Pengawasan Berbasis Partisipasi Publik

Korupsi merupakan tantangan besar dalam upaya pemerataan pembangunan. Hingga kini, walau sistem pengawasan sudah sedemikian berlapis, ditengarai kebocoran korupsi masih tinggi. Hal ini disebabkan konsep pengawasan masih mengunakan sistem pengawasan formal bukan faktual. Dampak dari korupsi selain dana yang menjadi pembangunan nyata makin rendah, memunculklan apatisme rakyat yang pada gilirannya menurunkan misi pembangunan itu sendiri.

Peran Komunitas Literasi dalam Pemberantasan Korupsi

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPK, membuat bangsa ini tidak mung­kin hanya membebankan tugas pemberantasan korupsi kepada KPK. KPK harus bersinergi dengan banyak pihak dalam melakukan pen­cegahan korupsi, kampanye, dan pe­nyadaran lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Salah satunya dengan merangkul masyarakat literer, antara lain melalui gerakan Literasi Antikorupsi.

Isu Etika dalam Gratifikasi

Fakta moral yang mesti menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan tentang gratifikasi adalah rendahnya moralitas pejabat publik. Pengaturan gratifikasi, harus berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengatur pejabat publik yang ha­nya memiliki modal moral rendah? Sudah umum diketahui, di Indonesia ada kecenderungan bahwa tiap orang yang mem­ punyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi, jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru.

Korupsi dan Politik Yang Merusak Hutan

Sumber daya alam (SDA) Indonesia yang begitu melimpah, kerap menjadi sasaran empuk para pencari rente. Untuk mendapatkan keuntungan, mereka tak jarang menghalalkan segala cara, hingga berbagai praktik korupsi juga tumbuh di dalamnya. Berbagai kecurangan tersebut tidak saja merugikan keuangan negara, namun juga mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia.

Melawan Pelemahan KPK

Hingga tahun ke-12 KPK masih membuktikan diri sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam upaya pemberantasan korupsi dan tetap menjadi ancaman bagi para koruptor maupun pendukungnya. Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi anti rasuah ini telah menyentuh hampir disemua lini mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan kelompok bisnis. Wilayah kerjanya mulai dari pusat hingga ke daerah di Indonesia.

Membangun Budaya, Melahirkan Generasi Antikorupsi

Beberapa waktu lalu saya mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Antikorupsi di Surabaya. Kegiatan tersebut diadakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti). Alhamdulillah, sejak mengikuti Diklat saya mendapat amanah untuk mengampu Pendidikan Antikorupsi yang menjadi mata kuliah wajib di institusi. Bersama teman sejawat, saya sering terlibat kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang pendidikan antikorupsi. Baik di dalam atau di luar kampus.