Taat Beribadah, Tapi Banyak Korupsi

Sebuah studi yang pernah dilakukan oleh lembaga survei asal Amerika Serikat, Gallup, beberapa tahun lalu menyajikan suatu kesimpulan yang sangat menarik ; makin miskin suatu negara, penduduknya menganggap makin penting peran agama di dalam kehidupan. Sebaliknya makin kaya negara, penduduknya menganggap peran agama kurang penting dalam hidupnya.

Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi

Rangkap jabatan berdampak buruk bagi masyarakat dan telah menyeret beberapa politisi terlibat kasus korupsi, salah satunya M. Nazaruddin. Ia sebagai petinggi perusahaan sekaligus anggota Badan Anggaran DPR merupakan peluang besar bagi Nazaruddin untuk menyalahgunakan wewenangnya. Di dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD mengenai pasal itu melarang rangkap jabatan anggota parlemen di beberapa bidang seperti lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara dan notaris.

Keterlibatan Pengacara Dalam Kasus Korupsi

Jika menginginkan kemakmuran, maka tegakanlah keadilan

Pada awalnya, Pengacara adalah sebuah nama orang pada zaman kerajaan Athena kuno dulu. Pada zaman kerajaan Athena kuno dulu, setiap orang yang bersalah langsung diberi hukuman oleh Raja dengan semaunya saja, tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan. Hal ini lah yang menggerakkan hati Pengacara untuk membela setiap orang yang bersalah pada waktu itu, dengan alasan agar terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Peran Arsip dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu mencari informasi yang kiranya diperlukan untuk kelancaran dalam proses interaksi dengan lingkungan sekitar. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat informasi yang didapatkan oleh manusia semakin bertambah, seseorang bisa saja lupa akan informasi yang telah ada dikarenakan keterbatasan memori seseorang untuk mengingat.

Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu ucapan Jenderal sekaligus Kaisar Perancis yang paling terkenal, Napoleon Bonaparte adalah “The world suffers a lot. Not because of the violence of bad people but because the silence of good people”. Bahwa, dunia sudah banyak menderita. Bukan karena tindakan dari orang-orang jahat, melainkan karena orang-orang baik yang hanya diam.

Pengawasan Berbasis Partisipasi Publik

Korupsi merupakan tantangan besar dalam upaya pemerataan pembangunan. Hingga kini, walau sistem pengawasan sudah sedemikian berlapis, ditengarai kebocoran korupsi masih tinggi. Hal ini disebabkan konsep pengawasan masih mengunakan sistem pengawasan formal bukan faktual. Dampak dari korupsi selain dana yang menjadi pembangunan nyata makin rendah, memunculkan apatisme rakyat yang pada gilirannya menurunkan misi pembangunan itu sendiri.

Peran Komunitas Literasi dalam Pemberantasan Korupsi

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPK, membuat bangsa ini tidak mung­kin hanya membebankan tugas pemberantasan korupsi kepada KPK. KPK harus bersinergi dengan banyak pihak dalam melakukan pen­cegahan korupsi, kampanye, dan pe­nyadaran lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Salah satunya dengan merangkul masyarakat literer, antara lain melalui gerakan Literasi Antikorupsi.

Isu Etika dalam Gratifikasi

Fakta moral yang mesti menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan tentang gratifikasi adalah rendahnya moralitas pejabat publik. Pengaturan gratifikasi, harus berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengatur pejabat publik yang ha­nya memiliki modal moral rendah? Sudah umum diketahui, di Indonesia ada kecenderungan bahwa tiap orang yang mem­ punyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi, jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru.

Korupsi dan Politik Yang Merusak Hutan

Sumber daya alam (SDA) Indonesia yang begitu melimpah, kerap menjadi sasaran empuk para pencari rente. Untuk mendapatkan keuntungan, mereka tak jarang menghalalkan segala cara, hingga berbagai praktik korupsi juga tumbuh di dalamnya. Berbagai kecurangan tersebut tidak saja merugikan keuangan negara, namun juga mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia.

Melawan Pelemahan KPK

Hingga tahun ke-12 KPK masih membuktikan diri sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam upaya pemberantasan korupsi dan tetap menjadi ancaman bagi para koruptor maupun pendukungnya. Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi anti rasuah ini telah menyentuh hampir disemua lini mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan kelompok bisnis. Wilayah kerjanya mulai dari pusat hingga ke daerah di Indonesia.

  • 1
  • 2