Pengesahan UNCAC

Download Now
5165

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia suaafr dilaksanakan berdasarkan peraftrran perundangundangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi perahrran perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adarrya keda sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana kompsi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi gleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.pen5rusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun zOOb di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2OOO memandang perlu dirumuskannya instnrmen hukum internasional antikonrpsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Barlgsa membentuk Ad Hoc Committee (I(omite Ad Hoc) yang bertugas merundingtan draft Konvensi, Komite Ad Hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara a.nggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan *Lttu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati. naskah akhir Konvensi Lntuk disampaikan clan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.