Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti Jurnal Integritas KPK menyapa lagi pembaca yang budiman pada Vol 3 Edisi 1 tahun 2017. Berbeda dengan Volume sebelumnya, kali ini Jurnal INTEGRITAS menampilkan topik utama tentang Korupsi di Sektor Swasta dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability). Topik ini dirasa perlu untuk dibahas secara khusus karena sangat sedikit literatur yang membahas masalah corporate criminal liability padahal keberadaan pertanggungjawaban korporasi telah diakui dan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti: (i) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ii) UU Kehutanan, (iii) UU Tindak Pidana Korupsi, (iv) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, (v) UU Perikanan; dan sejumlah Peraturan Perundangan-Undangan lainnya. Sayangnya sampai dengan sekarang sangat sedikit korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang mereka lakukan.

Patut disayangkan karena pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dikenakan pada segelintir perusahaan dan kebanyakan hanya pada sektor lingkungan hidup. Menurut catatan yang terdapat dalam direktori putusan Mahkamah Agung, salah satu contoh penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor lingkungan hidup diawali pada kasus pembakaran hutan PT Adei Plantation yang kemudian disusul dengan sejumlah kasus lingkungan lainnya. Salah satu kasus yang dianggap fenomenal adalah kasus PT Kallista Alam dimana hakim menghukum dengan total denda Rp 366 milyar. Putusan fenomenal tersebut disusul dengan putusan yang lebih dahsyat lagi dalam putusan PT National Sago Prima (anak perusahaan PT Sampoerna Agro) yang sampai dengan ditulisnya artikel ini masih dalam proses banding, baik dalam gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Yang jelas dalam gugatan perdata yang dilayangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menghukum PT National Sago Prima dengan ganti rugi lebih dari Rp 1 trilyun. Sekarang kita sedang menunggu babak akhir dari proses hukum yang sedang berjalan. Sayangnya putusan-putusan yang progresif di bidang lingkungan hidup tidak diikuti dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Sampai dengan hari ini, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di bidang tanggung jawab pidana korporasi untuk tindak pidana korupsi hanya satu kasus yakni kasus PT Giri Jaladhi Wana yang dendanya hanya Rp 1,3 milyar, padahal banyak sekali perusahaan yang menyuap pejabat negara. Kenyataan seperti ini patut disayangkan karena hanya pengurus korporasi yang dikenai tanggung jawab pidana sedangkan korporasinya sendiri melenggang dengan bebas. Kenyataan seperti ini juga bertolakbelakang dengan praktik di negara-negara lain seperti Singapore, Malaysia, Hongkong, Inggris, USA dan negara-negara lain.

Sadar akan ketimpangan tersebut, KPK bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri telah berhasil merumuskan tata cara penegakan hukum pidana korporasi yang dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini diharapkan dapat memudahkan aparat penegak hukum (KPK, Polisi, Jaksa, Hakim) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan memutus perkara-perkara yang melibatkan korporasi. Kehadiran Perma ini juga diharapkan dapat memberikan ‘early warning’ pada korporasi agar tidak lagi melakukan penyuapan kepada pejabat publik di negeri ini, karena aparat penegak hukum telah memiliki ‘guidance’ yang lengkap untuk menjerat korporasi yang nakal.

Seiring dengan perkembangan yang menggembirakan ini, Jurnal ini berupaya menghadirkan sejumlah artikel yang membahas tentang korupsi di sektor swasta dan pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana dapat dilihat dari artikel yang ditulis oleh Lakso Anindito yang membahas “perbandingan lingkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan korporasi di Indonesia, Inggris dan Perancis”, dan artikel Bambang Widjojanto yang membahas “relasi korupsi korporasi dan korupsi politik di Indonesia”. Masih dalam lingkup korporasi, Andreas Nathaniel Marbun membahas secara khusus “kemungkinan menjerat suap di sektor swasta” karena sampai hari ini UU Tipikor kita masih belum jelas soal korupsi di sektor swasta padahal di negara-negara lain korupsi yang dilakukan oleh sesama sektor swasta juga dapat dipidana.

Selanjutnya, Jurnal Vol 3 Edisi 1 tahun 2017 ini juga memuat artikel yang ditulis oleh Hariman Satria yang secara khusus membahas “beban pembuktian (burden of proof) dalam tindak pidana korupsi” dan disusul dengan artikel yang tak kalah menarik yang ditulis oleh Refki Saputra yang membahas secara khusus norma-norma yang terdapat dalam RUU Perampasan Aset yang sampai hari ini belum dibahas di DPR. Dia berharap bahwa RUU tersebut juga akan memuat norma-norma universal dalam perampasan aset yang dikenal dengan “non-conviction based asset forfeiture”.

Di samping artikel-artikel di atas, edisi 1 tahun 2017 juga memuat sejumlah artikel yang berhubungan dengan upaya-upaya pencegahan korupsi, seperti yang ditulis oleh Gunardi Endro yang mempertanyakan “makna integritas dan pertentangannya dengan korupsi”. Disamping itu, Raden Diky Dermawan mengulas dengan apik soal ‘peran jejaring aktor dalam mencegah korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya di kawasan Segara Anakan Cilacap”, yang kemudian disusul dengan tulisan Antoni Putra yang membahas secara spesifik ‘pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi informasi publik di perguruan tinggi”.

Dua artikel terakhir, agak berbeda sifatnya dengan artikel-artikel di atas karena satu mengeksaminasi kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dimana Aradila Caesar Ifmaini Idris secara khusus meneliti dengan seksama “Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jakarta Pusat dengan terdakwa Amir Fauzi (Nomor: 127/PID.SUS/TPK/ 2015/PN.JKT.PST). Sebagaimana suatu eksaminasi, tulisan ini melihat penerapan teori, prinsip, dan norma hukum pidana dalam putusan pengadilan”. Sedang artikel terakhir menceritakan pengalaman Denny Indrayana dalam “mendampingi Presiden SBY dalam mengawal kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya pemberantasan korupsi”. Artikel ini ditulis dalam bahasa Inggris dan hal ini juga sesuai dengan visi-misi dewan redaksi Jurnal Integritas karena di masa mendatang, jurnal ini diharapkan terbit dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris).

Sebagai Pemimpin Redaksi, saya bersyukur dan berterima kasih karena kontributor dari artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini, cukup beragam karena disumbangkan oleh akademisi, praktisi dan aktivis antikorupsi. Dari segi sebaran wilayah, artikel-artikel yang hadir juga hampir mewakili keragaman nusantara. Disamping itu, dari segi fokus yang mengangkat korupsi di sektor swasta dan tanggung jawab pidana korporasi makin menguatkan tekad KPK bahwa korporasi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka jika melakukan tindak pidana korupsi.

Saya juga berharap kiranya para kontributor dapat lebih beragam di masa yang akan datang dan sekurang-kurangnya dapat mewakili setiap kajian antikorupsi yang ada di setiap perguruan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Anti Corruption Summit 2016 di Jogjakarta. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis, Redaktur Pelaksana, Mitra Bestari, Sekretaris Redaksi, Pengelola/Penyunting dan pada semua pihak yang telah membantu terbitnya edisi ini.

Salam Antikorupsi

Laode M Syarif
Pemimpin Redaksi

DOWNLOAD
2387