• Beranda
  • Artikel
  • Riset Publik
  • Peran Jejaring Aktor dalam Memberantas Praktik Korupsi Pada Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kawasan Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap

Peran Jejaring Aktor dalam Memberantas Praktik Korupsi Pada Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kawasan Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap

Studi ini mendeskripsikan adanya praktik menyimpang pada proses perubahan tenurial di Segara Anakan dari common property menjadi private property yang dilakukan oleh para aktor atas dampak terjadinya perubahan bentang alam berupa terbentuknya daratan sedimentasi. Sebagai sumber daya alam komunal, Segara Anakan menjadi struggle area bagi para aktornya. Konsekuensi dari hal ini telah melahirkan kontestasi dan negosiasi dalam memanfaatkan dan menguasai sumber daya alam.

Setiap aktor, baik mereka yang memiliki relasi kuasa maupun tidak, menunjukkan aksi untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam yang dikuasainya secara pribadi. Studi ini menemukan bahwa aktor yang memiliki relasi kuasa berusaha mempertahankan akses agar mendapatkan legitimasi untuk menguasai sumber daya alam. Aktor dimaksud ialah pejabat formal di lingkup pemerintahan lokal. Sedangkan aktor yang tidak memiliki relasi kuasa, membentuk jejaring aktor berdasarkan persepsi kekerabatan dan ketokohan ialah langkah menguasai sumber daya alam. Berdasakan usaha tersebut, aktor-aktor diatas disinyalir telah melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemanfaatan sumber daya alam karena bertentangan dengan norma di komunitas maupun hukum agraria berlaku. Studi ini bersifat eksploratif dengan tiga tahap dalam pengumpulan data, yakni (1) melakukan pengukuran hubungan antar aktor dengan analisis kuantitatif, (2) wawancara mendalam dan observasi partisipan tehadap aktor yang dianggap tokoh dari output tahap 1, dan (3) membangun kesepakatan diantara para aktor dalam mengelola kawasan Segara Anakan melalui diskusi grup terfokus. Argumentasi dari studi ini melihat bahwa ada usaha aktor-aktor lainnya untuk memberikan kontrol dengan membentuk jejaring aktor secara terintegrasi dalam pemberantasan praktik menyimpang di komunitas adat Kampung Laut sebagai komunitas yang bermukim di kawasan pesisir Segara Anakan.

PENGANTAR

Masalah penyimpangan—korupsi sebagai top of mind¬-nya—tidak pernah ada habisnya untuk dibicarakan karena fenomena ini semakin meluas dan berdampak tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Publik disuguhkan berbagai narasi aktivitas korupsi yang dijalankan oleh beberapa orang—bahkan hampir sebagian dari mereka merupakan aktor penting dalam pengambil kebijakan negara. Indonesia belum mampu keluar dari kemelut permasalahan ini meskipun berbagai upaya telah digulirkan. Regulasi dibentuk untuk meminimalisir dan memberi sanksi terhadap perilaku korupsi. Begitu pun dibentuk—dan diperkuatnya—institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagainya didukung oleh social movement yang berasal berbasis gerakan akar rumput di tengah lingkungan masyarakat. Di samping itu, Nasrum (2013) mengingatkan bahwa menelaah permasalahan korupsi tidak semata berbicara hukum, namun perlu dikembalikan kepada aspek budaya sebagai latar belakang korupsi itu muncul di lingkungan masyarakat.

Tindakan korupsi pada pengelolaan menjadi kejahatan yang berdampak buruk, tidak hanya bagi manusia, namun bagi keutuhan ekosistem. Nampaknya, pemberitaan mengenai korupsi pada sektor pengelolaan masih kalah apabila dibandingkan penyimpangan pada sektor pembangunan fisik maupun pelanggaran hukum. Sektor ini menjadi penting untuk diperhatikan dan dicegah karena menyangkut food security bagi manusia. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa berasal penuh dari keseimbangan alam. Ketika alam dijadikan arena tindakan korupsi dan mengancam keutuhannya, cukup dimungkinkan alam tidak lagi memberikan manusia sumber pangan yang cukup optimal. Hal ini disinggung oleh Adhuri (1998) yang mengkhawatirkan jika pelanggaran pada sektor lingkungan atau alam tidak mendapatkan atensi maupun tertanggulangi dengan segera, permasalahan keterbatasan pangan menjadi mungkin untuk terjadi.

Adalah Segara Anakan sebagai salah satu yang ada di Indonesia dan dalam penelitian penulis terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya oleh berbagai aktor. Segara Anakan merupakan kawasan pesisir yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan berupa terbentuknya tanah timbul akibat adanya sedimentasi. Sedimentasi tersebut berlangsung karena material-material aliran sungai-sungai besar yang bermuara di Segara Anakan tidak bisa masuk ke laut lepas (Samudera Hindia) secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Ardli dan Wolff (2008) menyebutkan bahwa kawasan perairan di Segara Anakan pada tahun 1978 seluas 17.090 hektar. Pada tahun 2003 terjadi penyusutan wilayah perairan hampir setengahnya sehingga tersisa 9.597 hektar. Wilayah daratan yang terbentuk akibat sedimentasi banyak dikonversi menjadi kawasan persawahan dengan 8.644,4 hektar. Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan adanya perubahan di masyarakat seperti perubahan mata pencaharian yang semula nelayan menjadi petani. Menyusutnya kawasan perairan memaksa masyarakat harus beralih menjadi nelayan. Selain itu, perubahan bentang alam menghasilkan sumber daya alam yang bersifat common property. Akibat sifatnya yang milik bersama, setiap masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai sumber daya alam tersebut. Pada pola seperti ini, ada aktor-aktor yang kemudian “memanfaatkan” momentum untuk mengatur tata kelola

Gagasan Hardin (1968) mengenai common property menjadi relevan untuk menjabarkan kondisi sosial komunitas Kampung Laut dalam proses terjadinya perubahan bentang alam. Hardin dengan maksud “tragedi” hendak memprediksi bahwa ekploitasi tanpa batas terhadap sumber daya milik bersama akan berdampak pada kehancuran. Kehancuran tersebut menunjukkan adanya perilaku manusia yang condong bersifat abuse. Hardin melihat bahwa dari peristiwa pemanfaatan atas sumber daya alam milik bersama, akan ada pihak yang diuntungkan dan mengalami kerugian. Ketika ada pihak mengambil keuntungan atas pemanfaatan sumber daya alam, di sisi lain kerugian akan menjadi pertanggungan bersama dari aktor-aktor terlibat. Apabila fenomena ini berjalan dan berlaku secara terus menerus—sesuai kekhawatiran Hardin, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pemanfaatan hingga mengalami keterpurukan ekonomi akibat adanya pemanfaatan common property. Hardin mengusulkan dua solusi utama menangani “tragedi” yang dikhawatirkannya, yakni adanya pengawasan dari Negara dan perubahan menjadi private property (privatisasi).

Perubahan bentang alam yang terjadi di Segara Anakan telah melahirkan dinamika dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber daya alam. Tanah timbul yang bertansformasi daratan menjadi struggle area bagi tokoh-tokoh dalam komunitas, begitu pula wilayah perairan dan sumber daya alam lainnya. Sanjatmiko (2016) telah menjabarkan bahwa masyarakat yang berada di sekitar Segara Anakan memanfaatkan sumber daya alam dengan seperangkat akses dan jejaringnya untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Pada penjelasannya, terdapat aktor-aktor yang memiliki kuasa untuk memanfaatkan, di sisi lain ada aktor yang mengoptimalkan jejaringnya. Kontestasi ini akan menerjemahkan bahwa ada aktor yang mendapatkan dan tidak mendapatkan akses untuk memanfaatkan sumber daya alam milik bersama.

peta segara anakan

Gambar 1. Perubahan bentang alam di Segara Anakan sejak tahun (a) 1987, (b) 1995, (c) 2003, dan (d) 2006 (Ardli dan Wolff 2008)

Kontestasi yang terjadi di komunitas yang mengitari Segara Anakan tidak terpisahkan dari pemahaman bahwa sumber daya alam di Segara Anakan memiliki keterbatasan dan ketangguhan jika dibandingkan dengan kawasan sumber daya alam di lokasi lainnya. Keterbatasan itu melingkupi seperti terbatasnya hasil tangkap ikan di wilayah perairan karena pendangkalan dan penyusutan wilayah tangkap ikan, tidak optimalnya hasil pertanian yang disebabkan masuknya air laut (air asin) pada wilayah pertanian, hingga terganggunya kegiatan perkebunan atau perhutanan masyarakat akibat sengketa dengan pengelola Lapas Nusakambangan yang masih berlangsung hingga saat ini. Penulis berasumsi bahwa semakin terbatasnya sumber daya alam akan menyebabkan semakin “diperebutkannya” sumber daya alam tersebut. Bagi aktor yang tidak berhasil menguasai sumber daya alam pada konteks tersebut, maka aktor tersebut mengalami ketertinggalan dan perlu mencari alternatif lain disamping mengandalkan pemanfaatan untuk bertahan hidup (livelihood). Pada konteks lain, untuk “mengakali” terbatasnya sumber daya alam tertentu, beberapa aktor masyarakat melakukan peralihan terhadap mata pencahariannya seperti dahulu menjadi nelayan. Pilihan demikian menjadi teramat umum setelah ada perubahan bentang alam

Penulisan ini penting dilakukan, berhubungan dengan perubahan tenurial yang terjadi di kawasan Segara Anakan. Proses sedimentasi kawasan perairan menjadi daratan yang terjadi secara masif terutama sejak tahun 1980an, menjadi ruang pertarungan (struggle area) dari para aktor didalamnya untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di wilayah itu. Proses-proses perubahan tenurial yang terjadi menurut pemikiran Hardin dapat dijelaskan secara lebih dinamis melalui penjelasan para aktor yang terlibat di dalam proses tenurial di kawasan Segara Anakan dengan atau tanpa mereka menguasai/memiliki properti. Kontestasi di antara mereka melalui akses jejaring dan kuasa yang dimilikinya menguatkan peran mereka dalam membawa persoalan sosial dan lingkungan kawasan Segara Anakan (Sanjatmiko 2016). Peluso dan Ribot (2003) melihat bahwa ada semacam susunan jaringan akses dari aktor-aktor. Perhatian mereka memungkinkan ahli memetakan perubahan proses dan hubungan akses, aktor dengan sumber daya alam. Konsep akses disini ditempatkan pada analisa siapa yang sebenarnya beruntung dari sesuatu dan melalui apa proses yang mereka lakukan. Akses secara empirik memfokuskan diri pada siapa yang mendapatkan apa, dalam cara apa, dan kapan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam. Kekuatan ini terdiri atas material, kebudayaan, dan ekonomi politik dengan ikatan dan jaringan kekuasaan yang menyusun akses sumber daya alam. Dengan melihat hal tersebut, penulisan ini ingin melihat signfikansi jaringan aktor terhadap pemanfaatan, penguasaan, dan pengawasan terhadap sumber daya alam di Segara Anakan.

Implikasi terhadap Perubahan Bentang Alam

Sebagai titik sentral dari pertemuan 4 sungai-sungai besar dari pulau Jawa, Kampung Laut menghadapi dampak pengendapan tanah yang teraliri oleh sungai-sungai tersebut. Endapan tanah dan material yang dibawa sungai seyogyanya terlepas ke laut, namun terhalang oleh keberadaan Pulau Nusakambangan yang berada dekat dengan titik muara dari sungai-sungai itu. Secara perlahan-lahan, endapan tersebut menumpuk dan menjadi padat karena tekanan arus sungai yang cukup besar. Lambat laun, fenomena tersebut berujung pada terbentuknya daratan-daratan baru hasil dari sedimentasi. Secara tidak langsung, proses sedimentasi ini menyebabkan terjadinya pendangkalan dan penyusutan wilayah perairan di Segara Anakan.

peralihan mangrove segara anakan

Diagram 1. Peralihan Lahan Mangrove di Segara Anakan Tahun 2003 (diolah dari Ardli dan Wolff 2005)

Proses sedimentasi mulai dirasakan oleh masyarakat cukup kuat pada tahun 1980-an, bersamaan dengan meletusnya Gunung Galunggung di Jawa Barat yang membawa material lumpur dan endapan tanah ke Segara Anakan melalui aliran sungai. Hasil penelitian Ardli dan Wolff (2005) melihat bahwa pada tahun 1978 terjadi peralihan kawasan perairan dan lahan mangrove di Segara Anakan akibat adanya proses sedimentasi. Pada masa tersebut, luas lahan mangrove sebesar 17.090 hektar, mengalami penurunan hingga tersisa 9.597 hektar (43,8%) pada 2003. Pada rentang waktu tersebut, lahan mangrove telah dikonversi menjadi lahan sawah (8.644,4 hektar), pemukiman (225 hektar), tegalan (1.108 hektar), area industri (97,7 hektar), tambak (515,1 hektar) dan lainnya (353,7 hektar). Hasil penelitian tersebut menguatkan anggapan bahwa ada peralihan lahan akibat terjadinya sedimentasi secara besar-besaran dengan memanfaatkan daratan timbul sebagai kawasan milik bersama. Konversi lahan yang paling besar beralih untuk wilayah pertanian.

Penyusutan wilayah perairan dan pertambahan kawasan daratan berakibat besar pada pola sosial dari masyarakat di Ujung Alang. Penulis memetakan terdapat tiga dampak besar dari adanya perubahan bentang alam bagi masyatakat Kampung Laut. Pertama, masyarakat melakukan peralihan mata pencaharian dari nelayan menjadi petani. Peralihan tersebut adalah sebuah konsekuensi logis dari tidak optimalnya kembali kawasan perairan sebagai kawasan menangkap ikan. Dahulu dikisahkan para nelayan sering mendapat ikan-ikan dalam ukuran cukup besar. Namun, saat ini nelayan banyak diganggu oleh keberadaan ikan kating yang menjadi hama bagi populasi udang peci dan biota air lainnya. Kedua, terdapat upaya dari masyarakat untuk memanfaatkan. Proses sedimentasi membuat pola pikir masyarakat mengarahkan diri untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang berada di sekitarnya, walaupun bersifat terbatas. Tidak sedikit dari masyarakat yang kini memanfaatkan kawasan hutan mangrove sebagai wilayah wisata, menebang pohon mangrove, atau menjadikannya produk pangan lokal. Ketiga, terbentuknya struktur pemerintahan untuk memberikan tata aturan terhadap masyarakat. Setelah ditemukan komunitas yang mendiami Segara Anakan, Pemerintah sigap dengan membentuk Pemerintahan Lokal—setingkat bau atau Dusun—dan Pemerintahan Desa. Sebagai puncak otonomi terjadi pada tahun 2000 ketika Bupati Cilacap berkunjung ke Kampung Laut dan berjanji akan membentuk Pemerintah Kecamatan agar lebih memudahkan akses birokrasi yang sebelumnya terpusat di Kecamatan Kawungaten.

Livelihood System dan Basis Ekonomi Masyarakat

Penulis melihat bahwa Kampung Laut sebagai komunitas yang menghuni kawasan Segara Anakan adalah daerah yang memiliki keunikan apabila ditinjau dari basis ekonomi dari masyarakat. Tiap-tiap desa yang berada di dalam lingkup Kampung Laut masing-masing memiliki basis ekonomi yang berbeda-beda dengan disesuaikan kondisi alam sebagai penopang kehidupan. Masyarakat menggantungkan hampir seluruh kebutuhan hidupnya dari alam. Kondisi demikian mengasumsikan bahwa livelihood system sebagai kebutuhan ekonomi di Kampung Laut selalu disediakan dan difasilitasi oleh alam (Sulistiono, 2011). Masyarakat mengoptimalkan livelihood systemnya untuk menguasai dan memanfaatkan sebagai strategi untuk bertahan hidup.

table penduduk sgara anakan

Tabel 1. Persebaran Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kampung Laut Tahun 2014 (BPS Cilacap 2015:62-63)

table pekerjaan sgara anakan

Tabel 2. Ragam Livelihood Masyarakat Kampung Laut Acuan Tahun 2016 (Data lapangan)

 

Dinamika Common Property dan Private Property

Perubahan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dari common property ke private property di wilayah Segara Anakan salah satunya ditunjukkan dalam penggunaan alat tangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat. Sebelum proses sedimentasi berlangsung secara intensif sekitar tahun 1980-an, wilayah perairan Segara Anakan masih merupakan kawasan perairan yang digunakan oleh masyarakat Kampung Laut sebagai fishing ground “milik” bersama. Berbagai jenis alat tangkap ikan dan sejenisnya digunakan yang pada dasar penggunaanya dilakukan pada kawasan common fishing ground. Sejalan dengan terjadinya proses sedimentasi yang mendorong juga terjadinya semakin sempit kawasan fishing ground di Segara Anakan, beberapa alat tangkap yang digunakan pada kawasan common fishing ground sudah tidak digunakan lagi karena semakin menyempit dan hilangnya kawasan common fishing ground. Alat tangkap ikan seperti banjang, pasangan sero, gilap, ngambang, jaring lingkung pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Pada masa ini jenis alat tangkap ikan yang masih digunakan karena masih sesuai dengan kondisi fishing ground yang semakin menyempit dan semakin dangkal seperti jaring, perangkap kepiting (traping) seperti wadong dan mencari kerang totok.

Perubahan proses pemanfaatan sumber daya alam dari private property ke common property di Kampung Laut, ditunjukkan dalam kasus pemanfaatan lahan mangrove yang dijadikan sebagai kawasan wisata dan penelitian mangrove di Desa Ujung Alang. Dari segi kepemilikkan dan penguasaan lahan tersebut merupakan milik perorangan dan dikuasai oleh perorangan pula dengan penguat surat berupa Surat Penguasaan Tanah (SPT) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Empat orang yang menguasai lahan tersebut tergabung dalam Kelompok Tani Mangrove desa Ujung Alang dengan jumlah anggota 18 orang. Saat ini lahan seluas 6 Hektar tersebut digunakan sebagai kawasan wisata mengrove yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, pihak universitas dan institusi penelitian seperti LIPI dan LAPAN untuk melakukan penelitian. Pihak pemilik lahan secara perorangan maupun kelompok, tidak memungut biaya atas penggunaan jasa lingkungan lokasi wisata dan penelitian mangrove tersebut. Sebaliknya manfaat yang didorong oleh kelompok petani mangrove tersebut adalah menyediakan makanan untuk dibeli oleh pengunjung yang sifatnya tidak wajib dengan harga yang terjangkau. Dengan dibukanya wisata kawasan mangrove, warga sekitar mendapat manfaat ekonomi melalui penyediaan jasa dan perdagangan yang dibutuhkan oleh pengunjung. Di sisi lain pengurus kelompok tani mangrove tersebut tidak mau menarik iuran masuk bagi pengunjung karena adanya rasa kuatir penetapan pajak wisata oleh pihak pemerintah Kabupaten Cilacap atau justru kawasan tersebut akan diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai aset daerah.

Menguasai Sumber daya Alam: Kontestasi dan Negosiasi Aktor

Dalam penjelasan teori akses, beberapa orang atau institusi bisa mengontrol sumber daya alam sementara yang lain mempertahankan akses mereka melalui siapa yang mengontrol sumber daya alam. Perhatiannya pada perbedaan hubungan akses sebagai satu jalan akses yang bisa dilihat sebagai sebuah analisis dinamika. Analisa akses juga membantu dalam memahami mengapa beberapa orang atau institusi mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam, dengan ada atau tidak kepemilikan barang pada mereka (Ribot dan Peluso, 2003). Gejala demikian ditemukan pula dalam studi ini. Temuan gejala ini akan disampaikan dalam dua bagian, yaitu kontestasi dalam cara memperoleh akses dan bagaimana akses tersebut digunakan untuk mendapat keuntungan tanpa harus memiliki atau menguasasi sumber daya alam.

Memasuki persoalan kontestasi antar para aktor dalam pemanfatan yang memunculkan kontestasi maupun negosiasi, dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut.

  1. Kasus tata batas antara Perhutani dengan masyarakat di Kecamatan Kampung Laut. Kasus ini diawali oleh perbedaan interpretasi atas penguasaan tenurial antara negara yang diwakili oleh Perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani) dengan masyarakat Desa Ujung Alang. Tarik menarik antara dua kepentingan ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu tetap diperbolehkannya warga menempati dan memanfaatkan lahan milik Perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani), namun kepemilikkan tidak berada pada mereka.
  2. Antar para aktor pemilik lokasi jaring apong. Konflik antar pemilik kawasan jaring apong terjadi disebabkan oleh pergeseran batas dan pengalihan hak milik kepada orang lain tanpa disaksikan oleh pihak Pemerintah Desa atau saksi yang memadai. Kompromi yang dihasilkan untuk penyelesaian konflik batas lokasi adalah kesepakatan jarak minimal 300 meter antar jaring apong. Kompromi atas pengalihan hak atas lokasi jaring apong, maka Pemerintah Desa mengeluarkan surat sertifikat tanda bukti kepemilikan lokasi jaring apong. Kedua langkah tersebut berhasil mengurangi konflik yang terjadi akibat pemanfaatan lokasi jaring apong.
  3. Kasus pengkaplingan lahan atas saran Kepala Desa. Seluruh tanah sedimentasi yang berada di Kampung Laut, sebagian besar sudah terkapling-kapling dan dikuasai sebagai private property. Bahkan sebagian tanah tersebut sudah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak (SPT); yang berarti satu langkah bukti penguasaan atas lahan tanah sedimen bagi individu. Namun demikian, tidak semua tanah sedimentasi tersebut telah memiliki SPT seperti yang terjadi di Desa Ujung Alang. Oleh Kepala Desa setempat, tanah sedimentasi tersebut diminta untuk ditandai batas-batas kepemilikannya sehingga jelas luasan penguasaannya. Setelah Kepala Desa mendapatkan data luasan dan pemilik tanah sedimen yang belum memiliki SPT tersebut, kemudian diajukan sebagai agunan bank dengan persetujuan dari Bupati Cilacap. Bupati Cilacap tidak mau menyetujui permintaan tersebut untuk mendukung pengajuan kredit ke bank dengan jaminan lokasi tanah sedimen warga seluas total sekitar 2500 hektar dan belum mempunyai surat-surat bukti penguasaan/kepemilikan. Sebagian warga Desa Ujung Alang merasa curiga kepada Kepala Desa atas proses yang dilakukannya yang akan mendapatkan keutungan pribadi dari proses pengajuan kredit ke bank tersebut dengan jaminan tanah sedimentasi.
  4. Elit Desa Klaces yang menjual Tanah Bengkok milik Desa Ujung Alang di wilayah Klaces. Lokasi tanah bengkok desa Ujung Alang terletak dalam kawasan Klaces. Hal ini disebabkan karena Klaces secara luasan tidak dapat dijadikan sebagai desa karena luas wilayahnya tidak memenuhi syarat. Agar dapat memenuhi syarat sebagai desa, maka tanah bengkok Ujung Alang yang pada awalnya merupakan desa induk pemekaran dari Ujung Alang dijadikan sebagai bagian dari wilayah Klaces. Pada saat adanya program pengukuran lahan oleh BPN guna mengeluarkan batas dan surat SPT, tanah bengkok Ujung Alang di Klaces tersebut diakui oleh seorang aparat desa Klaces sebagai miliknya sehingga sampai pada kondisi pihak BPN mengeluarkan SPT lahan tanah bengkok atas nama pribadi aparat desa tersebut. Kondisi ini ternyata menyulut kemarahan aparat Ujung Alang yang mengetahui bahwa tanah bengkok tersebut bukanlah milik pribadi sehingga tidak bisa dikeluarkan SPT-nya. Pada kondisi lain ternyata Kepala Desa Ujung Alang mendiamkan kejadian ini yang menambah kemarahan para pamong Desa Ujung Alang.
  5. Antara otoritas LP Nusakambangan dengan komunitas Kampung Laut. Pihak LP Nusakambangan mengklaim 100 meter wilayah darat jalan merupakan kawasan milik LP Nusakambangan. Oleh sebab itu, petani tidak diperkenankan menggarap dalam lahan tersebut. Pada kenyataanya, jumlah lokasi lahan yang digarap dalam kawasan pulau Nusakambangan semakin luas. Informan petani penggarap lahan dari Ujung Alang mengaku memberikan retribusi dalam bentuk beras hasil pertanian kepada oknum petugas Nusakambangan agar tidak dilarang untuk menggarap lahan tersebut.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kontestasi dan kompromi diantara para aktor dalam perannya sebagai masyarakat atau elit desa dalam upaya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Segara Anakan. Di antara para aktor tersebut, terdapat aktor yang menguasai atau memiliki property, namun ada aktor yang tanpa harus menguasai atau memiliki property tetapi memainkan peran penting dalam kasus tersebut. Aktor tersebut memiliki kuasa dan akses yang lebih dari aktor-aktor lain sehingga perannya menjadi sangat penting.

Menelaah Peran Aktor

Kawasan Segara Anakan dengan komunitas Kampung Laut merupakan sebuah struggle area yang di dalamnya berisi ruang pertarungan antar aktor dalam memperebutkan SDA. Sebagai suatu struggle area, tidak terlepas dari perubahan bentang alam dalam bentuk sedimentasi yang didukung oleh kondisi karakteristik alam, tekanan penduduk dan kebutuhan ekonomi komunitas di dalamnya. Aspek negara dalam lingkup pemerintahan lokal, regional dan nasional serta adanya relasi kuasa antar aktor yang memiliki akses juga memberikan kontribusi kompleksitas dalam “ruang” kompetisi dan negosiasi di Segara Anakan tersebut.

Demikian pula dengan proses perubahan kepemilikan dari common property ke private property. Para aktor dengan beragam latar belakang sejarah dan kepentingan, menggunakan akses yang mereka miliki guna mendapat keuntungan terhadap pemanfaatan. Begitu pula proses perubahan pemanfaatan dari private property menjadi common property, tidak akan dapat berlangsung tanpa relasi kuasa dan akses yang dimiliki oleh para aktornya. Melalui analisis aktor dalam penelitian ini, tidak hanya menjelaskan proses perubahan tenurial yang terjadi dalam kawasan yang mengalami perubahan bentang alam. Dengan akses dan relasi kuasa yang dimilikinya ternyata beberapa aktor mendapat keuntungan lebih dibanding dengan lainnya tanpa ia harus memiliki sumber daya alam tersebut.

Membentuk Jejaring Aktor

Sebagai suatu metode konseptual, network analysis dalam ilmu sosial terbagai dalam 4 tipologi utama (Borgatti dkk., 2009), yakni similiraties, social relation, interactions, dan flows. Masing-masing tipologi memiliki tujuan tertentu dalam melakukan eksplanasi. Tujuan itu tertuang pada tabel di bawah.

table social rsgara anakan

Tabel 3. Tipologi utama dalam network analysis (Borgatti dkk., 2009; Borgatti dan Everett., 2013)

Bagaimana analisis aktor dalam jejaring akses bisa digunakan sebagai desain penelitian ini? Analisis aktor sebenarnya sudah digunakan sebagai sebuah metode sejak 1970-an. Pendekatan ini mulai berkembang karena rasa ketidakpuasan para ahli antropologi terhadap analisis struktur fungsional yang konvensional (Agusyanto, 2014; Bossevain, 1972; Wolfe, 1978). Ketika para ahli mulai mengarahkan perhatian pada masyarakat yang lebih kompleks, mereka mengalami banyak kesulitan atau merasakan kekurangan dari pendekatan struktur fungsional. Kesulitan ini disebabkan karena pendekatan struktur fungsional dibangun dari studi masyarakat tribal yang masih terisolasi dengan perubahan sosial. Kesulitan mulai dirasakan ketika masyarakat dengan batas-batas isolasi menjadi semakin bias sehingga masyarakat tidak bisa dilihat sebagai suatu struktur yang mempunyai fungsi di dalamnya.

Tipologi di atas mengasumsikan akan terbentuknya jaringan aktor di komunitas Kampung Laut. Jaringan aktor tersebut terbentuk akibat adanya persamaan terhadap persepsi similiraties, social relation, interactions, dan flows. Jaringan aktor memiliki signifikansi yang besar bagi masyarakat Kampung Laut dalam mengelola sumber daya alam. Setiap aktor yang dipersepsikan memiliki jaringan aktor yang kuat dan besar, maka mereka dapat menguasai akses dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, aktor-aktor ini dapat memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh aktor-aktor lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat dengan jaringan aktornya dapat mengawasi pemanfaatan dan relasi kuasa oleh aparat desa, begitu pun sebaliknya.

Dalam memetakan siapa-siapa saja yang terlibat dalam jaringan aktor, penulis menggunakan instrumen analisis kuantitatif berupa penyebaran kuesioner dengan studi kasus di Desa Ujung Alang. Kuesioner lebih menekankan pada persepsi ketokohan dari informan dalam konteks sebagai sosok kenal, kekerabatan, dan partisipasi dalam kerjasama pengelolaan program bantuan. Penyebaran kuesioner dibatasi hanya 10 orang informal dengan metode snowball. Pertama, kuesioner ditanyakan kepada informan kunci pada penelitian ini. Kedua, menyebarkan kuesioner pada orang-orang yang namanya disebutkan oleh informan kunci atau sebelumnya sesuai prioritas tertinggi sesuai penyebutan.

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh informan sebanyak 10 orang, didapatkan data mengenai jaringan sosial kekerabatan—bersifat kedekatan. Penentuan kelompok-kelompok itu dilandaskan pada modus tertinggi dari setiap tokoh yang disebutkan. Selain itu, dipertimbangkan juga sikap masing-masing aktor dalam keseharian atas aktor-aktor yang disebutnya. Berikut adalah hasil pengelompokan tersebut.

kuadran sgara anakan

Gambar 2. Pemetaan Jaringan Sosial dan Persepsi Kekerabatan di Ujung Alang

aktor ujung

Gambar 3. Pemetaan Jaringan Aktor di Ujung Alang

 

Kus, Bon, Abd, Pras, dan Tug dapat bergabung menjadi satu jaringan sosial karena memiliki kedekatan yang cukup erat dan menjadi kelompok masyarakat yang vokal dalam menyuarakan bentuk penyimpangan. Wah, Sis, dan Rus menjadi satu kelompok jaringan karena sebagai satu warga dusun yang sama dan sedang mengelola kelompok tani—kelompok tani yang paling berkembang dan mandiri di Kampung Laut. Yus, Uja, Feb, Har, dan Roh bergabung ke dalam kelompok jaringan yang sama diakibatkan profesi yang sama sebagai aparat desa dan berhimpun pada relasi profesional. Sedangkan, Jar tidak berkelompok karena tidak teraksesnya aktor tersebut oleh siapapun dalam kuesioner. Meskipun penulis memisahkan berdasarkan kelompok-kelompok besar, tidak menutup kemungkinan ada kerja sama dan kooperasi lain yang dibangun oleh antar aktor dan antar kelompok. Pengelompokan di atas penting untuk melihat kelompok yang saling bersaing dan bernegosiasi, sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin (2005)

Refleksi terhadap Hardin’s Theory of the Common Model

Proses perubahan common property ke private property di kawasan Segara Anakan terjadi dengan perubahan bentang alam akibat proses sedimentasi. Temuan ini sejalan dengan Hardin’s Tragedy of the Common Model (Hardin, 1968). Secara umum proses perubahan kepemilikan yang terjadi adalah dari common property ke private property. Dari sisi pemanfaatan, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan dari private property menjadi common property. Kondisi ini berarti suatu kawasan yang dilindungi secara private, tetapi dari segi pemanfaaatanya dilakukan secara common. Keadaan ini langka terjadi, di tengah-tengah situasi aktor yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sebagaimana saran Ostrom (1988) bila privatization dan centralization justru akan menyebabkan over-explotation, manakala negara gagal mengawasi dan membatasi explotasi. Oleh sebab itu hybrid institution merupakan salah satu pilihan yang diusulkan dalam pengelolaan. Dua puluh dua tahun kemudian sejak Hardin’s Tragedy of the Common Model dimunculkan pada 1968, didasari oleh temuan akumulatif Fenny dkk (1990) melihat bahwa private, negara dan komunal secara potensial memiliki pilihan pengelolaan secara bersama dalam bentuk co-management.

Studi-studi sejenis dari seluruh dunia juga menghasilkan contoh bahwa pemanfaatan secara bersama yang berdasarkan perlindungan tidak selalu berakhir dengan hasil yang tragis. Konsep common property telah mengalami proses pendefinisian ulang berdasarkan temuan empirik dan diperlukan alternatif pemahaman teoritis tentang konsep common property. Perspektif teori yang muncul pada saat ini berasumsi bahwa common property tidak sebagai kelompok yang memanfaatkan sumber daya alam secara bersama; namun sebagai suatu institusi dari suatu pengelolaan yang dilakukan sendiri dengan turut berpartisipasinya para pihak berkepentingan sebagai anggota untuk menyiasati keterbatasan kewenangannya.

McKean (dalam Jhonson dan Kristen, 2004) bahwa common property adalah “as an arrangement in which a group of resource users share rights and duties toward a resource". Situasi ini merupakan suatu sistem dari shared private property dengan batas-batas yang jelas mengenai aturan hak dan pengelolaan pemanfaatan. Sistem ini sebagaimana halnya dengan regim property yang lain “mengemas hak dan kewajiban” dari para pihak yang memiliki kepentingan. Hak dan kewajiban diberikan dan dimiliki oleh setiap pihak berkepentingan untuk memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam secara bersama. Beberapa contoh hasil studi telah menunjukkan efektifitas penerapan tanggung jawab bersama dari common property berbasis shared private property dengan batas-batas yang jelas mengenai aturan hak dan pengelolaan pemanfaatan.

Sebagai suatu proses refleksi atas tulisan ini, penting untuk mempertimbangkan konsep co-management masuk dalam pola pengelolaan sumber daya alam common property. Upaya pengelolaan ini diharapkan dapat menghindarkan dari praktik korupsi yang selama ini belum bisa dibatasi secara optimal dari gerakan bawah. Dalam perjalanannya, co-management akan 4 stakeholders kunci, yaitu (1) pelaku pemanfaat sumber daya alam; (2) pemerintah, termasuk pusat dan daerah; (3) stakeholders lain yang di dalamnya termasuk anggota masyarakat lain, pemilik modal, pelaku perdagangan produk, pengolah produk dan lain-lain; (4) agen perubahan termasuk penyuluh perikanan, NGO, perguruan tinggi dan lembaga riset. Dari situasi demikian, muncul pertanyaan apakah inisiatif hybrid institution untuk menuju co-management akan muncul dengan sendirinya sebagai kontrol atas kegiatan menyimpang dalam pemanfaatan sumber daya alam? Tentu berpulang pada inisiatif dan peran dari para aktor yang terlibat di dalamnya.

PENUTUP

Ketika Hardin (1968) sudah cukup fasih dalam menjabarkan perubahan hak tenurial dengan melihat adanya open access sebagaimana dicetuskan oleh Ribot dan Peluso (2003), penting bagi kita untuk memperhatikan aktor-aktor yang terlibat pada dinamika tersebut. Kenapa aktor? Ribot dan Peluso (2003) melihat bahwa beberapa orang dan institusi bisa mengontrol sumber daya alam sementara yang lain mempertahankan akses mereka melalui “siapa” yang bisa mengontrol sumber daya alam. Beberapa orang atau institusi mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam, baik dengan atau tanpa kepemilikan properti mereka.

Dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang telah berhasil dibentuk oleh para aktor, mereka akan berkesempatan untuk menguasai dan memanfaatkan, di sisi lain mereka dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan. Dalam konteks ini, jaringan aktor sebagai bagian dari integrasi masyarakat akan memiliki signifikan sebagai alat kontrol pencegahan praktik korupsi dan semata-mata menguntungkan diri sendiri atas relasi kuasa dan akses yang dimiliki. Kesamaan tipikal yang dimiliki oleh setiap jaringan aktor akan berimplikasi semakin kuatnya pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada, khususnya bagi kawasan sumber daya alam yang mengalami perubahan bentang alam.

REFERENSI

  • Adhuri, D. S. 1998. ‘Saat Sebuah Desa Dibakar Menjadi Abu: Hak Ulayat Laut dan Konflik Antar Kelompok di Pulau Kei Besar’, dalam Antropologi Indonesia 58:92-109.
  • Agusyanto, R. 2014. Jaringan Sosial dalam Organisasi. Jakarta: Rajawali Press.
  • Ardli, E. R. dan M. Wolff. 2005. Spatial and Temporal Dynamics of Mangrove Conversion at Segara Anakan, Cilacap. Naskah dipersentasikan di 10th ISSM International Conference. 30 September-1 Oktober. Paris, Prancis.
  • . 2008. ‘Quantifying Habitat and Resources Use Changes in the Segara Anakan Lagoon (Cilacap, Indonesia) Over the Past 25 Years (1978-2004)”, dalam Asian Journal of Water, Environment, and Pollution 5(4):59-67.
  • Badan Pusat Statistik. 2015. Kecamatan Kampung Laut dalam Angka Tahun 2015.
  • Borgatti, S. P. dkk. 2009. ‘Network Analysis in the Social Sciences’, dalam Science 323(5916):892-895
  • Borgatti, S. P. dan M. G. Everett. 2013. Analyzing Social Network. Los Angeles: Sage Publication.
  • Bossevain, J. 1972. “Preface”: Network Analysis Studies in Human Interaction. Paris: Mouton & Co.
  • Fenny, D. dkk. 1990. ‘The Tragedy of the Commons: Twenty-Two Years Later’, dalam Human Ecology 8(1):1-19.
  • Hardin, G. 1968. ‘The Tragedy of the Commons’, dalam Science 162:1243-1248.
  • Jhonson, K. dan N. Kristen. 2004. ‘Common Property and Conservation: The Potential for Effective Communal Forest Management within a National Park in Mexico’, dalam Human Ecology 32(6):703-733
  • Nasrum, M. 2013. ‘Tentang Kata Korupsi yang Datang Silih Berganti: Suatu Penjelasan Budaya’, dalam Antropologi Indonesia 34(1):1-14.
  • Ostrom, E. 1988. ‘Institutional Arrangements and the Commons Dilemma’, dalam E. Ostrom dkk (Peny.). Rethinking Institutional Analysis and Development. San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press.
  • Ribot, J. C. dan N. L. Peluso. 2003. ‘A Theory of Access’, dalam Rural Sociology 68(2):153-181.
  • Saifuddin, A. F. 2005. ‘Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Kajian Kasus di Jakarta’, dalam Antropologi Sosial 29(3):309-320.
  • Sanjatmiko, P. 2016. Common Property di Tengah Perubahan Bentang Alam Kawasan Segara Anakan. Depok: Departemen Antropologi UI.
  • Sulistiono. 2011. Social Capital and Rural Road Development (A Case Study of Kampung Laut, Cilacap). Yogyakarta: University of Gadjah Mada Press.
  • Wolfe, W. A. 1978. “The Rise of Networks Thinking in Anthropology”, dalam Social Networks 1(1):53-64.
PENULIS: RADEN DIKY DERMAWAN | Program Pendidikan Sarjana Antropologi Sosial, Universitas Indonesia