Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Download Now
8899

Sebagai salah satu bentuk prevensi khusus terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, diberlakukan ketentuan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.Pasal 16, pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara rinci mengenai pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi uang dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sementara itu, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Antikorupsi, 2003) sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu melakukan penyesuaian dengan memasukkan ketentuan tentang pejabat publik. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.