lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan, Bolehkah?

Menteri Kesehatan RI menerbitkan peraturan tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan profesi tenaga kerja terkait dengan sponsorship, yang tidak boleh mempengaruhi independensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan.

Recent comments

  • Tamu - Nurdin

    Sangat bagus dan perlu sosialisasi secara luas baik bagi petugas kesehatan, industri farmasi, industri alat kesehatan, distributor alat kesehatan karena masih banyak pelaku swasta yang menawarkan sponsor gratifikasi kepada petugas kesehatan baik profesi tertentu maupun petugas pengadaaan barang sehi...
    0 Suka
  • Tamu - Achmad Marzoeki

    Bagus, sosialisasinya yang perlu terus menerus dilakukan.
    0 Suka
  • Tamu - Virza Benzani

    Sangat bermamfaat sekali..terutama di jajaran tingkat pelaksana di Dinkes provinsi.. Dinkes provinsi yg skpd dibawah gubernur rawan dng korupsi jadi perlu pengawasan dan pengetahuan ttg gratifikasi di setiap instansi pelaksana teknis. Terima kasih
    0 Suka
View other comments

PerMA Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Telah Diundangkan

Pada tanggal 29 Desember 2016 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi). Perma tersebut disusun oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kepolisian dan Kejaksaan. Pada pembuatannya melibatkan berbagai ahli, praktisi dan pemangku kepentingan.

Korporasi Dalam Pusaran Korupsi

"Saya sudah lama terlibat dalam kegiatan bisnis ke berbagai negara di Timur Tengah, Asia dan Afrika. Dan sudah biasa memberi suap kepada menteri dan pejabat dari semua tingkat, dalam bentuk uang tunai, komisi, uang perkenalan, mobil baru, biaya rumah sakit, dan seterusnya – selama lebih dari 40 tahun.Dan saya akan terus melakukannya, seandainya saya belum pensiun. Karena begitulah, cara orang menjalankan usaha di negara-negara itu..." (John Henbry of Sazmundham, Suffolk, Inggris, "Daily Telegraph", 2000)

Recent comments

  • Tamu - sergap buser pos

    MUSI RAWAS, SERGAP BUSER POS.com –Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bongkar Korupsi (AMBK) laporkan kegiatan DPU CKTR Mura yang disiyalir rawan penyimpangan, diantaranya ada lima kegiatan di seputar Argopolitan Center (AC) yang merupakan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi ...
    0 Suka
View other comments

Kasus Suap Suami-Istri demi Jabatan Walikota

Minggu 7 April 2013 dilaksanakan Pilkada Kota Palembang untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2013-2018. Pilkada diikuti oleh 3 pasang calon yaitu: Mularis Djahri-Husni Thamrin, Romi Herton-Harno Joyo, dan Sarimuda-Nelly Rasdania.

Akil Mochtar, Kasak-Kusuk Sang Hakim

Korupsi terjadi pada lingkaran dalam dengan jaringan yang sudah tertata rapi. Korupsi terbuka lebar bagi mereka yang mengeksploitasi kekuasaan dalam jangka panjang untuk tujuan karir kriminal (Lambsdorff, 2007). Ilmuwan Jerman Max Weber mengajar di kelas terbuka dengan topik berjudul Politics as Vocation. Salah satu pokok pikiran Weber dalam kuliah tersebut bahwa politisi sebaiknya bukan pencari kerja, tetapi mereka yang sudah mapan secara ekonomi.

Mewaspadai Revisi UU KPK

Politik, menurut Plato adalah the art of caring for the souls, meaning that the duty of political rulers is to cultivate moral virtue or excellence in their citizens, seni merawat jiwa. Politik juga membutuhkan kesamaan antara pikiran, ucapan dan tindakan. Politik membutuhkan hati, bela rasa (compassion), dan komitmen yang berkelanjutan tanpa henti, seumur hidup.