Lembaga Anti Korupsi Brunei Darussalam

acb

Nama Lembaga Anti-Korupsi
Anti Corruption Bureau (ACB)
Dasar Hukum
Prevention of Corruption Act (Chapter 131) 1984
Kewenangan
Pencegahan, Penyidikan dan Penuntutan
Tahun Berdiri
Desember 1999
Jumlah Anggaran
4.114.637 USD
Jumlah Pegawai
166 Staf
Kontak
Director de Planificación de Políticas de Transparencia
Oficina Anticorrupción
Tucumán 394, 2do. Piso
(C1049AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
(54-11) 5167-6400
Website
www.anticorrupcion.gov.ar

The Oficina Anti Corrupcion (OAC) adalah lembaga antikorupsi di negara Argentina yang dibentuk berdasarkan UU 25.233 tahun 1999 dan Keputusan 102/99.

Sebelum berdirinya OAC, Argentina memiliki lembaga antikorupsi yang bernama Oficina de ETICA Publica (OEP), yang pada masa itu hanya berkonsentrasi pada bidang pencegahan.

Seiring dengan berjalannya waktu peran OEP dianggap kurang maksimal karena tidak mengintegrasikan kewenangan investigasi atau penindakan. Terlebih pada masa itu rezim Presiden Carlos Menem banyak terlibat skandal korupsi sehingga masyarakat mendesak kewenangan OEP untuk diperkuat.

Pada 14 Desember 1999 The Oficina Anti Corrupcion (OAC) resmi terbentuk dengan kewenangan yang cukup kuat (pencegahan, penyidikan dan penuntutan) dan telah mengalami restrukturisasi pada tahun 2005 (decreto 2005) dan 2007 (decreto 2007), dengan Kepala OAC dipilih oleh Presiden Argentina.

Adapun tugas dan kewenangan OAC adalah sebagai berikut:

  • Menerima pengaduan kasus korupsi; melakukan penyelidikan/investigasi awal terhadap laporan masyarakat dan atas inisiatif sendiri menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik tanpa harus mendapatkan izin atau persetujuan dari lembaga dan badan yang diselidiki.  
  • Melakukan penyelidikan/penyidikan pada setiap lembaga atau organisasi yang menerima dana baik langsung maupun tidak langsung dari pemerintah;
  • Melakukan investigasi dan meneruskan hasilnya ke pengadilan;
  • Melakukan penuntutan di persidangan atas kasus yang diajukan;
  • Mendata, memeriksa dan melakukan deklarasi harta kekayaan pejabat publik;
  • Merancang dan melaksanakan program pencegahan korupsi serta memperkuat transparansi dalam pemerintahan;
  • Memberikan masukan kepada Kementerian/Lembaga/Badan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program pencegahan korupsi.