justic

Penindakan

Menyajikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Beranda
  • Berkas
  • PENINDAKAN
  • Inkracht
  • Perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) 2012

Inkracht

Perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) 2012

Desember

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHD AL FOUZ sehubungan dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran.
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD DUNIR dan M. FAISAL ASWAS dalam menerima hadiah atau janji terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.

November

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa M. RIDWAN SANJAYA memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, Terkait Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM (Dirjen LPE ESDM) tahun 2009
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa NUNUN NURBAETIE sehubungan dengan pemberian travelers cheque (TC) kepada para anggota DPR-RI periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
  3. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSTAM SYARIFUDDIN PAKAYA sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dan DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007.
  4. Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIFUDDIN sehubungan dengan menerima sesuatu atau uang dalam penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
  5. Perkara TPK atas nama terdakwa AMRUN DAULAY sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004.

Oktober

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa ERWIN PAMAN dan ALI AMRA sehubungan dengan turut serta dan/atau bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa HARI SABARNO sehubungan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu type V80ASM dan Merk Morita di beberapa Pemprov/Pemkab/Pemkot dengan pembayaran bersumber dari APBD tahun 2002 sd 2005.
  3. Perkara TPK atas nama terdakwa AKHMAT ZAENURI sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

September

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa DHARNAWATI sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

Agustus

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa IMAS DIANSARI sehubungan dengan menerima pemberian sesuatu atau uang dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada untuk diadili dan atau pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji.
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa ODIH JUANDA sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI kasus PT Onamba Indonesia.
  3. Perkara TPK atas nama terdakwa MURMAN EFFENDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Juli

  1. -

Juni

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa TIMAS GINTING sehubungan dengan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA 2008.

Mei

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSUL ARIFIN sehubungan dengan penyalahgunaan dan pengelolaan kas daerah kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD kabupaten Langkat pada tanun 2000-2007.

April

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa SYUHADA TASMAN sehubungan dengan turut serta terkait perbuatan Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) Dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN dan ANTON BAMBANG HADYONO sehubungan dengan memberi sesuatu/hadiah berupa uang kepada Sistoyo SH MH di Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong Jawa Barat terkait meringankan tuntutan pidana dalam perkara penipuan atas nama Edward M Bunjamin.

Maret

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa MOCHTAR MOHAMAD sehubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi, dan atau perbuatan melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010 atau penyalahgunaan APBD 2009 Pemerintah Kota Bekasi.
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa BINAHATI B. BAEHA sehubungan dengan pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007.
  3. Perkara TPK atas nama terdakwa EDDIE WIDIONO SUWONDHO sehubungan dengan pengadaan Roll Out Customer Information System 13 Rencana Induk Sistem Informasi (CIS 13 RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Februari

  1. -

Januari

  1. Perkara TPK atas nama terdakwa ARWIN A.S sehubungan dengan Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau kepada sejumlah Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2003.
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR sehubungan dengan penggunaan APBD Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2006 sd 2008.
  3. Perkara TPK atas nama terdakwa YUSRIZAL sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004.
  4. Perkara TPK atas nama terdakwa ODIH JUANDA sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan kasus Hubungan Industrial terkait pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Pekerja PT Onamba Indonesia.