipun benar bahwa orang tidak mungkin memiliki integritas tanpa mempraktikkan kejujuran, tetapi bukan tidak mungkin seseorang yang selalu jujur memiliki tingkat integritas yang rendah (Carter 1996, 52). Kejujuran buta tanpa pertimbangan kelayakan konteks malah bisa menunjukkan sifat narsistik dan ketidakpedulian terhadap akibat buruk yang bakal menimpa orang lain (Martin 1996, 121), suatu sifat yang tampaknya bertentangan dengan integritas.

Kalaupun integritas dikaitkan dengan karakter orang yang penuh pertimbangan, karakter yang menjamin apa yang dilakukannya selalu tepat, namun kaitan itu bukanlah tanpa syarat. Seorang yang berintegritas tidak selayaknya terlalu perhitungan hingga mengabaikan ikatan afeksi pribadi, perasaan belas kasih, dan emosi moral pada umumnya. Kalaupun integritas dikaitkan dengan karakter orang yang teguh memegang komitmennya, kemungkinan perbaikan komitmen pun tidak bisa diabaikan bagi orang yang berintegritas. Seorang yang berintegritas memang tidak akan kompromistis ketika dihadapkan pada kesulitan, tetapi bukan tidak mungkin dia harus mengevaluasi dan memperbaiki komitmennya atas alasan fundamental agar dia tidak melawan dirinya sendiri (Davion 1990).

Jadi belum ada satu patokan yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk penjelasan komprehensif tentang makna integritas. Semakin terkenal kata integritas dalam berbagai penggunaannya, semakin besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan politik, justru semakin kabur maknanya. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki dan menemukan patokan penjelas makna integritas agar supaya bisa menjadi petunjuk arah dalam setiap diskusi tentang integritas dan terutama dalam setiap upaya pengembangan karakter dan budaya integritas. Sebagai langkah awal, penyelisikan asal mula makna integritas perlu dilakukan.

Menyelisik Asal Mula Makna Integritas

Secara etimologis, kata integritas (integrity), integrasi (integration) dan integral (integral) memiliki akar kata Latin yang sama, yaitu “integer” yang berarti “seluruh” (“whole or entire”) atau “suatu bilangan bulat” (“a whole number”), bilangan yang bukan bilangan pecahan (Skeat 1888, 297; Black 1825, 215-6). Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat diantara elemen-elemennya. Namun bersatunya elemen-elemen itu lebih merupakan suatu persatuan (incorporation) daripada suatu kesatuan (unity), karena identitas elemen tidak hilang. Identitas tiap elemen dari sesuatu yang berintegritas masih bisa dikenali, meskipun fungsinya sulit dipisahkan dari fungsi keseluruhan. Istilah sederhana “kompak” dan “kekompakan” barangkali tepat untuk menggambarkan bersatunya elemen-elemen sesuatu yang berintegritas sedemikian sehingga konotasi keutuhan atau kebulatannya (wholeness) tetap terjaga.

Menariknya, integritas bisa masuk dalam kategori peristilahan evaluatif maupun non-evaluatif, tergantung pada apakah sesuatu yang memiliki integritas itu melibatkan manusia di dalamnya ataukah tidak. Jika sesuatu yang memiliki integritas adalah sesosok manusia atau sesuatu yang meliputi manusia sebagai salah satu pengendalinya, seperti misalnya perusahaan, pasar dan ekosistem, maka integritas merupakan istilah evaluatif. Namun jika manusia tidak ada di dalam sesuatu yang memiliki integritas, seperti misalnya jembatan, database, jaringan listrik dan benda-benda mati lainnya, maka integritas merupakan istilah non-evaluatif. Sebagai istilah yang evaluatif, integritas diapresiasi sebagai patokan dalam mempertimbangkan baik-buruk suatu tindakan. Sedangkan sebagai istilah yang non-evaluatif, integritas hanyalah dipakai untuk menyatakan suatu fakta. Keduanya tetap mengandung makna konotatif kekompakan (whole) yang menggambarkan kualitas hubungan antar elemen-elemen sesuatu yang memilikinya.

Ketika integritas non-evaluatif menjadi atribut dari sesuatu yang memilikinya, kekompakan hubungan antar elemen teridentifikasi dari fakta bahwa identitas sesuatu tersebut tetap bertahan meskipun berada dalam tekanan lingkungan yang berubah-ubah. Jembatan yang memiliki integritas, misalnya, akan tetap berfungsi baik sebagai jembatan tanpa perubahan bentuk, meskipun jumlah dan berat kendaraan yang melaluinya berubah-ubah. Sistem jaringan tenaga listrik yang memiliki integritas akan tetap menjamin pasokan tenaga listrik ke konsumen-konsumen, meskipun beberapa bagiannya diistirahatkan untuk pemeliharaan. Di sini, integritas menggambarkan kualitas daripada dua proses sekaligus, yaitu proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal.

Proses pengendalian internal adalah mekanisme yang terjadi di dalam sesuatu yang memiliki integritas, bagaimana elemen-elemen mengatur hubungan antara satu dengan yang lain ketika merespon tekanan lingkungan sedemikian sehingga kekompakan identitasnya tetap terjaga. Proses partisipasi eksternal adalah mekanisme yang terjadi pada sesuatu yang memiliki integritas, bagaimana ketika merespon tekanan lingkungan kekompakan diekspresikan secara fungsional sesuai dengan identitasnya. Pada integritas non-evaluatif, kedua proses itu tunduk pada hukum alam dan berlangsung serentak, tak terpisahkan. Keduanya beroperasi secara natural untuk menyatakan fakta ada-tidaknya identitas yang sudah tertetapkan terlebih dahulu (predetermined). Jembatan yang memiliki integritas, misalnya, akan tetap berfungsi sebagaimana identitas jembatan yang sesungguhnya. Sedangkan jembatan yang tidak memiliki integritas akan gagal berfungsi sebagaimana jembatan dan menjadi bukan jembatan lagi.

Ketika integritas evaluatif menjadi atribut dari sesuatu yang memilikinya, seperti misalnya sosok individu manusia atau sosok individu organisasi yang dikendalikan manusia, kekompakan identitas tetap bertahan meskipun sosok individu tersebut tertantang harus merespon keadaan lingkungan yang berubah-ubah. Sosok individu yang berintegritas tidak menyerahkan diri pada pengaruh luar atau mengubah dirinya menjadi sosok lain tergantung konteks hidupnya, melainkan tetap bertahan dengan perilaku yang menunjukkan satu identitas dirinya yang asli dalam berbagai konteks hidupnya. Persoalannya, karena manusia memiliki kebebasan kehendak, mau tidak mau harus memilih: ingin menjadikan diri sosok seperti apa dan ingin berbuat apa, maka identitas yang dipertahankannya tidak tertetapkan terlebih dahulu (not predetermined). Demikian pula perbuatan-perbuatan yang mau mengekspresikan identitas tersebut. Baik identitas yang mau dipertahankan maupun perbuatan yang mau dilakukan sebagai ekspresi identitasnya bergantung pada pilihan manusia. Dengan kata lain, proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal tidak tunduk pada hukum alam dan tidak ada hubungan natural kausalistik di antara keduanya. Integritas tidak dicapai melalui pemenuhan hukum alam, melainkan diupayakan secara aktif melalui pilihan identitas dan tindakan yang seharusnya dilakukan karena ada nilai lebih yang akan diperoleh dengan pilihan identitas dan tindakan itu. Di sini, integritas bukan menyatakan fakta apa yang terjadi, melainkan menyatakan apa yang seharusnya diupayakan.

Peran sentral manusia pada sesuatu yang memiliki integritas evaluatif membuat integritas tak dapat dipisahkan dari aspek moral (aspek baik-buruk manusia sebagai manusia). Berdasarkan hakekat dirinya sebagai manusia, orang yang berintegritas atau organisasi yang berintegritas diharapkan mengambil keputusan dan tindakan yang bermoral. Dan keputusan dan tindakan yang bermoral itu harus mengekspresikan identitas diri yang dibangunnya untuk menegaskan bahwa makna kekompakan pada dirinya terwujud dan terekspresikan. Jadi, ada dua aspek integritas bagi individu orang atau individu organisasi yang berintegritas: pertama, integritas berkaitan dengan bagaimana individu membangun dan mempertahankan identitas dirinya (proses pengendalian internal); dan kedua, integritas berkaitan dengan bagaimana individu melakukan perbuatan yang bermoral (proses partisipasi eksternal). Makna integritas yang benar seharusnya mencakup dua aspek tersebut bersama-sama. Tetapi tampaknya tidak mudah menemukan satu kriteria yang dapat merepresentasikan dua aspek tersebut sekaligus. Dalam sejarah perkembangannya, makna integritas-evaluatif cenderung direduksi dengan menekankan salah satu aspeknya saja. Memang reduksi makna tidak terjadi pada integritas non-evaluatif, karena proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal tunduk pada hukum alam, keduanya memiliki hubungan kausalitas dan secara natural terjadi bersamaan (serentak). Namun justru integritas dalam makna evaluatif lah yang sering diperbincangkan di masyarakat. Reduksi makna menjadi persoalan serius.

Pereduksian Makna Integritas

Reduksi makna integritas jenis pertama adalah dengan menekankan proses pengendalian internal atau menekankan kriteria bagaimana kekompakan terwujud pada diri (self) atau identitas diri (self identity) individu yang memilikinya. Apa yang dianggap penting pada reduksi jenis ini adalah keadaan atau adanya kekompakan identitas diri, bagaimana individu membangun dan mempertahankan kekompakan identitas dirinya. Taylor (1985), misalnya, memaknai integritas dengan menekankan pada bagaimana individu secara sadar memilih dan mengintegrasikan berbagai hasrat/keinginan menjadi kehendak yang terpadu sedemikian sehingga terbangun diri yang kompak. Williams (1973) memaknai integritas sebagai kesetiaan pada beberapa proyek hidup mendasar yang paling membentuk identitas diri individu yang memilikinya. Demikian pula Blustein (1991) mengaitkan makna integritas dengan individu yang setia pada komitmen-komitmen mendasar yang membentuk identitas diri individu yang memilikinya. Calhoun (1995) menggambarkan pemilik integritas sebagai individu pemikir yang memperjuangkan tegaknya komitmen-komitmen yang dipegangnya dan memperlakukan komitmen-komitmen itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai. McFall (1987) menegaskan pentingnya individu untuk memelihara integritas dengan menolak segala macam kompromi terhadap komitmen-komitmen pembentuk identitasnya.

Masalah yang muncul dari reduksi makna integritas jenis pertama tersebut adalah tiadanya persyaratan normatif pada kriteria pemberian atribut integritas. Sepanjang individu memenuhi kriteria formal, yaitu mampu membangun, memelihara dan mentransformasikan berbagai hasrat/keinginan, proyek hidup mendasar, ataupun komitmen, menjadi identitas diri yang kompak maka ia adalah individu yang berintegritas. Tidak ada persyaratan apakah keputusan dan tindakan yang mengekspresikan hasrat/keinginan, proyek hidup mendasar dan komitmen itu sesuai tuntutan moral ataukah tidak. Moralitas ekspresi identitas diri tergantung pada kebetulan apakah individu yang bersangkutan memiliki kesadaran moral ataukah tidak. Oleh karena itu, individu yang jahat dan kejam namun memiliki identitas diri yang kompak bisa dianggap sebagai individu yang berintegritas. Integritas bukan lagi suatu keutamaan/ kebajikan (virtue) atau karakter yang baik. Kesimpulan seperti itu pada umumnya sulit diterima. Pertanyaan tentang kandungan moral di dalam makna integritas pun kemudian muncul.

Meskipun adanya kandungan moral di dalam makna integritas sulit ditolak, hubungan antara integritas dan moralitas seringkali diinterpretasikan secara berbeda-beda tergantung pada moralitas versi mana yang dipakai sebagai patokan: apakah versi individu penerima atribut integritas ataukah versi individu pemberi atribut integritas. Halfon (1989) melihat bahwa moralitas versi penerima atribut integritas lah yang seharusnya menjadi patokan. Menurut Halfon, integritas dikaitkan dengan komitmen individu yang memberlakukan pada dirinya pandangan moral yang secara konseptual jelas, secara logika konsisten, dan memperhitungkan semua fakta empiris dan pertimbangan moral. Calhoun (1995) mengemukakan pendapat yang serupa dengan menegaskan bahwa individu yang berintegritas harus tetap membela tegaknya pertimbangan terbaiknya sendiri meskipun perlu menghormati pertimbangan terbaik individu lain. Masalahnya, kedua pendapat itu tidak bisa memberikan batas demarkasi yang jelas antara individu yang berintegritas dan individu yang fanatik. Implikasi yang dapat ditarik dari kedua pendapat itu adalah bahwa individu fanatik, seperti misalnya seorang teroris yang berpandangan radikal, masih mungkin disebut sebagai individu yang berintegritas. Kesimpulan ini secara intuitif juga sulit diterima.

Reduksi makna integritas jenis kedua adalah dengan menekankan proses partisipasi eksternal atau menekankan moralitas tindakan versi individu pemberi atribut integritas. Kriteria yang dipakai sebagai patokan adalah bagaimana konsistensi tindakan moral individu yang menerima atribut integritas teridentifikasi oleh pemberi atribut integritas. Karena, tindakan moral merupakan wujud ekspresi kekompakan diri individu dari segi kemanusiaannya. Ashford (2000), misalnya, memaknai integritas dengan menekankan segi objektivitas bagaimana individu harus patuh pada komitmennya terhadap kewajiban-kewajiban moral. Bagi Ashford, konsepsi diri individu dapat dikembangkan namun harus disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan moral nyata dari luar dirinya. Implikasi dari pemaknaan integritas objektif seperti itu adalah bahwa atribut integritas hanya bisa diberikan kepada individu yang moralitasnya bersesuaian dengan standar moralitas masyarakat pemberi atribut. Masalahnya, pemberian atribut integritas umumnya tidak secara ketat mensyaratkan persetujuan moral pemberi atribut. Sebagaimana ditunjukkan Cox, La Caze dan Levine (2003), kita dapat tetap menghormati seseorang sebagai orang yang berintegritas meskipun kita tidak setuju dengan pandangannya tentang persoalan moral tertentu. Memaksakan persetujuan moral pemberi atribut berarti merendahkan individu itu sendiri sebagai subjek moralitas. Dengan kata lain, reduksi makna jenis kedua ini mengabaikan aspek personal individu, seperti misalnya hasrat/ keinginan, pertautan emosional dan komitmen pribadi terhadap proyek hidup mendasar. Padahal pengabaian pentingnya aspek personal individu sama saja berarti pengabaian pentingnya individu itu sendiri sebagai sumber tindakan moral. Individu tidak diapresiasi sepantasnya sebagai subjek moralitas.

Jadi, reduksi makna integritas jenis pertama maupun jenis kedua menimbulkan masalah serius. Penekanan pada proses pengendalian internal memenuhi makna kekompakan dari aspek personal individu tetapi mengabaikan aspek moralitas tindakannya, sehingga individu yang jahat tidak dapat ditolak kemungkinannya menjadi individu yang menerima atribut integritas. Sedangkan penekanan pada proses partisipasi eksternal memenuhi makna kekompakan dari aspek moralitas tindakan individu tetapi mengabaikan aspek personalnya, sehingga individu lebih berperan sebagai objek moralitas daripada berperan sebagai subjek moralitas. Tantangan selanjutnya adalah menemukan konstruksi pemahaman yang dapat mengembalikan makna dasar integritas dan memberikan kriteria tunggal untuk pemberian atribut integritas dengan makna dasarnya itu.

Mengembalikan Makna Dasar Integritas

Tidak mudah mengembalikan makna dasar integritas “kekompakan” dengan mengintegrasikan proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal. Proses pengendalian internal yang berkaitan dengan bagaimana individu secara personal membangun dan mempertahankan identitas diri (aspek personal) mencerminkan partikularitas dan subjektivitas. Artinya, individu sebagai subjek sepenuhnya sadar tentang keadaan partikular dirinya, keadaan partikular yang diinginkannya, dan nilai-nilai yang harus dirujuk dalam tindakannya pada konteks tertentu. Proses partisipasi eksternal yang berkaitan dengan moralitas tindakan individu (aspek moral) mencerminkan universalitas dan objektivitas. Artinya, tindakan individu bisa dijelaskan secara objektif dari segi kewajarannya terkait baik-buruknya bagi manusia, sehingga tindakan itu dapat diterima secara universal. Makna kekompakan tercermin dari kedua aspeknya: aspek personal dan aspek moral. Jika proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal terintegrasikan, maka identitas diri akan sungguh-sungguh terekspresikan menjadi tindakan-tindakan moral dan makna kekompakan akan sungguh-sungguh terwujud dengan kedua aspeknya itu.

Berikut ini akan diajukan konstruksi pemahaman dengan latar belakang etika keutamaan Aristoteles (Aristotle) untuk mengembalikan makna dasar integritas. Konstruksi pemahaman yang dimaksud di sini ditopang oleh dua pilar pemahaman, yaitu pemahaman tentang hubungan dan tindakan moral dan pemahaman tentang konsep diri. Pilar pemahaman pertama berkaitan dengan proses partisipasi eksternal, sementara pilar pemahaman kedua berkaitan dengan proses pengendalian internal.

1. Pemahaman tentang Hubungan dan Tindakan Moral

Hubungan baik antar manusia dipahami sebagai hubungan yang ada di dalam suatu ‘ruang konsep’ komunitas ideal yang mempersatukan mereka. Hubungan baik antara suami dan istri, misalnya, dipahami sebagai hubungan yang ada dalam perspektif konsep keluarga yang ideal. Hubungan moral tidak dipahami secara sederhana sebagai hubungan diadik manusia-A dan manusia-B, melainkan dipahami sebagai hubungan triadik manusia-A, manusia-B dan komunitas ideal. Akibatnya, tindakan moral tidak secara sederhana dipahami sebagai tindakan yang langsung mempengaruhi kepentingan atau kebutuhan manusia lain (other-regarding action), melainkan dipahami sebagai tindakan berkeutamaan (virtuous action) yang mempengaruhi kepentingan atau kebutuhan manusia lain melalui proses perwujudan komunitas ideal. Contohnya, ketika ada banyak pengemis meminta-minta, tindakan yang baik barangkali bukan dengan mendermakan uang receh kita (karena ternyata aktivitas pengemis itu dikoordinir oleh seorang mafia), melainkan dengan mendorong Dinas Sosial Pemerintah setempat untuk mengambil tindakan disiplin-berkeadilan guna mengatasi masalah sosial itu. Melalui perwujudan komunitas yang ideal, pengemis-pengemis itu akan dihantarkan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Jadi, tindakan moral atau tindakan berkeutamaan merupakan upaya partisipatif mewujudkan komunitas yang ideal.

2. Pemahaman tentang Konsep Diri

Konsep diri merupakan konsep yang lumer karena “diri” tampaknya tidak dapat dianggap secara sederhana sebagai objek untuk suatu penjelasan yang sifatnya deskriptif. Dengan adanya aneka perjalanan dan pengalaman hidup, sulit menjelaskan apakah diriku ini tetap sama selamanya ataukah ada perbedaan antara diriku saat ini dan diriku sepuluh tahun yang lalu. Kalau berbeda, lalu siapakah diriku ini? Sepertinya diri bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu hasil dari proses pembentukan yang berlangsung terus-menerus (Hadi 2010, 133-4). Oleh karena itu, diri lebih tepat dipahami secara evaluatif sebagai sesuatu yang menjadi (becoming), “menjadi diri” dengan melakukan perbuatan-perbuatan untuk mewujudkannya karena ada nilai lebih yang akan diperoleh di dalamnya. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukannya adalah tindakan moral atau tindakan berkeutamaan, sedangkan diri yang mau diwujudkannya adalah diri dari sosok individu yang mengidentifikasikan dirinya dengan komunitas ideal. Konsep diri yang dirujuk di sini disebut konsep “diri yang diperluas” (the expanded self).

Konsep diri-yang-diperluas dapat ditemukan akarnya di dalam etika keutamaan Aristoteles (Aristotle). Aristotle (2001) dalam karyanya Ethica Nicomachea paragraf IX.9.1170b.5-7 menyatakan “...if as the virtuous man is to himself, he is to his friend also (for his friend is another self)...” Artinya, orang berkeutamaan (virtuous man) akan menempatkan seorang teman sebagai “diri yang lain” (another self) seakan-akan diri yang sesungguhnya lebih luas daripada batas diri yang alami. Pertemanan yang baik (virtuous friendship) mengatasi batas terpisahnya individu satu dengan individu lain sedemikian rupa sehingga ada suatu persatuan antara diri dan diri-yang-lain. Namun, berbeda dengan interpretasi Stern-Gillet (1995) yang menganggapnya sebagai persatuan yang sifatnya psikis, persatuan tersebut harus diinterpretasikan sebagai persatuan yang sifatnya konseptual. Ada skema hubungan triadik antara “orang berkeutamaan” (virtuous man), “diri sendiri” (self), dan “temannya” (another sellf) sedemikian sehingga hanya jika diri sendiri dan temannya memiliki atribut orang yang berkeutamaan maka diri sendiri dan temannya akan saling menempatkan yang lain sebagai diri-yang-lain (another self). Kalau kumpulan individu dalam pertemanan yang baik (virtuous friendship) – dimana masing-masing individu memiliki atribut orang berkeutamaan – disebut komunitas ideal, maka skema hubungan triadik tersebut merupakan skema hubungan antara komunitas ideal (ideal community), diri-sendiri (self), dan temannya (another self). Dengan begitu, seseorang yang mau mewujudkan dirinya dengan tindakan berkeutamaan (mau menjadi orang yang berkeutamaan) akan mengidentifikasikan dirinya dengan komunitas ideal karena disitu temannya ditempatkannya sebagai diri-yang-lain. Diri di sini adalah “diri-yang-menjadi”, diri yang dalam artian tertentu diperluas dengan komunitas ideal (the expanded self), atau diri yang hanya akan terwujud jikalau komunitas ideal secara partisipatif diwujudkannya.

Dua pilar pemahaman tersebut menunjukkan adanya hubungan ‘kausalitas’ antara pilar pemahaman pertama dan pilar pemahaman kedua, antara proses partisipasi eksternal dan proses pengendalian internal. Keduanya secara konseptual harus terjadi bersamaan (serentak). Diri atau identitas diri individu akan terwujud ketika dia melakukan tindakan moral, yaitu melakukan upaya partisipatif mewujudkan komunitas ideal. Sebaliknya, tindakan moral (tindakan berkeutamaan) akan dilakukan ketika dia mengekspresikan dirinya melalui upaya partisipatif mewujudkan komunitas ideal yang merupakan bagian dari dirinya. Dengan demikian, makna dasar integritas “kekompakan” dikembalikan melalui pengidentifikasian diri dengan komunitas ideal dan upaya partisipatif untuk mewujudkannya. Sosok individu yang berintegritas adalah sosok individu yang selalu mengidentifikasikan dirinya dengan komunitas ideal sehingga akan selalu melakukan upaya partisipatif untuk mewujudkannya. Tidak ada persoalan motivasional disini.

Pertanyaan yang kemudian barangkali muncul, apakah ciri-ciri komunitas ideal dan bagaimanakah jika ada banyak komunitas yang harus diupayakan secara partisipatif oleh individu menjadi komunitas-komunitas ideal? Sebagai makhluk sosial, setiap individu dapat dipastikan menjadi anggota dari banyak komunitas yang kesemuanya harus diperjuangkan menjadi komunitas ideal. Definisi singkat dari komunitas ideal adalah suatu komunitas yang seharusnya ada untuk tujuan sesungguhnya, yaitu tujuan yang secara hierarkis didefinisikan dengan kehidupan yang baik (the good life) sebagai tujuan akhirnya. Di bidang ekonomi, misalnya, seorang individu menjadi elemen komunitas perusahaan, komunitas perusahaan menjadi elemen komunitas pasar, dan komunitas pasar menjadi elemen komunitas umat manusia. Di bidang kemasyarakatan, seorang individu menjadi elemen keluarga, keluarga menjadi elemen komunitas kelurahan, komunitas kelurahan menjadi elemen komunitas kabupaten, komunitas kabupaten menjadi elemen komunitas Negara, dan komunitas Negara menjadi elemen komunitas umat manusia. Di bidang keprofesian, seorang profesional menjadi elemen komunitas keprofesian, dan komunitas keprofesian menjadi elemen komunitas umat manusia. Tujuan masing-masing komunitas didefinisikan berdasarkan tujuan komunitas yang lebih besar sedemikian sehingga tujuan akhir komunitas paling besar (komunitas umat manusia) akan selalu mendasari tujuan setiap komunitas. Adapun tujuan komunitas paling besar (komunitas umat manusia) adalah kehidupan bersama yang baik (the good life) atau kebahagiaan bersama di dalam komunitas (eudaimonia).

Dengan demikian, setiap komunitas ideal harus mendasarkan tujuannya demi kehidupan bersama yang baik (the good life) sebagai tujuan akhir. Agar tujuan akhir tersebut bisa tercapai, tiga keutamaan/ kebajikan/ nilai sosial harus diupayakan keterwujudannya yaitu kemandirian individual (autonomy), kepedulian (caring) dan keadilan (justice). Kemandirian individual (autonomy) diperlukan agar setiap elemen (anggota) mampu ikut serta mengalami kehidupan bersama yang baik (the good life) dengan melakukan upaya partisipatif mewujudkan komunitas ideal dan, dengan begitu, menjadi elemen (anggota) yang berintegritas. Kepedulian (caring) diperlukan untuk membawa setiap elemen (anggota) ke dalam kehidupan bersama dengan elemen-elemen lainnya dan mewujudkan komunitas ideal. Keadilan (justice) diperlukan agar setiap elemen (anggota) tetap bisa mempertahankan identitasnya dalam artian bahwa ia mendapatkan haknya untuk memberikan kontribusi spesifik sebagai upaya partisipatif mewujudkan komunitas ideal.

Selain kemandirian individual (autonomy), kepedulian (caring) dan keadilan (justice), setiap komunitas ideal memiliki keutamaan/ kebajikan/ nilai sosial lain yang per definisi harus juga diupayakan keterwujudannya di dalam komunitas itu dan di elemen-elemen komunitas itu. Komunitas pasar yang memiliki integritas, misalnya, mewujudkan nilai-sosial efisiensi agar tujuan sesungguhnya tercapai. Perusahaan (anggota komunitas pasar) yang berintegritas, selain mewujudkan nilai-sosial efisiensi juga harus mewujudkan nilai yang terkait dengan kualitas layanan agar tujuan sesungguhnya tercapai. Karyawan (anggota komunitas perusahaan) yang berintegritas, selain mewujudkan nilai-sosial efisiensi dan kualitas layanan juga harus mewujudkan tercapainya nilai tertentu sesuai dengan peran spesifiknya di perusahaan. Dengan begitu, antara komunitas yang memiliki integritas dan elemen-elemennya sangat erat hubungannya (intimate) sedemikian sehingga seolah-olah identitas elemen sulit dipisahkan dari identitas komunitas. Kesimpulan ini mematahkan argumentasi Kasulis (2002) yang memisahkan intimasi (intimacy) dari integritas (integrity), karena disini integritas justru mensyaratkan intimasi antara komunitas dengan elemen-elemennya. Untuk mewujudkan diri sebagai elemen yang memiliki integritas, elemen itu harus melakukan upaya partisipatif untuk mentransformasikan komunitas-komunitas yang lebih besar (dimana ia menjadi anggotanya) menjadi komunitas-komunitas ideal.

Jadi, makna dasar integritas dikembalikan melalui perwujudan skema hierarkis komunitas-komunitas ideal sebagaimana dijelaskan di atas. Sosok individu yang berintegritas adalah sosok individu yang selalu mengidentifikasikan dirinya dengan komunitas-komunitas ideal sehingga akan selalu melakukan upaya partisipatif untuk secara hierarkis mewujudkan semuanya. Karyawan yang berintegritas akan memperjuangkan perusahaan tempatnya bekerja menjadi perusahaan yang beintegritas, dengan mana perjuangannya itu sekaligus juga menghantarkan perusahaan melaksanakan upaya partisipatif mewujudkan pasar yang berintegritas dan pasar mewujudkan kehidupan bersama yang baik di masyarakat (komunitas umat manusia). Agar hal itu terwujud, ketika karyawan tersebut mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan, nilai-nilai sosial dasar bagi kehidupan bersama yang baik (komunitas umat manusia), yaitu kemandirian individual (autonomy), kepedulian (caring) dan keadilan (justice) menjadi prioritas pertama sebelum nilai-nilai sosial lain berturut-turut: efisiensi (komunitas pasar), kualitas layanan (komunitas perusahaan), dan nilai sosial yang berkaitan dengan peran spesifiknya sendiri di dalam perusahaan. Jadi jelas bahwa sosok individu yang berintegritas akan selalu melakukan upaya partisipatif terbaik dengan ikut mengelola berfungsinya semua partikularitas (pada contoh karyawan tersebut: kemampuan spesifiknya, perusahaan tempatnya bekerja, pasar tempat perusahaannya beroperasi) demi kehidupan bersama yang baik. Karakteristik seperti ini menjadi cikal-bakal pertentangannya dengan korupsi.

Pertentangan Integritas dengan Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi (corruption) memiliki padanan kata Latin “corruptus” ataupun “corrumpere” yang berarti merusak, menghancurkan, membusuk, dan hancur berkeping (Skeat 1888, 136; Klein 1971, 169). Makna ini bersesuaian dengan penjelasan Aristotle (2001) dalam karyanya De Generatione et Corruptione bahwa korupsi (corruption), sebagai lawan dari pembentukan/ pembangkitan (generation), mengacu pada sesuatu yang berhenti menjadi, yang mengalami kemerosotan, atau yang binasa. Pada seorang manusia, korupsi berarti kemerosotan pada kecenderungan berperilaku dari apa yang seharusnya menjadi perilaku manusia. Sedangkan pada konteks pemerintahan suatu Negara, korupsi berarti kemerosotan yang sifatnya sistemik terhadap praktik-praktik dan komitmen-komitmen yang membentuk sistem pemerintahan yang sehat (Buchanan 2004). Makna korupsi seperti itu lebih menekankan gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik dari sudut pandang sesuatu yang terkorupsi. Masalahnya, gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik cenderung melebih-lebihkan peran kebaikan bersama (common good) dan cenderung mengabaikan adanya kemungkinan bahwa tindakan tunggal (non-sistemik) yang koruptif bisa sama destruktifnya dengan korupsi sistemik.

Alternatif pemaknaan lain terhadap korupsi adalah dari sudut pandang seseorang atau sekelompok orang yang mengorupsi. Gambaran korupsi yang disorot berupa tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai korupsi. Euben (1989) menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal seperti itu dengan melandaskan pada asumsi bahwa setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Asumsi Euben merujuk pada kodrat manusia egoistik yang diilustrasikan Hobbes (1651) dalam karyanya Leviathan bahwa manusia satu berbahaya bagi manusia lainnya namun setiap manusia dapat mengamankan keberadaan dan memenuhi kepentingan dirinya melalui kesepakatan bersama yang terwujud dalam bentuk kekuasaan Negara. Jadi menurut Euben (1989), pemegang kekuasaan publik (Negara) yang mendapatkan legitimasi dari seluruh individu (hasil kesepakatan bersama) diwajibkan menyelenggarakan kekuasaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan demi kepentingan seluruh individu (kepentingan publik).

Korupsi kemudian dimaknai sebagai penyelenggaraan kekuasaan yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini tercermin pada definisi yang ditetapkan oleh World Bank (1997) bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan yang sifatnya privat (the abuse of public power for private gain). Masalah yang timbul dari gambaran korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik adalah pengabaian adanya fakta bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sifatnya privat bisa lebih destruktif dibandingkan dengan penyalahgunaan kekuasaan publik. Sebagai contoh, misalnya, skandal korporasi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan privat oleh beberapa pemimpin bisnis di bursa saham Amerika awal abad ke-21 menimbulkan dampak krisis ekonomi yang terbukti lebih menyengsarakan masyarakat luas daripada dampak skandal korupsi pejabat publik suatu Negara.

Oleh karena itu, jika korupsi mau dipahami secara lebih komprehensif daripada korupsi yang hanya terdefinisikan secara legal formal sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, maka korupsi harus dilihat secara paradigmatik sebagai penyalahgunaan kekuasaan di semua bidang kehidupan. Seorang petinju yang mau menerima uang suap untuk mengalah, dokter yang menolak memberi kesaksian atas malpraktik koleganya, atlet yang menggunakan doping agar menang dalam perlombaan olahraga, dosen yang menjiplak tulisan orang lain, ataupun bahkan seseorang yang membohongi teman hidupnya untuk kepuasan nafsunya sendiri, kesemuanya itu merupakan kasus yang secara paradigmatik dapat dimasukkan ke dalam kategori korupsi (Miller 2013). Pada kasus-kasus tersebut, orang memiliki kekuasaan berdasarkan kepercayaan komunitas terhadap kemampuan partikular yang dimilikinya untuk menjalankan peran demi kebaikan bersama (common good). Ketika kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tertentu (partikular) dengan memanipulasi seolah-olah kekuasaan itu masih digunakan untuk kebaikan bersama, maka kasus korupsi secara paradigmatik telah terjadi. Jadi jelas, korupsi secara paradigmatik memanipulasi kebaikan bersama (common good) untuk kepentingan partikular.

Sementara itu, dari penjelasan tentang integritas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan keutamaan/ kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik mewujudkan kehidupan bersama yang baik (the good life) melalui pengelolaan berfungsinya semua partikularitas yang individu tersebut miliki atau pengaruhi keterwujudannya. Individu yang dimaksud di sini bisa berupa seorang manusia atau suatu institusi/ organisasi yang secara fungsional dikendalikan atau dipengaruhi sekelompok manusia di dalamnya. Pada seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi/ organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Baik pada seorang manusia maupun pada suatu institusi/ organisasi, integritas menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan (common good).

Dengan demikian, ekspresi integritas secara langsung berlawanan dengan korupsi. Sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan bersama, korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan partikular. Sementara tindakan yang berintegritas mempromosikan atau memperbesar kemungkinan terwujudnya komunitas ideal, korupsi merusak atau memperkecil kemungkinan terwujudnya komunitas ideal. Karena arahnya secara substansial persis berlawanan, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi melainkan secara logis niscaya menangkal korupsi. Dengan kesimpulan ini tidak berarti bahwa individu yang memiliki integritas cenderung mengabaikan pentingnya partikularitas. Terkait dengan pentingnya partikularitas, tiga catatan berikut barangkali bisa melengkapi gambaran tentang integritas dan individu yang memiliki integritas.

Pertama, bagi individu yang berintegritas, vitalitas atau daya hidup partikularitas sangat penting karena hanya dengan partikularitas yang daya hidupnya kuat, kebaikan bersama dalam komunitas ideal akan semakin bisa diwujudkan. Pada kasus tertentu, upaya kreatif individu mempertahankan daya hidup partikularitas dengan mengorbankan perwujudan kebaikan bersama untuk sementara waktu bisa jadi merupakan bagian dari rencana tindakan yang paling tepat, karena dengan melakukannya individu tersebut pada akhirnya bisa memberikan kontribusi terbaik bagi terwujudnya kebaikan bersama. Seorang eksekutif perusahaan, misalnya, terpaksa harus mengorbankan nilai-nilai sosial tertentu untuk mempertahankan keberadaan perusahaannya di komunitas pasar yang korup, sementara dia memproyeksikan bagaimana pada akhirnya perusahaannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan moralitas komunitas pasar dan bagi perwujudan kebaikan bersama dalam komunitas ideal umat manusia. Ada kesan “urgensi” pada upaya mempertahankan daya hidup partikularitas, tetapi daya hidup partikularitas yang dipertahankan itu tidak boleh menjadi tujuan akhir. Setiap segmen proses menjadi bagian dari upaya besar yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya kebaikan bersama dalam komunitas ideal umat manusia.

Kedua, berhubung setiap individu memiliki partikularitas yang berbeda-beda sementara tujuan akhirnya satu yaitu terwujudnya kebaikan bersama, rencana upaya partisipatif individu yang berintegritas harus mempertimbangkan persaingannya dengan rencana upaya partisipatif yang ditawarkan individu-individu lainnya sedemikian sehingga upaya partisipatif terbaik yang diputuskan dan dijalankannya dapat secara masuk akal dipertanggungjawabkan. Upaya partisipatif terbaik yang diputuskannya, relatif terhadap partikularitas yang dimilikinya, dapat diterima akal sehat individu lain karena siapapun yang memiliki partikularitas yang sama cenderung akan mengambil keputusan yang sama. Individu yang berintegritas selalu siap mempertanggungjawabkan bahwa upaya partisipatif yang dipilihnya akan memberikan kontribusi terbaik bagi perwujudan kebaikan bersama, meskipun upaya partisipatif yang dipilihnya itu justru dengan memberikan kesempatan individu lain yang lebih ahli (memiliki partikularitas yang lebih baik) untuk mengambil peran yang lebih besar. Individu yang berintegritas tidak akan berlindung di balik minimnya partikularitas yang dimilikinya untuk bermalas-malasan dari peluang mewujudkan kebaikan bersama dan, sebaliknya, tidak akan menggunakan alasan perwujudan kebaikan bersama untuk mengambil sebanyak mungkin peran meskipun partikularitas yang dimilikinya tidak memadai. Individu yang berintegritas selalu meningkatkan mutu partikularitas yang dimilikinya, misalnya mengasah kompetensi dan kemampuan organisasi tempatnya berkiprah, demi peningkatan upaya partisipatif mewujudkan kebaikan bersama.

Ketiga, organisasi (komunitas) yang berintegritas tidak hanya melakukan upaya partisipatif mewujudkan kebaikan bersama tetapi juga memastikan bahwa upaya itu merupakan hasil kerjasama dari anggota-anggotanya dalam memberikan kontribusi terbaik bagi terwujudnya kebaikan bersama. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan bahwa individu yang berintegritas (manusia atau organisasi dengan manusia di dalamnya) tidak akan memudarkan identitas elemen-elemennya. Jika elemen-elemennya berupa agen moral (manusia atau organisasi dengan manusia di dalamnya), maka kemandirian individual (autonomy) dari agen-agen moral harus dijaga sedemikian sehingga mereka masing-masing bisa mengekspresikan identitas, partikularitas yang dimilikinya, bagi terwujudnya kebaikan bersama. Integritas organisasi (komunitas) merupakan hasil upaya anggota-anggota yang berintegritas, merupakan cerminan anggota-anggota yang berintegritas. Organisasi yang berintegritas hanya akan terwujud bersamaan dengan terwujudnya anggota-anggota yang berintegritas (co-realization or co-actualization). Budaya integritas organisasi mendorong terbentuknya karakter integritas anggota-anggotanya. Semakin kuat karakter integritas anggota-anggotanya, semakin kuat identitas anggota-anggotanya yang diekspresikan demi kebaikan bersama, semakin kuat kualitas dan daya hidup partikularitas anggota-anggotanya yang diekspresikan demi kebaikan bersama, semakin kuat pula budaya integritas organisasi. Dengan demikian, baik pentingnya kebaikan bersama (common good) maupun pentingnya partikularitas individu, tidak saling merendahkan dan direndahkan.

Jadi bagi individu yang berintegritas, urgensi daya-hidup partikularitas yang dimilikinya perlu dipertahankan (catatan pertama), kualitas partikularitas yang dimilikinya harus terus-menerus ditingkatkan (catatan kedua), dan pentingnya partikularitas yang dimilikinya tidak akan direndahkan atas dasar alasan kebaikan bersama (catatan ketiga). Makna integritas tidak menekankan polarisasi “partikularitas” versus “kebaikan bersama (common good)” dengan memosisikan satu lebih penting daripada yang lain, melainkan menekankan arah fungsional dari partikularitas ke kebaikan bersama (common good). Penekanan pada arah fungsional ini menunjukkan bahwa ekspresi integritas secara substansial berlawanan dengan korupsi, karena korupsi mendorong apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama (common good) ke arah kepentingan partikular. Jelas sebagai karakter yang baik atau budaya organisasi yang baik, integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.

KESIMPULAN

Meskipun penggunaan kata integritas dalam retorika politik di masyarakat saat ini berpengaruh besar dalam meningkatkan keprihatinan moral terhadap korupsi, namun ketidakjelasan dalam penyajian maknanya akan membuat pengaruh tersebut berhenti di tataran politik saja dan tidak berlanjut ke dalam rancangan keputusan dan tindakan riil yang secara sistematis bisa menangkal korupsi. Penyelisikan makna integritas di sini dilakukan secara filosofis untuk menemukan makna dasarnya, menjelaskan bagaimana makna dasar itu kemudian direduksi hingga muncul berbagai varietas makna yang beredar di masyarakat, dan mengupayakan skema pengembalian makna dasar agar supaya mendapatkan satu patokan makna integritas yang jelas. Integritas tampaknya tidak cukup direpresentasikan oleh kejujuran, kecermatan dalam berperilaku, keteguhan dalam berkomitmen, atau pun keutamaan/ kebajikan/ nilai-nilai lain seperti: kesederhanaan, kesabaran, visioner, keberanian, kedisiplinan, kerja keras, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Keutamaan/ kebajikan/ nilai-nilai tersebut lebih merupakan akibat dari terwujudnya individu yang berintegritas daripada menjadi penyebab munculnya individu yang berintegritas.

Hasil penyelisikan menunjukkan bahwa integritas individu akan terwujud ketika ia selalu mengidentifikasikan diri dengan komunitas-komunitas ideal sedemikian rupa sehingga ia akan selalu melakukan upaya partisipatif untuk secara hierarkis mewujudkan komunitas-komunitas ideal dalam rangka mewujudkan dirinya. Kebaikan bersama (common good) terjamin dan terjaga keberadaannya di dalam komunitas-komunitas ideal itu. Jadi, skema pengembalian makna dasar integritas menyajikan kontrasnya perbedaan antara integritas dan korupsi. Sementara korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan partikular (kepentingan pribadi tertentu), integritas merupakan keutamaan/ kebajikan (virtue) yang menimbulkan daya dorong untuk mengelola berfungsinya kekuasaan partikular (kekuasaan yang terkait dengan kompetensi, sumberdaya, dan kemampuan individu maupun organisasi) demi kepentingan kebaikan bersama. Arah fungsional integritas tepat berlawanan dengan korupsi sehingga secara logis integritas niscaya bertentangan dengan korupsi. Baik integritas maupun korupsi disini dipahami secara paradigmatik. Maknanya tidak dibatasi oleh pengertian legal-formal. Makna tunggal integritas yang disajikan secara paradigmatik di sini direkomendasikan untuk dimanfaatkan sebagai landasan teoretis bagi praktik pengembangan karakter integritas dan budaya integritas dalam rangka upaya menangkal korupsi.

REFERENSI

  • Aristotle. 2001. “Ethica Nichomachea.” Dalam The Basic Works of Aristotle, terj. W.D. Ross, ed. Richard McKeon. NY: Modern Library.
  • ____________. “Politica.” Dalam The Basic Works of Aristotle, terj. Benjamin Jowett, ed. Richard McKeon. NY: Modern Library.
  • ____________. “De Generatione et Corruptione.” Dalam The Basic Works of Aristotle, terj. Harold H. Joachim, ed. Richard McKeon. NY: Modern Library.
  • Ashford, Elizabeth. 2000. “Utilitarianism, Integrity, and Partiality.” Journal of Philosophy XCVII:8 (August): 421-39.
  • Audi, Robert, dan Patrick Murphy. 2006. “The Many Faces of Integrity.” Business Ethics Quarterly 16(1): 3-21.
  • Black, Harrison. 1825. An Etymological and Explanatory Dictionary of Words Derived from the Latin. 2nd ed. London: Longman.
  • Blustein, Jeffrey. 1991. Care and Commitment: Taking the Personal Point of View. New York: Oxford University Press.
  • Buchanan, Bruce. 2004. “The Moral Physics of the Body Politic: Changing Contours of Corruption in Western Political Thought.” Dalam Proceedings of the
  • Australasian Political Studies Association Conference. University of Adelaide (September - October 2004). http://www.adelaide.edu.au/apsa/papers/.
  • Calhoun, Cheshire. 1995. “Standing for Something.” Journal of Philosophy XCII(5): 235-60.
  • Carter, Stephen L. 1996. Integrity. New York: Basic Books.
  • Cox, Damian, Marguerite La Caze, dan Michael P. Levine. 2003. Integrity and the Fragile Self. Aldershot-Hants: Ashgate.
  • Davion, Victoria M. 1990. “Integrity and radical change.” Dalam Feminist Ethics, ed. Claudia Card. Kansas: Kansas University Press.
  • Endro, Gunardi. 2007. Integrity in Economic Life: An Aristotelian Perspective. Dissertation. National University of Singapore.
  • Euben, J. Peter. 1989. “Corruption.” Dalam Political Innovation and Conceptual Change, ed. Terence Ball, James Farr dan Russell L. Hanson. New York: Cambridge Univ. Press.
  • Hadi, Protasius Hardono. 2010. Potret Siapakah Aku. Yogyakarta: Kanisius.
  • Halfon, Mark S. 1989. Integrity: A Philosophical Inquiry. Philadelphia: Temple Univ. Press.
  • Hobbes, Thomas. 1651. Leviathan. London: Andrew Crooke at the Green Dragon.
  • Kasulis, Thomas P. 2002. Intimacy or Integrity: Philosophy and Cultural Difference. Honolulu: University of Hawai’i Press.
  • Klein, Ernest. 1971. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Amsterdam: Elsevier.
  • Martin, Mike W. 1996. Love’s Virtue. Lawrence: University Press of Kansas.
  • McFall, Lynne. 1987. “Integrity.” International Journal of Ethics 98:1 (October): 5-20.
  • Miller, Seumas. 2013. “Integrity.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. plato.stanford.edu/entries/corruption/ (Fri Jan 25, 2013).
  • Skeat, Walter W. 1888. An Etymological Dictionary of the English Language. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.
  • Stern-Gillet, Suzanne. 1995. Aristotle’s Philosophy of Friendship. Albany: State University of New York Press.
  • Taylor, Gabriel. 1985. Pride, Shame and Guilt: Emotions of Self-Assessment. New York: Oxford University Press.
  • Williams, Bernard. 1973. “A Critique of Utilitarianism.” Dalam Utilitarianism for and against, ed. J.J. Smart & Bernard Williams. Cambridge: Cambridge University Press.
  • World Bank. 1997. World Development Report: The State in a Changing Society. Washington D.C.: World Bank.
PENULIS: GUNARDI ENDRO | Universitas Bakrie