Perubahan atas PP 63 tahun 2005

Download Now
6506

Bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi tidak hanya perlu didukung dana yang cukup, tetapi juga perlu didukung sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Oleh sebab itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi, sumber daya manusiapada Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4581), perlu dilakukan perubahan dan beberapa penambahan, yaitu masalah:

  1. perpanjangan masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi;
  2. wewenang pimpinan dari instansi asal untuk meminta kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi; dan
  3. mewujudkan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara.