Makalah

Pertemuan Puncak Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 diselenggarakan dalam 2 tahap, yakni Senior Official Meeting (SOM) yang dilaksanakan pada Rabu, 23 November 2016 dan Puncak KNPK yang dilaksanakan pada Kamis, 1 Desember 2016. KNPK diadakan dengan tujuan antara lain: 1) Mendapatkan informasi, melakukan evaluasi dan sinergi terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh K/L/O/P serta lembaga penegak hukum khususnya terkait pelayanan publik, reformasi birokrasi dan manajemen perkara; 2) Melaporkan kepada publik inovasi-inovasi tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas dan akuntabel.

Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia bukanlah isu baru. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi menjadi perhatian khusus bagi negara.

Tata Laksana Benda Sitaan & Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tipikor

Dalam proses penanganan suatu perkara pada sistem peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana, barang bukti menjadi salah satu komponen yang pasti melekat dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil mengenai duduk permasalahan suatu perkara / tindak pidana. Sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat berjalan dan dapat mendekati kebenaran materiil tanpa hadirnya barang bukti.

International Business Integrity Conference (IBIC) 2016: Trends, Challenges and Collective Action in Corruption Prevention

Since Indonesia’s democratic transition, the country has taken brave steps toward tackling the corruption, collusion and nepotism that precipitated the 1997 Asian Economic Crisis. Bold prosecutions of elite figures – including ministers, members of the House of Representatives (DPR), governors, regents and mayors, and corporate executives – have helped to signal the arrival of a new era of accountability and usher in powerful economic recovery.

Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Indonesia

Korupsi yang telah terjadi secara meluas, sistemik, dan kolutif telah merugikan keuangan Negara, perekonomian nasional, dan menghambat pembangunan nasional, sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien diperlukan kerja sama erat antara seluruh elemen masyarakat.

Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya

Dalam rangka mengembalikan arah pengelolaan pesisir dan laut Indonesia untuk sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia, Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Diskusi Publik pada 4 Oktober 2016 bertempat di Auditorium KPK dengan judul Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya. Hadir dalam diskusi ini antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta para tokoh, akademisi dan pegiat antikorupsi.

  • 1
  • 2