Penyidikan Januari 2016

 

  • Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka JACOB PURWONO (Dirjen LPE Departemen ESDM).
  • Perkara TPK dalam pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 atas nama tersangka SUKOTJO S BAMBANG (Swasta).
  • Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA (Swasta).
  • Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, dan atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atas nama tersangka RATU ATUT CHOSIYAH (Gubernur Banten).
  • Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011 – 2013 atas nama tersangka RATU ATUT CHOSIYAH (Gubernur Banten).
  • Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011 – 2013 atas nama tersangka TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN (Swasta).
  • Perkara TPPU sehubungan dengan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka TUBAGUS CHAERI WARDANA (Swasta).
  • Perkara TPK sehubungan dengan orang yang melakukan pembantuan terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) masalah kesehatan akibat bencana di Pusat Penanggulangan masalah Kesehatan pada Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan oleh  Mulya Hasjmy atas nama tersangka SITI FADILLAH SUPARI (Mantan Menteri Kesehatan RI periode Tahun 2004 – 2009).
  • Perkara TPK sehubungan dengan pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri RI atas nama tersangka SUGIHARTO (PPK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI).
  • Perkara TPK sehubungan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA, Tbk. Tahun pajak 1999 atas nama tersangka HADI POERNOMO (Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Periode Tahun 2002-2004).
  • Perkara TPK sehubungan dengan Penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan Luar Sekolah pada Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka MARTHEN DIRA TOME (Kasubdin PLS Provinsi NTT/ PPK).
  • Perkara TPK sehubungan dengan menerima pemberian atau janji dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka SITI FADILAH SUPARI (Menteri Kesehatan Republik Indonesia Periode tahun 2004 - 2009).
  • Dugaan TPK sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009 atas nama tersangka MARISI MATONDANG (Swasta).
  • Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan RAPBD.P Tahun 2014 dan atau RAPBD.P Tahun 2015 pada Provinsi Riau atas nama tersangka ANNAS MAAMUN (Gubernur Riau).
  • Perkara TPK sehubungan dengan Pembangunan Dermaga Bongkar Lanjutan, Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka RUSLAN ABD. GANI (Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun 2011).
  • Perkara TPK pemberian sesuatu atau uang bersama-sama dengan Willy Sebastian Lim kepada Suroso Atmomartoyo dalam proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004 – 2005 atas nama tersangka MUHAMMAD SYAKIR (Swasta).
  • Perkara TPK dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 s.d. 2011 atas nama tersangka MADE MEREGAWA (PPK Universitas Udayana).
  • Perkara TPK dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 s.d. 2011 atas nama tersangka DUDUNG PURWADI (Swasta).
  • Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan labolatorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 atas nama tersangka MINARSIH (Swasta).
  •  
  • Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan dan labolatorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010 dan atau TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji padahal patut diketahui atau diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan atau sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka BAMBANG GIATNO RAHARDJO (Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes).
  • Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka BOBBY REYNOLD MAMAHIT (Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDM)).
  • Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DJOKO PRAMONO (Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Laut (BPSDML)).
  • Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan 2014 s.d. 2019 terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s.d. 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendappatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD provinsi sumatera utara; dan 4. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD provinsi sumatera utara pada tahun 2015 atas nama tersangka GATOT PUJO NUGROHO (Gubernur Provinsi Sumatera Utara) dkk.
  • Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendappatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 4. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 5. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD provinsi sumatera utara pada tahun 2015 atas nama tersangka SALEH BANGUN (Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara).
  • Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendappatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 4. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 5. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD provinsi sumatera utara pada tahun 2015 atas nama tersangka CHAIDIR RITONGA (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara) dkk.
  • Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendappatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 4. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD provinsi sumatera utara atas nama tersangka SIGIT PRAMONO ASRI (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara) dkk.
  • Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendappatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 4. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD provinsi sumatera utara; 5. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD provinsi sumatera utara pada tahun 2015 atas nama tersangka AJIB SHAH (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014 s.d. 2015) dkk.
  • Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan di provinsi Riau tahun 2014 kepada kementerian kehutanan atas nama tersangka EDISON MARUDUT MARDASAULI SIAHAAN (swasta).
  • Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya terkait dengan pengesahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Banten T.A. 2016 atas nama tersangka FL. TRI SATRIYA SANTOSA (Anggota DPRD Prov. Banten).
  • Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya terkait dengan pengesahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Banten T.A. 2016 atas nama tersangka H. SRIMULYAHARTONO (Anggota DPRD Prov. Banten).
  • Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2011 atas nama tersangka DUDUNG PURWADI (Swasta).
  • Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM) dari China sebagai penyedia barang atas nama tersangka R.J. LINO (Dirut PT. Pelindo II) dkk.
  • Perkara TPK secara bersama-sama dengan Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan terkait dengan proyek pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka ANDI ZULKARNAIN ANWAR alias CHOEL (Swasta).
  • Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta dalam pengadaan Reagen dan Comsumable Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka FREDDY LUMBAN TOBING (Swasta).
  • Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka ABDUL KHOIR (Swasta).
  • Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka DAMAYANTI WISNU PUTRANTI (Anggota Komisi V DPR RI).
  • Perkara TPK turut serta atau bersama-sama dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan DESSY A EDWIN selaku anggota Komisi V DPR RI dalam menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka JULIA PRASETYARINI.
  • Perkara TPK turut serta atau bersama-sama dengan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan JULIA PRASETYANI selaku anggota Komisi V DPR RI dalam menerima hadiah atau janji dari ABDUL KHOIR selaku Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama terkait untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 atas nama tersangka DESSY A EDWIN.
  • Perkara TPK dalam pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian OPT dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013 atas nama tersangka HASANUDDIN IBRAHIM (Dirjen Holtikultura/KPA).
  • Perkara TPK dalam pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian OPT dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013 atas nama tersangka EKO MARDIYANTO (PPK pada Dirjen Holtikultura).
  • Perkara TPK dalam pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian OPT dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013 atas nama tersangka SUTRISNO.

 

 

Add comment


Security code
Refresh