lhkpn

Fokus

Menyajikan topik utama yang sedang menjadi isu terkini, terbit setiap bulan di portal ACCH.

Korporasi Dalam Pusaran Korupsi

"Saya sudah lama terlibat dalam kegiatan bisnis ke berbagai negara di Timur Tengah, Asia dan Afrika. Dan sudah biasa memberi suap kepada menteri dan pejabat dari semua tingkat, dalam bentuk uang tunai, komisi, uang perkenalan, mobil baru, biaya rumah sakit, dan seterusnya – selama lebih dari 40 tahun.Dan saya akan terus melakukannya, seandainya saya belum pensiun. Karena begitulah, cara orang menjalankan usaha di negara-negara itu..." (John Henbry of Sazmundham, Suffolk, Inggris, "Daily Telegraph", 2000)

 Sepuluh Desember 2012, sebuah perusahaan properti PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) mengajukan permohonan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas ± 2.754 Ha kepada Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Lokasinya berada di wilayah administrasi Kecamatan Jonggol, Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Pengajuan lahan itu rencananya akan diperuntukkan sebagai kawasan Kota Satelit Jonggol City.

Delapan bulan kemudian, tepatnya 20 Agustus 2013, Rachmat Yasin mengeluarkan surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan PT BJA dan pertimbangan teknis tukar menukar kawasan hutan PT BJA, yang menyimpulkan bahwa kawasan hutan yang dimohonkan seluas ±2,754 Ha sebagiannya terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Indocement Tunggal Prakarsa dan PT Semindo Resources. Sehingga yang direkomendasikan untuk dilakukan tukar menukar kawasan hutan hanya pada ±1,668,47 Ha.

Tanggal 13 November 2013, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto menegaskan bahwa lokasi kawasan hutan PT BJA tidak dimungkinkan lagi diterbitkan izin penggunaan kawasan hutan.

Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (Komisaris PT BJA) dengan dibantu Yohan Yap (pegawai PT BJA) meminta bantuan kepada Rachmat Yasin  agar rekomendasi tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan PT BJA tetap bisa direalisasikan seluas yang dimohonkan, apapun caranya. Berbagai manuver dan lobi-lobi pun dilakukan. Singkat cerita, PT BJA memberi suap kepada Rachmat Yasin sebesar Rp 4,5 miliar dari Rp 5 miliar yang dijanjikan, dimana uang sejumlah Rp 1,5 miliar melalui perantara M Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dan pada 7 Mei 2014, Petugas KPK menangkap Yohan Yap sebagai pelaku aktif penyuapan kepada sang Bupati. Seiring berjalannya waktu, petugas KPK juga menangkap M Zairin, Rachmat Yasin, dan Kwee Cahyadi Kumala.

KPK menyoroti aktor kejahatan kehutanan
Sulit untuk memisahkan antara korupsi dengan kejahatan hutan. Dan korupsi kehutanan sangat dekat dengan kejahatan pencucian uang. Korupsi seringkali menjadi prasyarat terjadinya kejahatan kehutanan. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan mencermati korelasi antara korupsi dengan melemahnya fungsi negara dalam tata kelola sumber daya alam maupun penegakan hukum. Dari sudut pandang yang lebih umum, korelasi antara buruknya tata kelola dengan korupsi sudah banyak dicatat dalam berbagai penelitian termasuk Susan Rose-Ackerman (1997) dan Buscaglia (1997) dengan menyatakan "widspread corruption is a symptom that the state is funtioning poorly". Mengikuti logika tersebut, pelemahan inilah yang kemudian menjadi lubang besar terjadinya kejahatan kehutanan secara luar biasa.

Pada tahun 2010, KPK melakukan dua kajian utama di bidang kehutanan yaitu kajian kebijakan titik korupsi dalam lemahnya kepastian hukum pada kawasan hutan dan kajian sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Dalam catatan KPK hanya dari temuan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim), dugaan kerugian negara akibat penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sekurang-kurangnya Rp 15,9 triliun per tahun. Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 225 miliar.

Potensi kerugian negara dari kasus per kasus korupsi di sektor kehutanan juga tergolong besar. Kasus korupsi dalam pemberian izin kehutanan di Kabupaten Pelalawan diduga merugikan negara senilai Rp 1,3 triliun. Perkara ini melibatkan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar dan sejumlah pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perkara korupsi lainnya adalah pelepasan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit satu juta hektar di wilayah Penajam Utara, Berau, Kalimantan Timur – yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 346 miliar. Perkara ini melibatkan Gubernur Kaltim, Suwarna Abdul Fatah dan dari pemilik korporasi swasta PT Surya Dumai Grup, Martias alias Pung Kian Hwa.

Korporasi menjerat dirinya dengan suap
Sektor swasta memainkan peranan penting dalam memelihara integritas nasional suatu negara. Korporasi dibentuk untuk mengejar laba. Jika korporasi gagal meraih laba, karyawan dan pihak-pihak terkait akan menderita, dan perlahan bangkrut. Pendapat lama yang mengatakan bahwa korporasi didirikan semata-mata untuk mengejar laba, sudah mulai memudar dan digantikan kesadaran baru, yakni korporasi punya tanggung jawab yang lebih luas, tidak saja pada pelanggan dan klien, tetapi juga pada lingkungan dan masyarakat. Termasuk di sini kesadaran bahwa "karyawan lebih suka bekerja untuk perusahaan yang mereka nilai taat pada etika, dan itu dilakukannya dalam persaingan pasar yang berkembang pesat."

Dengan meningkatnya peranan korporasi dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat dan pelayanan publik, maka tanggung jawab korporasi yang lebih luas merupakan alat yang ampuh untuk memberantas korupsi. Dalam proses ini, korporasi melihat dirinya lebih daripada di masa yang sudah-sudah, yaitu menjadi bagian dari masyarakat sipil. Ketika mengejar laba, korporasi semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi ketika ikut mewujudkan tujuan dan visi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas, perusahaan berperilaku sebagai anggota masyarakat sipil. Korporasi makin banyak yang berpandangan luas dan di berbagai negara di seluruh dunia makin banyak ditemukan standar etika kepemimpinan yang sangat tinggi di setiap tingkat manajemen. Kalau diinginkan bahwa pasar dapat melayani kebutuhan semua pihak, maka pasar harus efektif, efisien, adil – dan di atas semua itu, pasar tidak boleh korup. Karena jika korup, dampak negatifnya akan merugikan semua pihak tanpa kecuali.

Faktanya, korupsi telah mewabah dan ada dimana-mana. Korupsi bukan hanya soal pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan jabatannya, menyelewengkan uang negara. Korupsi juga soal orang, setiap orang, kelompok sosial, dan korporasi yang menyalahgunakan kedudukannya demi mengejar tujuan dengan suap. Korporasi yang menyogok para pejabat negara demi memenangkan tender konstruksi. Korporasi yang menyuap para kepala daerah demi mendapatkan izin pertambangan, perkebunan atau izin pinjam pakai untuk real estate di dalam kawasan hutan. Kepala daerah yang berjuang dengan suap guna memperoleh kemenangan dalam Pilkada dengan mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa orang yang berambisi menduduki puncak partai politik dengan menghimpun modal mengatur alokasi APBN dan proyek-proyek. Dan lain sebagainya.  

Pada lingkup korporasi, penyuapan dalam sektor swasta pun merajalela di seluruh dunia dan di berbagai bidang industri dan bisnis. Dalam ekonomi global sekarang ini, korupsi dalam sektor swasta sama besarnya dengan korupsi dalam sektor pemerintahan. Rekening bank asing digunakan untuk menyimpan uang suap. Menutup-nutupi penyuapan dalam korporasi dapat melahirkan catatan keuangan palsu, rekening bank sebagian dirahasiakan, perhitungan pendapatan kena pajak palsu, dan staf terjangkit mental turut ambil jatah suap. Korupsi tidak dapat dibenarkan karena korupsi menghancurkan persiangan yang bebas dan adil. Juga, korupsi di pasar menghambat perkembangan sektor swasta. Pelaku-pelaku bisnis baru tidak dapat masuk, inefisiensi malah didorong bukannya dilenyapkan. Investor diliputi kekhawatiran jika modalnya dipergunakan untuk keperluan suap dan gratifikasi sehingga profit yang diharapkan sulit ditaksir.

Visi korporasi antikorupsi
Di beberapa negara, sistem hukum belum memungkinkan penuntutan sebagai badan hukum karena melanggar hukum pidana, karena masih dipegang teguh anggapan bahwa hanya manusia yang dapat mempunyai niat jahat dan melakukan kejahatan. Dan apapun yang terjadi, sanksi denda selalu dikaitkan dengan kemampuan orang seorang membayar – bukan pada kemampuan korporasi membayar atau pada laba yang mungkin diraup setelah melakukan suap.

Berbeda dengan negara yang memiliki undang-undang yang memungkinkan korporasi dituntut di depan pengadilan karena kasus suap dan korupsi, maka sistem hukum akan mendorong korporasi memiliki prosedur intern untuk mematuhi hukum antikorupsi. Amerika Serikat telah mengembangkan model yang baik melalui Pedoman Federal tentang Menjatuhkan Hukuman tahun 1991 (Federal Sentencing Guideleines of 1991). Komisi yang menyusun pedoman ini pada awalnya dibentuk dengan tugas memeriksa hukuman yang dijatuhkan pada perorangan, tetapi sumbangannya yang paling besar pada yurisprudensi hukum pidana adalah ketika meneliti kedudukan korporasi.

Menanggapi penelitian yang menunjukkan bahwa denda rata-rata yang dijatuhkan pada korporasi rata-rata hanya sekitar 20% dari kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran bersangkutan, Komisi itu memutuskan bahwa hukuman harus dikaitkan dengan jenis korporasi yang terlibat dalam pelanggaran. Dengan kata lain, "kepribadian korporasi yang baik" harus dinilai. Jika sebuah korporasi terbukti bersalah melakukan kejahatan suap, denda yang dijatuhkan sekitar tiga kali lipat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan. Namun, bila korporasi dapat membuktikan bahwa program etikanya berjalan dengan baik, maka denda dapat dikurangi sampai 95 persen.

Pada Januari 1995, Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) dalam pertemuan di Davos meluncurkan "Prakarsa mengenai Standar Antikorupsi bagi Kalangan Usaha di Dunia." Beberapa persoalan yang dibahas antara lain:

  • Sejauh mana penerapan praktik etis sesuai dengan kepentingan korporasi,
  • Selain dari melindungi pimpinan korporasi dari tuntutan pidana dan sanksi hukum perdata, korupsi menimbulkan kerugian dan kekacauan ekonomi – meski sulit mengukur kedua ini dengan akurat. Apakah hubungan antara standar etika korporasi dan kemungkinan bahwa sebuah perusahaan menjadi bulan-bulanan tindak pidana yang dilakukan karyawannya sendiri?
  • Sebagian besar "korupsi" oleh korporasi berbentuk penyesuaian diri pada "aturan main" di suatu negara. Sampai seberapa jauh korporasi dapat mendorong penerapan standar etika atau seberapa jauh dorongan itu harus datang dari pihak pemerintah?
  • Seberapa jauh korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan sektor riil sehingga menghambat masuknya modal luar negeri? Apakah negara dengan pemerintahan yang masih dijangkiti korupsi akan mampu menarik modal luar negeri karena iklim bisnis dan pasar yang kurang sehat?
  • Seberapa jauh negara yang mengizinkan atau membiarkan korupsi besar-besaran dapat diharapkan mampu memberi respons pada prakarsa dari dunia usaha yang sepakat pada nilai-nilai antikorupsi? Apakah masuk akal bagi korporasi internasional untuk mencoba menjadi pelopor dalam penerapan standar etis di suatu negara yang masih terjadi praktik korupsi?

Sebuah pertanyaan yang umum, dapatkah korporasi dengan etika baik bersaing di pasar yang korup? Apakah etis, korporasi itu mencoba untuk bersaing dan memenangkannya dalam lingkungan seperti itu? Apakah korporasi itu tidak menghadapi resiko rugi besar dan kehilangan lapangan kerja dan sumber kehidupan bagi karyawannya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa, pada umumnya, sebuah korporasi dapat dibenarkan dari sisi etika untuk menjalankan usaha dalam kebudayaan yang  memiliki beberapa unsur tidak etis, bila unsur-unsur itu tidak dapat dihindari, setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Atau dengan alasan korporasi melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan ekonomi dan tujuan sosial yang baik. Serta, korporasi melakukan kegiatan usaha dengan misi untuk melenyapkan praktik-praktik yang tidak baik seperti suap dan korupsi.

Pandangan ini berhubungan dengan beberapa kejadian nyata bahwa pengaduan oleh kelompok-kelompok korporasi berhasil mengubah praktik penyuapan di sejumlah negara. Namun, korporasi besar yang berada dalam kedudukan yang lebih baik sangat disarankan untuk memulai dan menarik diri dari pekerjaan yang sarat dengan suap dan ternodai korupsi. Saat ini, gerakan pencegahan korupsi global untuk dunia usaha mengarah pada pengembangan "standar integritas internal" bagi pengelolaan korporasi. Gerakan ini dilaksanakan oleh organisasi nirlaba bekerja sama dengan dunia usaha di berbagai negara. Dengan fokus pada integritas, dan mengkaji efektivitas sektor swasta sebagai pilar integritas. Kondisi yang ingin dicapai, korporasi sanggup untuk tidak menyuap jika ingin mendapatkan kontrak dari pemerintah/BUMN.

Referensi Pustaka:

  • Surat Tuntutan Nomor TUT-32/24/09/2014 an FX Yohan Yap
  • Surat Putusan Nomor 624 K/Pid.Sus/2015 an FX Yohan Yap
  • Surat Tuntutan Nomor TUT-11/24/05/2015 an Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng
  • Surat Putusan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/PN.KJT.PST an Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng
  • Laporan Hasil Penelitian Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati, ICW
  • Strategi Memberantas Korupsi - Elemen Sistem Integritas Nasional, Jeremy Pope  

Tinggalkan Komentar Anda

Komentar sebagai tamu

0
  • Tamu - sergap buser pos

    MUSI RAWAS, SERGAP BUSER POS.com –Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bongkar Korupsi (AMBK) laporkan kegiatan DPU CKTR Mura yang disiyalir rawan penyimpangan, diantaranya ada lima kegiatan di seputar Argopolitan Center (AC) yang merupakan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

    Dalam rilisnya, sekaligus ada enam yang merupakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (DPU CKTR) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung (KAJAGUNG) RI.

    Adapun enam kegiatan yang dilaporkan yakni, pekerjaan pembangunan jalan lingkungan ke TPU Desa Ketuan Jaya, dana APBD Rp.873.800.000,00 tahun anggaran 2016. diduga panjang jalan kisaran kurang lebih tiga ratus lima puluh meter, dan lebar kisaran kurang lebih dua setengah meter tahun 2016.

    Menurut keterangan, Abu Hanifiah DPU CKTR Mura mengatakan, ada dua titik masih didesa lokasi kegiatan, tidak seperti temuan AMBK. “Keseluruhan dua titik kegiatan masih didesa tersebut, dengan panjang tujuh ratus meter keseluhannya, dan lebar tiga meter,”tegasnya kepada AMBK, Selasa (06/12/2016).

    Dua, kegiatan Rehab Plafon dan Kubah Masjid Agung Darussalam Musi Rawas dana APBD Rp.900.000.000,00 tahun anggaran 2015. Kemudian tiga, tahun 2016 ini kembali mengalokasikan anggaran dengan judul kegiatan pemeliharaan Masjid Agung Darussalam Musi Rawas, dengan harga terkoreksi Rp.485.250.000,00. Berdasarkan pantauan penggiat anti korupsi, bahwa dalam pelaksanaannya menggunakan jenis bahan plafon VPC (Gypsun) dengan ketebalan sembilan mili meter dengan peggantung Galpanish, dan rangka bsi hollow empat puluh kali empat puluh diduga masih menggunakan yang lama, lapis resap pengikat berjumlah 1856,60 liter namun disinyalir dalam pelaksanaannya kisaran kuran lebih 1000 liter.

    Empat, kegiatan pembuatan taman di Agropolitan Center tahun anggaran 2015 dengan nilai pagu paket Rp.288.000.000,- yang dimenangkan oleh CV.Mustika Merah Delima dengan harga terkoreksi Rp.282.000.000,00, namun jumlah dana yang tersedia Rp.300.000.000,00 sebagaimana no DPA SKPD 1.03.1.03.03.29.92.5.2 terealisasi 100 %.

    Kelima, Tahun Anggaran mengalokasikan anggaran pembangunan drainase dan trotoar di Bundaran Agropolitan Center, dengan nilai pagu paket Rp.981.000.000,00.

    Terakhir, kegiatan rehabiltasi taman air mancur dan penambahan pohon pelindung di alun-alun AC harga penawaran Rp.284.741.000,00, dan harga terkoreksi Rp.284.741.000,00 APBD 2015. Namun, dana pada no DPA SKPD 1.03.1.03.03.29.48.5.2 jumlah dana yang tersedia sebesar Rp.300.000.000,00 dan terealisasi 100 %.
    http://www.sergapbuserpos.com/ambk-laporkan-6-kegiatan-dpu-cktr-mura-ke-kejagung/

  • Tamu - Fandi