Makalah

Tantangan Governansi dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta

Dalam dekade terakhir, kita dengar berbagai langkah dilakukan untuk memberantas korupsi di seluruh dunia. Konvensi-konvensi internasional silih berganti meluncurkan gerakan dan instrumen khusus untuk keperluan itu. Pakar dan akademisi menulis jurnal dan melakukan penelitian untuk mencoba memahami dan memberi solusi bagi permasalahan pemberantasan korupsi yang kompleks.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Implementasi PerMA No. 13 Tahun 2016

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai tindak pidana korupsi korporasi, Mahkamah Agung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan rangkaian seminar dan benchmarking training  pada tanggal 20-23 Februari 2017. Kegiatan ini menghadirkan para pembicara dari dalam maupun luar negeri dengan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi.

Urgensi Aksi Kolaborasi Pencegahan Korupsi Terkait Praktik Bisnis di Indonesia

Pelaksanaan konferensi International Business Integrity Conference (IIBIC) 2016 berjalan dengan sangat baik dan menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari seluruh pihak yang berpartisipasi pada acara ini. Konferensi ini telah dihadiri oleh total 1674 orang peserta dari seluruh Indonesia dan perwakilan dari beberapa negara, melibatkan 20 orang moderator dan 102 orang narasumber dari tingkat nasional maupun internasional, serta tersedianya 12 booth pameran inisiatif antikorupsi dari beberapa institusi di Indonesia.

Pertemuan Puncak Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 diselenggarakan dalam 2 tahap, yakni Senior Official Meeting (SOM) yang dilaksanakan pada Rabu, 23 November 2016 dan Puncak KNPK yang dilaksanakan pada Kamis, 1 Desember 2016. KNPK diadakan dengan tujuan antara lain: 1) Mendapatkan informasi, melakukan evaluasi dan sinergi terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh K/L/O/P serta lembaga penegak hukum khususnya terkait pelayanan publik, reformasi birokrasi dan manajemen perkara; 2) Melaporkan kepada publik inovasi-inovasi tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas dan akuntabel.

Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia bukanlah isu baru. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi menjadi perhatian khusus bagi negara.

Tata Laksana Benda Sitaan & Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tipikor

Dalam proses penanganan suatu perkara pada sistem peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana, barang bukti menjadi salah satu komponen yang pasti melekat dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil mengenai duduk permasalahan suatu perkara / tindak pidana. Sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat berjalan dan dapat mendekati kebenaran materiil tanpa hadirnya barang bukti.