Penyidikan Oktober 2013

  • Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah  2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
  • Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah  2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka CN (Anggota DPR RI 2009 – 2014).
  • Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atas nama tersangka HB (Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah).
  • Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atas nama tersangka CNA (Swasta).  
  • Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka STA (Swasta).
  • Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Banten  Propinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka TCW (Swasta).
  • Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau penerimaan gratifikasi atas nama tersangka AM  (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
  • Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya hasil TPK dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yg sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil TPK atas nama tersangka AM  (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).

Add comment


Security code
Refresh