Tata Cara Pendaftaran LHKPN

Download Now
9558

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pernberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme; Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 12 tahun tentang Pimilihan Umum 2003, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundanganundangan lain yang berlaku.

Harta kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, balk berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperofeh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. Setiap PN berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.

Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayaL(4) terdiri dari: (a) Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh PN yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya; (b) Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh PN yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun; PN yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; PN yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.