lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

Akil Mochtar, Kasak-Kusuk Sang Hakim

Korupsi terjadi pada lingkaran dalam dengan jaringan yang sudah tertata rapi. Korupsi terbuka lebar bagi mereka yang mengeksploitasi kekuasaan dalam jangka panjang untuk tujuan karir kriminal (Lambsdorff, 2007). Ilmuwan Jerman Max Weber mengajar di kelas terbuka dengan topik berjudul Politics as Vocation. Salah satu pokok pikiran Weber dalam kuliah tersebut bahwa politisi sebaiknya bukan pencari kerja, tetapi mereka yang sudah mapan secara ekonomi.

Weber menyatakan bahwa dalam kondisi normal, politisi harus mandiri secara ekonomi dari pendapatan politik yang didapatnya. 

 
Paparan yang disampaikan Weber 100 tahun silam itu kiranya tetap relevan untuk mengkaji dinamika korupsi dan politik di masa kini. Fenomena yang ada, tidak sedikit calon wakil rakyat maupun calon kepala daerah adalah para pencari kerja, entah karena niatan pribadi atau karena ditugaskan partai politiknya, yang kemudian posisinya di lembaga itu dijadikan sebagai ladang mata pencaharian. Seringkali seseorang bertindak korupsi berpangkal pada ketidakjujuran, ketidakmauan, dan ketidakmampuan membedakan ranah publik dan privat. Ketika pemerintah yang berkuasa ingin terus berkuasa dan lebih mementingkan pribadi dan kelompoknya, korupsi pasti terjadi.
 
Karakter koruptor, dalam perspektif filsafat adalah "the most perfect injustice" tampak sebagai orang yang baik, ramah, santun, tetapi luar biasa tidak etis dalam tindakannya sebagai koruptor, dan tidak merasa bersalah, sama sekali tidak takut ketahuan (total impunity). Prof. Edward Spence melalui filsafat terapan menggambarkan "ketidakadilan yang sangat sempurna" itu lewat pelaku korupsi yang piawai menutupi tindakan korupsinya dan cuci tangan seolah-olah ia tidak terlibat padahal yang mengatur dan tega mengorbankan orang lain. 
 
Korupsi dapat berhasil diminimalisir dan dibasmi oleh pemimpin negara yang tegas, jujur dan berani – seperti di Singapura yang dipimpin PM Lee Kwan Yew, di Botswana di bawah pimpinan Presiden Seretse Khama, dan di Rwanda  di bawah pimpinan Presiden Paul Kagame (Rotberg, 2009). Ketiga pemimpin negara itu menyatakan, "You can't fight corruption from the bottom. You have to fight from the top".
 
Lalu, menelisik apa yang terjadi di Indonesia, uraian di atas seperti sindiran keras terhadap perilaku para politisi maupun pejabat negara di negeri ini. Hal yang bisa diamati misalnya adalah  lingkaran setan dosa publik yang melilit Akil Mochtar dan para koleganya. Korupsi yang melibatkan hakim, anggota DPR, kepala daerah, calon-calon kepala daerah, pengacara, partai politik, dll ini menegaskan bahwa korupsi di Indonesia merupakan realitas yang sangat mengkhawatirkan karena mengancam berdirinya sebuah negara, seperti yang dinyatakan Samuel P. Huntington bahwa korupsi sebagai penyakit demokrasi dan modernitas. Mantan Presiden Bank Dunia James Wolfenshon, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sebagai "the cancer of developing countries", korupsi sebagai penyakit kanker kronis yang tidak hanya menjadi faktor penghambat pemulihan ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi penghancur sendi-sendi penegakan hukum di negeri ini.
 
Apa yang dilakukan Akil Mochtar bukanlah korupsi biasa atau korupsi kecil-kecilan (petty corruption), tetapi masuk kategori grand corruption yakni bentuk korupsi yang paling berdampak luas dan negatif. Bentuk korupsi yang satu ini, bisa dilacak dalam kegiatan pemerintah tingkat tinggi yang mendistorsi kebijakan-kebijakan atau fungsi sentral negara, dan memungkinkan pelakunya mendapat keuntungan dengan mengorbankan masyarakat luas. Selain itu, korupsi Akil Mochtar serta koleganya masuk kategori korupsi politik yakni bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memanipulasi kebijakan, lembaga, dan aturan atau prosedur, terkait dengan alokasi sumber daya dan pembiayaan, yang dilakukan oleh pembuat kebijakan demi terus mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya.
 
Prof. Taverne pernah menyatakan," Beri aku seorang hakim yang jujur dan cerdas, dengan undang-undang paling buruk sekalipun, akan kuberikan putusan yang adil." Benang merah bahwa martabat seorang hakim khususnya dan penegak hukum pada umumnya terdapat pada keluhuran integritas moral dan pengetahuannya, yang pada akhirnya akan tercermin dari kualitas putusannya. Seorang hakim yang memiliki integritas moral yang luhur, serta menjunjung tinggi asas profesionalisme dapat menghindarkan dirinya menghasilkan suatu keputusan yang salah dan sesat karena didasari pengkhianatan dan penyalahgunaan kepada amanah yang telah diemban.
 
Penyalahgunaan dan pengkhianatan kepada amanah yang diemban oleh seorang hakim ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme ataupun dalam bentuk penyimpangan perilaku moral lainnya yang dapat meruntuhkan sendi-sendi peengakan hukum yang harusnya diemban oleh dirinya sebagai representasi wakil Tuhan bagi para pencari keadilan.
 
Sejalan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan," Hakim itu ada tiga macam, satu diantaranya akan masuk surga dan dua diantaranya akan masuk neraka. Hakim yang akan masuk surga ialah hakim yang tahu masalah yang sebenarnya kemudian mau memutuskan dengan kebenaran tersebut. Sedangkan hakim-hakim yang akan masuk neraka ialah hakim yang mengetahui masalah yang sebenarnya tetapi ia curang dan tidak mau memutuskan dengan kebenaran, dan hakim yang tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, tetapi ia memutuskan dengan ketidaktahuannya tersebut (HR Abu Dawud dan Ath Thahawi)."
 
Akil Mochtar, seorang hakim yang telah diberi amanah besar dan teramat penting bagi tegaknya sebuah keadilan, dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia memimpin sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan luar biasa yang meliputi empat kewenangan konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan satu kewajiban konstitusional yaitu memutus tudingan DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
 
Akil Mochtar mempunyai latar belakang sebagai praktisi hukum sekaligus doktor bidang ilmu hukum, juga penggiat antikorupsi yang melontarkan gagasan konsep pemberian hukuman kombinasi antara pemiskinan dan potong salah satu jari bagi pelaku tindak pidana korupsi. Publik tentunya masih ingat apa yang diucapkan oleh Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi pada 9 Maret 2012, "Ini ide saya. Di banding dihukum mati, lebih baik dikombinasikan pemiskinan dan potong salah satu jari tangan koruptor." Sehingga, dengan memandang latar belakang keilmuannya yang mendekati paripurna tersebut, publik menaruh harapan besar padanya untuk dapat menjalankan tugasnya selaku hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan penuh dedikasi dan integritas. 
 
Namun, Akil Mochtar melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan atas amanah yang telah dipercayakan kepada dirinya tersebut, dengan melegalkan praktik suap-menyuap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Hal mana perbuatannya tersebut sungguh menyakiti hati semua elemen bangsa Indonesia yang telah memberikan kepercayaan penuh, dan menaruh harapan besar kepada dirinya, meruntuhkan kepercayaan publik kepada lembaga Mahkamah Konstitusi yang telah terbangun selama ini. 
 
Pantaslah kiranya jika penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Akil Mochtar adalah suatu perbuatan pidana yang sifatnya luar biasa, yang harus dicegah dan diberantas dengan cara yang luar biasa pula. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Akil Mochtar pada 3 Oktober 2013, menjebloskannya ke penjara dengan tuntutan penjara seumur hidup, denda Rp10 miliar, dan pencabutan hak untuk dipilih dan memilih. Dan pada 23 Februari 2015, Hakim pada Mahkamah Agung pun menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar.
 
Pasal yang dikenakan Akil Mochtar
KPK memberikan dakwaan berlapis kepada Akil Mochtar, yakni dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dakwaan kesatu primer, Akil dijerat dengan 6 Pasal yakni 4 Pasal UU Pemberantasan TPK dan 2 Pasal UU TPPU. 
 
Kesatu:
Pasal 12 huruf c UU RI No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
 
Kedua:
Pasal 12 huruf c UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
 
Ketiga:
Pasal 11 UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
 
Keempat:
Pasal 11 UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
 
Kelima:
Pasal 3 UU RI No 8 Th 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
 
Keenam:
Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU RI No 15 Th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Th 2003 tentang Perubahan Atas UU RI No 15 Th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
 
Korupsi Seorang Hakim
Sebagai seorang hakim dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi, perbuatannya jelas melawan hukum. Tidak hanya satu atau dua kasus korupsi, tapi belasan kasus yang dilakukannya dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 seperti meminta gratifikasi, menyuburkan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pencucian uang, dan lain-lain di instansi yang ia pimpin, Mahkamah Konstitusi.
 
klik untuk perbesaran gambar dan informasi lebih jelas
 
1. Menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Gunung Mas
Pada 4 September 2012 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh empat pasang calon, yaitu: Jaya Samaya Monong-Daldin, Hambit Binti-Arton S. Dohong, Kusnadi B. Halijam-Barthel D. Suhin, dan Aswin Usup-Yundae. Berdasarkan keputusan KPU menurut SK KPU No. 19 Th. 2013 tanggal 11 September 2013 menetapkan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas terpilih periode 2013-2018. Namun penetapan hasil pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK oleh Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy dan Jaya Samaya Monong-Daldin. 
 
19 September, Hambit bertemu Chairun Nisa (anggota DPR fraksi Golkar) di sebuah restoran hotel di Jakarta Selatan untuk meminta bantuan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK agar pemohonan keberatan dari para pemohon tersebut ditolak. Chairun Nisa menyanggupi dengan mengirimkan SMS kepada Akil Mochtar. Akil menunjuk dirinya sendiri sebagai Panel Hakim Konstitusi bersama dengan Maria Farida Indriati dan Anwar Usman sebagai anggota. Akil meminta Chairun Nisa menyampaikan pada Hambit untuk menyediakan uang sebesar Rp3 miliar. 
 
2 Oktober, Chairun Nisa bersama Cornelis mendatangi rumah dinas Akil untuk menyerahkan uang dari Hambit. Chairun Nisa, Cornelis, dan Akil ditangkap petugas KPK beberapa saat setelah mereka tiba di rumah dinas Akil berikut dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah amplop berisi uang dari tangan Cornelis.
 
2. Menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Lebak
Pada 31 Agustus 2013, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan diikuti oleh tiga pasang calon, yaitu Pepep Faisaludin-Aang Rasidi, Amir Hamzah-Kasmin, dan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Berdasarkan keputusan KPU tanggal 8 September 2013 menetapkan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2013-2018. 
 
Namun, penetapan hasil pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan oleh Amir Hamzah-Kasmin, yang selanjutnya MK membentuk Panel Hakim Konstitusi untuk permohonan keberatan tersebut. Panel Hakim Konstitusi terdiri dari Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman. 16 September, Susi Tur Andayani (pengacara) melakukan pertemuan dengan tim sukses Amir Hamzah di sebuah hotel di Jakarta Pusat, untuk membahas pemberian sejumlah uang pada hakim di MK. 
 
25 September, Akil mengirim SMS kepada Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan untuk dapat menemuinya di kediaman dinasnya malam itu. 26 September, Susi mengikuti pertemuan di kantor Gubernur Provinsi Banten bersama dengan Ratu Atut Chosiyah, Amir, dan Kasmin. Amir melaporkan pada Ratu Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013. Akil minta untuk disiapkan uang sebesar Rp3 miliar. 
 
Ratu Atut meminta Wawan untuk membantu menyiapkan dana yang diminta Akil. Wawan menyanggupi permohonan bantuan tersebut sebesar Rp1 miliar dari Rp3 miliar yang diminta Akil. Di hari yang sama, Susi menghubungi Akil bahwa uang yang disiapkan baru ada Rp1 miliar. Beberapa hari kemudian, sidang pleno MK memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lebak mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2013-2018 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak. 
 
Pada 2 Oktober, Susi ditangkap oleh petugas KPK di kediaman pribadi Amir di daerah Lebak, Banten, sementara barang bukti berupa uang Rp1 miliar  ditemukan di rumah orang tua Susi di Jakarta Selatan.
 
3. Menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Empat Lawang
Pada 6 Juni 2013 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu: Budi Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah, Joncik Muhammad-Ali Halimi, dan Syamsul Bahri-Ahmad Fahruruzam. Berdasarkan hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Joncik Muhammad-Ali Halimi sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2013-2018. 
 
Budi Antoni Aljufri (Bupati incumbent Empat Lawang dan calon bupati periode 2013-2018), menyampaikan pada Muhtar Ependy akan mengajukan permohonan keberatan atas hasil KPU tersebut ke MK, kemudian Muhtar menyampaikan rencana tersebut pada Akil Mochtar. Pada hari yang sama, Akil menetapkan Panel Hakim Konstitusi yang terdiri dari Akil, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman. 
 
Akhir Juni, Akil menghubungi Muhtar agar Budi menyiapkan sejumlah uang agar permohonan keberatan yang diajukan Budi dapat dikabulkan MK. Budi menyetujuinya. Bulan Juli, Budi melalui isterinya, Suzanna menyerahkan uang Rp10 miliar untuk Akil melalui Muhtar di BPD Kalbar Cabang Jakarta. Uang tersebut lalu dititipkan Muhtar kepada Iwan Sutaryadi (Wakil Pimpinan BPD Kalbar Cabang Jakarta) di kantor Bank BPD Kalbar. Budi kembali menyerahkan uang sebesar USD150 ribu dan USD350 ribu melalui Suzanna yang dititipkan pada Iwan. Kemudian Muhtar menyerahkan Rp5 miliar dan USD500 ribu kepada Akil di rumah dinas Akil, sementara sisanya Rp5 miliar disetorkan ke rekening pribadi Muhtar setelah melalui persetujuan Akil. 
 
Pada 31 Juli, MK memutuskan membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Empat Lawang, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013, dan menetapkan Budi Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih.
 
4. Menerima suap terkait Pilkada Kota Palembang
Pada 7 April 2013 dilaksanakan Pilkada Kota Palembang periode 2013-2018 yang diikuti oleh tiga pasang calon Walikota dan Wakil Walikota, yaitu: Mularis Djahri-Husni Thamrin, Romi Herton-Harno Joyo, dan Sarimuda-Nelly Rasdania. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota Palembang menetapkan bahwa Sarimuda-Nelly Rasdania sebagai Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang, unggul tipis dari pasangan nomor dua, Romi Herton-Harno Joyo. 
 
Mei 2013, Akil menghubungi Romi agar menyiapkan sejumlah uang agar permohonan keberatan yang diajukan Romi dapat dikabulkan MK. Romi menyanggupi dan menyiapkan uang sebesar Rp20 miliar. Romi melalui istrinya Masitoh menyerahkan uang di BPD Kalbar Cabang Jakarta kepada Akil melalui Muhtar sebesar Rp12 miliar dan Rp 3 miliar dalam pecahan USD. Sementara sisanya, Rp5 miliar, akan diserahkan setelah permohonan keberatan Romi tersebut diputuskan oleh MK. 
 
Pada 20 Mei 2013, MK memutuskan perkara permohonan keberatan Pilkada kota Palembang, yaitu membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang dan menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang tahun 2013 yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut dua (Romi-Harno). Setelah putusan dibacakan, Romi memberikan sisa uang yang dijanjikan sebesar Rp5 miliar kepada Akil melalui Muhtar. 
 
5. Menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 
Pada 30 Juni 2010 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Rycko Menoza-Eki Setyanto, Wendy Melfa-Antoni Imam, Andi Warisno-A. Ben Bella, Zainudin Hasan-Ahmad Zulfikar Fauzi, Taufik Hidayat-K. Agus Revolusi, Fadhil Hakim-Andi Aziz, dan Kiswoto-Syahirul Alim. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Lampung Selatan menetapkan pasangan Rycko Menoza-Eki Setyanto sebagai Pasangan Calon Terpilih. Namun, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan oleh tiga pasang calon tidak terpilih, yaitu: Wendy Melfa-Antoni Imam, Fadhil Hakim-Andi Aziz, dan Andi Warisno-A. Ben Bella. Tanggal 16 Juli menetapkan Panel Hakim Konstitusi yang terdiri dari Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva. 
 
Rycko-Eki menunjuk Susi Tur Andayani sebagai penasihat hukum, selanjutnya Akil melalui Susi meminta Rycko-Eki menyediakan uang agar permohonan keberatan atas Pilkada Kabupaten Lampung Selatan ditolak. Susi menemui Eki di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat untuk menyampaikan permintaan Akil dan menyebut nilai sebesar Rp500 juta. Kemudian, Eki menyampaikan kepada Rycko dan mereka berdua sepakat memberikan Rp300 juta yang diserahkan kepada Akil melalui Susi. Beberapa waktu kemudian Susi kembali menghubungi Eki dan Rycko untuk menambah pemberian uang kepada Akil. Eki menyanggupi memberikan secara tunai Rp100 juta, sementara Rycko memberikan Rp100 juta dalam bentuk cek kepada Susi. 
 
Pada Bulan Juli, Susi atas perintah Akil menyetorkan uang Rp250 juta ke rekening Akil dengan berita setoran "pembayaran kelapa sawit". Tanggal 4 Agustus, perkara permohonan keberatan Pilkada diputus oleh MK dengan putusan bahwa perkara tidak dapat diterima. Lalu pada 25 Oktober, Susi atas permintaan Akil kembali menyetor uang sebesar Rp250 juta ke rekening tabungan atas nama CV Ratu Samagat dengan berita setoran "pembayaran tagihan". 
 
6. Menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Buton
Pada Agustus 2011, dilaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh 9 pasangan calon, yaitu: Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa-La Diri, Azhari-Naba Kasim, Jaliman Mady-Muh. Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry, Yasin Welson Lajaha-Rahman Abdullah, La Sita-Zuliadi, La Ode M. Syafrin Hanamu-Ali Hamid, dan Edy Karno-Zainuddin. Berdasarkan hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Buton menetapkan Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam Ajo sebagai pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton. 
 
Namun, ketetapan tersebut diajukan keberatan ke MK RI oleh La Uku-Dani, Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry, dan Abdul Hasan Mbou-Buton Achmad. Pada 26 Agustus, MK menerbitkan SK Pembentukan Panel Hakim Konstitusi yang terdiri dari M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva. Pada 21 September, dilaksanakan sidang pembacaan putusan yang memutuskan membatalkan SK KPU Kabupaten Buton mengenai Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011, memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada bakal pasangan calon, dan memerintahkan KPUD Kabupaten Buton untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang.
 
Pada 19 Mei dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon, yaitu: Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam, Ali La Opa-La Diri, Azhari-La Naba Kasim, Djaliman Mady-Muh. Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry, La Uku-Dani, dan  Yasin Welson Lajaha-Abd. Rahman Abdullah. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buton pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton tahun 2012, KPU Kabupaten Buton menetapkan pasangan Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry sebagai pasangan terpilih. 
 
Penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh La Uku-Dani. Bulan Juli, Samsu dihubungi Arbab Paproeka yang menyampaikan permintaan Akil agar Samsu menyediakan uang sebesar Rp 6 miliar terkait permohonan keberatan hasil pemungutan suara ulang. Samsu kemudian memberikan Rp1 miliar dengan cara memindahbukuan dari rekeningnya ke rekening atas nama CV Ratu Samagat. Pada tanggal 24 Juli, MK memutuskan perkara permohonan dari La Uku-Dani dengan menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasang calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton tahun 2012 sesuai dengan Keputusan KPU yang memenangkan Samsu sebagai Bupati Kabupaten Buton terpilih. Setelah putusan dibacakan, Akil mengirim pesan pada Samsu yang isinya menagih kekurangan uang sesuai dengan jumlah yang diminta sebelumnya. Namun, Samsu tidak memenuhi permintaan tersebut.
 
7. Menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Pulau Morotai
Pada 16 Mei 2011 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diikuti oleh enam pasang calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Arsad Sardan-Demianus Ice, Umar Hi. Hasan-Wiclif Sepnath Pinoa, Rusli Sibua-Weni R. Paraisum, Faisal Tjan-Lukman Sy Badja, Decky Sibua-Maat Pono, dan Anghany Tanjung-Arsyad Haya. Berdasarkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, KPU Kabupaten Pulau Morotai menetapkan Arsad Sardan-Demianus Ice sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai periode 2011-2016. 
Namun, keputusan tersebut diajukan permohonan keberatan oleh Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai penasihat hukum atas saran Muchlis Tapi Tapi dan Muchammad Djuffry. 30 Mei, ditetapkan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut yang terdiri dari M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva. 
 
Sahrin menghubungi Akil ketika permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai diperiksa dan beberapa hari kemudian Akil menelpon Sahrin agar menyampaikan kepada Rusli untuk menyiapkan uang sebesar Rp6 miliar sebelum putusan dijatuhkan. Sahrin kemudian memberitahu pesan Akil kepada Rusli dan Muchlis di salah satu hotel di Jakarta, namun Rusli hanya menyanggupi membayar Rp3 miliar. 
 
Rusli mengirim uang sebesar Rp2,989 miliar dengan menggunakan 3 (tiga) setoran tunai ke rekening tabungan CV Ratu Samagat. Pada 20 Juni pula perkara permohonan keberatan yang diajukan Rusli-Weni diputuskan MK dengan putusan diantaranya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenangkan pasangan Arsad-Demianus, dan menetapkan perolehan suara yang sah masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 dengan memenangkan pasangan Rusli-Weni. 
 
8. Menerima suap Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah
Pada 12 Maret dilaksanakan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Raja Bonaran Situmeang-Sukran Jamilan Tanjung, Tasrif Tarihoran-Raja Asi Purba, dan Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan Raja Bonaran Situmeang-Sukran Jamilan Tanjung sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Penetapan tersebut kemudian diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh Albiner Sitompul-Steven P.B. Simanungkalit dan Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara. Tanggal 23 Maret ditetapkan Panel Hakim Konstitusi yang terdiri dari Achmad Sodiki, Harjono, dan H. Ahmad Fadlil Sumadi. 
 
Akil menghubungi Bakhtiar untuk menyampaikan permintaan uang sebesar Rp3 miliar kepada Raja. Bakhtiar kemudian menemui Raja, Saiful Pasaribu, Hetbin Pasaribu, Tembak Pasaribu, Juang Pasaribu, dan Daniel Situmeang di rumah Raja di Jakarta dan menyampaikan pesan Akil tersebut. Pertengahan bulan Juni, Raja memberikan uang tunai sebesar Rp2 miliar kepada Bakhtiar untuk diserahkan kepada Akil. Bakhtiar meminta Subur Efendi dan Hetbin untuk mentransfer uang tersebut ke CV Ratu Samagat masing-masing sebesar Rp900 juta dengan berita setoran "angkutan batu bara". 
22 Juni, MK memutuskan untuk menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya terhadap perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah.
 
9. Menerima suap terkait Pilkada Provinsi Jawa Timur 
Pada 29 Agustus, dilaksanakan Pilkada Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu: Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-Moch. Sihat, Bambang Dwi Hartono-MH. Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja. Berdasarkan hasil penghitungan suara, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah  dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018. Namun ketetapan tersebut diajukan permohonan keberatan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja. 18 September ditetapkan Panel Hakim Konstitusi yang terdiri dari M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman. 
 
1 Oktober, Akil menghubungi Zainudin Amali, Ketua DPD I Golkar Jawa Timur yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk Pasangan Soekarwo-Saifullah, meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp10 miliar apabila pasangan tersebut ingin tetap dimenangkan dalam permohonan keberatan yang diajukan Khofifah-Herman. Zainudin menyetujui mengkomunikasikan dengan tim. 2 Oktober, Zainudin kembali menghubungi Akil untuk bertemu secara langsung. Akil menyetujui dengan meminta saksi untuk datang bertemu ke kediaman dinasnya. Namun pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena Akil keburu ditangkap oleh petugas KPK bersama dengan Chairun Nisa, Hambit Bintih, dan Cornelis Nalau Antun terkait suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas.
 
9. Menerima suap terkait Pilkada di beberapa kabupaten di Provinsi Papua
Pada sektiar tahun 2010, Alex Hesegem, Wakil Gubernur Papua tahun 2006-2011, beberapa kali menelepon Akil Mochtar untuk berkonsultasi mengenai perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel, serta membantu agar mempercepat putusan atas permohonan keberatan hasil Pilkada tersebut. Akil meminta Alex Hesegem untuk mengirimkan uang ke rekening Akil sebagai biaya konsultasi tersebut. Pada 14 September, Alex mentransfer uang sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp25 juta ke rekening Akil.
 
Juni 2011, Alex kembali berkonsultasi dengan hakim mengenai putusan terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga, serta meminta mempercepat putusan tersebut. Untuk konsultasi tersebut, Akil kembali meminta Alex mengirimkan sejumlah uang. Alex kemudian melakukan transfer ke rekening Akil sebesar Rp50 juta dan Rp25 juta pada 20 Juni.
 
10. Menerima suap terkait Pilkada di Provinsi Banten
Pada bulan Oktober 2011 dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang diikuti oleh tiga pasang calon, yaitu: Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, Wahidin Halim-Irna Narulita, dan  Jazuli Juwani-Makmun Muzakki. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut, KPU Propinsi Banten menetapkan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai calon terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2010-2017. Namun penetapan tersebut diajukan permohonan keberatanya ke MK oleh tiga pemohon, yaitu: Wahidin Halim-Irna Narulita, Jazuli Juwani-Makmun Muzakki, dan Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata. Atas permohonan tersebut, M. Akil Mochtar menerima sejumlah uang dari Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan yang merupakan adik kandung Ratu Atut melalui beberapa kali transfer ke rekening atas nama CV Ratu Samagat, diantaranya: 
  • 31 Oktober sebesar Rp250 juta dan Rp500 juta dengan nama penyetor Ahmad Farid Asyari dan berita setoran "biaya transportasi dan sewa alat berat" 
  • 1 November sebesar Rp100 juta dan Rp150 juta dengan nama penyetor Ahmad Farid Asyari dan berita setoran "biaya transportasi dan alat berat"
  • 17 November sebesar Rp2 miliar dengan nama penyetor Yayah Rodiah dan berita setoran "pembayaran bibit kelapa sawit"
  • 18 November Rp3 miliar dengan nama penyetor Agah Mochamad Noor dan berita setoran "pembelian bibit kelapa sawit"
  • 18 November sebesar Rp1,5 miliar dengan nama penyetor Asep Bardan dan berita setoran "untuk pembelian alat berat".
 
11. Kasus Pencucian Uang
Akil Mochtar ditetapkan sebagai hakim konstitusi berdasarkan KEPPRES tahun 2008 jo tahun 2013 dan sebagai Ketua MK masa jabatan 2013-2016 berdasarkan KEPPRES tahun 2013. Sebagai seorang Hakim Konstitusi di MK RI, pada kurun waktu 2010-2013 Akil menerima penghasilan yang berasal dari gaji, tunjangan kehormatan, uang representasi, tunjangan transportas/BBM, tunjangan komunikasi dan keamanan, tunjangan khusus pengawalan konstitusi, uang pelayanan sidang, uang putusan, uang drafter (perancangan putusan), dan uang penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran negara, yang seluruhnya berjumlah Rp8,684 miliar. 
 
12 Agustus 2010, Akil mendirikan CV Ratu Samagat melalui Aliyas Afriansyah yang berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Akil menunjuk Ratu Rita Akil, istrinya, sebagai Direktur, Aries Adhitya Shafitri, anaknya, sebagai Wakil Direktur, dan Aliyas Afriansyah sebagai Pesero Komanditer. Pendirian CV Ratu Samagat dan kepemilikan rekening atas nama CV Ratu Samagat tidak dicantumkan sebagai aset dalam Formulir LHKPN per Januari 2011. 
 
Antara tahun 2010-2013 Akil menerima uang yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dari beberapa orang seperti: Muchlis Tapi Tapi sebesar Rp500 juta, M. Djufri sebesar Rp2,489 miliar, Samsu Umar Abdul Samiun sebesar Rp1 miliar, Susi Tur Andayani sebesar Rp250 juta, Khalijah Lubis sebesar Rp250 juta, Hetbin Pasaribu sebesar Rp900 juta, Subur Efendi Dalimunthe sebesar Rp900 juta, Muhtar Ependy sebesar Rp35 miliar, Alex Hesegem sebesar Rp75 juta, Arianto Budidewanto melalui Esther Wilfrinia sebesar Rp6 miliar, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan melalui Ahmad Farid Asyari, Mochammad Armansyah, Yayah Rodiah, Agah Mochamad Noor, Asep Bardan sebesar Rp7,5 miliar, dan Indra Putra sebesar Rp2 miliar. Uang-uang tersebut disembunyikan atau disamarkan oleh Akil dengan cara: 
  • Menempatkan sejumlah uang pada rekening-rekening atas nama CV Ratu Samagat dalam 63 kali transaksi sebesar Rp51,775 miliar yang disamarkan sebagai transaksi bisnis seperti pembayaran jasa angkutan batu bara, panen arwana, pembuatan kolam ikan, pembayaran sewa alat berat dan pembelian kelapa sawit. Setelah menempatkan uang di rekening CV Ratu Samagat, Akil kemudian melakukan perbuatan seperti mentransfer baik dari rekening giro ke rekening pribadi sebesar Rp1 miliar maupun dari rekening tabungan ke rekening pribadi sebesar Rp200 juta dan rekening orang lain seperti Ratu Rita Akil sebesar Rp30 juta, Aries Adhitya Shafitri sebesar Rp35 juta, Rya Fitriyani sebesar Rp287 juta, Sri Wahyuningsih sebesar Rp169,5 juta, Iskandar Zulkarnaen sebesar Rp411,8 juta, Daryono sebesar Rp2,22 juta, dan lain-lain dalam 104 kali transaksi sebesar Rp984 juta. Mencairkan cek melalui Daryono sebanyak Rp400 juta dan Rp100 juta, Membayar biaya renovasi rumah sebesar Rp1,951 miliar, pembelian tanah dan bangunan dengan harga Rp800 juta namun yang tercantum diakta sebesar Rp150 juta yang pembayarannya dilakukan melalui Syarif Iskandar Zulkarnaen dengan menggunakan 2 cek atas nama CV Ratu Samagat. Rumah itu kemudian diatasnamakan Aries Adhitya Shafitri.
  • Menempatkan sejumlah uang pada rekening pribadi, diantaranya: 1) Rekening Bank Mandiri atas Nama Akil. Per 3 Januari 2011 rekening tersebut dilaporkan telah ditutup. Namun pada tanggal 15 Juni 2011 dilaporkan masih terdapat transaksi penerimaan. 2) Rekening Bank BCA atas nama Akil. Per 3 Januari 2011 rekening tersebut dilaporkan telah ditutup. Namun tertanggal 20 Juni 2011 terdapat transaksi penerimaan dari Alex Hesegem sebesar Rp75 juta, 24 Agustus 2011 penerimaan dari CV Ratu Samagat sebesar Rp1 miliar, 1 Juli 2011 dari PT Uni Sarana Dana sebesar Rp437 juta, Daryono sebesar Rp381,1 juta, dan pihak-pihak lain sebesar Rp4,021 miliar, serta digunakan untuk membuka deposito berjangka sebesar Rp1 miliar atas nama Akil pada tanggal 23 Agustus 2011. 3) Rekening Bank BNI atas nama Akil. Per 3 Januari 2011 rekening tersebut dilaporkan telah ditutup. Namun pada tanggal 4 Februari 2013 terdapat transaksi penerimaan dari Daryono sebesar Rp100 juta dan pihak-pihak lain sebesar Rp1,27 miliar.
  • Membelanjakan atau membayarkan kendaraan bermotor dengan rincian: pembelian mobil Ford Fiesta tanggal 28 Mei 2011 dengan membayar tanda jadi secara tunai dan dua kali pembayaran secara tunai melalui Daryono. Kemudian mobil tersebut diatasnamakan Riki Januar Ananda. Pembelian Toyota Kijang Innova tanggal 17 April 2012 dengan membayar tanda jadi melalui Daryono dan dua kali pembayaran secara tunai. Kemudian mobil tersebut diatasnamakan Aries Adhitya Shafitri.
  • Menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah. Mata uang yang ditukarkan antara lain US Dollar, Euro, dan Singapore Dollar dengan rincian sebagai berikut: 1. Pada PT Dolarindo Intravalas Primatama pada kurun waktu Mei 2011-September 2013 dengan total transaksi Rp61,049 miliar. 2. Pada PT Uni Sarana Dana pada kurun waktu Januari-Juli 2011 yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali transaksi dengan total seluruhnya sebesar Rp2,744 miliar. 3. Pada PT Valas Inti Tolindo pada bulan Juni 2011 dengan total transaksi sebesar Rp1,457 miliar. Kemudian setelah penukaran mata uang asing tersebut, Akil menggunakan uang tersebut untuk ditempatkan ke dalam rekening atas nama CV Ratu Samagat dalam 62 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan Rp56,5 miliar, ditempatkan di rekening pribadi Akil sebesar Rp437 juta, membayarkan pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor dengan total Rp3,242 miliar, dan digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp5,017 miliar.
  • Menitipkan uang kepada Muhtar Ependy sebesar Rp35 miliar di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta. Uang tersebut kemudian dipergunakan sebagai berikut: 1. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Akil sebesar Rp17,5 miliar yang diserahkan kepada Ratu Rita Akil kemudian dititipkan kepada Yuana Sisilia dan dibelikan satu unit mobil Toyota Crown Athlete diatasnamakan Mohammad Basyir. 2. Ditransfer ke rekening atas nama CV Ratu Samagat sebesar Rp3,866 miliar. 3. Dikelola oleh Muhtar Ependy sebesar Rp13,5 miliar untuk membeli tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor yang terdiri dari 25 unit mobil dan 31 unit motor juga dipinjamkan kepada PT Inter Media Network melalui Iwan Sutaryadi sebesar Rp1 miliar.
  • Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Akil memerintahkan Daryono memindahkan dan menyimpan uang sebesar Rp2,7 miliar dari kamar Akil ke dalam lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke rumah dinas Akil.
 
 

Referensi:

  • Surat Tuntutan KPK Nomor Tut-24/24/06/2014 an. terdakwa M. Akil Mochtar
  • Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik, Etty Indriati
  • Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya, Yenti Garnasih
  • Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Dr. Muhammad Yusuf
  • Miskinkan Koruptor, Dr. Muhammad Yusuf

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar sebagai tamu

0
  • Tidak ada komentar