edu icon header

Edukasi

Menyajikan program pelayanan pendidikan masyarakat tentang pengetahuan antikorupsi, media pembelajaran, audio visual antikorupsi, dll.

Panduan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan Indonesia maupun dunia, dan upaya pemberantasan korupsi merupakan kewajiban setiap unsur pembangunan di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka berhasil tidaknya pemberantasan korupsi akan menentukan juga berhasil tidaknya upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, penguatan sendi-sendi demokrasi, dan upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Bahwa berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak tahun 2004 sampai dengan 30 September 2017, jumlah pelaku tindak pidana korupsi dari lingkungan swasta semakin meningkat (55%). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pelaku dari pegawai negeri sipil/penyelenggara negara ataupun penegak hukum, namun juga pelaku dari dunia usaha/bisnis. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan bahwa korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi. Lebih lanjut, pedoman teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi diperlukan untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan langkah-langkah pembuktian, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Oleh karena itu, pedoman teknis penanganan perkara korupsi oleh korperasi ini diharapkan dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai pedoman praktis dalam penanganan perkara korupsi oleh korporasi. Namun demikian, tentunya dalam mengimplementasikanya, berbagai strategi dapat dikembangkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tujuan pembuktian yang ingin dicapai sepanjang dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku

DOWNLOAD
2112