Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Download Now
5438

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan hukum yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi. Landasan hukum tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang tersebut dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Komisi.

Komisi sebagaimana dimaksud di atas memiliki kewenangan melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi, supervisi serta melakukan monitor dengan melakukan pengkajian sistem pengelolaan administrasi serta prosedur layanan masyarakat pada lembaga negara/pemerintah yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, mengusulkan perbaikan sistem kepada lembaga yang bersangkutan agar dapat dilakukan perbaikan guna terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Komisi diharapkan mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal, Komisi harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pegawai Komisi haruslah warga negara Indonesia yang diangkat secara selektif berdasarkan kompetensinya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia Komisi, perlu ditetapkan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang khusus diterapkan pada Komisi yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat berupa Peraturan Pemerintah. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi meliputi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, kompensasi, hubungan kepegawaian, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja, dan audit sumber daya manusia.

Untuk menilai Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi sebagai suatu sistem yang efektif, dalam Peraturan ini juga diatur mekanisme evaluasi secara berkala dengan membentuk Tim Evaluasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai Tim Penasihat Komisi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan Komisi. Dengan adanya pengaturan ini maka terdapat kepastian hukum mengenai Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.