Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Download Now
5348

Peraturan peraturan yang selama lebih dari 2 tahun terakhir ini menjadi dasar bagi tindakan Pemerintah untuk memberantas korupsi adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/ 1958 beserta peraturan peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.  Menurut Peraturan peraturan itu ada 2 macam perbuatan korupsi, yakni :   

  1.  Perbuatan korupsi pidana, dimana terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat di  samping perampasan harta benda hasil korupsinya (pasal 2).
  2. Perbuatan korupsi lainnya, dimana terdapat unsur "perbuatan melawan hukum" (pasal 3). Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil perbuatan korupsi itu. Yang dimaksud dengan unsur "perbuatan melawan hukum" tersebut diatas ialah "onrechtmatige daad" tercantum dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata, perkataan mana menurut yurispuridentie mempunyai ma'na sangat luas yakni : Perbuatatan atau kelalalaian seseorang, yang oleh karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum, atau dengan norma norma adat kesopanan yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q. haknya.

Dapatlah kita singkatkan ma'na dari perkataan "perbuatan melawan hukum" tersebut dengan istilah "perbuatan tercela". Harta benda hasil perbuatan tercela inilah yang dapat dirampas oleh Pengadilan Tinggi tadi; pun juga lain lain harta benda yang oleh pasal 12 ayaat (2) dari peraturan Peperpu tersebut disamakan dengan harta benda hasil perbuatan tercela dapat pula dirampas yaitu :  
        a.harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya;
        b.harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya;  
        c.harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya. Maksud diadakannya peraturan peraturan Peperpu tersebut ialah supaya dalam tempo singkat dapat dibongkar perbuatan  perbuatan korupsi yang dewasa itu sangat meraja lela sebagai akibat dari suasana seakan akan Pemerintah dewasa itu sudah tidak mempunyai kewibawaan lagi. Oleh karena itu peraturan peraturan itu dimaksudkan untuk berlaku buat sementara waktu saja (temporair).
 
Hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, yang berupa perkara perkara yang sedang diselidiki, diusut dan dimajukan kepada Hakim maupun yang berupa harta benda yang dikembalikan kepada Negara, cukup memuaskan. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hasil hasil lain yang tidak langsung, misalnya dibidang fiskal dan pengembalian hutang hutang kepada Negara, dan akhirnya yang sangat penting, yakni effect psychologis terhadap masyarakat dengan konsekwensi membatasi/ mengurangi nafsu berkorupsi, kesemuanya itu sangat berjasa mengkonsolideer kembali kewibawaan Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah menganggap, bahwa di luar tindakan terhadap tindak pidana korupsi yang memang sudah mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran, tindakan terhadap perbuatan korupsi tercela seperti diuraikan diatas tidak perlu dilanjutkan lebih lama lagi.